Ditemukan 815 data
22 — 12
P.4, P.7 dan keterangan para saksi Penggugatdikaitkan dengan dalildalil Tergugat (jawaban, duplik, dan kesimpulan)ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknyapernah berselisih yang disebabkan masalah ketidakterbukaan dalam halkomunikasi dan keuangan, perselisihan mana telah menyebabkanPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaktidaknyaselama dua tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak lagiberkomunikasi dengan baik selayaknya suami ister;Bahwa dalam polemik
185 — 120
ancaman bagi kelangsungan berbangsa dan bernegaraMenimbang, bahwa Terdakwa memberikan sosialisasi Narkotika disekolahsekolah dimana dalam kegiatan semacam itu tidak menutupkemungkinan ada yang melanggar etika/kebiasaan masyarakat setempat danKota Ternate selama ini dikenal sebagai masyarakat yang sangatreligius danmengedepankan nilai etika dan adat istiadatnya akan tetapi faktanya darisekian banyak sekolah yang berikan sosialisasi pada umumnya sosialisasinarkotika tersebut berjalan tanpa menimbulkan polemik
dan tanggapannegatif, polemik baru timbul dan masyarakat mulai menduga duga setelahhebohnya kejadian ditempat lain yang kebetulan samasama berbentuksosialisasi narkoba dan samasama membuat acara dipantai padahaldilakukan oleh orangorang/pihak yang berbeda.
sachet7g sebanyak 40 sachet, 1 (satu) buah kardus karton bertuliskan IndonesiaBersatu gambar 4 (empat) orang sambil merangkul, tulisan IndonesiaDiselamatkan gambar telapak tangan menyembah dan bersinar dan tulisanIndonesia Sejahtera gambar 2 (dua) tangkai padi, 1 (Satu) buah Biscuit Crispybertuliskan Indonesia Diselamatkan dan Gambar kedua telapak tanganBersimpuh dan Bersinar, 1 (Satu) buah Biscuit Crispy bertuliskan IndonesiaBersatu dan gambar manusia 4 (empat) orang saling merangkul untukmenghindari polemik
65 — 26
Gagas Energi Indonesiadengan kertas HVS dan ditempelkan ditembok pagar merupakansebuah tindakan kesengajaan yang dilakukan secara sistematisdan terencana agar tidak menarik perhatian masyarakat sekaligusuntuk menghindari Saran, Pendapat dan Tanggapan dari wargamasyarakat mengingat proyek SPBG adalah proyek yang selalumengundang keberatan, demo, polemik dan penolakan dari wargamasyarakat.
Terbanding/Tergugat : YULIANA
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
73 — 35
Agartidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya Selaku Temenggung BanuaSio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebut dibagi dua, sebagiansebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulau dan sebagian sebelahhulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir;Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran seperti :a.b.Melewati batas yang telah ditentukan;Membuang atau mencabut tanda batas;Menebang pohon kayu tanda batas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sioseperti yang tersebut di atas;Akan dikenakan
Tomas Tatok
Termohon:
1.Kepolisian Resor Luwu
2.Kejaksaan Negeri Luwu
79 — 28
Demikian juga kepada Pemohon danTim Kuasa Hukumnya kami sampaikan penghargaan dan apresiasi kamikarena akhirnya menempuh langkah hukum dengan mengajukanPermohonan Pemeriksaan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan NegeriBelopa guna mengakhiri polemik mengenai tindakan PenetapanTersangka yang dilakukan oleh Termohon dan Termohon II yang menurutPemohon dilakukan secara tidak sah, karena langkah inilah yang palingtepat ditempuh oleh Pemohon.TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILANYang Mulia Hakim Praperadilan
103 — 37
PLN (persero) Distribusi Jawa Timur tentangKetentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan PembacaanMeter Outsourching berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politis danEkonomis, di dalam UndangUndang' Ketenagalistrikan kerapmenimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karenadinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan,unjuk rasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari BuruhNasional maupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakanketenagakerjaan yang tidak
PLN (PERSERO)Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 JUNI 2010, Tentang PengadaanBarang/Jasa dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen PekerjaanPembacaan Meter Outsourching berpotensi menimbulkan ketidakstabilanPolitis dan Ekonomis, di dalam UndangUndang Ketenagalistrikan kerapmenimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karenadinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjukrasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasionalmaupun yang berkenaan dengan
Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat poin 7,8,9 dan 15tidak benar sama sekali karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Hal 113 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel305.K/DIR/2010 hanyalah bersifat pengaturan dan merupakan petunjukpelaksanaan/teknis dalam aspekaspek pengadaan berbagai macambarang dan/atau jasa secara umum dan tidak ada kaitannya denganketidakstabilan politik, polemik, ekspoitasi berkelanjutan, unjuk rasa,bipartit, maupun tripartit.
106 — 23
Hal ini telah menjadi polemik / bahan omongan masyarakat sekitar sehinggaSami'an, Sumarti maupun Darsono merasa dipermalukan. Z Bahwa...........1lBahwa saksi Samiian dan Sumarti dalam persidangan menerangkan dituduhselngkuh oleh Terdakwa, tetapi keterangan kedua saksi tersebut disangkaloleh Terdakwa. Karena Terdakwa ingin melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya agardibebaskan.
98 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bojonggebang sudahberjalan dengan kondusif dan lancar, apalagi pemberhentian ParaPenggugat/Para Terbanding sebagai Perangkat Desa Bojonggebang adalahatas permintaan dari masyarakat Desa Bojonggebang.Bahwa Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quoadalah agar jalannya Pemerintahan Desa Bojonggebang Kecamatan BabakanKabupaten Cirebon dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, karena apabilaPara Penggugat/Para Terbanding masih menjadi Perangkat DesaBojonggebang dikhawatirkan akan menjadi polemik
36 — 14
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon sudah tidak sangguplagi meneruskan perkawinan dengan Pemohon, keadaan manamengindikasikan bahwa polemik
101 — 28
pencalonan, pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepata desa linggajaya kecamatan cisitu kabupatensumedang 5a Pasal 2 butir (3) dan (4) yang menyatakan bahwa pembentukan panitia pilkadesmerupakan tugas BPD yang dilakukan secara demokratis ;b Pasal 3 butir (1) yang menyatakan tentang susunan kepanitiaan pilkades ;c Pasal 4 butir (1) tentang sebelum melaksanakan tugas panitia pilkades harusmengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD ;d Pasal 11 ayat (1) butir (g) yang menjadi sebuah polemik
23 — 4
Bahwa BENAR keluarga Termohon bersedia ikut campur tanganuntuk menyelesaikan polemik keluarga Pemohon.17. Bahwa BENAR orang tua Termohon berupaya mendamaikan danmenyelesaikan, namun Termohon tetap bersikukuh untuk pisah (cerai).18.
HARWIN UTAMA TENGGANO
Tergugat:
PT. JAKARTA PROPERTINDO
157 — 55
Bahwa polemik seputar makna ANJURAN dan RISALAH telah diputusoleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUUVIII/2015 ; Bahwa adanya putusan MK yang pada pokoknya telah menetapkanbahwa anjuran adalah surat yang dikeluarkan mediator disnaker dalambentuk risalah tersebut ; Bahwa setelah jatuhnya putusan MK tersebut menurut sepengetahuanahli tidak ada peraturan yang menindaklanjuti amanat putusan MKHalaman 31 dari 38 hal.
