Ditemukan 51530 data
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
RAHMAD DEWAJI
69 — 68
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah mendasari Pasal130 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 143 ayat (2) KUHAPDakwaan haruS memenuhi syarat formil dan materiil yang harusdipenuhi.Dakwaan harus Jelas, Cermat dan Lengkap, syarat formilmemuat halhal yang berhubungan dengan :1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani olehOditur.2) Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal , agama danpekerjaan Terdakwa.Menurut Yahya Harahap dalam
Bahwa terkait dengan ketidak jelasan mengenai unsurunsurdari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan denganuraian perbuatan material/fakta terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa Serka Rahmad Dewaji, Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur dalam menguraikan dakwaan danmenyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatanterdakwa dengan unsurunsur Tindak Pidana yang didakwakantidak mendasari ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No.31tahun 1997 sehingga dakwaan oditur militer tidak menjadi
jelasdalam uraian dan menyusun dakwaanya demikian juga dalamDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair dan lebihSubsidair hanya menunjuk kepada uraian Dakwaan Primair,sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbedasatu sama lainMenimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan :Mendasari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatDakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena Oditurdalam pembuatan surat Dakwaan tidak menguraikan secara jelasketerlibatan
9 — 0
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga bernama SAKSI 1ASLI sedang Tergugat tidak mengajukan wsaksi keluarga karena dalam sidang berikutnya tidakpernah datang di persidangan, Keluarga Penggugat telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
gugatanPenggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis lagi, dan sekarang telah berpisah tempat tinggalselama 2 bulan;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebutbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudahdiupayakan rukun, akan
9 — 1
Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
7 — 0
;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari
7 — 0
; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
Moch.Arifin SH
Tergugat:
PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
122 — 52
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat ;Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnyaTergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkankebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitaskredit.
Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp.78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengandemikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.
tersebut, makasudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugianmateril yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, duaratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisafasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuhpuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat;Bahwa mendasari uraian poinpoin tersebut diatas, harusnya Tergugatmelakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit, hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.
Bahwa mendasari uraian poin di atas, maka segala tindakan Tergugat dapatdikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matige Daad),yakni bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanyakni : Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3); Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab
29 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Asas Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ;Mendasari asas peradilan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat MajelisHakim pada tingkat Banding tetap dapat memeriksa dan memutusperkara Terdakwa meskipun ada kekhilafan dalam penyusunan SuratDakwaan karena kekhilafan tersebut tidaklah mutlak secara keseluruhankarena Pemohon Kasasi menyusun surat dakwaan dengan dakwaankumulatif, sehingga apabila Majelis Hakim Banding berpendapatpenerapan Pasal 85 huruf a UndangUndang Republik Indonesia
Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 14 dan Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;Pasal 14 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hal. 11 dari 17 hal. Put.
No. 234 K/MIL/201 1Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidan memahami nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa mendasari bunyi kedua Pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasiberpendapat dengan sistem peradilan nasional yang ada dan berlakusekarang
Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1997 berbunyi :Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalampemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat bandingdalam putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertamauntuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannyasendiri
;Bahwa mendasari bunyi Pasal tersebut di atas terlihat bahwa HakimPengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukansendiri dengan cara melakukan perbaikan terhadap putusan HakimTingkat Pertama yang dianggap ada kelalaian atau kurang lengkap yangselanjutnya dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;2.
13 — 8
Yang meliputi dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa/fakta (fetelijkegrond) yang mendasari gugatan.
Apabila salah satu dari kedua aspek di atas tidak terpenuhi makapermohonan dianggap tidak jelas;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon atau fundamentum petendi tidak menguraisecara jelas kejadian atau peristiwa/ fakta (fetelijke grond) yang mendasari gugatan. sehinggapermohonan dianggap tidak jelas dan dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syaratformil (cacat formil);Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara formil kaburdan tidak jelas (obscuur libel), dan
66 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Andi Herman dan bukannya Saudara Suleman selaku PemilikMobil, dan Fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Sulemanselaku Pemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukanOleh Terdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagidiperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan denganhukum ;Bahwa mendasari
mengetahui akibat dariperouatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terobukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari
memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Jumadi, Idris,Iran dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkara terpisah)dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalahkeliru karena masingmasing Terdakwa perannya sama selaku sopirtruck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikankapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolong SaudaraHerman;Bahwa mendasari
Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, karena faktanya saksi llyas/Eling tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari
Nomor 2973 K/Pid.Sus/2015ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusipada putusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan
10 — 0
sesuai dengan pasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 danpasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) karena penghasilanTergugat per bulan Rp. 2.500.000 (dua jua lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari
gram , maka terhadap tuntutan tersebuttelah sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikiut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawabanrekonpensinya(replik) telan =omenyatakan kesediaan ataukesanggupannya 5 (lima) gram emas, karena Pemohon seorang buruh yangpunya pengahasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,.10Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat yang mendasari
maka Terhadap tuntutan tentang biaya hadhanah terebut telah sesuaidengan pasal 149 huruf d maka majelis akan mempertimbangkan segai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugatdalam jawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulankarena penghasilan Tergugat perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari
59 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 172 K/MIL/201 1landasan yuridis, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan sekaligusmerupakan fakta/bukti konkrit dalam rangka penegakan hukum, begitu jugadalam perkara ini, adapun keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut di dasarkanadanya :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa Keterangan Saksi1 merupakan fakta hukum
No. 172 K/MIL/201 1Zina, sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah tidakrelevan untuk di jadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutuskanperkara ini ;Adapun mengenai uraian dan argumentasi yang mendasari keberatan PemohonKasasi terhadap Putusan dikarenakan :1.Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai bahanpertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini, hanya mendasari padaPengakuan Saksi1 (korban) yang kemudian diambil alin oleh Majelisdengan menyatakan bahwa
(red.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya halaman 11 titik 3 dalampendapatnya ) dan untuk selanjutnya menyatakan Hakim yang akan menilaiterhadap keterangan Saksi bukan oleh Pemohon Kasasi ; Berkaitan dengan keberatan pertama tersebut, Putusan Majelis Hakimhanya mendasari atas keterangan Saksi1 (Istri dari Serda Esa PurwoWidodo) sedangkan Saksi2 dan Saksi3 dalam persidangan jelas tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1angka ke26 dan angka ke27 UndangUndang Republik
22 — 2
Uang Tunai sebesar Rp.84.000, (delapan puluh empat ribu rupiah),yang mana barang bukti tersebut diakui dan benarkan oleh para saksi danterdakwa;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangandapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut:1. bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 12014 skira jam 12.00WIB.di Dusun Segodo, RT.03/RW.01. Desa Segodo Bacang kec.
Unsur barang siapaMenimbang bahwa, dengan unsur pertama barang Siapa, pengertian barangSiapa menurut ilmu hukum Pidana adalah siapa saja sebagai sebyek hukumorang yang diduga sebagai Pelaku tindak pidana dan pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa dalam persidangan juga barang bukti yang diajukan jaksa PenuntutUmum dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal18 Agustus
Menimbang bahwa, dengan unsur kedua tersebut diatas, yang rupanya dalamUndang undang dirumuskan secara Alternatif, dan bilamana telah terpenuhinyasalah satu rumusan perbuatan tersebut, maka rumusan yang lainnya tidak perluuntuk dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, juga keteranganterdakwa dalam persidangan dapatdiketahui, bahwa nterdakwa sebagai penjual /pengecer nomor togel yang merupakan perpanjangan tangan dari seorangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B
Disamping itu. terdakwa juga mengetahui bahwapermainan judi adalah dilarang oleh pemerintah dan merupakan tindak pidana,namun terdakwa tetap melakukannya;Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan mengenal barang bukti yangdisita dari terdakwa pada saat ditanggkap dan membenarkan barang barangbukti tersebut disita dari terdakwa yang digunakan dan hasil dari penjualan nomortersebut;Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakimdapatmenyimpulkan, bahwa ada diketahui perbuatan
8 — 11
pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.
Terbanding/Tergugat II : H. ABDUL RAHIM
Terbanding/Tergugat I : H. LATIF
33 — 20
Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..
Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan
13 — 0
Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi yang setelahdisumpah memberikan keterangan masingmasing sebagai berikut : Saksi 1 nama XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan ;e Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari
Dan antara Pemohon dengan calon suaminya juga tidak ada hubunganfamili atau keluarga yang dapat menghalangi perkawinan ;Saksi 2 : nama XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan;Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari penolakan tersebut
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat banyak kejanggalan dan berisi Klausula baku atau Perjanjian bakusehingga bertentangan dengan Bab V, Pasal 18 UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkanPerjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum maka seluruh tindakan hukum yang didasari olehPerjanjian kredit dimaksud menjadi batal demi hukum;Adapun suratsurat yang mendasari
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari fakta hukum yangkeliru sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pulayang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2.
Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Gugatan PerlawananPembanding/semula Penggugat tidak jelas, membuktikan Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atas perkaratersebut di atas, dan mendasari dasar hukum serta fakta hukum yang kelirusehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;3.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yangmenyebabkan Judex facti menjatunkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam
24 — 13
Keterangan Terdakwa berbelitbelit dan tidak ada penyesalan ;10non Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Terdakwa yang tersebut dalampoint s/d 5 tersewbut diatas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggisebagai berikut ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Januari 2013Nomor : 284/Pid.B/2012/PNGS mendasari pemeriksaan atas perkara iniberdasarkan berkas perkarea atas nama Terdakwa Tarosi Laia Als.
belum genap berusia 18tahun, dengan mempergunakan ancaman sebilah parang dan maksud Terdakwauntuk memaksa korban bersetubuh dengannya telah mulai dilakukan dengan tidakmemakai celana dan ancaman dengan parang agar maksudnyatercapai,11sedangkan tidak tercapainya dan selesainya maksud Terdakwa karena bukankeinginan Terdakwa, tapi karena saksi korban melarikan diri, sehingga korbanterhindar daripemerkosaan ; Bahwa, dari halhal tersebut diatas, ternyata Hakim pada peradilan TingkatPertama meyakini dan mendasari
dipersidangandari 12 (dua belasa)orang saksi dan barang bukti parang dan baju yang dibenarkan oleh Para Saksi,sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanyapertimbangan yang berat sebelah, karena tidak ada alasan yang membenarkanperbuatan Terdakwa tersebut ; Bahwa, dalam putusannya Hakim dalam peradilan Tingkat Pertama yangmengadili perkara ini telah menerapkan peraturan perundangundangan dengantepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim pada peradilanTingkat Pertama mendasari
54 — 23
AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.
terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari
tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari
mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari
memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari
Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari
No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan
10 — 2
., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinanPemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal Pemohon dan Termohonsudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohon merasa putusasa;Menimbang
belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama ANAK , ibu kandung Pemohon dan ANAK , saudara iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari
karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari