karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh parapemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat Ilmengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikutiRUPS LB PT.

PMS dan parapemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat(100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementaraPenggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap danmerubah susunan pengurus perseroan;Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudiandisampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS. termasukkepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020;Bahwa Keputusan RUPS LB PT.

RUPS LB dilakukan melaui video conference telah sesuaidengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham ataukuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telahmemenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diaturdalam pasal 86 ayat (1) UU PT;2.14.4. RUPS LB PT. PMS telah memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membela diri sesuai ketentuan pasal 106ayat (5) UU PT;2.14.5. RUPS LB PT.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kolaka sangatkeliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya yang dikutip pada him. 41paragraf ke3 bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan direksitersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikankesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

PMS melalui videoConference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatapmuka langsung diakibatkan pandemi covid19;(Vide Bukti T10 danBukti P1);Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegangsaham termasuk oleh Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II danatas undangan RUPS LB tersebut Pembanding/Penggugat dan TurutTergugat II sebagaimana diakui dalam dalil gugatannya pada angka 20,24 dan 25 telah mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT.

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?

: 10.00 WIB Selesai ;

Tempat : Shangri-La Hotel ;

Jalan Mayjend Sungkono 120 Surabaya 60256 ;

Bahwa jika pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas belum dapat mengadakan RUPS

Panca Logam Makmur dengan alasan adannya wabah virus Corona atau Covid 19 maka paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan ini ditetapkan Pemohon harus melaksanakan RUPS Luar biasa PT. Panca Logam Makmur ;

3. Menetapkan bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Panca Logam Makmur dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS	RUPS LB
Mata Acara	Ratifikasi Direktur lama ; Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan periode, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; Pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Semestanustra Distrindo atau yang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Putusan No.1717 K/Pdt/2014puluh) juta rupiah dan kerugian tahun buku berjalan sebesar 1,5 (satu setengah)miliar rupiah;Tanggapan:1Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran Saksidalam RUPS bertentangan dengan Daftar Hadir RUPS yang menjadi satubagian dalam Risalah RUPS LB 1 Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karenadi dalamnya tidak terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan,sehingga kesaksiannya harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran saksidalam RUPS adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan denganDaftar Hadir RUPS yang menjadi satu bagian dalam Risalah RUPS LB 1Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karena di dalamnya tidak terdapat namadan tanda tangan yang bersangkutan, kapasitas saksi juga hanyamerupakan karyawan biasa bagian OB yang tidak ada urgensinya untukhadir, saksi juga menyebutkan lokasi RUPS adalah di R.M.Mekarsari,bertentangan dengan fakta dan alat bukti

Risalan RUPS, Saksi jugamenyatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian Direksi;G.

Bahwa Majelis Hakim sudah mengesampingkan Alat Bukti Tertulis ParaPembanding dahulu Para Penggugat yaitu Risalahn RUPS Tahunan tanggal23 Februari 2011 (P2) dan Risalah RUPS Tahunan tanggal 22 Februari 2012(P3) yang berisi Laporan Kinerja Para Penggugat sebagai Direksi;3.

Anggota Direksi diangkatoleh RUPS...menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sehinggakekuasaan tertinggi dalam PT BPRS BSA adalah RUPS bukan pada ParaPenggugat....... dan seterusnya;Tanggapan:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan dangkalkarena tidak memperhatikan ketentuan lain dalam UndangUndang yang sama,yaitu:a.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) ADPenggugat jelas menegaskan bahwa: laba bersih Perseroandalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca danperhitungan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan danmerupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.9.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalamperkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapayang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yangdilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh PemegangSaham yang sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatandidasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifatprinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnyapemahaman dan pertimbangan yang miss/eading (menyesatkan);.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkaraini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapa yang berhaksebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakanadalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang13sebenarnya.

disahkan oleh RUPSTAHUNAN dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurutcara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS TERSEBUT.e Pasal 71 ayat (1) VUUPTHal 17 dari 22 hal.

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor : SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS).

BKI oleh Tergugatmelalui Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tidak berpedoman kepadaPermen No.

BKI ditentukan*Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS.Dengan demikian, yang menyusun Agenda dan Panggilan RUPS adalah ParaPenggugat. ; b Pasal 20 ayat (3) RUPS menyatakan apabila ada penambahan mata acara lainharus disetujui oleh semua Pemegang Saham, sehingga tidak ada mata acarauntuk Pemberhentian Para Penggugat.; c Dengan tidak mengenyampingkan fakta tersebut, pemberhentian Para Penggugattidak dilakukan Dalam RUPS tetapi DILUAR RUPS. ; 12 Bahwa Tergugat menolak dalildalil

membuat Keputusan Diluar RUPS diatur dan tunduk pada UndangUndangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.

;Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut; Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilink Prima untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS4.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

: Dewan Komosaris wajid melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas maka Pemohon berhakmengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS;Bahwa sebagai pemilik 1.400 lembar saham, Pemohon sama sekali tidakpemah diberikan laporan pembukuan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmengetahui laporan keuangan serta laporan laba rugi

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraanRUPS PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 di Pasal 9 tentangKepengurusan Perseroan poin ke 2 diatur bahwa para anggota direksidiangkat oleh RUPS untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tentunyamenurrut hakim hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwaanggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkatkembali , dan pengangkatannya tentunya melalui RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 94 ayat

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam TATACARA PENGHITUNGAN suara untuk menentukanquorum atau sahnya RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LBtahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada tanggal 17 November2020.3.1.

Bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS PT SelectaTahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 denganagenda pengangkatan Pengurus Baru karena masa jabatanpengurus sebelumnya habis yang diselenggarakan di Batu tanggal17 November 2020, PARA TERGUGAT telah DIINGATKAN oleh 2(dua) orang Pemegang Saham secara tertulis tentang tatacaraRUPS yang dipergunakan, sesuai Anggaran Dasar maupun TataTertio RUPS LB adalah salah yaitu:1) Bahwa tatacara PARA TERGUGAT menentukan quorumatau sah nya RUPS adalah bertentangan

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.d.

menerima semua proses, prosedurdan pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020,dalam daftardaftar sebagaiman tersebut di atas, Penggugat selamapenyelenggaraan kedua RUPS tersebut, tidak melakukan protes,keberatan, yang intinya menolak dan atau tidak menerima proses,prosedur dan pelaksanaan kedua RUPS dimaksud, yang waktunyatelah diberikan oleh moderator pada saat itu, sehinggamempermasalahkan halhal yang seharusnya dipermasalahkan padasaat pelaksanaan kedua RUPS dimaksud tanggal 17

Gugatan Penggugat Salah ObjekPenggugat mempermasalahkan proses, prosedur, hasilhasil, dankeputusankeputusan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB tahun2020 tanggal 17 November 2020 yang telah disetujui dan disahkan olehseluruh Pemegang saham yang hadir dalam kedua RUPS PT Selectadimaksud, baik dalam daftardaftar yang telah disediakan oleh PTSelecta dalam kedua RUPS dimaksud, Risalahrisalah RUPS, yangtelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat Umum PemegangSaham Tahunan PT Selecta Nomor 08 dan Akta Pernyataan

RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

keputusan RUPS, Direksi,dan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS keduadiselenggarakan ;RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari danpaling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari RUPS pertama ;RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah danberhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegangHal. 13 dari 22 hal.

Kayu Lapis Indonesia yang termuat dalam Akta No. 43 sudahsangat jelas diatur dalam hal tata cara suatu RUPS tidak quorum makahanya mengenal RUPS kel, RUPS kell sampai RUPS kelll saja, dimana RUPS ke IIl quorumnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negerisetempat dengan Penetapan dan tidak ada aturan serta tidak mengenaladanya RUPS ke empat (IV) ;5. Bahwa RUPS ke tiga (keIIl) PT.

Kayu Lapis Indonesia akanmengadakan RUPS lagi, maka harus melalui proses baru yaitumengadakan RUPS lagi dengan Agenda Rapat yang juga baru, dan jikatidak quorum baru mengadakan RUPS keIl lagi dan jika RUPS kell jugatidak quorum, maka baru mengajukan permohonan Penetapan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan quorum,Penetapan mana baru dapat untuk menyelenggarakan RUPS keIll.Akan tetapi dalam perkara a quo ternyata Direksi Perseroan mengajukanpermohonan Penetapan quorum untuk menyelenggarakan

Kayu Lapis Indonesia untuk RUPS keIV padahal RUPS keIV tidak dikenal dalam hukum positif, baik dalamUndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupundalam Anggaran Dasar PT.

Sedangkan dalam RUPS yangmenjadi sengketa perkara a quo tidak semua pemegang sahamhadir dalam RUPS, bahkan suara para Pemohon Kasasi/paraPelawan sebagai pemegang saham mayoritas tidak hadir karenatidak tahu ada penyelenggaraan RUPS ; Menurut aturan hukum Perseroan Terbatas tidak mengenal adanyaRUPS keIV sebagai RUPS lanjutan dari RUPS keIll (vide pasal 73UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.Pasal 22 Anggaran Dasar PT.

sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yang menentukanbahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggaldiadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPS tidakmemenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusan padaRUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegang saham dengan haksuara hadir dan keputusan tersebut disetujul dengan suara bulat.

Mitra Legi Sampoerna; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui para pimpinanperusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu saudara GatotSewandono, dan adanya anakanak dari saudara Abraham Gitono Sugialamsetelah gagal RUPS; Bahwa, saksi tidak mengetahui saham saudara Abraham Gitono Sugialamsudah dibagibagi atau belum Managemennya di Kelapa Gading Bahwa, RUPS PT Mitra Legi Sampoerna gagal karena anakanak saudaraAbraham Gitono Sugialam tidak hadir semua, hanya 2 (dua) orang saja

Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruangan RUPSdan saksi hanya bicara dengan anakanak saudara Abraham Gito Sugialam dansaksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di

Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidak mencapai quorumuntuk yang kedua kalinya ?

RUPS ketiga adalah Perseroandan bukan direksi semata, seharusnya yang bertindak sebagai Pemohon dalamperkara permohonan a quo adalah PT.

ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

Tanggal 25 Maret2017, oleh karena saksi mengikuti kegiatan RUPS tersebut; Bahwa Saksi mengikuti kegiatan tersebut dalam kapasitas sebagai Notarispada Bankk NTT dan tugas saksi adalah mendampingi Notaris Bank NTTManggarai Barat; Bahwa fungsi saksi sebagai Notaris pada Pelaksanaan RUPS di LabuanBajo pada Tanggal 25 Maret 2017, yaitu untuk melihatsmendengar danmenulis pertanyaan dan Jawaban serta apa yang diputuskan didalamRUPS;Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa seingat saksi RUPS

tahunan dimulai dari pukul 10.00 wita sampaidengan pukul 13.00 wita, dan dilanjutkan dengan RUPS Luar biasa sampaidengan pukul 19.00 wita;Bahwa kapasitas saksi hanya akan memberikan keterangan apabila dimintadan pada pelaksanaan RUPS di Labuan Bajo pada Tanggal 25 Maret 2017,saksi tidak diminta untuk memberikan keterangan apapun;Bahwa didalam pelaksanaan RUPS yang berlangsung di Labuan Bajo padaTanggal 25 Maret 2017 dibuatkan dalam 2 agenda yaitu RUPS tahunandan RUPS luar biasa;Bahwakegiatan RUPS

;Bahwa selain pemegang saham tidak boleh mengikuti kegiatan RUPS;Bahwa seingat saksi semua pemegang saham ikut menghadiri kegiatanRUPS pada tanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo;Bahwa kahadiran semua pemegang saham ada dibuatkan dalam bentukdaftar hadir dan sebelum acara dimulai Ketua dan Sekertaris akan kembalimenginventarisasi kembali selurun peserta yang hadir;Bahwa perbedaan antara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa padatanggal 25 Maret 2017 di Labuan Bajo yaitu RUPS Tahunan yangdilaporkan adalah

dari 23 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN KpgBahwa mengenai hasil RUPS apakah telah dikirim atau belum, Saksi tidaktahu karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi, melainkan tugas dariBank NTT sendiri;Bahwa dalam Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS dipimpin olehPemegang Saham Pengendali yang terbesar ;Bahwa dalam Undangundang Notaris wajio untuk ikut karena harusmencatat segala seuatu yang terjadi didalam RUPS dari awal sampai akhir;Bahwa yang memberikan kewenangan saksi sebagai Notaris untukmengikuti

dilaksanakan, dan baru akandibicarakan ketika RUPS berlangsung; Bahwa setiap pemegang saham wajib untuk dikirimkan undangan RUPS,dan apabila berhalangan hadir maka wajib untuk mengirimkan kuasanya; Bahwa setiap agenda rapat wajib untuk dikirimkan kepada para pemegangsaham agar dapat dipelajari; Bahwa Saksi tidak tahu apakah masingmasing pemegang sudah datangmembawa perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaksanaan RUPS diLabuan Bajo pada tanggal 25 Maret 2017 ataukah tidak; Bahwa seingat saksi tidak

Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

Kemudian, pada bulan Desember 2009 dilakukan RUPS,saksi diteloon oleh Kusnadi bahwa: nanti akhir bulan bapak siapsiapuntuk hadir dalam acara RUPS PT Anugerah Alam Katingan yangbertempat di Kantor Notaris Agustri Paruna, S.H.

Bahwa dikatakan hasil RUPS karenaapapun keputusan atau kesepakatan dari pemegang saham danpengurus adalah keputusan RUPS. Saksi memasukan keteranganbahwa saudari Ny.

) yang dikenal RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa, dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaipertanggungjawaban direktur kepada komisaris sedangkan RUPS LuarBiasa bisa dilaksanakan atas inisiatif Komisaris seperti penggantian;Bahwa RUPS bisa dilaksanakan dimana saja berdasarkan kesepakatanpengurus melalui undangan direksi meskipun diluar kantor notaris,asalkan tidak di luar wilayah domisili PT tersebut;Bahwa fungsi notaris apabila dilaksanakn RUPS adalah mencatat BeritaAcara RUPS yang

;Bahwa pihak yang mengawasi atau mengonirol PT dalam halmenyelenggarakan RUPS adalah Kementrian Hukum dan HAM;Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai sanksi apabila RUPS tidakdilaksanakan setiap tahun;Bahwa RUPS dalam setahun bisa dilakukan lebih dari sekali melaluiRUPS Luar Biasa;Bahwa yang harus dilakukan oleh Direktur Utama apabila Komisarisnyameninggal dunia adalah menyelenggarakan RUPS untuk menggantikansusunan pengurus;Bahwa Pengalihan saham dari komisaris atau direktur kepada orang lainmelalui

proses RUPS PT AAK adalah benar;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yangmenerangkan bahwa tidak benar pada tanggal 23 Nopember 2010dilaksanakan RUPS PT Anugerah Alam Katingan.

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

Berbentuk iklan dalam surat khabar;Jadi pemanggilan atau undangan untuk RUPS atau RUPSLB dengan SuratItertulis adalah telan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidakmelanggar hukum, dan mengenai isi pemanggilan RUPS kepada Pemegangsaham digariskan pada pasal 82 ayat (3) yang harus mencantumkan:a. Tanggal RUPS diadakan;b Tempat RUPS diadakan;Cc Waktu RUPS diadakan;d.

Mata acara RUPS;e Pemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakantersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS;Sehingga dengan demikian pemanggilan RUPSLB tersebut telah sesuaidan berdasarkan hukum sehingga dengan demikian pemanggilanRUPSLB tersebut adalah sah adanya;7. Bahwa tidaklan benar Tergugat telah mengabaikan hak hak dankepentingan Hukum Penggugat selaku Direktur PT.

Olen karenanya RUPS LB Perseroan tetapterselenggara pada tanggal 11 Februari 2021 (vide angka 9 dan angka10 bagian posita gugatan).

Tentang Tidak Sah dan Batal demi Hukum Akta Notaris yang MemuatHasil Penyelenggaraan RUPS LB PerseroanBahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwapenyelenggaraan RUPS LB Perseroan merupakan perbuatan melawanhukum dan semua produk serta hasilhasil RUPS LB tersebut secaraotomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum (vide angka 12 bagianposita gugatan dan angka 4 bagian petitum gugatan).Bahwa semua produk danhasilhasil RUPS LB Perseroansebagaimana dimaksud di atas salah satunya adalah akta Notaris

Bahwa sekalipun Penggugat tidak hadir dalam RUPS LB Perseroan,sehingga tidak turut ambil bagian atas keputusan RUPS LB Perseroandan tidak menandatangani akta itu, namun hal itu diperbolehkanberdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 jo.Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004, yang masingmasing menentukan sebagai berikut:Pasal 90 UU Nomor 40 Tahun 2007(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu

. tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 79 ayat 2 UUPT:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih

pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;Halaman 5 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg13.14.15.16.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas maka, Permohonan aguo yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan hukum dan olehkarenanya sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan NegeriKaranganyar mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHONuntuk memberikan izin bagi PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS TERMOHON;PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPS

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/atau;b.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa selanjutnya PEMOHON memohon agar ketua Pengadilan NegeriKaranganyar memerintahkan dan/atau mewajibkan Direksi dan/atauDewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang ditetapkan;Bahwa guna kelancaran Proses RUPS yang nantinya akan dilaksanakanmaka Pemohon Mohon agar ketua Pengadilan Negeri memberikan izinbagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjuk Pejabat Notarisdalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHONyang

tanggal 27 Juli 2018;Hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan PT.

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?