., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Anwari kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015 yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ;3. Tanda terima memori banding dari Terdakwa Anwari yang diterima olehPanitera tanggal 7 September 2015 ;4.

Panitera Muda Tipikor pada hariRabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sehingga Para Termohon mohon agarpermohonan Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai halterebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukumKuasa Termohon I, Il dan Ill, sebagaimana disebutkan Pemohon dalamkesimpulannya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam konklusinya mendalilkan bahwaseharusnya ada surat kuasa khusus yang dimiliki oleh Kuasa Para Termohon,bukan hanya surat perintah/surat

001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan AHMADPANANI, SH, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut yang dibantu olehSUNARYO Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor atau berkedudukan Hukum diPerum.Graha Candi Mas , jln.Kalasan I Blok B No.27 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 .Pengadilan TIPIKOR tersebut :Telah membaca........Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tertanggal 27 April 2011, Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca surat Penetapan

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TIPIKOR Surabayapada hari: Rabu, tanggal 28 September 2011, oleh kami TITIK BUDI WINARTISH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis , SAEPUDDIN ZAHRI , SH ,MH. Dan SANGADISH. sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu,tanggal O05 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.SUTRISNO,SH.MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR Surabaya dan dihadiri olehJaksa/Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,SAIPUDDIN ZAHRI, SH.MH TITIK BUDIWINARTI, SH.M.H.SANGADI, SH.Panitera Pengganti,Drs. H. SYUHADAK SH.MH

PUTUSANNomor 914 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Wiryono, Pembahasan UndangUndang Tipikor, penerbit PT. SinarGrafika, Jakarta, cetakan I, Juni 2003,halaman 38);Dalam hal ini, jelaslah bahwa ada pihak yang diuntungkan darirangkaian perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu 65Orang penerima yang tidak berhak, yang telah diketahui olen Terdakwa danH.

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tindak menghapuskandipidananya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum berdasarkan Pasal 254 UndangUndang

PUTUSANNo. 867 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SLAMET SIP MM bin SUDJAK ;Tempat lahir : Purwodadi ;Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 14 Oktober 1959 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Sapta Prasetya Utara IX No. 145, RT03 RW 03, Kelurahan Pedurungan Kidul,Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ;Agama

Tergugat yang di tolak Pembanding/Para Penggugat karena bukanmerupakan alat bukti ; e Bahwa Putusan Majelis hakim tidak cermat karena keterangan saksi atasnama Musrifa, SE banyak yang tidak termuat di dalam Putusan ; e Bahwa Pembanding/ Para Penggugat tidak sependapat denganPertimbangan Majelis Hakim halaman 72 paragraf ke 2 sampai denganhalaman 74 paragraf ke 2 Bahwa meskipun pihak Penyidik Polda Papuadapat meminta bantuan kepada BPK dan BPKP untuk menghitung kerugiankeuangan negara dalam perkara tipikor

baik baik saja ;e Tergugat memang tidak terbuka dalam hal keuangan kepadaPenggugat, itu Tergugat lakukan karena Tergugat sangat menyayangiPenggugat, Tergugat ingin Penggugat tidak mengalami beban pikiran,Ssupaya Penggugat dapat hidup tentram yang mengingat usia Penggugatyang masih muda, karena jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa yangsangat banyak resiko terutama oleh para lawan politik yang inginmenjatuhkan kedudukan Tergugat ;e Sampai detik ini pun Tergugat yang saat ini sebagai Terdakwaperkara Tipikor

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Acehberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dengan suratKontra Memorinya tertanggal 24 September 2018 Nomor3/Pdt.G/2018/PN Bkj sebagai berikut:1.

PUTUSANNomor 278/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama > Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi;Tempat lahir : Jakarta;Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin RW. 004 Kel.

., dikembalikan kepada Orang Tua Siswamelalui Kepala Sekolah Dasar Sd Kalapa Kembar dan melalui KepalaSekolan Dasar Sd Nusa Indah, selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum ;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2019/PTBDG, tanggal 4September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:le2,Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

JUDIKURNIASIH selaku KPA merangkap PPK, dan Pemohon selaku PPTKtetap memproses pengajuan pembayaran 100% oleh BENI SOBANDIselaku pihak yang mengerjakan proyek atas nama PT KaruniagaIntisemesta, yakni dengan cara menyatakan dalam Berita AcaraKemajuan Fisik Pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% ;Bahwa adapun Amar Putusannya Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor116/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg) berbunyi sebagai berikut :1.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg) yang pada halaman 83 telah membuktikan adanyaketerangan kesaksian Ir.

Inti kurang lebih setengah Jam ;Bahwa saksi disuruh buka Rekening di Bank BRI Bekas' ;Bahwa uang ditahan oleh Bu Judi karena pekerjaan belum selesai danmenjelaskan selesai uang bisa diambil;Bahwa saksi pernah ditahan perkara Tipikor;Halaman 41 dari 47 Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2020/PN.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.