Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 17-02-2011 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 15/Pdt.G/2010/PN-PSB
Tanggal 4 April 2011 — MURSIDI Melawan DPP PPRN, Cs
168 — 44
  • Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadapAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainyang ditetapkan oleh partai;Dipecat karena melakukan tindakan yang mencemarkan namabaik partai;Kehilangan Warga Negara Indonesia;Pasal 5.Disiplin Partai.
    Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional dilarang menjadi anggotapartai lain;Anggota dan Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional dilarangmengadakan kegiatan usaha dan bisnis atas nama partai, baikresmi maupun tidak resmi tanpa izin Dewan Pimpinan Partai;.
    Anggota Partai PeduliRakyat Nasional dilarang melakukan kegiatan dan tindakantindakan yang sifatnya bertentangan dengan AD/ART partai,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah TanggaBerakhirnya Keanggotaan Keanggotaan Partai Peduli RakyatNasional berakhir apabila 3.
    Diberhentikan karena melakukanpelanggaran terhadap anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan peraturan lain yang ditetapkan partai makaberdasarkan Anggaran Dasar tanggal 9 Maret 2010 Bab XV Pasal37 Tugas Dewan Pimpinan Pusat angka 7 Memberikan sanksiorganisasi kepada kader partai yang melanggar peraturan partaidan kebijakan partai, berupa pemecatan keanggotaanPenggugat berdasarkan Pasal 6 ART Sanksi Partai, Partai dapatmenjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran disiplin partaiberupa: angka
    diadakan kapan saja dan dalam kondisiyang dianggap sangat mendesak;Bahwa hasil MUNAS partai yang diadakan di Bandung tersebuttelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaseperti yang diamanatkan oleh Undangundang Partai Politik;Bahwa pemecatan Penguggat sebagai anggota partai dandibuatkan proses PAWnya dikarenakan Penguggat dianggap telah76melanggar AD/ART partai, yang selanjutnya diterjemahkan karenatidak loyal kepada partai dengan tidak mengikuti acara yangdiadakan partai mulai dari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-03-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
1.Saut martua tamba
2.Harry jono situmorang
3.Renaldi naibaho
4.Romauli panggabean
Tergugat:
Mahkamah partai demokrasi indonesia perjuangan
87 — 44
  • Penggugat:
    1.Saut martua tamba
    2.Harry jono situmorang
    3.Renaldi naibaho
    4.Romauli panggabean
    Tergugat:
    Mahkamah partai demokrasi indonesia perjuangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 15-10-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Oktober 2012 — EFFENDY CHOIRIE vs DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
85 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EFFENDY CHOIRIE vs DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
    dan bahkan menurutpemberitaan media cetak/elektronik, Tergugat malahmengadu kepada partai lain;Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UU No. 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15Januari 2011 menyatakan:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diaturdidalam AD ART;2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat dilakukanoleh mahkamah partai politik
    atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat 2disampaikan oleh pimpinan partai politikkepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat 2 harusdiselesaikan paling lambat 60 (enam puluh)hari;Hal. 15 dari 38 hal.
    Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2
    sebagaianggota partai yang dilanjutkan dengan usulan PAW sudah benar atau tidak?
    terlebihdahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politiksebagaimana tercantum dalam putusan Nomor ...... tanggal .....
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 16-01-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr
Tanggal 21 Maret 2024 — Penggugat:
SUHERMAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat
56 — 32
  • Penggugat:
    SUHERMAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat
    3.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rbi
Tanggal 30 Januari 2024 — Penggugat:
IPA SUKA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
Turut Tergugat:
ZULKIFLI MAMAN
49 — 27
  • Penggugat:
    IPA SUKA
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
    2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
    Turut Tergugat:
    ZULKIFLI MAMAN
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Khusus
Register : 23-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN BIREUEN Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir
Tanggal 23 April 2024 — Isa
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh
3.Ataillah
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate Bireuen
2.Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
3.Bupati Kabupaten Bireuen
4.Gubernur Aceh
72 — 54
  • Isa
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh
    3.Ataillah
    Turut Tergugat:
    1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate Bireuen
    2.Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
    3.Bupati Kabupaten Bireuen
    4.Gubernur Aceh
Pengadilan PN KETAPANG Perdata Khusus
Register : 09-11-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 38/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp
Tanggal 15 Februari 2024 — SAHID
Tergugat:
1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
Turut Tergugat:
1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
2.NUR SAHIDIN
59 — 27
  • SAHID
    Tergugat:
    1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
    2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
    3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
    Turut Tergugat:
    1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
    2.NUR SAHIDIN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 September 2022 — Penggugat:
RISMAWATI SIMARMATA
Tergugat:
1.MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
2.YASONNA LAOLY
3.RAPIDIN SIMBOLON
4.RAMLAN SILALAHI
117 — 0
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 22-12-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 294/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat:
Adhar
Tergugat:
1.DPW PARTAI BERINGIN KARYA ATAU BERKARYA
2.DPP PARTAI BERINGIN KARYA ATAU BERKARYA
56 — 20
  • Penggugat:
    Adhar
    Tergugat:
    1.DPW PARTAI BERINGIN KARYA ATAU BERKARYA
    2.DPP PARTAI BERINGIN KARYA ATAU BERKARYA
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt
Tanggal 22 Desember 2023 — Penggugat:
Eril Anwar
Tergugat:
1.DPC Partai Gerindra Bukittinggi
2.DPD Partai Gerindra Sumatera Barat
3.DPP Partai Gerindra
93 — 48
  • Penggugat:
    Eril Anwar
    Tergugat:
    1.DPC Partai Gerindra Bukittinggi
    2.DPD Partai Gerindra Sumatera Barat
    3.DPP Partai Gerindra
Pengadilan PN CALANG Perdata Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 20-01-2023 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN CALANG Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Cag
Tanggal 20 Januari 2023 — Irwansyah
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
3.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
5.Pj. Bupati Aceh Jaya
6.Pj. Gubernur Aceh
7.Muhammad Diah, SE.
Turut Tergugat:
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya
237 — 20
  • Irwansyah
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
    2.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Majelis Tuha Peut Mahkamah Partai Aceh
    3.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya
    4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
    5.Pj. Bupati Aceh Jaya
    6.Pj. Gubernur Aceh
    7.Muhammad Diah, SE.
    Turut Tergugat:
    Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya
Pengadilan PN LABUHA Perdata Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PN LABUHA Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lbh
Tanggal 23 Oktober 2023 — Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kepengurusan Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D
3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan
4.Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Halmahera Selatan
128 — 0
  • Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kepengurusan Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D
    3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan
    4.Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Halmahera Selatan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 24-03-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 30 Mei 2023 — AZHAR MJ ROMENT
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Darul Aceh
2.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
4.Tgk H Muhibbusabri A Wahab
5.Eddi Shadiqin
197 — 11
  • AZHAR MJ ROMENT
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Darul Aceh
    2.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
    3.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
    4.Tgk H Muhibbusabri A Wahab
    5.Eddi Shadiqin
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 06-01-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pdt.Sus/2014/PN.BNA
Tanggal 6 Februari 2014 — SYAHRUL NURFA, SH
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS KABUPATEN PIDIE JAYA PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
2.DEWAN PENGURUS PROPINSI ACEH PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
3.DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
162 — 31
  • SYAHRUL NURFA, SH
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS KABUPATEN PIDIE JAYA PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
    2.DEWAN PENGURUS PROPINSI ACEH PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
    3.DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 19-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Januari 2018 — PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
435 — 341
  • PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
    internal partai dan keluar partai,Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnyaseharihari Ketua Umum dibantu oleh WakilWakil Ketua Umum,Sekretaris Jenderal, WakilWakil Sekretaris Jenderal, BendaharaUmum, WakilWakil Bendahara Umum, BadanBadan, DepartemenDepartemen dan Sayap Partai, Tugas Sekretaris Jenderal disebutkanpada Pasal 15 ayat (2) yakni bertanggung jawab dalam menjalankanadministrasi partai.
    dari tidak lulusnyapenelitian administrasi sebagai partai calon peserta pemilu makagugurlah kesempatan partai Idaman untuk mengikuti pemilihan umumsebagai partai politik peserta pemilu.7.
    Politik tingkat kKecamatan (sejumlahkekurangan tingkat kecamatan di Sipol sudah diperbaiki ketikaperbaikan pasca putusan Bawaslu;salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:1) Pengurus Partai Politik tingkat pusaty;2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;4) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politiktingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;5) salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politiktingkat
    Partai Politik tingkat kabupaten/kota;rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (SoftcopySipol dan Hardcopy);surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tandagambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;salinan AD dan ART Partai Politik;Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.16.10. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemiludengan ukuran
    Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;4) Di Kabupaten Bone Bolango, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;5) Di Kabupaten Pohuwato, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dariDPC Partai Garuda Kabupaten Sleman;6) Di Kabupaten Gorontalo Utara, Tidak ada Pengurus Kecamatan, SuratPernyataan Status Kantor Tetap Partai Garuda
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Liw
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
B DONNY KURNIAWAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
83 — 33
  • Penggugat:
    B DONNY KURNIAWAN
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
    2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
    3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-06-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
RHONNY SAPULETTE
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
80 — 0
  • Penggugat:
    RHONNY SAPULETTE
    Tergugat:
    1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
    2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
    3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
    4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SAHRIL ELMI
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
237 — 47
  • Penggugat:
    SAHRIL ELMI
    Tergugat:
    DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 27-06-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Sri Masri Sumuri
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
155 — 19
  • Penggugat:
    Sri Masri Sumuri
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto
Tanggal 3 Nopember 2022 — ,
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
2.Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si selaku KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
Turut Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO
128 — 71
  • ,
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
    2.Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si selaku KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
    Turut Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO