orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN BknTahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

didapati sebuah 29 tas hitam yang berisikan ganja yang di bungkus dengan kertas semen denganberat 3.456,3 gram dan dari fakta tersebut barang bukti Sepmor Merk HondaSupra X 125 Nf125 SD, No Pol. 4066 EZ ini nyatanyata mempunyai fungsipenting/sarana bagi para terdakwa untuk melakukan tindakan pidananya yaitumemiliki dan mengangkut ganja, apalagi barang bukti ganja yang diangkutoleh para terdakwa ini berjumlah yang besar dan karenanya Majelis Hakimberpendapat agar untuk menimbulkan efek jera/shock therapy

Dari sana diharapkanakan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisamencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa ataudengan kata lain sebagai shock therapy;Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwaterlebih dahalu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkandan alasan yang meringankan:Alasan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Alasan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Terdakwa mengakui

tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, menjelaskan bahwa Narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untukpengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Izin poligamiitupun Pemohon ajukan hanya sebagai gertak/shock therapy atau upayaagar Pemohon bisa merubah sikap dan perilakunya selama ini menjadibisa bersikap dan berperilaku sebagai istri yang selayaknya.Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya; siapakahwanita yang paling baik? Beliau menjawab: Yang paling menyenangkanjika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya dan tidak menyelisihisuami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.

berdasarkan Undangundang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Srptindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yangsesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagibersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yangakan datang;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan menmilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15 ayat(1) UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 menjadi tidak relevandalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

bahwaperbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifoOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

tindak pidana yang dilakukan ParaTerdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesual dengan tujuanpemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasan/represifmelainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebutdan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakatmerupakan suatu shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatandan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan alasanbanding Penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan TerdakwaTerdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapatperhatian khusus baik oleh masyarakat maupun Pemerintah serta aparatPenegak Hukum dalam upaya penegakan suprermasi hukum di Indonesia dansesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsidan penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sipelaku untukmembuat jera dan menjadi shock therapy

31perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggarhukum tertulis (peraturan perundangundangan);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangatberbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatifOrangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotikadan orangorang tersebut haruS mempunyai izin untuk itu. yangtujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

Disamping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidakpernah melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukannilai pajak terutang;1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun1983

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan Putusan

Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/2016meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspecf), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalahagar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function), dan olehkarenanyaKeputusan Terggugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUNharus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat lex generalis

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pc.

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) Unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pe.

Photo Therapy merek Olidef CzBrazil sebanyak 2 (dua) Unit. 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :o Intestinal Forceps Str merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Intestinal Forceps CVD merek SHMGermany 8 (delapan) Pc.o Dissecting Forceps 14 cm merek SHMGermany 4 (empat) Pc.o Probe Double Ended merek SHMGermany 2 (dua) Pc.o Nearbeken 23 cm merek MagnateThailand 6 (enam) Pc.o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek MagnateThailand 2Pc.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016> 1 (satu) set Mayor Surgery set :e Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;e Mytrle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;e Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10cm Merk Magnate Thailand 2 (dua) Pc; 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :e Infant Warmer merk Olidef Cz Brazil 2 (dua) unit;e Photo Therapy Merk Olidef Cz Brazil Sebanyak 2 (dua) Unite 1 (satu) set Section Caesarean Instrument : Intestinal Forceps Str Merk SHM Germany 8 (delapan) Pc

satu) Pc;Late Nar Compres 71 mm 4h Merk SHM German 3 (tiga) Pc;Screw Cans SH Hex 4.5 /16 mm Merk SHM German 5 (lima) Pc;Bak Instrument Besar UK 53x32x10 cm Merk Magnate Thailand 2(dua) Pc;(satu) set Mayor Surgery set :Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;Mytrle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM Germany 1 (satu) Pc;Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10 cm Merk Magnate Thailand2 (dua) Pc;** 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :Infant Warmer merk Olidef Cz Brazil 2 (dua) unit;Photo Therapy

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) untuk perkara yang telah dituntutdengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB,dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga bagi

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function