Ditemukan 3400 data
Ario Wicaksono, SH.,MH
Terdakwa:
Jompi Patimena Alias Jompi
16 — 4
tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2019/PN Kisbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
67 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
di buat dan di tandatanggani dihadapan Dendy Santoso, SH Notaris Kabupaten Bogor tidak jelas,dimana; Kewajiban Penggugat yang akan di bayarkan kepada Tergugat kepadapihak Bank Panin cabang Taman Mini tidak di rinci secara jelaskewajibanya baik Jumlah cicilan/bulannya ke Bank; Adanya kelalaian para pihak dalam Akta Nomor 01 PerjanjianPengikatan Untuk Melakukan Jual Beli tertanggal 27 Maret 2009 yang dibuat dan di tandatanggani di hadapan Dendy Santoso, SH NotarisKabupaten Bogor tersebut tidak ada sangsi
33 — 26
Bahwa dengan perkawinannya yang tTerdakwa kedua sejakdiketahui tahun 1999 yang terus berlanjut selama 4 (empat) tahuntanpa diambil tindakan sehingga Terdakwa merasa tidak ada tindakandan sangsi hukum yang tegas sehingga pelanggaran ini terusberlangsung dan sikap Terdakwa baru menceraikan isteri keduanyadengan memutuskan perkawinan keduanya dengan selembar kertas talaksaat di proses di POMdinilai sekedar upaya meloloskan diri darisangsi yang lebih berat yaitu) berupa pemecatan dari dinas militerdan
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatan dan merupakanperbuatan yang dilarang dan tabu apabila terjadi dalam kehidupan militer.Walaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhioleh motivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebih diwaspadai, olehkarena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegasterhadap perbuatan Terdakwa yang demikian, oleh karena itu Terdakwaharus dipisahkan dari
63 — 23
Terdakwa yang arogan dan membahayakan jiwaorang lain, disebabkan kebiasaan Terdakwa yang minum minumankeras dalam kehidupan malam serta memiliki teman kencan wanitamalam dan sifat ini bertentangan dengan hukum disiplin prajuritTNI.a Bahwa perilaku Terdakwa tersebut perlu) mendapat' perhatiankhusus, apabila Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini denganlatar belakang yang sama atau Terdakwa tidak menghentikankebiasaannya mendatangi dan tempat hiburan dengan tujuan mabuk,maka Majelis akan memberikan sangsi
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Hari Supriadi Alias Agoy
28 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
DONI RIZALDI Bin FAHRUR RAHMI
366 — 44
Hutan Alam.Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan KayuKayu Bulat (SKSHHKKB) yang dikeluarkanoleh Karyawan Perusahaan yang sudah diberi ijin oleh DinasKehutanan/Tenaga Teknis (Ganis); Bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuKayuOlahan (SKSHHKKO) maka perbuatan tersebut tidak dapatdibenarkan dan menyalahi peraturan perundang undangan dandapat dikenai sanksi hukum pidana, maka perbuatan tersebutdapat dikenakan sangsi
10 — 0
M.H. akan tetapi berdasarkan laporan tertulisnya tertanggal 21 Juli 2011,mediator juga tidak berhasil mendamaikan para pihak;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil di IAIN Surabaya, dalammelakukan perceraian ini tidak memperoleh surat izin perceraian dari instansi yangberwenang, akan tetapi Pemohon membuat surat pernyataan tanggal 25 Januari 2012 yangmenyatakan Pemohon sanggup menerima sangsi apapun yang diberikan kepadanya akibatdari perceraian ini.Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan
53 — 13
Bahwa pada tahun 2010, Tergugat berselingkuh dengan seorangperempuan bernama Kamidar di Dusun Bura Desa Lugu saat ituTergugat langsung dipergoki oleh suami Kamidar pada malam hari ditepi pantai Desa Lugu dan saat itu Tergugat terbukti bersalah denganmemotong satu ekor kambing dan pembayaran uang sebanyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai sangsi adat dari Desa Lugu;.
26 — 22
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa danefek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.4.
53 — 36
prajurit TNI yang lain.Menimbang, bahwa terhadap keberatan selebihnya, Majelis Hakim TingkatBanding tidak akan menanggapinya secara khusus, karena keberatan tersebut berkaitan dengan penilaian mengenai keadaankeadaaan yang mempengaruhiperbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwasehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaiseorang prajurit yang bertanggung jawab harus siap untuk menerima segalakonsekwensi atas perbuatan yang dilakukannya dan sangsi
Pembanding/Penggugat II : LA NOHU Diwakili Oleh : Darmawan Wiridin, S.H.,M.H
Pembanding/Penggugat III : WA NURABAYANI Diwakili Oleh : Darmawan Wiridin, S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat I : RAMSIAH
Terbanding/Tergugat IV : ASMI
Terbanding/Tergugat II : WA PONDO
Terbanding/Tergugat III : MARDIANA
120 — 64
demikian sikap penggugattelah sengaja tidak beritikad baik sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf ePeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor O01 tahun 2016tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa pasal 7 (2)Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapatdinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yangbersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.maka majelis hakim harus memberikan sangsi
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada Tergugat sebagaimanadimaksud pada angka 4. tersebut di atas, sebab Penggugat telah di halanghalangioleh petugas keamanan (Satpam) pada Tergugat yang menurut informasi petugaskeamanan (Satpam) dimaksud diperintahkan oleh Tergugat untuk mencekalPenggugat untuk tidak lagi menandantangani absen (mengisi daftar hadir);Bahwa andaikatapun benar (quod non) dugaan Tergugat sebagaimana dimaksudpada angka 4 tersebut di atas, terlebih dahulu Tergugat melakukan pembinaankepada Penggugat dengan memberikan sangsi
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat tidak pernahmenerima surat dimaksud, dan apakah demikian adanya Surat Keputusan Gubernuryang menurut bunyi dari aturan yang berlaku kemudian dapat dibatalkan oleh Suratdari Sekretaris Daerah untuk itu tolong dimengerti bukti dari aturan yang berlakuPasal 55 Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 dan Pasal 50 Perda Nomor 10 Tahun2007 Penggugat tidak membaca satu katapun yang diberikan hak atau wewenangkepada Sekretaris Daerah untuk memberikan jawaban atas keberatan dari orang yangdipecat atau dikenai sangsi
68 — 21
luasnya kepada warga negarauntuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberikesempatan untuk membela diri dengan memberikanargumentasi argumentasi sebelum dijatuhkan putusanadministrasi, disamping itu Tergugat sebagai BupatiGunungkidul dalam mengeluarkan surat keputusan tidakmenekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan, haltersebut tercermin dalam tidak di panggil dan diperiksaterlebih dahulu Tergugat dalam perkara a quo untukdiperiksa dan dibuktikan kesalahan dari Penggugat, sebelummenjatuhkan sangsi
24 — 13
Putusan No.66/Pdt.G/2021/PA.Pal lain dalam knteraker= dan bahkan warga dan aparat setempatmemberikan sangsi adat kepada Pemohon atas perbutan tersebut;5.
25 — 13
Unsur tanoa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dite tebenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturanhukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asasasashukum tidak tertulis maupun asasasas yang
55 — 13
Pelanggaran atasUndangundang Pangan tersebut diancam dengan sangsi pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluhmiliar rupiah) ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatandan membenarkannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan diBAP tersebut ;Bahwa terdakwa mengetahui pada waktu
30 — 4
Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Kgnlaian kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak,penyimpangan alokasibahan bakar minyak,oengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri, sehingga apa yang dilakukan terdakwa telah terjadipenyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidipemerintah sehingga dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 53 Hurup b UU RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gasbumi;Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menerangkantidak
106 — 10
harusmelalui apotek dan harus dengan resep dokter ;Bahwa pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl terebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat Trihexyphenidyl atau obat keras akan ditindak secaraadministratif oleh Dinas Kesehatan dengan beberapa sangsi yaituperingatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25PERMENKES No. 992/MENKES/PER/X/1993, dan yang memilikikewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar PengawasObat