DINGIN TARIGAN;====Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata2Usaha dan Rumah Tangga;10.

surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian

RAHMAT PERMATA, SHFORMUL02/PROKSI01/KIMAdvokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Pekerjaan PNS,Jabatan KepalaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Kepala SubBagian ProdukHukum Daerah SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Staf padaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Semuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yangberalamat di JI.

Ketua Muda Pidana No.3963/2013/S.1282.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal O09 Januari 2014Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Il,terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004Hal. 14 dari 63 hal. Put.

Pasal 56 ayat (2) KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

No. 2293 K/Pid.Sus/2013KEEMPATBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian

Agus Ahmed Riza, Jabatan Kepala Subbagian LayananPengadaan Transportasi Laut, Bagian LayananPengadaan Biro. Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;7. Syafli, Jabatan Kepala Subbagian Straregi Pengadaan,Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Dan TataKelola Biro Layanan Pengadaan Dan PengelolaanBarang Milik Negara;8.

Taufan Isharmawan, Jabatan Kepala Subbagian LayananPengadaan Transportasi Udara Dan Penunjang, BagianLayanan Pengadaan Biro Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;10. Dwi Kurniawan, Pengolah Data, Subbagian StrategiPengadaan, Biro Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;11. Sulaksono, Penyusun Peraturan Prundangundangan;12. Tomy Prasetyo, S.H., Penyusun Peraturan Perudangundangan;13. Ricardo A. Siringoringo, S.H, Penyusun Bahan BantuanHukum Bagian Hukum Dan KSLN;14.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya;M.

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Kantor BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai KotaHalaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 160/G/2020/PTUN.SbySurabaya Lantai , Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya,alamat email: bankum.sby@gmail.com.

Penyelenggaran Perencanaan dan pelaksanaan tugaspada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan danPemanfaatan Hutan dan Seksi perlindungan, Konservasi SumberDaya Alam, Ekosistem, Pemberdayaan Masyarakat;b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangkapenyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha,Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksiperlindungan, Konservasi sumber Daya Alam, Ekosistem,Pemberdayaan Masyarakat;C.

Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporandalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian TataUsaha, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksiperlindungan, Konservasi sumber Daya Alam, Ekosistem,Pemberdayaan Masyarakat;d. Perencanaan dan Pemanfaatan hutan pada wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan diwilayahkerjanya;e. Perlindungan, rehabilitasi dan konservasi pada wilayahKesatuan Pengelolaan Hutan diwilayahkerjanya;f.

tahun 1996.SMA Negeri Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1999.S1Universitas Indonesia lulus tamat tahun 2004.a @ NMS2The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016.Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2021/PN PbrPekerjaan /Jabatan:1) Sejak tahun 2005 s.d.2006 bekerja diSwasta, Jakarta.2) Sejak tahun 2006 s.d. 2012 Penyusun Peraturan Perundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Jakarta.3) Sejak tahun 2012 s.d.2012 Kepala Subbagian

Dokumentasi Hukum,Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.4) Sejak tahun 2012 s.d.2015 Kepala Subbagian Penyusunan PeraturanPerundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum KementerianEnergi dan SumberDaya Mineral Jakarta.5) Sejak tahun 2015s.d.2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata2(dua)/S2.6) Sejak tahun 2016 s.d.2018 Penyusun Peraturan PerundangundanganMinyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Jakarta.7) Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala

Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum BPHMigas Jakarta.Bahwa jabatan Ahli YYUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM sekarang iniadalah Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda merangkapSubkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum.

., Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah PropinsiAWE UL TTGIE eennnnnenecesnnnnennmmeeanennnnemmannenneeds8. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH.M.Kn., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahPropins! Jawa, TINUE 5 ==nn nnn nnnnnnnn9. ADI SARONO, SH.MH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintahan Propinsi Jawa10. SYAILENDRA ........310.

,M.Hum, Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Kupang ;; 2. PITHER KASEH, S.AP, Kepala Bidang PembinaanPAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kupang ; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan TimorRaya No. 37 Oelamasi Kupang.

., Jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum~ pada BagianPelayanan Bantuan Hukum Biro HukumSETDA Provinsi. LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., JabatanKepala Sub Bagian Pengkajian Hukum danHAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukumdan HAM Biro Hukum SETDA ProvinsiPapua;7. ELSIUS F.

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.

Bahwa Penggugat merupakan mantan Penjabat Kepala SubBagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur ; b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor51/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2017 yangamar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana selama 1 TahunPenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi ; Cc.

DPPA SKPD : 1.20 04 01 15 12 5 2 kegiatan Study komparatif Pansus Peraturan Daerah , Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 9.109.231.000,- (Sembilan milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perundang-Undangan 11 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 621.000.200,-;

Perundang-Undangan bulan 11 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;

study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;

Perundang-Undangan bulan April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;

Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/Ill.1952/BKD/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SubBagian PerundangUndangan Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara2. Copy Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 175/ SK38/ 800/ I/ 2013tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;3.

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Halaman 9 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaahan Staff Subbagian

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar Rp. 52.994.200,Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0051 / NPD/ SETWAN/ 2013tanggal ..Februari 2013 kegiatan Penyempurnaan Aplikasi Legal Draftingsebesar Rp. 52.994.200,Telaanhan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 11 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.621.000.200,;Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus RancanganPerraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 27 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah

Bukti P3: Surat Kenal Kelahiran Nomor : 2703/IM.04/04312/1980 atasnama TJOAN TJIAT, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Kependudukan, Kepala Bagian Pemerintahan, BupatiKepala Daerah Tingkat II Tangerang, tanggal 2 Mei 1980;4.

ParaPemohon menerangkan bahwa di dalam diri Para Pemohon tidak didapatkan gambaranpskikopatologi yang menonjol dari suatu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhifungsi intelektual dan aktivitasnya seharihari dan Para Pemohon tidak memiliki catatanatau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga Para Pemohon layak untukmengangkat seorang anak ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P4 berupa Surat PetikanDaftar Gaji atas nama I NYOMAN SADIARSA, S.SiT yang diterbitkan oleh Kepala SubBagian

., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan DokumentasiHukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenPasuruan;Kesemuanya berkantor di Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk Nomor 14,Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/71/424.013/2015, tanggal 12 Februari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;melawan:AGUS YAHYA & FAMILY, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Klompang RI 004 RW 004, DesaTanggulangin, Kecamatan

., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;4 L.M. Manuputty, SH., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BantuanHukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ;Halaman 1 dari 7 halaman.

., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; 7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan KarantinaPertanian ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII,Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8494/TU.220/L/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012, selanjunya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING; MELAWANPT.

.; NIP: 197610292010012006:;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi Hukumpada Bagian HukumHalaman 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 165/B/2020/PTTUN.SBYMelawan5.Nama : DWIAPRILIASTUTI,S.H.;NIP : 19860401201 1012 016;Jabatan: KepalaSubbagianPeraturanPerundangundanganpada BagianHukumSetdaKabupatenKebumen);6. Nama : MUHARI WARDANI,S.H.; NIP198307102010011 019; Jabatan:Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKeburnen 7.Nama : WAHYU PADMISETYANINGRUM,S.H.