Ditemukan 17963 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 554/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 3
16 — 3
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glaal) Mall y els le Lola ball S585 ag hdl g Cg ALU) sindALY shy Voll Giall y Cogallg 43 puere y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
Register : 02-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA SERANG Nomor 1146/Pdt.G/2016/PA.Srg Tanggal 19 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Madruci bin Rusdi, Kampung Wakaf Rt.004 Rw.002, DesaSingamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupatern Serang, umur /tanggal lahir,19 Sep. 1972, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempattinggal di Kampung Wakap RT.004 RW. 002 Desa Singamerta,Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di mukasidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acaraperkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagaiberikut :bahwa saksi kenal dengan
Register : 10-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 6
21 — 6
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 13-11-2008 — Putus : 04-12-2008 — Upload : 23-10-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 128/Pdt.P/2008/PA.TA Tanggal 4 Desember 2008 — Pemohon
42 — 12
42 — 12
tanggung jawabnya dariorang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatananak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilanyang dalam hal ini tentunya adalah Pengadilan Agama sebagaiperadilan bagi orang orang yang beragama Islam yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara antaraorang orang yang beragama Islam di bidangperkawinan,kewarisan, wasiat, hibah,wakaf
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018 4760 — 5959
- Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
Pembayaran pajak, zakat & wakaf;d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/enduser;e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harusmendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas SyariahLKS, LBS dan LPS tersebut;6.
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 29_PDT_G_2014_PN_MDN Tanggal 26 Februari 2015 — Drs Tengku AZAN KHAN,Smhk,MSC, Laki-laki, Umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat dijalan Rachmadsyah No. 360 Medan, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦PENGGUGAT ;
------------- L a w a n ---------------
1. Kepala Cabang Perum Perumnas Regional I, beralamat di Jalan Matahari Raya No. 313 , Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Pertanahan Kota Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Tata Kota dan Dinas Bangun Bangunan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur , Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
4. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Tingkat II Medan, beralamat dijalan Kramat Indah No. 4 Selambo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;
5. Kepala Dinas Pendapatan, dahulu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
6. Camat Kecamatan Medan Labuhan, beralamat dijalan Medan Belawan KM 16, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ;
7. Lurah Besar beralamat dijalan Pancing I (Simpang Martubung) Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT VI
285 — 93
285 — 93
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa selain masyarakat, di atas sebagian objek sengketa juga terdapatPekuburan Muslim yang dikelola oleh Pengurus Tanah Wakaf dan disahkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan;.
Bahwa dengan menunjuk kepada alasanalasan eksepsi pada angka (1) diatas maka secara hukum, Penggugat harus menarik dan ataumengikutsertakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhanatau setidaktidaknya Pengurus Tanah Wakaf selaku pihak Tergugat dalamperkara a quo;4.
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo;4.
Register : 02-07-2018 — Putus : 31-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 195/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal 31 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 41
73 — 41
Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf an.
terlebihdahulu majelis hakim mempertimbang pihakpihak yang terkait dalam perkaraini;Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 perkara ini Penggugatmengajukan para Tergugat yaitu pihakpihak yang terkait dan telah menguasaiobyekobyek sengketa tersebut baik ahli waris maupun pihakpihak diluar ahliwaris yaitu mulai Tergugat sampai dengan Tergugat XXV1;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 para Tergugat yangdiajukan dipersidangan, bahwa obyek B tersebut telah bersertipikat berupaSertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf
Barat KecamatanKalukku Kebupaten Mamuju, bahwa Objek Warisan (B) telah di Jual Arifin BinHal.36 dari 39 halamanPutusan No. 195/Padt.G/2018/PA.Mmj.Hasan pada Haris C sebagai Tergugat XII, sekarang dikuasai oleh MadrasahTsanawiah Yayasan Nurul Muminin Kalukku;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memerikasa alat bukti T.2tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebutterkait dengan obyek sengketa gugatan Penggugat angka 3 Obyek Warisan B,berupa Sertipikat Tanda Bukti Tanah Wakaf
Register : 28-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bwi. Tanggal 5 Juni 2014 — Dra. SUTIATI, SUWINDARNANIK, SUDARMAJI sebagai PARA PENGGUGAT ;
SUTINAH, MARKANATUN, MUSMAT SYARIFUDIN al. MAT JUTAH, SUKARDI, SAMIATI, sebagai PARA TERGUGAT ;
50 — 30
50 — 30
C 2427 persil38 klas D.I luas 171,75 m2 Desa Ringintelu atas nama TAJABadalah benar tanah wakaf ;Fotocopy IKRAR WAKAF tanggal 13 Pebruari oleh Dra.SUTIATIatas tanah perkarangan No. C 2427 persil 38 klas D.I luas 171,75m2 Desa Ringintelu atas nama TAJAB ;Fotocopy AKTA IKRAR WAKAF tanggal 13 Pebruari olehDra.SUTIATI atas tanah perkarangan No.
Register : 17-10-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bir Tanggal 26 April 2017 — SYUKRI BIN NURDIN dkk, sebagai PARA PENGGUGAT;
Lawan
Ahli waris Alm. Nasruddin bin Daud dkk sebagai Para Tergugat I dan NURJANI sebagai TERGUGAT II serta HUSNA BINTI H. HUSIN sebagai TURUT TERGUGAT III ;
146 — 20
146 — 20
Persil pertamaUtara berbatas dengan tanah kebun wakaf Mesjid = 37.50 meter;Selatan berbatas dengan sawah M. Nasir Ismail = 36.00 meter;Timur berbatas dengan tanah Nyak Mud = 29.00 meter;Barat berbatas dengan tanah sawah Aisyah Yusuf = 31.00 meterb. Persil keduaUtara berbatas dengan tanah sawah Alm. Nurdin = 36.80 meter;Selatan berbatas dengan tanah kebun Dahri = 39.00 meter;Timur berbatas dengan sawah M.
Register : 04-12-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Kph Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Suanto
Tergugat:
Mansyur Alias Cui
85 — 21
Suanto
Tergugat:
Mansyur Alias Cui
85 — 21
mendapatkan tanahtersebut, karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga semuatingkatan aparat pemerintahan tidak mau dan bersedia melayanipenggugat, bahkan sampai tingkat babimkamtiobmas sekalipunpenggugat tidak pernah berhasil untuk mendapatkan surat keteranganatas tanah tersebut.13.Bahwa adanya mediasi yang di lakukan pada tanggal 9 oktober 2017di rumah kepala desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tergugatsudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tanah tersebutadalah sebagian adalah wakaf
makam keluarga penggugat dantergugat yang tidak boleh di jual karena amanah yang harus di jaga.Tergugat sendiri saat itu di hadapan para tokoh masyarakat adatsetempat sudah melunakkan dengan cara minta di bagi dua yaitudengan maksud agar tanah wakaf tersebut tidak di jual.
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor
Register : 28-04-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbs Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
73 — 10
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
73 — 10
Bahwa Substansi gugatannya yang didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah
didalilkan oleh penggugat adalahtentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagian harta pusaka,secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3 tahun 2006 tentangPeradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.LbsPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a.b.Cd.e.f.g.h.perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.Lbse. wakaf
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016 Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK
lawan
ROSYID
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 110/Pdt.Plw/2015/PN Sda Tanggal 3 Desember 2015 —
36 — 3
36 — 3
Adapun yang dimaksud dengan bukti kepemilikan, menurut Pasal 23Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, hubungan hukum kepemilikan atassuatu bidang tanah hanya dapat dibuktikan dengan:1 Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang danasli akta PPAT yang memuat pemberian hak dari pemeganghak milik kepada penerima hak.a on Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberianhak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.4.
Register : 27-04-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ngw Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
135 — 27
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
135 — 27
Peradilan Agama berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa, memutus perkaraperkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah.
Jadi jelas bahwakompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili,dan memutus perkara perkara orang yang beragama islam dalambidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah sebagaimanaketentuan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 ;3: Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara.
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 548/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0548/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
Register : 23-09-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 367/Pdt.G/2014/PA.Ktbm Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon dan Termohon
25 — 6
25 — 6
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebutUUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 249/Pdt.P/2017/PA.Wng Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 09-04-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 823/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 30 Juli 2012 — PENGGUGAT : TERGUGAT
15 — 8
15 — 8
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shodagoh, dan ekonomi syari ah;3.
Register : 11-03-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Gpr Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 5
68 — 5
Wakaf, f. Zakat, g.