Barang Bukti yang disita dari ACHMAD FADLY, tanggal 10 April 2023

1. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor:620/38/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017, Nomor: 008/CVPB/PLB/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017. Pekerjaan jalan masuk komplek Villa Bukit Sejahtera dengan aspal hotmix Kel. Kayuara Kec. Sekayu Biaya Rp. 1,423,555,000.00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kontraktor CV.

2. 1 (satu) berkas copy legalisir addendum kontrak I Nomor: 620/38.a/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017, Nomor: 008.a/CVPB/PLB/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017. Pekerjaan jalan masuk komplek Villa Bukit Sejahtera dengan aspal hotmix Kel. Kayuara Kec. Sekayu Biaya Rp. 1,423,555,000.00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kontraktor CV. PRIMA BANGUNAN.

3. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor: 620/02/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2018, Nomor: 50/CK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018. Pekerjaan peningkatan jalan tanjung agung selatan menuju SP. Gardu (KUD TRIJAYA) Kec. Lais. Biaya Rp. 5,464,078,000.00 (lima milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kontraktor CV. CARO KITO.

4. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor: 620/01/SPPKF/APBD-P/PU-PR/KEC.SKY/2019, Nomor: 166/PT.SSU/IX/2019 tanggal 25 September 2019. Pekerjaan peningkatan lapter airstrif sekayu untuk sekolah penerbangan. Biaya Rp. 17.438.590,000.00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kontraktor PT. SUMBER SARANA UTAMA.

5. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor: 620/01.a/SPPKF/APBD-P/PU-PR/KEC.SKY/2019, Nomor: 166.a/PT.SSU/IX/2019 tanggal 25 September 2019. Pekerjaan peningkatan lapter airstrif sekayu untuk sekolah penerbangan. Biaya Rp. 17.438.590,000.00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kontraktor PT. SUMBER SARANA UTAMA.

• YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo II Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013,tanggal 27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yangmenyerahkan CV. PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur),yang menerima Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga an.AFOLO DAELI dan Mengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PUKabupaten Nias Barat / Selaku Pengguna Anggaran an.

  YOSAFATI HIA.2 ( dua ) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ( SerahTerima Pertama ) Pengerasan Jalan di Desa Ononamolo Il Kec.Mandrehe Utara Nomor : 620 / 288 / BASTP / PPK BM / 2013, tanggal27 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan CV.PUTRA MOI an. FAANO HALAWA (Direktur), yang menerima PejabatPembuat Komitmen Bidang Bina Marga an. AFOLO DAELI danMengetahui / Menyetujui Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Nias Barat /Selaku Pengguna Anggaran an. Drs.

• No.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, disebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan tepatdalam penerapan hukumnya, halmana pertimbangan yang diambilsudah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap

  No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa oleh karena itu 7 (tujuh) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini jelas dan tegasmerupakan KTUN yang bersifat kongkrit, individual,

  No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka tidak ada alasan yangdapat dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan bahwa kewenanganabsolute untuk memeriksa dan memutus sengketa

  No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa selain SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005, 6 (enam) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini

• KKLilina Ajangale Sabtu 21/4/2007 1,486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 22/4/2007 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng Cinnong Minggu 15/4/2007 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 14/4/2007 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 15/4/2007 280 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie Selasa 17/4/2007 810 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 17/4/2007 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 18/4/2007 620

• Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwevenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha NegaraHalaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/PDT/2016/PT.DPS.bukan wevenang Pengadilan Negen.Bahwa berdasarkan

  Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagaiberikut:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenanguntuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wevenang Pengadilan Negen.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis HakimHalaman 68 dari 76

• p> rupiah ) dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan se

  lama 14 hari,menghukum supaya membayar biaya perkara 2000 (dua ribu rupiah )

  Menetapkan barang bukti berupa : 6 Botol Anggur Merah cap orang tua kadar 19,7 % ukuran 620

• ., Notaris - PPAT di Kabupaten Indramayu, sebagaimana bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 620/Desa Eretan Kulon atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995, Nomor : 1880/1995, seluas 10.140 M2 (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.24.16.02.1.00620, atas nama Djumharto Ruslani;
2. Akta Jual Beli Nomor : 1324/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dihadapan

• /15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)

• 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
• 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
• 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (ASLI)
• 1 (satu) bundel

• 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
• 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.

• Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
• Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
• Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.

• Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
• Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
• Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.

• Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
• Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
• Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.

• Bahwa berdasarkan Surat Nomor : RMV/3/2/620/R tanggal 03 Jull2017, TERGUGAT menyampaikan perihal pemberitahuan lelang ulangagunan, hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan pertemuan dan suratdari PARA PENGGUGAT Nomor 0915/JSG/V1I/2017 tanggal 9 Juni 2017yang mengajukan permohonan penyelesaian pinjaman PARAPENGGUGAT secara bertahap dengan memberikan komitmen dan itikadbaik dari PARA PENGGUGAT, namun komitmen dan itikad baik dariPARA PENGGUGAT tersebut tidak ada realisasinya, bahkan TERGUGAT telah memberikan

  Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/414/R tanggal 22 April 2015, diberi meteraicukup tanda T.I34;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/072 tanggal 25 Januari 2017, diberi meteraicukup tanda T.I35;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/198 tanggal 20 Februari 2017 diberimeterai cukup sesuai asli tanda T.I36;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/225 tanggal 24 Februari 2017, diberimeterai cukup sesuai asli tanda T.I37;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/592/R tanggal 13 Juni 2017, diberi meteraicukup tanda T.I38;Fotocopy Surat Nomor:RMV/3/2/620

• saham 190 lembar;CHRISTINA MEIRAWATI, pemegang saham 50 lembar;ALEX SUROTO, pemegang saham 190 lembar;TANGGUH PURBOWIDIANTO, pemegang saham 190 lembar;NORMAN,dan FERRY AMARHOSEAno fF OP FPYang kemudian diikuti dengan penanda tanganan Minuta akta dan Akta Nomor 04perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11Pebruari 2015 mengandung arti bahwa mereka in gasu KARTONO KADIR,CHRISTINA MEIRAWATI, ALEX SUROTO, TANGGUH PURBOWIDIANTO (selakupemegang saham bila dijumlah sebanyak 620

  ) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secarategas didalam akta ;Hal 71 dari 74 Hal.Putusan Sela No. 1193/Pid.B/2017/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas makadapat disimpulkan bahwa dengan dibacakan dan ditandatanganinya Minuta aktadan Akta Nomor 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway KreasiBestindo tertanggal 11 Pebruari 2015, oleh para pemegang saham yaituKARTONO KADIR, CHRISTINA MEIRAWATI, ALEX SUROTO, TANGGUHPURBOWIDIANTO (Sebanyak 620

• copy bukti tersebut diberi tanda T.Il7 :Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 009/SPJBSC/TRGT/IV2013, tanggal 20 Februari 2013, yang selanjutnya padafoto copy bukti tersebut diberi tanda T.Il 8 ;Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 002/SPJBAMP/TRGTK/V/2014, tanggal 27 Januari 2014, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.Il 9;: Fotocopy Surat Penjelasan Terkait Penggunaan AMP (AspalMixing Plant) dan Stone Cruser dari Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Gorontalo, Nomor : 620

  Bukti T.lll 1 : Fotocopy Surat Penjelasan Terkait Penggunaan AMP(Aspal Mixing Plant) dan Stone Cruser dari Dinas PekerjaanUmum Provinsi Gorontalo, Nomor : 620/BM/530/2016,54 dari 66 halaman Perk.

• ., MM selaku Kadis Penuntut Umum;1 (satu) bundel fotokopi Daftar Nama Pemilik Rumah yang terkenapelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma KotaKabupaten Seluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PUKabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang EnamHal. 30 dari 71 hal. Put.

  ErwinPaman, ST., MM selaku Kadis Penuntut Umum;1 (satu) bundel fotokopi Daftar Nama Pemilik Rumah Yang TerkenaPelebaran Jalan di Desa Dusun Baru Kecamatan Seluma KotaKabupaten Seluma;1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PUKabupaten Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Februari2011 perihal Perencanaan Pemindahan Ruas Jalan Simpang EnamHal. 41 dari 71 hal. Put.

• Menyatakan barang bukti berupa :

  1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Addendum No. 02 Tanggal 17 Desember 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

• 1 (Satu) bundel Asli Surat perjanjian untuk pekerjaan konstruksi jalan Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

• 1 (satu) bundel asli Addendum No. 01 Tanggal 23 agustus 2019 Nomor: S-620/1983/DPUPR-5.2/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 kegiatan peningkatan jalan di wilayah IX (Kabupaten Tebo) pekerjaan Jalan Simpang Logpon Padang Lamo-Tanjung (Eff=2,00 km) Nilai kontrak Rp. 7.256.405.000,00 ( tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun anggaran 2019.

• 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

  3. Menetapkan barang bukti berupa :

  3.1. 2 (dua) botol miras merk Anggur Kolesom cap orang tua isi 620

• dengan jumlah semuanya sebesar Rp.3.940.000,- (tigajuta sembilan ratus empatpuluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya awal/bangunan, biaya seragam dan kegiatan tahunan di SD Nizamia Andalusiasampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensisejumlah Rp 620

• Pasernomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yangpada pokoknya meminta kepada Pokja Il ULP Kab. Paser dimanaterdakwa adalah ketua Pokja tersebut, untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011),kemudian Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

  Paser nomor : 620/231/DBMPTRBM/2011 tanggal 02 Februari 2011 yang pada pokoknya memintakepada Pokja Il ULP Kab. Paser untuk segera melakukan prosesPenunjukan Langsung Paket Pekerjaan yang salah satunya adalahPembangunan Jembatan Legai (Bantuan Provinsi Tahun 2011)selanjutnya Pokja Il ULP Kab. Paser menerbitkan UndanganPenunjukan Langsung kepada CV.

• Menandatangani perjanjian/kontrak jika atas persetujuan penggunaanggaran.Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan SuratKeputusan Nomor : 620/204/DPUPE/2009 menetapkan Panitia PelaksanaPekerjaan dan Pengelola Kegiatan dengan susunan sebagai berikut :1. Drs. M. Bahrun Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan(ketua merangkap Asisten danpengawasan);2. Drs.

• dari bidang tanahseluas 5.237 M* kepada Katharina Malesay secara sahmenurut Pasal 1459 KUHPerdata, jo Pasal 616 KUHPPerdata, jo Pasal 620 KUHPerdata. ;Apabila sudah terjadi jual beli, maka akan terjadipengalihan hak milik dari Petrus Mauleti dan MarthaMauleti atas tanah seluas 4.325 M?* kepada KatharinaMalesay sesuai Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar PokokPokokAgraria, dan Peraturan Perundangundangan lainnyayang berlaku.

  kepada Katharina Malesay secara sah menurut Pasal1459 KUHPerdata, jo Pasal 616 KUHP Perdata, joPasal 620 KUHPerdata. Apabila sudah terjadi jual beli, maka akan terjadipengalihan hak milik dari Petrus Mauleti dan MarthaMauleti atas tanah seluas 4.325 M? kepada KatharinaMalesay sesuai Pasal 26 Ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar PokokPokok Agraria, dan Peraturan Perundangundanganlainnya yang berlaku.

• Bahwa terhadap hal tersebutjuga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi, yaitu Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999 (Vide Bukti TT1), yangmenyatakan bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usahanegara dan obyek gugatan menyangkut wewenang pejabat tata usahanegara tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalahperadilan tata usaha negara.10.

  Foto copy PutusanMahkamah Agung R.I., Reg.Nomor: 620 K/Pdt/1999, (diberi tanda TT2);3. Foto copy Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (diberi tandaTT3);4. Foto copy Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (diberi tandaTT4);5. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan SediaanFarmasi Dan Alat Kesehatan, (diberi tanda TT5);6.

• (lima ratus lima puluhlima meter persegi), dibeli oleh Penggugat dari pemilik asal Niyan bin Boad,yang terletak di Jalan Pangkalan Jati Rt. 003/Rw. 03, Desa Pangkalan Jati,Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor;Tanah Sertifikat Hak Milik No. 620 yang terletak di Desa Pangkalan Jati,Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor berdasarkan Akta Jual Beli No.Pm.014.1/905/12/IV/1979 tanggal. 5 April 1979 yang dibuat dihadapanAbdul Kodir, BA, PPAT, Camat Kepala Kecamatan Sawangan dan SuratPernyataan Ir. SU.

  Kohir C 620 Persil 52 D, seluas 1.235 m2(seribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi), dibeli oleh Penggugat daripemilik asal Ahim bin Nasim, yang terletak di Desa Jampang, KecamatanParung, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli No. 15/JB/I/1983tanggal 28 Januari 1983;118 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 6, seluas 181 m? (seratusdelapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Harapan Mulia Gg.

  (lima ratus lima puluh lima meter persegi), dibeli oleh Penggugat dari pemilik asalNiyan bin Boad, yang terletak di Jalan Pangkalan Jati Rt. 003/Rw. 03, DesaPangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor;Bukti P 1.36 : Fotocopy surat Tanah Sertifikat Hak Milik No. 620 yang terletak diDesa Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor berdasarkan Akta JualBeli No.