Ditemukan 1781 data
55 — 21
VS Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
beralamat/bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten HalmaheraUtara;3 DAHLAN KORE, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten HalmaheraUtara;4 RUMENGAN PUNI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,beralamat/ bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, KabupatenHalmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai :Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, Semula PARAPENGGUGAT;MELAWAN:1 Pemerintah
RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1ATobelo;Hal. 1 dari hal. 9Pts.
No. 10/PDT/2014/PT.MALUT1011Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Sekda Kabupaten Halmahera Utara, beralamat diJalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Halmahera Utaraberalamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati
Halmahera Utara cq Camat Galela Utara beralamat di Jalan Galela Loloda, Desa Salimuli;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Baruberalamat di Jalan Galela Loloda, Desa Jere Baru;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Tuaberalamat di Jalan Galela Loloda, Desa Jere Tua;DOMINGGUS KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat
148 — 39
AWALUDIN - 1.Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis3.Toto Suharto dan rekan Business dan Property Vahuer
81 — 39
- PEMERINTAH RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
PUTUSANNOMOR : 35 /PDT/2014/PTKDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantata : PEMERINTAH RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dirjen Perlindungan HutanKonservasi Alam (PHKA) Cq.
241 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL RI (d/h MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI);
54 — 13
., VS 1 Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , DKK.
SH, Advokat danKonsultan Hukum yang berkantor pada LawOffice Makugawane, beralamat di KelurahanBastiong Talangame (depan Hotel Bukit Pelangi)berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01Februari 2013 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT ;Melawan1 Pemerintah RI Cq.
Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negaracq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jakarta II PUPN Cabang Jakarta, berkedudukan di jalanPrapaan Nomor : 10 Jakarta Pusat , telpo 021.3847015 Fax 0021.3518371, Untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I,2 Direktur P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. Berkedudukan di JalanJenderal Sudirman nomor 44 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta Pusat 10210,Hal. 1 dari hal. 8Pts.
32 — 0
64 — 34
- Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
Polisi MiliterKupang, Semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding;Pemerintah RI Cq Menteri Pekerjaan Umum RI.Cq Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jl. W.J Lalamentik No.20 Kupang, semula sebagai Tergugat II sekarangPembanding; Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur PropinsiNusa Tenggara Timur beralamat di Jl.
34 — 16
PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN RI >< TRISETYO HASTUTI CS
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Muna, Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa di Lasalepa., 2. Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Muna, Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa di Lasalepa Cg Kepala Desa La Bone, tersebut ;
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri ,dkk vs TADJUDDIN,dkk
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri diJakarta, Cq Gubernur Propinsi SulawesiTenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala DaerahTk Il Muna, Cq Kepala Wilayah KecamatanLasalepa di Lasalepa;2. Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri diJakarta, Cq Gubernur Propinsi SulawesiTenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala DaerahTk Il Muna, Cq Kepala Wilayah KecamatanLasalepa di Lasalepa Cg Kepala Desa La Bone,dalam hal ini memberi kKuasa kepada 1. EddyUga, SH., M.Si (Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Muna)., 2.
No. 655 K/Pdt/ 2011terpenuhinya syarat serta prosedur banding, maka permohonan banding harusdinyatakan tidak dapat diterima; dengan demikian pokok perkara tidak perludiperiksa lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, CqGubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di
Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeridi Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq BupatiKepala Daerah Tk Il Muna, Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa diLasalepa Cg Kepala DesaLa Bone, tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 olen SOLTONI MOHDALLY,SH., MH., Hakim Agung yang ditetapbkan
166 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
SITI SOLEHAH VS PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI, DKK
PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI,berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, KotaAdministrasi Jakarta Pusat;2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI SEKRETARIS NEGARACQ DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAANKOMPLEK KEMAYORAN (dahulu BADAN PENGELOLAKOMPLEK KEMAYORAN), berkedudukan di JalanAngkasa Nomor 6, Blok 10, (Eks.
135 — 90
PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTAHANAN RI CS >< Y JABERLIN LUMBAN GAOL
62 — 20
- RUSMAN UNO, DKK MELAWAN Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan
169 — 32
NOLDIE ANDRE MUNTU >< Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri, Cs
Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri: beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat, sebagai ........... TERGUGAT I2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: beralamat di JatinangorSumedang, Jawa Barat, sebagai .................. TERGUGAT Il3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): beralamat diJatinangor Sumedang, Jawa Barat, sebagai ... TERGUGAT Ill;4. Pemerintah RI. Cq. Menteri Pendidikan Nasional: beralamat di Jl.Jenderal Sudairman, Jakarta Pusat, sebagai ..
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI tersebut
PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI VS Dr. MIEKE SUMIRA
PUTUSANNo. 393 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI Al,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PERWIRA., 2. ERMAWAHYUNI, SH., M.Si., 3. ROMUALDO MANURUNG, SH.,M.Hum., 4. NINUK TRIYANTI, SH., M.Hum., 5. MUNZIAR, SH., 6.SYELLI NILA KRESNA, SH., 7. MOH.
tersebut sesuaidengan surat penunjukkan Tergugat tertanggal 2 Januari 1976 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI vs Dr. MIEKE SUMIRA
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK vs PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI;
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZULKARNAINI; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN TK. I RIAU
44 — 20
PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri dk vs CIK OLA BIN LEMAN
Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalammenentukan subjek gugatan, oleh karena itu menurut hemat kamisudah cukup alas an bagi majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dapatditerima.3 BAHWA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN SUBJEKGUGATAN TERGUGAT I ERROR IN PESONA), DENGAN ALASANSEBAGAI BERIKUT :1Pada halaman gugatan Penggugat tanggal 28 September 2012halaman sebagaimana telah diubah pada tanggal 17 Oktober 2012,kami kutip : Pemerintah
RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq KepalaDaerah Provinsi Sumatera Selatan.Pada Posita (dalildalil gugatan) halaman 3 angka 7, kami kutip : eceeaee Sertifikat Hak Pakai No. 30 atas nama Tergugat I (PemerintahProvinsi Sumatera Selatan)....1435.3 Selanjutnya pada halaman 4 angka 13, kami kutip :........ padatanggal 10 September 2012 Penggugat menghadiri pertemuan dengan33Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)......... .4 Berdasarkan angka 3.1 dan 3.3 di atas, Penggugat menggugat Kepaladaerah
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PT MAKARTI ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI, dkk.
148 — 107
PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU