Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 27-09-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329 PK/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — PATEH JULIANA RESOLINA vs H. EDI HARIANTO SOEPARJONO
267 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi;Bahwa jelas gugatan a quo adalah gugatan yang didalamnya memintasuatu. kewenangan yang pada hakikatnya melekat terhadapkewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu secaraKompetensi Gugatan a quo seharusnya tidak diperiksa atau diputusoleh Pengadilan Negeri Depok Jawab Barat melainkan Pengadilan TataUsaha, hal ini senada dengan norma yang terkandung padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusannyaNomor 620
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 36/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Ny. Fatima Bado Salam Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat II : Tn. Alimudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat III : Tn. Baharudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Safarudin Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat V : Tn. Hasan Basri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VI : Tn. Syamsul Bahri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Tn. Syamsul Roi Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Tn. Feisol H Hashim Diwakili Oleh : Yohanis Daniel Rihi, SH, DR. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.H., Meriyeta Soruh, S.H.
72 — 40
  • sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang HukumPerdata Pasal 1459 yang menyatakan:Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembell,selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616Sejalan dengan Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dalamPasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan:penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620Pasal 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Oktober 2016 — WALIKOTA SURABAYA VS SOEMANTRI, DKK
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat tanggal 11 Nopember 1997 Nomor 620/3548/402.1.04/79 dariAsisten Tata Praja yang ditujukan kepada Kapolsekta Wonocolo, (videTIIl 59);Namun Penggugat (Walikota Surabaya) ingkar janji tidak mau menyerahkanHalaman 12 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor : 21/Pdt.G/ 2016/ PN.Lmg
Tanggal 20 April 2017 — - SUPRAT, lahir di Lamongan tanggal 25-3-1972, bertempat tinggal di Dusun Ngengkreng RT 01/RW 04, Desa Sewor Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pelawan; Lawan: 1. SRI BUDI KARTININGSIH, Dahulu beralamat di Dusun Paluombo, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I; 2. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk Cabang Sumberjo, Bojonegoro, beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 2 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II; 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lalang (KPKNL) Cq Departemen Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III; 4. MADI, bertempat tinggal di Dusun Boworejo RT 003 / RW 002 Desa Cangkring, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
69 — 14
  • Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara.bukan wewenang pengadilan negeri"Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas dikarenakan PELAWAN telah menggugatsuatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN III), dan obyek yang menjadi
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 24-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wng
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
1.PARNI
2.GUNARMO
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero Tbk Kantor Cabang Solo Manahan
2.NOOR SAPTANTI, S.H., M.H.
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
80 — 26
  • tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotokopi Surat Pemberitahnuan Hasil Lelang HakTanggungan Nomor 210/LelangPPK/10/2018 tertanggal 22Oktober 2018 dikirim melalui Kantor Pos Indonesia denganlampiran Resi Pos dengan = nomor transaksi1857100000000352212 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/210/Solo/LelangPPK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, denganlampiran Resi Pos dengan nomor Transaksi185710000000019343 ;Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Risalah LelangNomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — MULTI ACCESS LIMITED VS PT WONGLOKAT INTERNASIONAL
717 — 1188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SQ NS 490 83. 620 9. 440 99440 473.440erancis . / .P 2.360 2.260 NCO 22.600 2.260 33.900 65.540Inggris AWS TSAO, 24. 850 22.600 33.900 106.220Spanyol 6.X80 TH8 4 8.820/31. 640 49.720 51.980 167.324 Pora@l f = 2.260 2.260 2.260 6.780Jerman : 2.260 2.260Hongari AKA 2 2.260 2.260 4.520~~ Rumania 2 2.260 = 2.260 NSas YL 9.040 9.040 WYShQTeial 35.000 88.224 133.340 185.010 203.400 262.160 907.134Toial Jumlah Karton (24 Kaleng Per Karton)il gfe Negara2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total6 USA 214.271134.889
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Waris
Register : 18-07-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN Oelamasi Nomor - 27/PDT.G/2012/PN.OLM
Tanggal 15 April 2013 — - YAN LASDER ALFA RATUARAT Melawan - MAYA L. E. RATUARAT-REFIALY, Dkk
94 — 47
  • NO. 620/Pjt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalah Badan / Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian berpedomanpada Yurisprudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri /Olm(Hakim Perdata) tidak berwewenang untuk mengadili perkara ini ;7.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 59/PDT.G/2015/PN Smn
Tanggal 4 Januari 2016 — PERDATA: 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI 2.YUSUF ARIFIN X 1.PT.BankPensiunan Tabungan Nasional, Tbk. Mitra Usaha Rakyat 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Bank Indonesia Indonesia Jakarta Pusat, Cq Bank Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Yogyakarta
96 — 28
  • Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard); Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidahhukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2880 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 —
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-09-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 PK/PDT/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT AMANA JAYA VS BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), DKK
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/PDT/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — KASIANNA BR SIANIPAR VS ROSMIWATI LELI, DK dan NURHAYATI SIRAIT, DK
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
61 — 20
  • sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519 K/TUN/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangancalon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan PersyaratanPencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama ParaPenggugat;Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapanberikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitianpemenuhan syarat calon termasuk penelitian
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 20/Pdt.G/2013/PN BS
Tanggal 10 Juli 2014 — JANEWAR LAWAN SRI WARDINAL AKHYAR, CS
79 — 13
  • Bahwa Penggugat sendiri mengakui pada hari Jumat tanggal 28Maret 2008 bersama dengan Tergugat A datang ke kantor TergugatB dan menandatangani Akta Jual Beli atas seluruh tanah objekperkara seluas 620 M2 nggal 28 Maret 2 I .
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 113 /PDT/ 2016/ PT.SMR.
Tanggal 26 Oktober 2016 — 1. Hj. ASTUTI SALEH, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I dahulu TERGUGAT II; 2. H. SULAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 002, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II dahulu TERGUGAT III; Dalam hal ini Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat III memberikan Kuasa Khusus kepada RAMLAN ASRI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan DR. Murjani 2, Gang Rawa Indah, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal18 Nopember 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING; LAWAN 1. YUNN LEE Alias UWO,bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 10, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I dahulu PENGGUGAT / TERGUGAT REKONPENSI I; 2. YOLANDA MARLYN MASSIE, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Nomor 13, RT. 008, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/TERGUGAT I / TERGUGAT REKONPENSI II; 3. SUSILAWATI, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Berau, berkantor di Jalan Durian I, Nomor 54, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan bertempat tinggal di Jalan Perum PT. Kertas Nusantara RT. 007, Desa Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada BILHAKI, S.H. dan PIUS PATI MOLAN, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Durian III, Komplek Perum Seibin, Nomor 6B, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I / TERGUGAT REKONPENSI III; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Dr. Murjani I, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II/TURUT TERGUGAT II;
46 — 15
  • Kuasa belum ada atau tidak pernah mengalihkan, memindahtangankan, menjual, serta tidak pernah menandatangani akta jual belli(AJB) atas sebidang tanah dimaksud sehingga jelaslah permintaanPenggugat kepada Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hukumkarena tidak ada jual beli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, maka hakekatnya secara notariil jual beli belumtercapai dan terlaksana;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 903/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 17 Juni 2015 — MASLICHAH DKK melawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) cq KEPALA DAERAH OPERASI (DAOP) VIII SURABAYA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) dulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
78 — 175
  • ;Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : : Gugatan para penggugat error in persona ; Karena PT PELABUHAN INDONESAA Ill (PERSERO) dengan alamat jalanperak timur no. 610 dan jalan perak timur no. 620 adalah berbeda. Gugatan para penggugat kurang pihak ; Karena adanya perbedaan antara PT. PELABUHAN INDONESIA Ill dan Tergugat Il tidak sama.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2013 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2111 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL vs Ny. MINTJE SARTJE MELEKE, dkk
124 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terdapat pada Pasal 1686 Jo Pasal 616 KUHPPerdata;Pasal 1686 KUHP Perdata menyatakan "Hak milik atas barangbarangyang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepadaorang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahanmenurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya;Pasal 616 KUHP Perdata menyatakan "penyerahan atau penunjukanbarang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara yang seperti yang ditentukan dalam Pasal 620KUHP Perdata";Pasal 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inisesuai dengan Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999:Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
91 — 41
  • Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-05-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 73/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 28 Oktober 2013 — JAMILA binti JAMAWIYAH melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
86 — 43
  • Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620