Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
  • Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Smn
Tanggal 20 Juli 2017 — * Pidana - RINO ACHMAD SAPUTRA Als RINO Bin JATMIKO
40 — 5
  • mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penunitut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :n Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 01-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/MIL/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN
78 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuanUndangUndang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan tindakanSaksi2 melakukan perintah lisan tanpa dilengkapi perintah tertulis sertatidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai tenaga laboratoriumforensik sangat bertentangan dengan ketentuan undangundang, hal initidak bisa dibiarkan dan ditolerir karena akan dapat merusak proseshukum yang sedang berjalan.Bahwa keabsahan barang bukti yang diajukan dalam persidangan inimenjadi penekanan
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 15-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA TUBAN Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Tbn
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 46
  • Jikalau Termohon menyangkal rumah tangganya seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penekanan dalil masihmelakukan hubungan suami istri, Termohon tidak mampu menjelaskanadakah korelasi yang jelas persetubuhan dengan kerukunan karenaada sebagian persetubuhan dalam rumah tangga yang karena dipicusikap emosi pada pasangan, bahkan dalam kasus perkosaan punterjadi bukan karena kerukunan, namun ada sifat merasa lebihsuperior, hal ini tentu tidak bisa dijadikan alasan masih rukun.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — Ny. EPI YULIANA VS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mobil tersebut telah diikat dengan JaminanFidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI danPENGGUGAT REKONVENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONVENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONVENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 141/Pid.Sus/2014/ PN.Nga
Tanggal 7 Oktober 2014 — 1. I MADE SUMANASA alias BOCENG
126 — 95
  • seluruh unsurini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukanperobuatan pidana dengan sadar yang muncul dari niat dan diwujudkan denganprilaku yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana bahwa yang dimaksuddengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatanjasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud denganancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang berupa penekanan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2605/Pid.Sus/2020/PN Lbp
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
LOLY EVA SIMANJUNTAK,SH
Terdakwa:
1.SYARIFUDDIN BATUBARA Als PUDIN Als SILOP
2.MAHYU DANIL Als DANIL
22 — 6
  • dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentukbukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 69/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 25 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat : LAILA FAHMI M. YUNUS BINTI M. YINUS
Terbanding/Penggugat I : NURJANNATUL ASWAD BINTI ASWAD
Terbanding/Penggugat II : NASRIL M. NUR BIN M. NUR
49 — 27
  • Bachtiar dan Penggugat II di tempatkediaman Pemohon Banding/Tergugat dan mengatakan coab selesaikandengan cara baikbaik dan Pemohon Banding/Tergugat dengan sadar danpermintaan Suami Pemohon Banding/Tergugat yang pada saat itu masih sehatuntuk memberikan saja dana panjar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)dan tidak ada penekanan dan pemaksaan seperti yang didalil kan olehPemohon Banding/Tergugat dan ini merupakan fitnah dan mencermarkannama baik Sdr.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MESAYUS AGUSTIN BANGUN, SH
Terdakwa:
1.RANDA ANGGIR DEWI NASUTION
2.PARIANTI Alias YANTI
3.SETIANI Alias ANA
60 — 28
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 3orang perempuan yang bernama RANDA ANGGIR DEWI NASUTION,PARIANTI
Pengadilan PN KENDAL Pidana Khusus KDRT
Register : 29-08-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN KENDAL Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN Kdl
Tanggal 6 Desember 2016 — SUGIYARTO SUNARYO BIN DARMADI
103 — 15
  • Setiap orang ;2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;3. mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsurini adalah adanya kehadiran orang
Pengadilan PN JEPARA Perdata
Putus : 25-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN JEPARA Nomor 33/PDT.G/2016/PN.Jpa
Tanggal 25 Oktober 2016 — - SITI SA'ADAH sebagai Penggugat - gatot sutrisno sebagai Tergugat
117 — 10
  • Bahwa atas dalil posita angka 24, 25 dan 26 adalah tidak benar.Bahwa yang benar pertemuan dimaksud oleh Penggugatternyata bukanlah mediasi, penyelesaian kekeluargaan tetapi lebihpada penekanan kepada keluarga Tergugat . Karena Tergugat disuruh menyerahkan obyek sengketa secara sukarela. Padahal obyeksengketa telah dikelola Tergugat dengan harapan bisa lebihbermanfaat meskipun menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN Mkd
Tanggal 16 Desember 2015 — SEPTIYAWAN KELIK Als.UNYIL Bin RUSTAMTO
70 — 6
  • Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihat hukumTerdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa unsur setiaporang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakahunsur setiap orang sebagai berikut : Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. METAL ONE INDONESIA
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada tempatdomisilitempat kedudukan dari penerima jasa (Destination Principle)Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/201720.21.22%sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut PPNdikenakan atas penyerahan jasa kena pajak termasuk dalam hal inijasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean olehpengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadiatau badan sebagai penerima jasa yang berada di dalam DaerahPabean atau luar Daerah Pabean).Bahwa dalam hal ini penekanan
Pengadilan PN TOBELO Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN TOB
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KACOA Alias AMAT
397 — 363
  • Selain menegaskan bahwa polisi identic dengan teroris,MUHAMMAD KACOA juga menekankan secara VERDIKTIF (memutuskansecara sepihak) bahwa tindak terror yang dilakukan oleh Polisi tidak cocokdengan semboyang Polri bahwa Polisi adalah pengayom masyarakat, sehingga( menurut MUHAMMAD KACOA ) dapat dibenarkan jika (belakangan ini) diIndinesia muncul gerakan pemberontak terhadap pemerintah ( wajar adapemberontak di negeri ini) Bahwa dikatakan penekanan secara verdiktif, karena MUHAMMAD KACOAmalakukan Teknik
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Waris Islam
Register : 04-11-2010 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 08-05-2012
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 433/Pdt.G/2010/PA Sgm.
Tanggal 18 April 2011 — St. Jamila Dg. Kanang, dkk. Lawan Hj. Ermawaty Syahrir binti H. Ambo Tang, dkk.
84 — 99
  • Sehingga tidak mempunyai Hubungan Hukumdengan Perkara ini dan dan lagipula bertentangan dengan Pasal 49dan 50 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanundangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;Bahwa Dalam Pokok Perkara, tergugat tetap mempertahankan eksepsidan jawaban semula dissertai penekanan bahwa obek sengketa adalah milik paraturut tergugat s/d IV yang diperoleh dari tergugat secara sah, karena tergugattelah menguasainya sejak Tahun 1972, dan telah diakui oleh alm.H.Ambo
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
237 — 47
  • 9.570.000.000 kepada Pemohon sebagaipenggugat dalam perkara tersebut, sehingga sangatlah tidak beralasanhukum apabila laporan Widodo Agus Hartono dijadikan dasar untukmemproses perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berujung padapenetapan tersangka terhadap Pemohon, padahal 7 (tujuh) bulansebelumnya telah terdapat putusan perkara perdata Nomor:70/PDT.G/2015/PN.Smr, 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde), tentunya hal ini adalah akalakalan Termohon untuk melakukan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
    Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
50 — 3
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan