Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-12-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 228/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Mei 2014 — JONO melawan KEPALA DESA KETANDAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK.
61 — 27
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Nganjuk ;3. Drs.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 82/PDT/2017/ PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan BUPATI KUANTAN SINGINGI Sebagai TERGUGAT
70 — 40
  • Kuantan Singingi, denganeselon Illb, dan pelantikanya dilakukan pada tanggal 1 5 Januari 2009 olehBupati Kuantan Singingi yang diwakili olen Sekretaris Daerah KuantanSingingi( Surat pernyataan Pelantikan Nomor; 821.23/BKD02/17, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kuantan Singingi;29.Bahwa penggugat X ( YUNITA TRISIA, SH, MH ) dengan putusan BupatiKuantan Singingi Nomor Petikan ; SK. 821.23/BKD02/06,Tanggal 12Januari 2009, mengangkat penggugat X dengan jabatan baru Kepala SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2009
Tanggal 28 September 2009 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG.PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG, ; GUBERNUR MALUKU UTARA,
148 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum BiroHukum dan Hak AzasiManusia Setda PropinsiMaluku Utara, keduanyaberalamat di JalanPahlawan Revolusi No. 1Ternate, Kota Ternate,Propinsi Maluku Utara,berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor.180/802.A tanggal 17Juni 2009 ;Termohon Peninjauankembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat ITerbanding ;2. 1. PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — JAMIAT
64 — 36
  • menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
    melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanHalaman 36 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya Terdakwa Dra.NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan Bupati Sidoarjo Drs.WIN HENDRARSO, M.Si. tersebut serta memerintahkan agar SOERADJIdan Saksi AGUS DWI HANDOKO, S.E. mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuaikebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD ;Bahwa atas persetujuan Terdakwa Dra.
    DaerahNomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan danSusunan Organisasi BadanPengelola Keuangan danKekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 Nopember 2006 ;4 Foto copy Peraturan BupatiNomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk PelaksaanPeraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun2006 tentang Pembentukandan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangandan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal20 Nopember 2006 ;5 Foto copy Keputusan BupatiSidoarjo Nomor : 188/T1/404.1.1.3/2003 tentangPenunjukan Kepala SubBagian
    Terkait disposisi Pemohon PK yangmenunjuk disposisi Sekretaris Daerah tersebut, makna selesaikantidaklah merupakan perintah untuk membayar melainkan agar Kepala Subbagian Kas Daerah (KSB Kasda) melakukan koordinasi dengan Soeradjiselaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku bawahan SekrearisDaerah.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-07-2012 — Putus : 09-08-2012 — Upload : 19-10-2013
Putusan PN TARAKAN Nomor 191/Pid.B/2012/PN.Trk
Tanggal 9 Agustus 2012 — Pidana Terdakwa : H. RONAL Bin MUHAMMAD
101 — 22
  • SABINDO), Kelurahan Juata Laut,Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan (dekat dermaga PolTIE meBahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian Pertanahan Bagian Pemerintahan pada KantorPemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, melakukan klarifikasiterhadap terdakwa karena adanya pengakuan secara fisiktanah tersebut milik terdakwa, dan waktu itu terdakwatidak menunjukkan alas hak terhadap tanahtersebut ;~Bahwa terhadap Surat Pernyataan (Pemilikan Tanah)tanggal 15 Juli 1988 atas nama terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — H. RIDUWANSYAH melawan PT BORNEO INDOBARA dan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk
176 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1361 K/Pdt/2015Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, Kepala Seksi Pelayanan Usaha OperasiProduksi Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala SubBagian Bantuan Hukum Geologi, Mineral, dan BatubaraSekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral, Para Pelaksana Bagian Hukum, Direktorat JenderalMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral dan Staff Biro Hukum dan Humas
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 14-06-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 11 Oktober 2017 — Nama : ADRANA LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jalan Mr. Manguni 9 Lingkungan VIII, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-TUN/V/BM/2017, tanggal 31 Mei 2017, memberikan kuasa kepada: 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; 2) CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.003, Gang Moleng, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 269/SK-81.01/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 memberikan kuasa kepada: 1) PETRUS TEHUPEIORY, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; 2) SAFWAN TUARITA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3) THEODORA PATTIPAWAEJ, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan; 4) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan RA. Kartini No.13, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PAULUS LATUNY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Tempat tinggal : Hative Kecil RT.002, RW.004, Hative Kecil, Sirimau, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3. Nama : MATHELDA LATUNY/KAINAMA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Dosen Poltekes Ambon; Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Latery I, RT.005 RW.001, Latery, Baguala, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4. Nama : MARIA LATUNY/SAHALESSY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : PNS Guru; Tempat tinggal : Amahai, RT.001, RW.001, Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; Dalam hal ini mewakili Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 18/PEN.INS/2017/PTUN.ABN, tanggal 20 September 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Dr. HENDRIK SALMON, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Dr. Malaiholo No.52, RT.004/RW.02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
168 — 49
  • Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Kepala SubBagian Tata Usaha, Nomor: 114/1381.01/Il/2017, yang ditujukan kepada 1)Kepala Pemerintahan Negeri Soahuku, 2) Ny.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Tanah
Register : 24-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pre
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat: 1.Yaman Bin Katto 2.Baharuddin Bin Katto 3.Muh. Tahir Bin Katto 4.Syaharuddin Bin Katto 5.Syahabuddin Bin Ali Katto 6.Hajra Binti Ali Katto 7.Hasna Binti Ali Katto 8.Fatimah 9.Hijri Binti Rahimi Katto 10.Muaddibah 11.Kisman Yusuf Bin Yusuf 12.Martang Yusuf Bin Yusuf 13.Sudarna Yusuf Bin Yusuf 14.Zaenab Lawan Tergugat: 1.Walikota Kota Parepare 2.Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare 3.Kepala Gudang Obat Dinas Kesehatan Kota Parepare Turut Tergugat: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare
102 — 9
  • Kepala Bagian Hukum dan Perundangundang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaParepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre padatanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;2.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 11-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT PALU Nomor 3/PDT/2022/PT PAL
Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : RAHMAN RAMIMU
Terbanding/Tergugat : PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN LUWUK
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI Cq. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT Cq. KC BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LUWUK
125 — 64
  • ,jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenBanggai berdasarkan Surat Tugas Nomor800/23.15/Bag.PKP tanggal 16 Nopember 2021 danSurat Kuasa Khusus Nomor 180/2188/Bag.Huk tanggal12 Nopember 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawahregister Nomor : W21.U3/453/HK.02//XIl tanggal 13Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSATCQ.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
CV. Selaras Maju
Termohon:
Bupati Morowali
222 — 168
  • ,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali,beralamat di Kompleks Perkantoran Fanuasingko,Bungku, Kabupetan Morowali, Provinsi SulawesiTengah;3. SYAHRUDIN, S.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara &Konsultan Hukum pada Kantor TM.ETAL & Partners,beralamat di JI.
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA SAMARINDA Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Smd
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 22
  • persidangan terungkap fakta, bahwa TergugatRekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata TK (IlI/d)dengan Jabatan Kasi Pendataan dan Penetapan pada Badan PendapatanDaerah Provinsi Kalimantan Timur UPTD Bapenda Wilayah Penajam PaserUtara;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan dengan buktitertulis T1 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai KasiPendataan dan Penetapan mendapatkan tunjangan atau yang disebut denganTambahan Penghasilan Pegawal (TPP) sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-02-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 09-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 12/PDT/2013/PTY
Tanggal 30 Mei 2013 — Ny.SUTILAH Als. USREK Als. Ny. IRAN HADISUNARTO, DKK MELAWAN R. SOEKARSONO, DKK
34 — 31
  • Dev, M.EcKepala Subbagian Bantuan Hukum Setda Kab. Sleman,C.WIBISONO TANGGONO, SH Staf Sub. Bagian BantuanHukum Setda, Kab. Sleman, ARIS JUNI KURNIAWAN, SH.Staf. Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda, Kab.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 06-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/P/FP/2018/PTUN.PBR
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
251 — 95
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Litigasi;3. HERMANTO, SH., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi;4. R. NURHAZANAH, SH., M.Si., Jabatan KepalaBidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;5. FAHRIZAL, SE., M.Si., Jabatan Kepala BidangPelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;6. ISMANTO, S.STP., Kepala Seksi PelayananPerizinan dan Non Perizinan B/III;7.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 190/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Adesi Gulo, SE., MM
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
82 — 97
  • ., Kepala SubBagian Fasilitas Produk Hukum Daerah Kabupaten NiasBarat;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat pada Kantor Bupati Nias Barat di Jalan SokarnoHattaHalaman 1 Putusan Nomor : 190/G/2019/PTUNMDN.Nomor 1 Lahomi Kabupaten Nias Barat, Berdasarkan SuratKuasa , tanggal 02 Juli 2019, Selanjutnya disebut.....................Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 190/PENMH/2019/PTUN.MDN, tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-03-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — BOB SULAIMAN BAWAZIER
115 — 37
  • karenaapabila PIN tidak mau digunakan oleh orang lain maka Nasabah bisa menggantiPIN tersebut ;Atas keterangan saksi didepan Persidangan, Terdakwa menyatakan tidak adakeberatan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli, yaitu :Ahli SUHENDRO, SE. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli pernah diperiksa atau atau di BAP oleh penyidik Ditreskrim PoldaMetro Jaya sehubungan laporan dari saksi Afandy ;Bahwa Ahli bekerja di Bappebti sejak tahun 1984 dengan jabatan Kepala Subbagian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
101 — 50
  • Ondo Sopandi, dkk (bukti sesuaidenganMenimbang, bahwa selain buktibukti Surat, untuk menguatkan dalildalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengarketerangannya sebagai Saksi, yaitu Deni Supriatna dan Ondo Supandi ;Menimbang, Deni Supriatna menerangkan dibawah sumpah, yang padapokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi pernah bersamasama dengan Penggugat bertugas di DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Penggugat ditempatkan di SubBagian UMUM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
471 — 616
  • ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat ;4.
    ., Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;GD Arya Mahendra Putra, S.T., M.T., Kepala SubbagianPengamanan Barang Milik Negara, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Gustav Ardianto, S.H., M.H., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — ENDANG AHMAD, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, dk
109 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM, Sonson SonjayaWardhana,S.Sos.,M.Si.,Kepala Sub Bagian Pengamanan danPemeliharaan pada Biro Pengeloaan Barang Daerah, Ariz EkhaSuprapto,SH. Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, M. FahmiHaikal,SH., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM, Firman N.Alamsyah,SH.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2019/PT MTR
Tanggal 21 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SILMI, M.Pdi.
179 — 82
  • SILMI, M.Pdi sebagai Kepala SubBagian Kepegawaian Otala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTBberdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor:1/2.