Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.I WYN GERIA
2.I KT DARMA
3.I MD. TILING
4.I KT. SUANDI GUNASTRA
Tergugat:
1.I KETUT SUANDA
2.I WAYAN SUTAPA
3.I MADE SABDA
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI.
69 — 49
  • Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat angka 22 mohonputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, patut ditolak karenadisamping berdasarkan alasan sebagaimana yang sudah dijelaskandalam jawaban Para Tergugat tersebut diatas, demikian pula MajelisHakim tidak diperbolehkan secara sembarangan mengeluarkan putusanyang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun memenuhi syaratsebagaimana dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 Rbgsebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 707/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
PT Multi Guna Maritim
Tergugat:
PT Pelayaran Pelangi Sindumulia
488 — 1124
  • dipakai berlayar harusdengan sertifikatsertifikat kapal yang masih berlaku dan sertifikattersebut yang menjadi syarat acuan untuk diterbitkannya Port Clearanceatau SPB (surat persetujuan berlayar) oleh otoritas, maka olehkarenanya jika SPB (Surat persetujuan berlayar) telah terbit maka kapalsudah bisa dipastikan layak ;Bahwa yang menerbitkan SPB (Surat persetujuan berlayar) adalahSyahbandar selaku pejabat negara sesuai dengan undangundang, SPB(Surat persetujuan berlayar) tidak diterbitkan secara sembarangan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : TUMIRIN Diwakili Oleh : H. SUTARNO, SH
Terbanding/Tergugat I : Ketua Pimpinan Yayasan PAB Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Seluruh Ahli waris dari Alm Mahadin dan Ny Halimatun istri
Terbanding/Tergugat III : Pacong
91 — 74
  • Bahwa surat pembagian persil tanah untuk rakyat tersebut diberikanberdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni 1951NO. 12/5/14 dan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 28September 1951 No. 36/K/Agr, agar rakyat kaum tani tetap terlindungi olehhukum dan pihak ketiga tidak dapat sembarangan untuk menuduh rakyatpetani seolaholah sebagai penggarap liar, perampok tanah Negara.Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 92/Pdt/2021/PT MDN10.11.Bahwa atas dasar uraian No. 4 hal 3 dan
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 17-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Pdg
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 7
  • TujuanPemohon menyimpan pisau tersebut di dalam kamar adalah agar pisautersebut tidak dipergunakan sembarangan. Bukan berati ketika Pemohonmenyimpan senjata tajam di dalam kamar, senjata tajam itu akanPemohon pergunakan untuk mencelakai Termohon. Anggapan Termohonpada Pemohon sangat menyakitkan hati Pemohon. Pemohon masihwaras dan bukan orang gila;Dan mengenai jawaban Termohon pada halaman 10 (Sepuluh) angka 6.2masih berhubungan dengan pisau yang Pemohon simpan di dalamkamar.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 26-07-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — HASAN BASRI, SE, MARS X PT. BANK BRI SYARIAH KCP JAKARTA MAMPANG
142 — 88
  • No. 383/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. 59.60.61.TERGUGAT sebagai suatu perusahaan BUMN yang bergerakdibidang perbankan serta merupakan perusahaan publik yangterbuka pada Bursa Efek Indonesia, tidak dapat sembarangan dalampenempatan suatu deposito jika tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan badan pengawas (incasu OJK dahulu pengawas TERGUGAT adalah Bank Indonesia)oleh karenanya dalildalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalahtidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa
Pengadilan PN CIANJUR Pidana Umum
Register : 15-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 190 /Pid.B/2016/PN.Cjr
Tanggal 31 Agustus 2016 — SUTARDIN BIN SAMAN
43 — 6
  • Namun saat inicangkul tersebut sudah rusak dan dibuang sembarangan;Bahwa cara membuat gubuk yaitu memanfaatkan pohon marapi yangtumbang 1 batang ukuran diameter 30 cm berasal sekitar tanaman padi darisuaka alam Cagar Gunung Simpang, pada tahun awal tahun 2015. Pohontersebut di olah menjadi papan dan tiang. Menyiapkan atap gubuk dengancara mengambil tanaman tepus sekitar 100 batang. Tanaman tepus tersebutmerupakan tanaman asli Cagar Alam Gunung Simpang.
