dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabardan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak sebanyak 2 kali pada tanggal04 Oktober 2021untuk sidang tanggal 13 Oktober 2021 dan 13 Oktober 2021untuk sidang tanggal 19 Oktober 2021 maka upaya perdamaian baikdipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkanpasal 154 RB.g joncto

anak namun sejak Bulan Agustus 2019 Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis sering terterjadi pertengkaran disebabkanTergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dora danpuncaknya terjadi pada Desember 2019 dimana Penggugat menginginkanTergugat bertemu dengan keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mausehingga Penggugat putuskan untuk pisah dengan Tergugat ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

keharmonisan rumah tangga Penggugat danTergugat sejak tahun 2019 mulai terusik dengan sikap dan sifat Tergugat yangsuka berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Dora dan hal tersebuttelah menjadi kebiasaan Tergugat yang sulit untuk di tinggalkan sehinggamemicu perselisinan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkanPenggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2019sampai sekarang 2 tahun lamanya tanpa nafkah maka berdasarkan pasal 76Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

Joncto Pasal 132a ayat (1) ReglemenIndonesia Yang diperbarul (Het Herzeine Indonesisch Reglement/HIR)gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat Konvensisebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan PenggugatKonvensi kepadanya;Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan konvensi oleh karenaHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pdt/2017/PT.GTOitu gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan diterima (admissible)untuk dikumulasi dengan

Joncto Pasal 181 ayat (1) Reglemen Indonesia Yangdiperbarui (Het Herzeine Indonesisch Reglement/HIR), makaPembanding / Pelawan Konvensi / Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkatbanding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pdt/2017/PT.GTOMengingat akan ketentuan Pasal 160 dan 157 ayat (1)Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan

Joncto Pasal 136 dan Pasal 132a ayat(1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (Het Herzeine IndonesischReglement/HIR) dan peraturan perundangan yang bersangkutan.MENGADILI: Menerima permohonan banding Pembanding / Pelawan Konpensi /Tergugat Rekonpensi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Padt.G/2016/PN.Gto, tanggal 3 April 2017 seluruhnya;MENGADILI SENDIRI:I.

panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepansidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan telah berpisah tempattinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang sudah 1 tahun 11 bulanTermohon tidak kembaii.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

Wall pe Je OI 5Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 17 Maret 2017 dan 30Maret 2017, Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang dibacakan dipersidangan,dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidakternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran sejak akhir Juni 2017 dan telah berpisah tempattinggal sejak 01 Agustus 2017 sampai sekarang sudah 7 bulan Termohon tidakkembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.BjmTahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

sah dan patut tetapitidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya , sertaketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, lagi pulagugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai denganketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasanuntuk menjatuhkan putusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 joncto

keterangan Penggugat dan keterangansaksisaksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah sejakbulan Februari 2014 sampai sekarang serta tidak ada harapan akan hidup rukunkembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa gugatan Pengegugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

No. 075/Pdt.G/2013/MSSTR.149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir

ditinggalkan Tergugat selama 7 tahundan telah pisah rumah sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai saat ini karena Tergugattelah meninggalkan Penggugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembalidalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

No. 077/Pdt.G/2013/MSSTR.149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir

menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejaktanggal 18 Juni 2012 sampai saat ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugatserta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagiasebagai suami isteri .Menimbang, bahwa ~ gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

Pasal49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetaokan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadapkepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patutsesuail dengan ketentuan Pasal 145 ayat(1) R.Bg joncto

rumahtangga pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah, sehinggamempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharatbagi keduanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah(broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Mhall Igo 5c lyArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi mahaMengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tanggaPemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukupalasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan joncto

Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

sah dan patut tetapi tidakpernah hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya , serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, lagi pula gugatanPenggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto

No. 101/Pdt.G/2012/MSSTR.Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam , oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterimaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas, telahterbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antaraPenggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri , dengan tidak mempersoalkan siapayang bersalah

lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilHal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2017/PA.Bjmsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 17 Maret 2017 dan 30Maret 2017, Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang dibacakan dipersidangan,dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidakternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 dan telah berpisahtempat tinggal sejak awal Maret 2017 sampai sekarang sudah 7 bulanTermohon tidak kembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

9 Wh loo 55 wgArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan,panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai denganketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dailildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangansaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekadyang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

, menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dantidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumahtangga tersebut telah terbukti RET AKdan PECAH, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No.9/1975, lebihlebih pihak pemohon tetap memaksa untuk bercerai dengan termohon sedangkan termohon juga tidakberharap lagi untuk rukun kembali:karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal 19 fPP No. 9/1975 joncto

UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak joncto Peraturan MahkamahAgung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biayaperkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingatpasal 49 UUPANo.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Hal 4 of 5 hal.Pts.No.1 186/

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/Pdt/2003/PT.DKI tertanggal 15 Mei 2006, joncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor555 K/Pdt12005 tertanggal 15 Mei 2006 yang diberitahukan kepadaTergugat tanggal 8 Juli 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum apapun surat bukti Tergugat yaitu Surat Pernyataan tanggal1 Januari 1980, yang isinya ditulis di atas kertas materai tahun 1981 danditandatangani H.M.T Musyanif;Menghukum

Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 575/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 27 Mei 2004 joncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 555 K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartasebagaimana Putusan Nomor 685/PDT/2014/PT.DKI. juga sama sekali tidakdapat menguraikan buktibukti untuk menguatkan unsurunsur perbuatanmelawan hukum;Halaman 20 dari 33 hal.

