Menetapkan bahwa Pemohon Puji Mardiyanto/Supadisebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga,Paspor dan Surat Nikah adalah orang yang sama dengan nama PujiMardiyanto sebagaimana yang tertulis dalam tanda bukti setoranpelunasan biaya penyelengaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019.3. Menyatakan bahwa penetapan ini untuk dipergunakansebagaimana mestinya yaitu untuk melaksanakan Ibadah Haji.4.

dengan Pemohon Il membina rumah tangga,tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istrilain Pemohon selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain PemohonIl selain Pemohon I;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II dalam melaksanakanperkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syariatIslam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilaksanakanperkawinan tersebut;Bahwa pada saat penyelengaraan

Bahwa pada saat penyelengaraan pernikahan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjiankawinan dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talakdari Pemohon I kepada Pemohon II;. Bahwa bukti resmi (Akta Nikah) Pemohon dengan PemohonII tidak dikeluarkan oleh KUA Banuhampu dan tidakdiurus lagi oleh Pemohon I dan Pemohon II yangmengakibatkan data data dari pernikahan tersebuttidak ada lagi ;.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 dan UndangUndang Nomor12 Tahun 2008 :Pasal 57, ayat 1:Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUDyang bertanggungjawab kepada DPRD.Pasal 65, ayat 4:Tata cara pelaksanaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUDdengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (P.9).UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan PemilihanUmum, Bab VI, Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu.Pasal 117:Ayat (1):Untuk penyelengaraan

Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU.Ayat (2):Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaanperaturan perundangundangan.Ayat (3):Untuk penyelengaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentukKeputusan dengan mengaeu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU (P.8).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil kepalaDaerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.Terkait dengan eksepsi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,Tergugat tidak menguraikan mengenai obyek sengketa apa yang menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, apalagi di sebutkan terkaitdengan penyelengaraan fungsi penyelengaraan urusan pemerintah, adalahuraian yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo oleh karenatidak ada posita yang mengaitkan dengan kesalahan dari aparatpenyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum.

PT.Bdg.4)5)Terbanding/Pengugat dan uang yang dibayarkan kepadaPemilik adalah uang yang diterima Penggugat dan Tergugat IIdari Pembading/Tergugat I, karena Pembanding/Tergugat telah mempercayakan segala sesuatu atas pengurusan jual bellitersebut kepada Penggugat dan Tergugat II, tetapi kemudiantanpa hak Penggugat mengakui obyek sengketa adalah milikTerbanding/Penggugat.Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1tahun 1995 Tentang Penyelengaraan

Yang dilaksanakan olehPanitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, dan dalam prosesnya diperlukanpersyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun1995 Tentang Penyelengaraan Pendaftaran Tanah sampaiakhirnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00999/Cisaranten Kidulatas nama Ir.

Tuti Gantini (Tergugat I), dengan demikianpenerbitan sertifikat adalah sah dan berdasar hukum.Bahwa dalam pasal Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (6) PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 tahun 1995 Tentang Penyelengaraan PendaftaranTanah berbunyi :(1) Jika terjadi perselisihan mengenai batas bidang tanahyang letaknya berbatasan, maka Panitia Ajudikasiberusaha menyelesaikannya secara musyawarahdengan pithakpihak yang berkepentingan.(2) Apabila penyelesaian sebagaimana

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AHMAD DENIS alias DENIS bin DARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak AHMAD DENIS alias DENIS bin DARDIN berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS

Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012tentang penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum;b. Bahwa dalam melaksanakan Penyelengaraan Pengadaaan tanah bagiPembagunan untuk Kepentingan Umum Termohon II selalu memberikanpenjelasan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta memberikanruang untuk melakukan upaya hukum;c.

