Ditemukan 1071 data
11 — 7
, demikian juga Termohon juga tetap berkewajibanuntuk membantu membiayai kehidupan dan mendidik anak mereka hinggaanakanak tersebut dewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untukkedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuktertid administrasi, Panitera Pengadilan Agama Parigi diperintahkan untukmengirim salinan penetapan ikar
22 — 6
Putusan No. 243/Pdt.G/2016/MS.Lsmmemerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempattinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohondan Termohon dilangsungkan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidanganternyata Pemohon dan Termohon menikah dan berdomisili di KecamatanBanda Sakti Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Majelis memerintahkanPanitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk
100 — 23
Maka oleh hal tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan ikar janji (Wanprestasi) yang telah merugikan Para Penggugat ;Bahwa dengan tidak adanya Tergugat sebagai Penjual sebidang tanahtanah tersebut mengakibatkan proses pembuatan Akta Jual Beli di PPATuntuk persyaratan balik nama atas sertifikat Hak Milik NO.46 tersebutmenjadi atas nama Para Penggugat menjadi terhambat, oleh karena itumelalui gugatan perkara ini, Para Penggugat patut dinyatakan berhakmelakukan tindakan hukum balik nama atas suratsurat
92 — 19
PRIMO INDO IKAR+nggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabu Il. Mr.
123 — 17
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.BtlAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
15 — 3
Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untukmengucapkan ikar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI)DALAM REKONVENSI1. Menolak dalildalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya.2. Mengabulkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikanNafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), Naflah Mutahsebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dan Naflah Madiyah sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah).3.
16 — 6
ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun
12 — 4
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
15 — 8
Bb.Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalamKonvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi, makamenjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi .Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatanrekonvensi
22 — 17
pokoknya mohonkeringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya lagi ;Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :Kesatu :Putusan Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.Sbs 2Primair :Bahwa Terdakwa U.ROMMY Alias ROMY Bin SYAFIUDIN bersamasamadengan saksi U.ZULF IKAR
18 — 15
Penggugat/Termohon, sesuai ketentuanPasal 149 huruf a KHI jo.ps.158 huruf b KHI, apabila perkawinan antaraTergugat/Pemohon dengan Penggugat/Termohon ' putus' karenaTalak,maka Tergugat/Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikanMut'ah yang layak kepada Penggugat/Termohon sebagai mantan isteridan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat/Pemohon kini sebagaikaryawan PDAM Kota Makassar yang berpenghasilan cukup yaknisebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupaih) dan diserahkan secaratunai sebelum ikar
8 — 1
Putusan No.1886/Pdt.G/2015/PA.Sda.Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar talak kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
Ny. Soepriyati
Tergugat:
1.Ny. Prasetyaning Wulan
2.Pertanahan Kotamadya Kantor Depok
26 — 17
menyatakan bahwagugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obsecuur Libel) yang mana tidakjelas dasar hukum dalam gugatan Penggugat yang dipermasalahkanmengenai perjanjian atau kesepakatan peminjaman uang antara Penggugatdengan Tergugat yang mana Tergugat tidak memenuhi atau mengingkarikesepakatan yang telah dibuat tersebut yaitu dengan tidak membayarkewajiban pengembalian sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dengandemikan jelas sekali dalam gugatan Penggugat menguraikan perbuatanTergugat yang ikar
17 — 14
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
9 — 11
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
15 — 4
SUPANGAT tetapi tidak berhasil,selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon; 9222222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neMenimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon, Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya :DALAM AM KONVENSI1Bahwa Pemohon sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka syarat sebelum mengajukanPermohonan Jjin ikar thalak harus
13 — 7
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKAR, kesemuanya adalah beribuberanak, beradikberkakakkandung, berSuku panyalai, merupakan isteri dan anakanakkandung dari Labai Judin (almarhum) dan bertempat tinggal diKorong Palambaian, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk TobohGadang, Kabupaten Padang Pariaman;D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBENUR PROPINSISUMATERA BARAT, cq. BUPATI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, cq. CAMAT ENAM LINGKUNG, cq.
32 — 2
tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) telah sesuai bila diukur denganpengahasilan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakimmenetapkan besarnya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) perhari oleh karenanya Tergugat dihukum untukmembayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 90 hari = 90 x Rp.50.000 , = Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonanPemohon/Tergugat untuk mengucapkan ikar
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
Terbanding/Tergugat II : MUHTADI HABLI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH CIWEDUS
173 — 107
Berdasarkan bukti T1.1 yang diajukanoleh Tergugat dan bukti T2.13 yang diajukan oleh Tergugat II berupa FotokopiAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/288/6/Tahun 1992 tanggal 17Februari 1992 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan paraTergugat terobukti bahwa Tergugat III telah menerbitkan suatu Akta PenggantiAkta Ikar Wakaf, terhadap lahan tanah darat atas nama Ki Misja dengan alashak berupa Letter C/Girik/Kohir/ Kekitir/Persil Nomor: 15 a C 278 seluas 3.410m?