Nomor 2879 K/Pdt/20155) Objek perkara sama;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor685/PDT/2014/PT.DKI.) tidak mencermati dengan baik dan teliti bahwaperkara a quo telah pernah diperkarakan dan berkekuatan hukum tetapmelalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS joncto Putusan Pengadilan Tinggi DK!

Jakarta Nomor575/Pdt/2003/PT.DKI joncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 555K/Pdt/2005, diajukan dengan gugatan yang memenuhi unsur nebis inidem berdasarkan peraturan perundangundang, yurisprudensi, maupundoktrin sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu adanya kesamaan objekperkara, persoalan yang sama, dan diajukan oleh dan terhadap pihakyang sama, sebagaimana diuraikan berikut:e Persoalan yang sama:Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi DKI JakartaPutusan Nomor 685/PDT/2014/PT.DKI) cenderung

Nomor 2879 K/Pdt/2015puluh) meter persegi (telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetapmelalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2002/PN.JS joncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor575/Pdt/2003/PT.DKI. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 555K/Pdt/2005), yang kemudian dimohon pelaksanaan suatu hak yang laindengan pengajuan gugatan baru dengan petitum merubah putusankonstitutif menjadi condemnatoir;Bahwa tindakan pengajuan gugat baru untuk merubah amar putusanyang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam RumahTangga maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melaporkan kepadapihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakanperbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umumyaitu melanggar Pasal 49 huruf a joncto

memperhatikan dengan seksama halhal yang memberatkanmaupun yang meringankan diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untukmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 69/Pid.Sus/2018/PNLbo tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 49 a joncto

Bahwa padahal Terlawan ( NIO Al LING ) dahulu dalam tahun 2005sudah pernah menggugat atau menempatkan Pelawan ( SUBISMO )Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 51/Padt.Plw/2016/PN Bjbsebagai Pihak Terlawan dalam perkara No. 13/Pdt.Plw/2005 PN.Bjb. diPengadilan Negeri Banjarbaru Joncto Putusan Pengadilan NegeriBanjarbaru Tanggal 29 Juni 2006 No.13/Pdt.Plw/2005/PN.Bjb. JonctoPutusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tanggal 21 Februari 2007No.05/PDT/2007/PT.BJM.

Joncto Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal11 Mei 2010 No.2253 K / PDT / 2008 yang obyek gugatanperlawanannya yang pada pokoknya adalah sama dengan obyekGugatan Penggugat Tanggal 16 Mei 2016 dalamperkaraNo.25/Pdt.G/2016/PN/Bjb.

Joncto Putusan Verstek Pengadilan NegeriBanjarbaru Tanggal 20 Oktober 2016 No.25/Pdt.G/2016/PN.Bjb., dengandemikian dalam hal yang sama ternyata Penggugat(NIO AI LING )telah menggugat Pelawan (SUBISMO) kembali untuk yang ke2 (kedua)nyayang justeru terjadinya di Pengadilan Negeri Banjarbaru sendiri..

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas ternyata Gugatan PenggugatTanggal 16 Mei 2016 Joncto Putusan Verstek Pengadilan NegeriBanjarbaru Tanggal 20 Oktober 2016 No.25/Pdt.G/2016/PN.Bjb. adalahmelanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku a quo melanggar azashukum " nibes in idem " yaitu seseorang tidak boleh digugat dimukapengadilan dua kali dalam hal subyek dan obyek hukum yang padapokoknya sama.

Joncto No.05/PDT/2007/PT.BUM. jonctoHalaman 6 dari 31, Putusan Nomor 51/Pat.Plw/2016/PN BjbNo.2253 K/PDT/2008 yang telah inkracht/mempunyai kekuatan hukumtetap, yang pada pokoknya amar putusannya antara lain :> Menyatakan PelawanPembanding/PelawanTerbanding (nmaksudnyaNIO AI LING) adalah Pelawan yang tidak benar.> Menolak Perlawanan PelawanPembanding/Pelawan Terbandinguntuk seluruhnya.Dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut

sejak bulan Juni 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dari rumah kediaman bersama dan keduanya sudah tidak salingmempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, haltersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagimampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danwarahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan perselisihan yang terus menerus,sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapatdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto

Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam olehkarenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satubain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh

Dari telusuran singkat Pembanding, pendapatdan/atau kajian hukum dariMajelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat dan sekaligusberkesimpulan bahwa ada tidaknya Surat Izin Perceraian, dalam pengajuanPermohonan Cerai dari Pegawai Negeri, sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1983 Joncto PP.

Penyelesaian Perkara ketimbang berbagai aspek hukum dan halhal lainnya;Selanjutnya dimohonkan Majelis Hakim Banding tidak terhalang memberipenilaian dan atau penelusuran penganalisaan yang akurat terhadap eksesyang ditimbulkan sebab akibat Preseden ini;Terobsesi oleh Pola Penyelesaian perkara in casu, dari apa yang diprediksioleh Pembanding/Termohon, (Preseden buruk, bahwa Pegawai Negeri dapatmengajukan Cerai, tanpa mempedulikan ketentuan sebagaimana tersebutdalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Joncto

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orangsaksi;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joncto

) tahun,karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto

panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepansidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2015 dan telah berpisah tempattinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulanTermohon tidak kembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor

Lo Wh loo 55 WlArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto