Ditemukan 8126 data
233 — 72
ataudirehabilitasi;e Ayat (2): *Alasanalasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1)a Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yangberlaku ;b Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang6 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat,yaitu tertutupnya hak Penggugat untuk mengajukan sebagaicalon Pengganti Antar Waktu (PAW
Sunanto (in casu Penggugat)kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora agar dapatdipertimbangkan dan ditindaklanjuti proses Pengganti AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora sesuaiperaturan dan perundangundangan yang berlakusebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPUNomor 03 Tahun 2011 tentang
Bahwa Surat dari Ketua DPRDKabupaten Blora merupakan tindak lanjut dari surat DPD PartaiGolkar Kabupaten Blora Nomor: 46/GOLKARII/XI/2015 danNomor 55/GOLKARII/XI/2015 masingmasing tertanggal 16November 2015, perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai7 Bahwa mendasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Blora,KPU Kabupaten Blora telah melakukan kajian dokumen hasilPemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014.
JIRATNANI WIDOWATI 2.166 5Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon 23.806 Dengan demikian, berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu DPRDBlora 2014, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD DapilBlora 1 dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atau urutan ketigaadalah saudara Drs. H.
Kusnanto, SH dikarenakan yangbersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRDKabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora.Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihanumum Anggota DPRD Kabupaten Blora mewakili daerahPemilihan Blora 1, calon PAW dengan perolehan suaraterbanyak berikutnya adalah Sdr.
87 — 22
72 — 7
76 — 40
50 — 14
37 — 5
19 — 7
85 — 8
54 — 12
28 — 1
41 — 16
22 — 21
64 — 145
Pimpinan DPRDKabupaten Banyuasin, dengan surat tertanggal 20 September 2016, SuratNomor : 027/SKH2A/IX/2016, isi Pokok surat : Pemberitahuan danPermohonan penundaan Proses PAW atas nama Darul Qutni, SE., surattersebut telah diterima oleh kantor yang bersangkutan Pada Tanggal 20September 2016.
Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Surat Keterangan BebasNarkoba dari BIDDOKKES POLDA Sumatera Selatan,sehinggatindakan DPC PD Banyuasin, DPD PD Sumatera Selatan dan DPPPD yang melakukan Pemecatan dan PAW atas diri Penggugat sejak4 Februari 2016 sangat tidak beralasan dan sewenangwenang. 11.
Bukti P 2122 Bukti P 2223 Bukti P 2324 Bukti P 24PD/BA/VV/2016, Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Banyuasin dari Fraksi Partai Demokrat, 10Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Mahkamah Partai Partai Demokrat,tanggal 16 Juni 2016, No. 78/MP/VV2016, PerihalPenundaan pelaksanaan SK.
DPP No.44/SK/DPP.PD/V/2016 tentang PAW Anggota DPRD KabupatenBanyuasin atas nama Daru Qutni, SE , (fotokopi dariTOtOKO ppl) jeeessse==eennseseee een nseeeeeeeeemenerneemeneenFotokopi Surat Mahkamah Partai PD, tanggal 21 Juni2016, Nomor : 80/MP/2016, Perihal PemberitahuanAdanya Surat Penundaan Pelaksanaan SK.
Sumsel No ;003/A.1/PD/DPD/SS/l/2016, tanggal 5 Februari 2016, Perihalusulan Pemberhentian dan PAW an. Darul Qutni,SE, darianggota Partai Demokrat dan DPRD Kabupaten Banyuasin ; c. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin No; 006/DPCPD/BA/IV2016, Tanggal 04 Februari 2016 Perihal usulanPemberhentian dan PAW an. Darul Qutni,SE, dari anggotaPartai Demokrat dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin ; 4.
44 — 1
12 — 0
38 — 8
72 — 23
28 — 10
15 — 5
20 — 1