70 — 28
NC AliasTIO Alias DOCI Bin NURKHOLIS SK. inilah sebagai pelaku dari perbuatanyang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyataTerdakwa adalah orang yang mampu bertangggungjawab atas perbuatannya,karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.UNSUR YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK.Menimbang, bahwa Dengan Sengaja atau Kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi
Ch. Eviutami Mediastica
Termohon:
Wali Kota Surabaya
265 — 207
saksi letakkan dibengkel di meja;Bahwa untuk standar kebisingan batas baku matu memang mengacu kepadaKeputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996, tapi yang saksiamati dan cermati saksi belum pernah menemukan untuk penggunaan alatseperti menggunakan tripod;Bahwa di aturan yang Saksi tahu tidak ada yang mengatur tentangpenggunaan tripod, jika lbu Eviutami memperkarakan atau berpolemik terkaitLeq, dan kalau Ibu Eviutami mungkin kurang puas nanti silakan proses kejalur hukum lagi mengenai polemik
1.GARIN BULO
2.Yohanis Mangnganda
Tergugat:
1.Johanis Liong
2.SAUL INDAN BULO
3.Tappe Bulo
4.SAONA BULO
5.RAONA BULO
6.UPA BULO
7.ESRON BULO
8.ALVIAS R BULO
9.BPN TORAJA UTARA
90 — 46
Tana Toraja yangditujukan kepada Kapolres Tana Toraja, No. 570/304/53.09/2008,tanggal 12 Mei 2008, Perihal Laporan Hasil Penelitian);Bahwa dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan NegeriMakale, Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agungpermasalahan Gelar Tanah objek sengketa menjadi polemik hukum,sehingga jika Majelis Hakim PK tidak menegaskan Gelar TanahObjek sengketa apakah sesuai dalil gugatan adalah bergelarTOKERAN ULU atau sesuai dalil Tergugat Semula (Sekarang TurutTerlawan I, Il) bergelar
254 — 128
OXCY agar tidak terjadi polemik/kesimpang siuran darisubyek Penggugat, maka menurut majelis Hakim harus dipastikan terlebih dahulu apakahPT.OXCY yang dimaksud Tergugat dalam obyek sengketa adalah PT. OXCY JAYA PUTRA(Penggugat) ; $5 2 = nn on nnn nnn en nn nn an oe eeMenimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan oleh pihakPenggugat maupun buktibukti yang disampaikan oleh pihak Tergugat yaitu bukti P.4, P.9,P.10 dan T.1, T.4 bahwa alamat dari PT.OXCY JAYA PUTRA (Penggugat) di Jl.
Drs H.Abd.Hafid Gaffar, MM
Tergugat:
Andi Batara sakti Sulthani, ST
102 — 46
Bahwa sedikit kami memberikan informasi mengenai polemik yangterjadi sehubungan dengan penjaringan bakal calon Ketua STISIPOLVeteran Palopo dimana jauh sebelumnya Bapak Prof. DR. Jasruddin,M.Si selaku Koordinator Kopertis Wilayah IX Makassar telahmemberikan dukungan dan izin kepada DR. Ilyas, MM, SH., MH.dengan memberikan Surat Keterangan Nomor: 2189/K9/KP.01/2018,tanggal 29 Maret 2018, hal ini dilakukan karena Koordinator KopertisWilayah IX Makassar telah mengetahui bahwa DR. Ishak Runi, MM.
69 — 21
argumentasi Yurdis terhadap penolakanPemutusan Hubungan Kerja yang dialami PARA PENGGUGAT yaitu antaralain sebagai berikut:6.16.26.36.46.56.6Bahwa MANGKIR TANGGAL 30 OKTOBER sebagaimanaalasan/dasarTERGUGAT dalam pemutusan hubungan kerja ini adalahtidak benar adanya, melainkan pada waktu itu PARA PENGGUGATsedang melakukan kegiatanorganisasidalam bentuk aksi unjuk rasa untukmenolak PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.Bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa PP 78/2015 yang saat itusedang menjadi polemik
69 — 8
inisiatifTergugat I untuk menguasai tanah milik Penggugat (objek perkara) dikarenakan Tergugat IItelah menerbitkan dua surat diatas objek yang sama, sehingga dipertanyakan bagaimana teknisdan prosedur hingga terbit kedua alas hak tersebut, apakah setiap tahapan telah dilakukan olehTergugat II sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk itu, sehingga akibat overlapping hakatas objek tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I harus berupaya keras untukmembuktikan ataupun membantah satu dengan lainnya, terkait polemik
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yuridis terhadap penolakanPemutusan Hubungan Kerja yang dialami Para Penggugat yaitu antara lainsebagai berikut:6.1.6.26.36.46.56.6Bahwa Mangkir Tanggal 30 Oktober sebagaimana alasan/dasarTergugat dalam pemutusan hubungan kerja ini adalah tidak benaradanya, melainkan pada waktu itu Para Penggugat sedang melakukankegiatanorganisasidalam bentuk aksi unjuk rasa untuk menolak PPNomor. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;Bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa PP 78/2015 yang saatitu. sedang menjadi polemik