PUTUSANNo. 047 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :HERU SUYARTO bin SUDARMIN, bertempat tinggal di Jalan P.Kemerdekaan, Pulo Gadung RT. 05 RW. 02 Jakarta Timur danatau Jalan Tabanas No. 15 Kelurahan Makam Haji, Kartasura,Solo Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. AGUNG SETYAWAN, SH ;2. TRI PRAMESTI NUGRAHENI, SH, Sp.N ;3.

Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan di tingkat mediasi, maka PHKyang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat tersebut Batal Demi Hukum,karena belum memperoleh Penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial yaitu Pengadilan Hubungan Industrial.Oleh karenanya Tergugat harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaseperti semula yakni dengan tetap wajib membayar gaji/upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima Penggugat. Hal mana telah diatur dalamPasal 151 ayat (3) jo.

Bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung Penggugat mohon padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agarberkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas hartakekayaan milik Tergugat baik berupa harta benda bergerak maupun hartabenda tidak bergerak; guna menjamin Gugatan Penggugat saat ini ;Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat terurai di atas inidiajukan, untuk itu dengan ini Penggugat mohon Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) pada Pengadilan

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untukperkara ini sah, baik dan berharga ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji/Upah Penggugat mulai bulanSeptember 2007 s/d bulan Maret 2008 sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluhsatu juta rupiah), dengan perincian = 7 bulan x Rp. 3.000.000, ;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini.Atau : Memberikan putusan yang seadiladilnya dalam suatu peradilan yangbaik.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.71/G/2008/PHI.Smg tanggal 4 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 047 K/Pdt.Sus/2009DALAM PROVISI : Menolak Provisi Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.

PUTUSANNomor 02 /Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Yyk.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakartayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubunganindustrial, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara antara : DR.ENDI HARYONO, M.Si., Dosen Tetap Program Studi IlmuHubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta,bertempat

Kesemuanya Advokat pada Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia(LKBHFH UII) yang berkantor di Jalan Lawu No. 3 Kotabaru,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9.April2015 untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II; Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri YogyakartaLESS SS est ASetelah membaca Surat Gugatan serta Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, masing masing tertanggal 18 Maret 2015dan tanggal 12 Agustus

2014) nnn nnn enn nnnSetelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal18 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 23 Maret 2015di bawah Register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial No.02/Pdt.Sus PHV2015/PN.Yyk. telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

Asuransi Jiwasraya Cabang Yogyakartad) Perubahan/ Pencabutan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)PENGGUGAT pada KOPERTIS wilayah Yogyakarta.Bahwa karena secara bipartit hakhak PENGGUGAT belum dipenuhi,maka Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman menunjukmediator untuk memediasi Para Pihakhingga terbit anjuran namunhingga sampai dengan saat ini ternyata hakhak PENGGUGAT tetapsaja belum terealisasikan. 2222 nn nooneBahwa berdasarkan segala hal di atas, PENGGUGAT bermohon kepadaKetua Pengadilan Hubungan

Industrial untuk sudi menerima, memeriksa danmemutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut PRIMAIR1.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Hal 6 dari 50 hal, Putusan No.2/ Pdt.SusPHI/ 2015/ PN.Yyk.6.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hakhak normatifPENGGUGATsebesar Rp 123.500.000,00 (seratus duapuluh tiga jutalima ratus ribu rupiah) yang terdiri sebagai berikut:a.

AKTA PERDAMAIANNomor:12/Pdt.SusPHI/2017/PN MdnPersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diMedan yang mengadili perkaraperkara perselisinan hubungan industrial, yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam perkaraperselisinan hubungan indusrial No.12/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn.Antara :1. EFRANSIUS TARIGAN, Lakilaki, wiraswasta, beralamat di JI.

Medan Binjai Km.15 No. 94, Medan, SumateraUtaraBertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA;PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya akan disebut sebagai ParaPihak.Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA telah mengadakan pembahasan mengenai PengakhiranHubungan Kerja, dan telah sepakat atas halhal sebagai berikut :1.

Jambore No. 22, Sumatera UtaraBertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA;PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya akan disebut sebagai ParaPihak.Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang No. 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA telah mengadakan pembahasan mengenai PengakhiranHubungan Kerja, dan telah sepakat atas halhal sebagai berikut :1.

permasalahan tersebut tidak akan adatuntutandibelakang hari dari Pihak manapun,;Persetujuan Bersama tersebut lalu dibacakan oleh Ketua Mejelis,kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Pihak Penggugat dan II danPihak Tergugat apakah sudah mengerti dan menyetujui isi persetujuan tersebut,dan Para Pihak menyatakan telah mengerti dan menyetujui isi suratPersetutjuan Bersama tersebut.Kemudian Ketua Majelis mengucapkan putusan sebagai berikut :PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatasMengingat pasal 154 RBg, serta Ketentuanketentuan hukum lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menghukum kepada Para Pihak untuk taat dan patuh pada PersetujuanBersama yang dimaksud dalam putusan ini.

PUTUSANNomor 809 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telan memutus sebagai berikut dalam perkara:PT DARGISS INTI SEJAHTERA, berkedudukan di JalanPantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, KecamatanPenjaringan, Kota Jakarta Utara, diwakili oleh Deny Gunawanselaku Direktur utama, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSoefianto Soetono, S.H., C.L.l., dan kawan, Para Advokatberalamat

SusPHI/2020gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Rekonvesi:Dalam Provisi: Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sita beruparekening tabungan milik Tergugat Rekonpensi pada PT Bank CentralAsia (BCA) dengan Nomor Rekening 4890141868 atas nama AntonWijaya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta

SusPHI/2020Khusus tanggal 13 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal18 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 21/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST. juncto Nomor 335/Pdt.SusPHI/2019/PN JKT.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut

Industrial tingkat pertamaJakarta dengan registrasi perkara Nomor 335/Pdt.SusPHI/2019/PNJKT.PST., tanggal 27 Januari 2020;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :Dalam KonpensiTentang Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Menerima gugatan Rekonpensi dari Pemohon Kasasi semula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;Halaman 4 dari

SusPHI/2020 Bahwa alasanalasan lainnya hanyalah merupakan penilaian hasilpembuktian atas buktibukti dan faktafakta dipersidangan, yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT DARGISS INTI SEJAHTERA tersebut harus ditolak;Menimbang

PUTUSANNomor 1323 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MASTERINDO JAYA GLOBAL INDONESIA,berkedudukan di Jalan Kepatihan Industri Il, Nomor 19,Hendrosalam, Kepatihan Kabupaten Gresik, diwakili olehRaymond Wijaya, selaku Direktur, dalam hal ini memberikankuasa kepada Sri Sudarti, S.E., S.H., M.H., dan kawan, ParaAdvokat pada

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 4 Juni 2021;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang

Mengubah isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik Nomor 9/Pdt.SusPHI/2021/PN Gsk, tanggal 11 Mei 2021tersebut sepanjang mengenai tata cara pembayaran Uang Pesangon,sehingga bunyi amar putusan pada angka 3 menjadi:3.

Nomor 1323 K/Pdt.SusPHI/2021penerapan hukum yang berlaku dan merupakan kewenangan para pihakyang berselisih apabila disepakati;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT MASTERINDO JAYA GLOBAL INDONESIA, tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan

dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada PemohonKasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

PUTUSANNomor 112 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk, yang diwakili olehPresiden Direktur Benny Tjong dan Wakil Presiden Direktur EddyHariyanto, berkedudukan di Prudential Tower 15 Jalan Jend.

IT I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 23 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat

industrial,maka status Penggugat secara hukum masih sebagai karyawan PT.

Rp 18.636.277,Jumlah Seluruhnya = Rp142.878.127,(seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus duapuluh tujuh rupiah).3 Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang tersebut telah diucapkan pada tanggal 13 November 2013, terhadapputusan tersebut, Tergugat

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2013/ PHI.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertat dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang tersebut pada tanggal 6 Desember 2013;Bahwa memori

PUTUSANNomor 794 K/Pdt.SusPHI/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TOMMY TANUJAYA, bertempat tinggal di Komplek BunyaminPermai Rai 1, Nomor 48, RT 014, RW 001, Kelurahan KertakHanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, ProvinsiKalimantan Selatan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanMACARIO VARIASI, berkedudukan di Jalan

Maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia MajelisHakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin Yang Terhormat: Menghukum Tergugatuntuk membayar pesangon sesuai dengan Ketentuan Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepadaPenggugat dengan rincian adalah sebagai berikut:a. Uang pesangon : 5x 2 =10 x Rp2.500.000,00 = Rp25,000,000,00;b.

Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin telah memberi putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bjm., tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:1.

oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebutpada tanggal 2 Mei 2017;Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 4 Mei 2017 telahdisampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi tidak diajukanjawaban memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada

perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TOMMYTANUJAYA, tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bjm. tanggal 10 April 2017;Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.SusPHI/2017MENGADILI SENDIRI:.

PUTUSANNomor : 85/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisinan hubungan industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : OKTOBERTO DANIEL SIHOMBING, umur 32 tahun, pegawai swasta,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KabupatenTapanuli Utara, Jalan Dr.

Industrial, hukum acara yang berlakupada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yangberlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yangdiatur secara khusus dalam undangundang inli;Bahwa dengan demikian seluruh proses persidangan dalam PengadilanHubungan Industrial adalah mengacu kepada Hukum Acara Perdata yangberlaku, maka di dalam Jawaban TERGUGAT dibenarkan secara hukumuntuk mengajukan Eksepsi (Tangkisan) atas dalildalil Gugatan PENGGUGATbaik itu Eksepsi Absolut

TERGUGATe Bahwa oleh karen n PEN AT tidak mengandun rdasar hukum (rechts grond), maka sangat beralasan hukum bagiMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Medan Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);ll.

Bank Sumut adalah tidak berdasarkanhukum, maka telah patut dan layak menurut hukum bagi Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untukmenolak atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGATtidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atau setidaktidaknyamenolak Gugatan PENGGUGAT sepanjang dalam kaitannya denganTERGUGAT ;3.

Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriMedan Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara a quoberkenan dapat memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSIe Mengabulkan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya:;e Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukanoleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukanoleh PENGGUGAT ditolak atau setidaktidaknya

PUTUSANNomor 613 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:RASIDIN RAJAGUKGUK, bertempat tinggal di Jalan Kapten M. H.Sitorus Nomor 25, RT/RW.003/002, Kelurahan Teladan, KecamatanSiantar Barat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasakepada Tumbur L.

Industrial(Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja), maka Penggugat memohonagar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Cq.

RasidinRajagukguk layak diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial denganmempertimbangkan halhal berikut:Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah organisasi berbadanhukum yang merupakan organisasi keagamaan, bukan organisasi badan hukumperusahaan atau industri pada umumnya;Bahwa dalam menjalankan tujuan dan fungsi sebagai Gereja, benar gereja GKPImempekerjakan banyak orang dalam tugas dan fungsi yang berbedabeda yangkeseluruhannya adalah berlandaskan keagamaan, bukan hubungan industrial

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 15/G/2013/PHI.Mdn, tanggal30 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.

Industrial pada PengadilanNegeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa hukum Penggugat padatanggal 30 Mei 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan melalui Kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasipada tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor24/Kas/2013/PHI.Mdn jo Nomor 15/G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan manadisertai

Fokus Hegar Resik(outsourcing) Para Penggugat tetap dipekerjakan padaTergugat II, namunsetelah Para Penggugat mengajukan Perselisihan Hubungan Industrial padatingkat Bipartit dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Para Penggugatmulai merasakan gejala ketidakharmonisan hubungan industrial, yang padaakhirnya oleh Tergugat Il Para Penggugat dilarang untuk masuk bekerja padalokasi kerja Tergugat II, larangan mana diikuti oleh surat mutasi resmi dariperusahaan outsourcing PT.

Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap; ataud.

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri ataskemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial."

Industrial dan peraturanperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 21 dari 22 Perkara No.61/Pdt.Sus/PHI/2019/PN.Bdg.Demikian diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khususpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 dengan Majelis Hakim : H.

PUTUSANNomor 875 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 13 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh ParaHalaman 8 dari 12 hal. Put.

Nomor 875 K/Pdt.SusPHI2019Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 15/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Mnd yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado,permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriManado pada tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado pada Perkara Nomor: 15/PdtSus.PHI/2018/PN.Mks;2. Menerima seluruh Memori Kasasi dan Keberatankeberatan Kasasi dariPemohon Kasasi/Dahulu Tergugat;Dan Mengadili SendiriMemutuskan1.

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para PemohonKasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang

PUTUSANNomor : 50 K/ PDT.SUS/ 2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :SITI AMINAH, bertempat tinggal di Kampung Cikiwul RT.001 /RW.005, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi,dalam hal ini memberi kuasa kepada WARSIDI dan EFENDIselaku Ketua dan Wakil Sekertaris PC FSP PPMI SPSI Bekasi,berkantor di Jalan Jend. A.

Apabila Para pihak atau salah satu pihak tidak menerima isianjuran, maka sesuai UndangUndang No. 2 Tahun 2004 dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PH)Jawa Barat JI. Soekarno Hatta No. 584 di Bandung ;Bahwa sejak November 2009, Tergugat tidak membayar upahPenggugat. Bahwa hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat(3) UU.

Tunjangan Hari Raya ldul Fitri 2009 dan 2010 sebesarRp 1.300.000,00 x 2 = Rp 2.600.000,00 ;PUTUSAN SELA :Berdasarkan dalildalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjalankanperintah UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Pasal 96 ayat 1 dan 2 dengan terlebihdahulu memberikan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, meskipuntimbul verset dan / atau kasasi ataupun peninjauan kembali ;Namun demikian, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat dan menentukan lain,maka :SUBSDAIR : dalam suatu proses peradilan yang baik dan benar,Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya, berdasarkan ketentuanyang berlaku ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah

Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 18 Mei 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 31 Mei 2011 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Juli 2011 ;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo putusan terakhir ini diucapkanpada tanggal 14 April 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudianterhadapnya oleh Penggugat

PUTUSANNomor 1230 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT. NIPPRES.

Pegawai Mediator Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi kabupaten Bogor telah mengeluarkan RisalahPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mediasi pada tanggal14 September 2014;c.

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, penggugat mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerikelas 1 A Bandung;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antarapara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan Perjanjian Kerja

Industrial;Bahwa dalam pembentukannya PUK GSPMII PT.

/PHI/PN.Bdg yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung pada tanggal 20 Juni 2017;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat padatanggal 12 Juli 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung pada

PUTUSANNo. 099 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :ITA LINGSIANA, selaku pemilik CV. HARITA SURYA ABADI PLASTIK,bertempat tinggal di Jalan Margorejo Indah, Blok C, No. 821, Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada: JUSTIN MALAU, SH.

Putusan No.099 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat dalammendapat penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(Pengadilan Hubungan Industrial) maka pemutusan tersebut batal demi hukum(ketentuan pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003);Bahwa setelah dikeluarkan anjuran Mediator Hubungan Industrial padatanggal 2 Juli 2009, Tergugat tidak mau berunding tentang hakhak paraPenggugat sesuai dengan isi anjuran, mala Tergugat pada tanggal 19 Juli

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan:Gugatan para Penggugat tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,telah kedaluarsa, dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Tergugat telah memberitahukan rencana PHK kepada paraPenggugat adalah pada tanggal 06 April 2009; Bahwa gugatan para Penggugat baru didaftarkan ke PengadilanPenyelesaian Hubungan Industrial pada tanggal 13 April 2010, artinyatelah lebih

Tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuanpasal 83 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa gugatan para Termohon Kasasi baru didaftarkan ke PengadilanPenyelesaian Hubungan Industrial pada tanggal 13 April 2010. Artinyatelah lebih dari 1 (satu) tahun.D. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMAL :1. Bahwa gugatan para Termohon Kasasi dalam perkara a quo yaitu perihal : perselisihan hak, tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuanpasal 83 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.

Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapatdijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan/kasasi ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangatbertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo.

Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berkenanmemberikan putusan sebagai berikut :Hal. 3 dari 20 hal.

Nomor 33/G/2011/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHal. 7 dari 20 hal. Put.

No. 771 K/PdtSus/2011Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 26 Agustus 2011 ;Menimbang

PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM ACARA PENYELESAIANPERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang No.2 Tahun 2004,Perselisihan Perburuhan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanismeLembaga Bipartit ;Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima keberatan dari TermohonKasasi ataupun melalui Serikat Pekerja/buruh i.c Kuasa Termohon Kasasitentang adanya perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi ;Bahwa dengan tidak adanya

PUTUSANNomor : 53 / G/ 2015 / PHI.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnona= Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubunganindustrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : RACHMAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di DesaSidorahayu RT.03 RW.01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang,yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang

Agar para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkanpenyelesaian perselisinan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya bilamana salah satu pihak atau parapihak menolak anjuran ini;Hal. 3 dari 54 Hal. Put. No. 53G/2015/PHI.Sby6.

Industrial Surabaya Yth.memutus perkara ini pada waktunya sebagai berikutMENGADILI1.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses pemutusanhubungan kerja Penggugat (berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011)terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, yang jumlah danperhitungannya Penggugat serahkan sepenuhnya kepada pihakPengadilan Hubungan Industrial pada saat putusan dilaksanakan; 5.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayadalam perkatra ini; ====

PUTUSANNomor 930 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telan memutus sebagai berikut dalam perkara antara:AKHMAD SARBANI, bertempat tinggal di Jalan Jendral A.Yani, RT 06, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Tabalong;Pemohon Kasasi:;LawanPT. SAPTAINDRA SEJATI, berkedudukan di GrahaSaptaindra Jalan TB. Simatupang, Kavling 18.

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlahRp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepadaHalaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 930 K/Pdt.

SusPHI/2021Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Maret 2021, diajukan permohonan kasasipada tanggal 13 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 12/PHI.K/2021/PN Bjm juncto Nomor01/Pdt.SusPHI/2021/ PN Bjm yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasintersebut pada tanggal 22 April 2021

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin dengan Perkara Nomor 1/Pdt.Sus.PHI/ 2021/PN Bjmtanggal 30 Maret 2020;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan memori kasasi yang di ajukan Pemohon' Kasasi untukseluruhnya;2.

13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 387 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI PT PERKEBUNANNUSANTARA VII, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan TeukuUmar, Nomor 300, Bandar Lampung, yang diwakili oleh SultanMr. selaku Ketua Kopkar Ruwa Jurai PTPN VII, dalam hal inimemberi kuasa kepada Heru Catur Prihanto, SP., dan kawankawan,

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpermohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang tersebut masingmasing pada tanggal 21November 2019 dan 22 November 2019:Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang Nomor 53/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Plg, tanggal 29Oktober 2019:Mengadili SendiriDalam Eksepsi:Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.SusPHI/2021 Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang Nomor 53/Pdt.SusPHI/2019/PN Plg;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Penyerahan Pekerjaan Tergugat kepada Tergugat danTergugat III bertentangan dengan hukum;3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu;4.

Industrial pada PengadilanNegeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dan Il: Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT PerkebunanNusantara VII dan Handi Hayattiadi Manoppo tersebut harus ditolak;Halaman 6 dari 8 hal.

PUTUSANNomor 1266 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:RULLY ADE SOFIAN, bertempat tinggal di Graha Bintaro GR40 Nomor 8, Kelurahan Pondok Kacang Barat, KecamatanPondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;Pemohon Kasasi/Penggugat;LawanPT CIMB NIAGA, Tbk., diwakili oleh Para Direktur, FransiskaOei Lan Siem, S.H., dan

Menghukum Tergugat membayar Dana Pensiun Manfaat PastiPenggugat sejumlah Rp341.623.000,00 (tiga ratus empat puluh satu jutaenam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh saturidu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut diucapbkan dengan hadirnya kuasaPenggugat pada tanggal

Nomor 1266 K/Pdt.SusPHI/20204 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang Nomor 17/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srg., tanggal 13 Mei 2020;selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar semua biayayang timbul dalam

perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Juni 2020, dan koniramemori kasasi tanggal 24 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1.

PUTUSANNomor 356 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SWABINA GATRA, yang diwakili oleh Direktur Utama PTSwabina Gatra, Otto Andri Priyono, berkedudukan di JalanKartini 21 A, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRihantoro Bayu Aji, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Hukum Susantya Msutofa & Bayu Aji Attorneys

Industrial padaPengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 September 2018,Halaman 3 dari 8 hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN Gsk, tertanggal 17September 2018; dan3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN Gsk, tertanggal 17September 2018, dengan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untukselain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi :Primer:Halaman 4 dari 8 hal. Put.

Industrial pada PengadilanNegeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : PT SWABINA GATRA dan Pemohon Kasasi I RACHMATHIDAYAT tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada

Nomor 356 K/Pdt.SusPHI/2019Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: