Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana Jjikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

pikiran menjaditenang; Berdasarkan keadaan in casu dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwapada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsisabusabu, terbukti dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsisabusabu sebanyak 5 (lima) kali; Oleh karenanya meskipun dalam perkara Terdakwa in casu tidak dilakukanpemeriksaan oleh Tim Assesment untuk menentukan kondisi ketergantunganTerdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu, dan perlu tidaknya Terdakwadilakukan upaya rehabilitasi, namun mendasari

Bahwa tidak benar Tergugat sering marahmarah tanpa alasan yangjelas melainkan puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tanggal 28 Februari 2020 karena adanya campur tangan mertuaTergugat yang membantu perselingkuhan Penggugat, selain dari itu halinilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat,kejadiannya Tergugat pulang dari sawah kemudian Tergugat ingin makansehingga masuk ke dapur Tergugat hanya menemukan nasi tersedia jadiTergugat naik ke rumah mertua pas naik

selamapernikahan hampir 20 tahun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasanwalaupun sehelai rambut Penggugat Tergugat tidak pernah sentuh,walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Tergugat sudahmerasa hati Tergugat sudah terlanjur kecewa dan terluka oleh perbuatanPenggugat yang tidak terpuji; dan mungkin perceraian inilah jalan terbaik; Bahwa Tergugat tidak marahmarah yang tidak jelas melainkan adanyaCampur tangan orang tua Penggugat yang membantu perselingkuhanPenggugat sehingga inilah yang mendasari

Penggugat ingin bercerai,selain itu yang mendasari adanya kejadian diaman Tergugat baru pulangdari sawah kemudian ingin makan namun hanya menemukan nasi yangtersedia jadi dalam keadaan terpaksa Tergugat naik ke rumah mertua tetapiibu Penggugat menutupkan pintu rumah, Tergugat merasa kesal sehinggaterjadilan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;Hal. 15 dari 24 Hal.

dan orangorang yangmendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) ;Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor : 161 Desa Alasbuluh tersebut diterbitkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi maka selalu dilakukanmelalui prosedur Pengumuman terlebih dahulu, sehingga kejadian peralihan hak atastanah sengketa tersebut adalah juga tidak terjadi secara diamdiam ;Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor :18/03/157/HB/1993;37Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang mendasari perjanjian Hibah antara SAEHA BokMINA kepada Tergugat I (JUHAND), atas tanah sengketa tersebut posita 7 huruf b gugatan ParaPenggugat, yang telah dituangkan dalam suatu Akta Hibah PPAT Camat Wongsorejo Drs.YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 18/03/HB/1993, sampai dengan terbitnyaSertifikat Hak Nomor : 161 Desa

MINADIN (Selaku penjual) denganSUHADIN (Tergugat IV/ selaku Pembeli), pada tanggal 21 agustus 1987 (vide : BuktiT.ULIV1) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian Jual Beli atas sebagiantanah sengketa (Posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) persil 34 Blok D.1 Kohir 1201 seluas+ 6.440 m2, antara SAEHA BOK MINA (Selaku Penjual) dengan SUHADIN (Tergugat IV /Selaku Pembeli), yang kemudian dituangkan dalam

Bahwa kepemilikan hak atas tanah pekarangan sengketa (posita 7 huruf a gugatan ParaPenggugat) oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masingmasingdidasarkan pada suatu Akta Autentik, dimana alat bukti autentik adalah mempunyaikekuatan pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orangyang mendapat hak dari padanya (pasal 165HIR) ;e Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

pembuatan PerjanjianJual Beli maupun pembuatan Akta Autentik yang telah diajukan oleh masingmasingTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian jual beli atas sebagiantanah sengketa (posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) Persil 34 Blok D.I Kohir 1201, antaraSAEHA BOK MINA (selaku Penjual) dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII(masingmasing selaku

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon, Termohonakan menjawab secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3e Bahwa, pada poin 4 a, benar, akan tetapi Termohon hutangbarang dagangan pada tahun 2012, karena tidak laku dan tidakmau barangnya dikembalikan

SYAIFUL IMAN, SH., akantetapi ternyata juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengannilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon adalahbahwa rumah tangganya bersama Termohon telah tidak harmonis / goyah karena sering11terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

Kedua Pemohon;8. bahwa calon ister kKedua Pemohon tidak adaikatanperkawinan dengan lakilaki lain (janda/cerai hidup), tidak adahubungan mahram maupun hubungan sesusuan, baik denganPemohon maupun dengan Termohon serta Pemohon dan calonisteri Pemohon beragama Islam;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Polewali memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah dengan calon isteri kKeduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah (berpoligami) adalah karena Termohon tidakdapat kewajiban sebagai isteri (tidak mampu lagi melayani kebutuhansexnya Pemohon) disebakan karena sudah manupause, sementaraPemohon masih sangat membutuhkan hubungan sex. Dan ternyata daliltersebut secara tegas diakui oleh Termohon.

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri keduaPemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Baturaja memberikan izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri kedua tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunanMenimbang, in casu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon mengalami sakitgangguan kejiwaan sejak tahun 1995 sehingga Termohon tidak bisamenjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.

XXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal 03September 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 03September 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/48

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Para Penggugat bermula dariperbuatan wanprestasi Penggugat ! yang tidak melaksanakankewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Tergugat;3.2.

Bahwa dikarenakan hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat, dan Penggugat telah Wanprestasi dengan demikian gugatanPara Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut harusdinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;.

Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan Ferror InPersona;5.1.5.2.Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahPerjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjiankredit Nomor 0000041/PK/02226/090010413 tertanggal 16 April 2013 yangtelah dilegalisasi oleh Maudy Lunel Pongtuluran Notaris di KabupatenBandung pada tanggal 16 April 2013 sehingga pihakpihak yang terkaitdalam permasalahan ini adalah Nani Nasrudin sebagai debitur dansuaminya Robby Gunaedi

kebanyakan saksi lebihdekat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)KUHAP terdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

kebanyakan saksi lebih dekat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPterdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

yang di wajibkan,yaitu memperdagangkan padangan yang tidak memenuhi standart mutu yangditetapkan sesuai yang diperuntukannya dan karena karena terdakwa ditahan diRutan Semarang dan kebanyakan saksi lebih dekat di wilayah hukum PengadilanNegeri SemaBerawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI)tertanggal 5 September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungankonsumsi garam yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPMyang terjadi di Kabupaten Pati ;Bahwa mendasari

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

JakartaNomor : 25K/BDG/PMTIVAU/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan mempelajarinya,Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer ll Jakartadalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itumohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangandengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yangmencerminkan hukum dan rasa keadilan.Sebelum mengutarakan halhal dasar keberatan Pemohon Kasasiterhadap putusan tersebut, perlu disampaikan yang mendasari

sah dan meyakinkan, makamenurut hemat Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang "salahdan keliru" karena Majelis Tingkat Banding telah "salah menafsirkan normakesatuan" yang berlaku di lingkungan TNI, juga "salah menerapkan peraturan".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalahmerupakan putusan yang tidak tepat karena mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/151/AD/K/I02

Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh MenteriAgraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan surat /akte jual beli yang mendasari terjadinya pencoretan letter C persil 36a dan 36b yang telah dimutasi ke letter C No 342 sehingga Tergugat telah melakukantindakan yang cacat secara procedural dan substansi ; bahwa berdasarkeseluruhan pertimbangannya menurut majelis hakim tingkat pertama16tindakan Tergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan SuratLetter C Nomor: petok nomor

Akte tersebut bentuknya17ditetapbkan oleh Menteri Agraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidakdapat menunjukkan surat / akte jual beli yang mendasari terjadinyapencoretan letter C persil 36a dan 36 b yang telah dimutasi ke letter C No342 sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat secaraprosedural dan substansi ; menurut majelis hakim tingkat pertama tindakanTergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan Surat Letter CNomor: petok nomor 175 Nomor persil 36 a luas 1.215 Ha dan persil

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam wakiu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/02

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/112/AD/K/Il02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/26

Keadaankeadaan tersebutmerupakan hal yang memberatkan pidananya yang tidak turutdipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu, sehinggaputusan Judex Facti tersebut haruslah diperbaiki dengan menjatuhkanpidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM Terdakwa sudah dipandang tidak pantas dan layak tetapberada dalam Dinas Keprajuritan TNI ;Demikian pula karena perobuatan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu incasu sudah berlangsung lama dalam kurun wakitu

Keadaankeadaan tersebut mengindikasikan keadaan pada diri Terdakwa yakniketergantungan pada Narkotika ;Mendasari keadaankeadaan tersebut dan sesuai ketentuan perundangundangan, kepada Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melaluirehabilitasi terlebih in casu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatandari Dinas Militer, supaya dikemudian hari sekembalinya Terdakwa kelingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tidakmenimbulkan permasalahan sosial baru, karena hak untuk mendapatkanpenyembuhan