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2013
Tanggal 30 April 2013 — Koptu Heri Suwignyo Nrp 31960665041176
98 — 52
  • Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah perbuatanyang dilakukan oleh sipelaku sudah mengetahui bahwa obat yangmengandung Metamfetamina tersebut bukanlah atau setidaknya tidakuntuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan olehsiapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan olehyang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Upload : 15-11-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 530/PID/2016/PT-MDN
DR. MED. DR. PALANTYMO GIRSANG
94 — 50
  • 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 530/PID/2016/PT MDN Menimbang, bahwa bedasarkan perundangundangan terebut, makasetiap Kepengurusan Rumah Sakit tentu harus memiliki Regristasi,Izin, Operasional, Akreditasi, Amdal serta Manajemen yangmemenuhi persyaratan perundangundangan, dengan demikian jikaada pergantian Direktur Rumah Sakit di suatu daerah yang manaPemerintah Daerah memiliki kKewajiban melakukan pengawasan danpembinaan Rumah Sakit di Daerah tentu tidak sembarangan
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ALAN DHARMASAPUTRA SILALAHI, SH
Terdakwa:
ANNY Alias IBU ANNY Alias BUNDA ANNY
220 — 114
  • dinafkahi; Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi menjadi ketakutan dan trauma;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatankarena Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk bekerja di Medan,melainkan saksi sendiri yang mau dan Terdakwa selalu memperlakukan saksidengan baik selama dipenampungan di rumah Terdakwa, sedangkan perihalTerdakwa pernah memarahi saksi, Terdakwa menyatakan memang pernahmemarahi tapi tidak menampar, hal tersebut dilakukan karena saksi buang airbesar sembarangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2370 K/Pdt/2011
Tanggal 30 Mei 2012 — PT. YAKIN GLORIA vs I. PT. TIWA MUDA CONTRACTOR, dkk
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa batasbatas tanah yang didalilkan Penggugat tersebut di atasadalah :e Bukan batasbatas tanah kepunyaan Penggugat;e Batasbatas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugatadalah penyebutan secara sembarangan menurut selera Penggugatadalah milik Tergugat Il oleh karena batasbatas yang disebutkanPenggugat selain tidak jelas dan juga bukan kepunyaan Penggugatmelainkan milik sah Tergugat II berdasarkan bukti otentik sertifikat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 26-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 17 September 2014 — RUSLI >< GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, DKK
811 — 1552
  • ditarik kesimpulan, Majelis Hakim yang menangani danmemutus perkaraperkara tersebut di atas menjadikan Notifikasisebagai syarat penting terpenuhinya syarat formil suatu gugatanCititen Lawsuit, dimana walaupun belum diatur sebagai hukum positifdi Indonesia namun telah menjadi hukum yang hidup di dunia peradilanIndonesia (Living Law) dan diikuti oleh hakimhakim dalam memutusperkara Cititen Lawsuit.Bahwa notifikasi sebagai syarat formil mengajukan gugatan CitizenLawsuit diperlukan agar masyarakat tidak sembarangan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 19-02-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/PDT/G/2014/PN.BDG
Tanggal 15 Januari 2015 — -PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK LAWAN -PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO), Dkk
377 — 222
  • suratsurat yang keliru tersebut karenaPenanggung sbelum menandatangi Polis harus menenlitidokumendokumen dari pihak dan membacanya terlebih dahulukemudian baru menandatangani Polis ;Bahwa kalim adalah merupakan hak dari tertanggung utnukmendapatkan ganti rugi dari penanggung sesuai dengan apayang telah diperjanjikan dalam perjanjian ;Bahwa NPP itu adalah merupakan term atau bagian dari Polis,Polis dalam hal ini adalah merupakan plapon kredit ;Bahwa NPP bagian dari polis asuransi sehingga penanggungtidak sembarangan
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus Konservasi SDA
Upload : 27-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 192 / Pid.sus / 2017 / PN Pdl
I. SAKRI Bin (Alm) SAKRIA, Terdakwa II. ROHIM Bin NABO dan Terdakwa III. ANTA Bin SARJAM
431 — 21
  • di Taman Nasional Ujung Kulon;Bahwa terjadinya pengambilan buah rotan/pelah di Blok PilarGunung Payung Taman Nasional Ujung Kulon KabupatenPandeglang tersebut saksi ketahui adalah pada hari Sabtu,tanggal 08 Juli 2017, sekira jam 06.30 Wib di Wilayah KerjaResort Cibunar Seksi Wilayah Il Handeleum Balai TamanNasional Ujung Kulon Kecamatan Sumur KabupatenPandeglang, Provinsi Banten;Bahwa untuk Blok Pilar Gunung Payung di Wilayah TamanNasional Ujung Kulon masuk kedalam Zona Inti (tidak bolehdimasuki sembarangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — HERO SAMUDRA, SH., MH. vs 1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 144 PK/Pdt.Sus/2012Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatanPenggugat telah salah alamat, sembrono, sembarangan dan tidak akurat dalam halmenentukan kompetensi Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksamengadili, dan memutuskan perkara a quo, yang dalam hal ini sangat jelas danterang benderang berdasarkan hukum bahwa domisili Tergugat I di wilayahPengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan domisili Tergugat II di wilayahPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — SURYANI vs HENKY WONGSONEGORO
189 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 29 K/Padt/201513.14.sehingga dalildalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa PemohonKasasi adalah gemar gontaganti wanita, adalah fitnah, sehingga dari haltersebut terlinat bahwa justru Termohon Kasasi mempunyai ego dan sifatyang kurang baik dan berani sembarangan menuduh Pemohon Kasasiyang tidaktidak dan hal mana merupakan salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-05-2008 — Putus : 11-02-2009 — Upload : 13-01-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 11 Februari 2009 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA >< PT. VISTA BELLA PRATAMA Cs
241 — 98
  • Dimana kebetulan pihak pemilik piutang di luar negerimaupun TERGUGAT samasama menggunakan jasa TERGUGAT II sebagaipaying agent, sehingga tidak dapat dinyatakan secara sembarangan bahwapengiriman dana TERGUGAT Ill kepada TERGUGAT II tersebut sebagaipembayaran transaksi jual beli piutang TERGUGAT IV antara BPPN denganTERGUGAT I.Hal ini perlu datadata pendukung selanjutnya untuk memperkuat daliPENGGUGAT tersebut.Bahwa TERGUGAT Ill secara tegas menolak dalil PENGGUGAT bahwaTERGUGAT Ill terafiliasi dengan
Pengadilan PA MUARA BUNGO Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.Mab
Tanggal 7 Juni 2016 — PENGGUGAT - TERGUGAT
24 — 4
  • Begitu juga TergugatKonvensi tidak sembarangan marah kepada Penggugat Konvensi,tentu ada sebabnya karena dipicu oleh sikap Penggugat Konvensi yangtidak lagi sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baikHim 22 dari 70 hlm Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA.Mabdalam hal mengurus rumah tangga, mengasuh, dan mendidik anakanak dan memperhatikan apaapa yang diinginkan oleh suami agarrumah tangga berjalan dengan harmonis, dengan membicarakanberdua, dengan berdiskusi, dengan begitu komunikasi antara
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 536/Pid.B/2016/PN.Sim.
Tanggal 23 Februari 2017 — FRANKI SUHERI EDISIMON PANDIANGAN alias FRENKI; PRAWIRA JAYA
47 — 13
  • Bahwa tidak sembarangan orang dapat menjual buah kelapa sawitnyake PKS PT.PSL dan yang dapat menjual buah kelapa sawitnya ke PKSPT.PSL adalah harus memiliki Badan Usaha dan juga mempunyaiperjanjian dengan PKS PT.PSL dan orang tersebut disebut pemilik DO(Daftar Order) atau yang berhak menjual buah kelapa sawitnya ke PKSPT.PSL.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1168 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 April 2016 — Ir.Dion Saragih(T1),DK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa dan Terdakwa Il juga telah melakukan pengawasanberjenjang dengan mengerahkan seluruh anggotanya atau karyawannyauntuk menjalankan pengawasan proyek di lapangan;Bahwa keberhasilan Terdakwa dan Terdakwa II dalam menjalankanTanggungjawab pengawasan terbukti dari selesainya proyek tersebutdikerjakan dan jalan baru yang merupakan hasil dari proyek itu telahdimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas Kebun Sawit Seberangkhususnya di Afdeling VI dan Afdeling IX;Bahwa Judex Facti juga sangat sembarangan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. MANTAP Diwakili Oleh SULTAN S.
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
230 — 1211
  • melampauikewenangan, yang kedua jangan bertindak sewenang wenang memaksakankewenangan yang ada dengan prosedur yang salah itu bertindak sewenangwenang salah satunya lagi adalah larangan mencampuradukkan wewenang,mencampuradukkan wewenang ini adalah sudah jelas wewenang ituditegaskan terhadap Dinas A namun dalam hukum administrasi negarabiasanya dalam ranahranah pengawasan dalam ranah hukum adminsitrasinegara dalam ranah koordinasi ini yang namanya mencampuradukkankewenangan salah satunya adalah mewakilkan dengan sembarangan