jika harga bidangbidang tanah/kebun milik para Pemohondidasarkan pada hasil musyawarah, sehingga secara otomatis puladikeluarkanya surat penetapan nilai ganti rugi bidangbidang tanah/kebunmenurut Majelis Hakim tidak prosedur sebagaimana yang yang di dalilikanpara Termohon, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasa 37 ayat (2)Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 tentaag Pengadaan Tanah BagiPembagunan Untuk Kepentingan Umum dan pasal 72 ayat (1), ayat (2) seratayat (3) Pepres naomr 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan

apapun tanpa persetujuan pihak Penggugat. oleh karena ituGugatan Penggugat harus dinyatakan Disqualification Exceptie denganalasanalasan sebagai berikut :Bahwa dalam amar Putusanputusan Perkara lampau telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) danPenggugat dalam Gugatannya sudah mengakui dengan jelas danterang bahwa segala Upaya Hukum telah dilakukan olehPenggugat, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki pengakuansecara Hukum untuk melakukan semua Perbuatan Hukum atasPenguasaan dan Penyelengaraan

Putusan Mahkamah Agung yangmemenangkan Tergugat Il telah sangat jelas dalam amarnya yangmenyatakan Menghukum Tergugat 1... untuk tidak melakukan..dst dengan demikian maka segala Perbuatan Hukum atasSekolah Tinggi llmu Ekonomi Panca Bhakti Palu (STIE PB) yangdilakukan oleh Penggugat setelah adanya Putusan a quo tidak lagidapat dibenarkan dan tidak berdasar Hukum, amar putusan a quomerupakan perintah, ini jelas adalah sebuah Eksekusi nyata ataspenguasaan dan penyelengaraan kegiatan Pendidikan di SekolahTinggi

Tergugat Illdan/atau pihak manapun yang berkaitan dengan perbuatan melawanhukum tersebut, untuk tidak melakukan tindakan / perbuatan hukumyang didasarkan pada Akta Nomor : 02 tahun 2004 tanggal 3Nopember 2004 dan Surat Keputusan Nomor : /YPBST/X/2006 tanggal17 Februari 2006 serta surat apapun tanpa persetujuan pihakPenggugat;Bahwa Tergugat Il menolak dengan Tegas dalildalil Penggugat pada Point8, Point 9 dan Point 10 dalam Gugatan Penggugat, bahwa Penggugatmenyatakan diri menguasai secara de Fakto Penyelengaraan

KARYANUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yangtidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volumepekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahanharga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebin besar tanpamelalui mekanisme negosiasi teknis dan harga menerima12pembayaran pekerjaan 100 %, perbuatan terdakwa tersebut telahmenyimpang dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi yang berbunyi Penyelengaraan

sebagaiKuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindakselaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaansesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengankontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yangbertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi24teknis dan harga pekerjaan menerima pembayaran pekerjaan 100 %bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentangJasa Konstruksi yang berbunyi Penyelengaraan

penelitianberkas dari KPU Kabupaten yaitu terhitung dari tanggal 19 Desember 2012sampai dengan Januari 2013;Bahwa 2 (dua) surat di atas Tergugat terbitkan dengan tanggal, bulan, tahun, nomordan perihal yang sama tetapi mengatur hal yang berbeda (pada angka 2 huruf b)yang ditujukan pada Penggugat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum tentangbatasan jadwal waktu penelitian dukungan tambahan sebagaimana diatur dalamKeputusan Tergugat Nomor 19/Kpts/KPUKab019.964828/2012 tentang Tahapan,Program, Dan Jadwal Penyelengaraan

Putusan Nomor 347 K/TUN/20141617181920suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD terakhir didaerah yang bersangkutan;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggarasas penyelengaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 yaituPenyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas: Mandiri, Jujur, Adil,Kepastian Hukum, Tertib

l Qur'an 1428 H di Kantor UPTD II Lhokseumawedalam rangka penyelengaraan harihari besar Islam sebesarRp. 1.000.000, beserta Bon/Fakturnya dengan No. Bukti 1169.5. Ilham Percetakan, Foto Copy dan Alatalat Tulis Jl. Pasar Inpres, yangdipergunakan pada: Tanda Penerimaan tertanggal 11 April 2007 pembayaran lunasbiaya cetak mencetak keperluan kegiatan UPTD Il sebesarRp. 900.000, beserta Bon/Fakturnya dengan No.

Pase, yang dipergunakan pada: Tanda Penerimaan tertanggal 03 Oktober 2007 pembayaran lunasbiaya Pengadaan konsumsi untuk berbuka puasa bersama dalamacara Nuzulul Qur'an 1428 H di Kantor UPTD II Lhokseumawedalam rangka penyelengaraan harihari besar Islam sebesarRp. 1.000.000, beserta Bon/Fakturnya dengan No. Bukti 1169.5. lham Percetakan, Foto Copy dan Alatalat Tulis Jl.

Pase, yang dipergunakan pada:Tanda Penerimaan tertanggal 03 Oktober 2007 pembayaran lunasbiaya Pengadaan konsumsi untuk berbuka puasa bersama dalamacara Nuzulul Quran 1428 H di Kantor UPTD II Lhokseumawedalam rangka penyelengaraan harihari besar Islam sebesarRp. 1.000.000, beserta Bon/Fakturnya dengan No. Bukti 1169.5. Ilham Percetakan, Foto Copy dan Alatalat Tulis Jl.

Oktober 2006 pembayaranLunas biaya Penggandaan/fotocopy untuk kebutuhan kegiataan UPTD IlLhokseumawe Rp.900.000, dengan mengunakan stempel Centing Ayu.1 (satu) lembar Tanda penerimaan tanggal 03 Oktober 2007 pembayaranLunas biaya Pengadaan konsumsi untuk berbuka puasa bersama dalamacara Nuzulul Quran 1428 H di Kantor UPTD Il Lhokseumawe dalamrangka penyelengaraan HariHari Besar Islam Rp.1.000.000, denganmengunakan stempel Ramadana.1 (satu) lembar Tanda penerimaan tanggal 22 Mei 2007 pembayaran lunaspembelian

Oktober 2006pembayaran Lunas biaya Penggandaan/fotocopy untuk kebutuhankegiataan UPTD II Lhokseumawe Rp.900.000, dengan mengunakanstempel Centing Ayu.1 (satu) lembar Tanda penerimaan tanggal 03 Oktober 2007pembayaran Lunas biaya Pengadaan konsumsi untuk berbuka puasabersama dalam acara Nuzulul Qur'an 1428 H di Kantor UPTD IlLhokseumawe dalam rangka penyelengaraan HariHari Besar IslamRp.1.000.000, dengan mengunakan stempel Ramadana.1 (satu) lembar Tanda penerimaan tanggal 22 Mei 2007 pembayaranlunas

berdasarkan SuratKeputusan KPU Nomor: 49/Kpts/KPU/tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilinan Umum Kepala Daerah(Pemilukada) Kabupaten Aceh Singkil, Komisi Independen Pemilihan /Komisi pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil memperoleh anggaranuntuk melaksanakan Pemilukada (Pemilinan Umum Kepala Daerah) dariAnggaran tahun 2011, 2012 dan 2013 yang dihibahkan oleh PemerintahanKabupaten Aceh Singkil kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kabupaten Aceh Singkil untuk penyelengaraan

Daerah Panwaslu Bertangungjawab kepadaKetua Panwaslu.Pasal 28 (2) menyebutkan KPU Kab/Kota menyampaikan LaporanPertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota;Pasal 28 Ayat (5) Penyampaian laporan Pertangungjawaban PengunaanBelanja Hibah Pemilu kepala Daerah dan Wakil kepala daerahSebagaimana dimaksu Pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4)Dilakukan Paling lambat 3 (Tiga Bulan Setelah Berakhirnya seluruhtahapan Penyelengaraan

berdasarkan SuratKeputusan KPU Nomor: 49/Kpts/KPU/tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011;Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihnan Umum Kepala Daerah(Pemilukada) Kabupaten Aceh Singkil, Komisi Independen Pemilihan /Komisi pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil memperoleh anggaranuntuk melaksanakan Pemilukada (Pemilinan Umum Kepala Daerah) dariAnggaran tahun 2011, 2012 dan 2013 yang dihibahkan oleh PemerintahanKabupaten Aceh Singkil kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kabupaten Aceh Singkil untuk penyelengaraan

berpisahtersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugatjuga menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atasperlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugattelah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudahakad nikah, yaitu angka 2 dan 4;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo SuratDirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan

TDW27, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/211/KPTS/013/2013tentang Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas, danStandar Satuan Harga atas Barang/Jasa Penyelenggaraan PemiluGubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tahun 2013 ;TDW28, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/233/KPTS/013/2013tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jatim Nomor188/758/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan PelaksanaanTugas Pemerintah Provinsi Jatim Tahun 2018 ;TDW29, Penjelasan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun2011tentang Penyelengaraan

berpisahtersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugatjuga menyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atasperlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugattelah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudahakad nikah, yaitu poin 1, 2 dan 4;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo SuratDirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan

Tahun Anggaran 2015 terdapat Dana Nagari/APB Nagari sebesar Rp.484.580.000,15 ( empat ratus delapan puluh empat juta lima ratusdelapan puluh ribu koma satu lima rupiah), dengan rincian :1.1 Belanja Penyelengaraan pemerintahan Nagari sebesar42Rp219.768.850,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiridari :A.Penghasilan tetap dan Tunjangan yaitu : Belanja Pegawai,Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat, TunjanganJabatan Wali

ratus ribu rupiah);Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat sebesar Rp49.800.000,00(empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);Tunjangan Kehormatan Bamus sebesar Rp43.200.000,00 (empatpuluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja dan Purna Baktisebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).Insentif Wali Nagari sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah);Operasional Perkantoran sebesar Rp22.500.000.00 (dua puluhdua juta lima ratus ribu rupiah).Penyelengaraan

Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam ayat 1 Kepala Desa/Wali Nagari berwenang ;Memimpin Penyelengaraan Pemerintahan Nagari ;Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa/Nagari;abc. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa/Nagari;d. Menetapkan Peraturan Desa/Nagari;e. Menetapkan anggaran Pendapatan Belanja Desa/Nagari;f.

Tahun Anggaran 2015 terdapat Dana Nagari/APB Nagari sebesarRp484.580.000,15 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratusdelapan puluh ribu koma satu lima rupiah), dengan rincian :1.1 Belanja Penyelengaraan pemerintahan Nagari sebesarRp219.768.850,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:A.

enam ratus riburupiah);Tunjangan Wall Nagari dan Perangkat sebesarRp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratusridu rupiah);Tunjangan Kehormatan Bamus sebesar Rp43.200.000,00(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja dan Purna Baktisebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);Insentif Wali Nagari sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas jutarupiah);Operasional Perkantoran sebesar Rp.22.500.000,00 (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah);Penyelengaraan

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik IndonesiaNomor 1179 Tahun 2016 tentang Izin Penyelengaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT.Visual IntermediaPrima, tanggal 11 juli 2016;2.

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik IndonesiaNomor 852 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018, tentang PencabutanKeputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1179 Tahun 2016Halaman 23 dari 35 HalamanPutusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN DumoN For oO PY11.12.1.14.15.16.17.18.19.20.21,22.23.24.tentang Izin Penyelengaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT.Visual Intermedia Prima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:21 (dua

di bidang Penyiaran;Bahwa benar adanya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2016 tentang Izin PenyelengaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran TelevisiPT.Visual Intermedia Prima, tanggal 11 juli 2016;Bahwa benar adanya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia Nomor 852 Tahun 2018 tanggal 5 November 2018, tentangPencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1179Tahun 2016 tentang Izin Penyelengaraan

Bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan bertentangan dengan Asasasasumum Pemerintahan yang baik sesuai dengan Undangundang no 28tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 yang dimaksud dengan asasasas umum penyelenggaraanPemerintah :> Kepastian Hukum;> Tertib penyelenggaraan Negara> Keterbukaan;> Proposionalitas;> Profesionalitas;> Akuntanbilitas;Bahwa pelanggaran tersebut terutama berkaitan dengan asasasasumum

lamanya, danselama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta Penggugat jugamenyatakan telah menderita lahir batin, tidak sabar dan tidak rela lagi atasperlakuan Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dinyatakan Tergugattelah melanggar shighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu sesudahakad nikah, yaitu poin 2 dan 4;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 jo SuratDirjen Bimas Islam dan Penyelengaraan