Ditemukan 956 data
10 — 7
Amanah Ummat, bertempat tinggal di JalanAndi Dai , sebelum Jembatan Simpan lima Kelurahan BinangaKecamatan Mamulju, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalamperkara a quo dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor15/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 11 Januari 2017
15 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
27 — 8
Tlbperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban
23 — 11
Tlbtambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan
18 — 3
Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Pemohon II belum pernahbercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan aquo bila dihnubungkan dengankondisi saat perkawinan dilangsungkan dimana komunitas (kaum atau ummat)masyarakat parlilitan yang mayoritas beragama Kristen di daerah tersebut tuanqadi adalah seorang yang dipercayai masyarakat dalam
93 — 31
Keduatulisan tersebut selanjutnya diambil alin dan dijadikan pendapat dariHal. 13 dr 17 hal.Put.No.34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai dasar dalammempertimbangkan perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembagian hartapeninggalan Sargi yang telah dilakukan pada tahun 1970 tersebuttelah sesuai dengan ketentuan figh sebagai hukum yang hidup danberlaku bagi ummat Islam Indonesia saat itu dan oleh karenanyaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwasanya pembagian hartapeninggalan
16 — 8
sebagai tukang jahit,Halaman 9 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn10terhadap kebiasaan malas Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hinggamemar hanya karena Penggugat menegur dan meminta Tergugat untuk mencaripekerjaan;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
11 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
27 — 14
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
13 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
10 — 5
Tlbtambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan
56 — 9
Berdasarkan fakta tersebut di atas, pewaris mempunyai hartapeninggalan yang tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa adanya penetapanpengadilan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan siapasaja yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Prihanto bin Darmo Suwitosebagaimana di atas, maka sesuai dengan permohonan para Pemohontersebut dan demi kemaslahatan ummat, maka Majelis Hakim perlumenyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan
9 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0038/Pdt.P/2019/PA.
15 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
143 — 44
Padahal tidak bolehdalam hukum (prinsip syariah) dan haram hukumnya melelang barangmilik orang lain yang tidak pernah dimiliki dan /atau berakad 2 kali dalamsatu obyek yang sedang berjalan dengan tidak wajar menyengsarakanorang lain dan diri sendiri, sebagaimana kaidah usul figih LadhararanWala Dhiraran tidak boleh saling menyesatkan, prinsif syariah adalahuntuk kemashlahatan ummat ( Limasholihil ummah);Yurisprodensi Mahkamah AgungRl, No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17April 1975 Jongto.
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ada kekuasaannya dari pengusaha tersebut adalahtermasuk penyalahgunaan kekuasaan, jadi jelaslah bila Terdakwameminjamkan uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab Medan kepadaOrang lain, serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwamerupakan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan yang di dalam penafsiranunsur pemaksaan tersebut sudah termasuk bagian dari penyalahgunaanwewenang jabatan.11.Dari Aspek Rasa Keadilan Adilkah dibebaskan dari segala dakwaan, yangnyatanyata telah menggelapkan uang Ummat
dan masyarakat sebesarRp.1.870.635.340, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratustiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan tidak dapatmengembalikannya sampai saat ini, sungguh Putusan Judex Facti telahmencederai rasa keadilan bagi Ummat dan masyarakat yang uangnyadikelola oleh Bank Muamalat Indonesia.
64 — 18
Bahwa Termohon adalah seorang muallaf namun selamaPemohon berumah tangga bersamanya, Termohon sangat jarang ikutatau jarang menjalankan ibadah ummat Muslim, Pemohon beberapakali menyuruh Termohon untuk taat ajaran Ummat Muslim namun selaludiacuhkan, dan Pemohon lebih kwatirkan ketika anakanak masih dalampengasuhan Termohon, anakanak berpotensi berpindah agama olehkarena pernah Pemohon mendengar perkataan Termohon dianjurkanorang tua Termohon kembali memeluk agama kristen kalau sudahberceral Supaya
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
88 — 31
., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di KantorLembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBHPeduli Ummat) yang beralamatdi Jalan Kiyai Haji Agus Salim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, KecamatanPolewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 18 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22U21/101/HK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;lawan:1.
11 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan