Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd022017 di bawah Register Nomor : 0018/Pdt.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd6. Khairatunnisa binti Jamaluddin (AnakKandung/Pemohon V1)7. Bahwa, semasa hidup Almarhum Jamaluddin bin Cut memiliki uangsimpanan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Lueng Putu.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd2.

Salinan PAW Nomor : 0018/Pdt.P/2017/MSMrd

Pernyataan tertanggal 09 April 2013, dengan isinya yaitu Kami PimpinanPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Solok Selatan dengan inimenyatakan bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan dana bantuan Partai dariPemerintah Daerah Solok Selatan Saudara Sidik Ilyas (Penggugat) Anggota DPRDSolok Selatan dari Partai PKP Indonesia ;Bahwa Tergugat I telah mengajukan kepada Tergugat II dengan Surat tertanggal 12Juni 2013, Nomor : 10. a/BPKPKPI/SS/VII/2013 tentang Perihal Pengantian AntarWaktu (PAW

) Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPKPKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan yaitu Penggugat sendiri dimana yangdiajukan adalah Sahrul, dan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atas 2 (dua)Surat Pernyataan yang dibuatnya sebagaimana yang tersebut diatas ;Bahwa dalam Pengantian Antar Waktu (PAW) untuk mengantikan Penggugatsebagai Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Kabupaten Solok Selatan, Tergugat Itelah

oleh karena yang di usulkan Pengantian Antar Waktu (PAW) yang diajukanTergugat I untuk mengantikan Penggugat adalah Saudara Sahrul ;Bahwa berdasarkan ketentuan proses pengajuan Pengantian Antar Waktu (PAW)untuk selanjutnya diproses oleh Tergugat II dalam rangka Vertifikasi PersyaratanPengantian Antar Waktu (PAW), dan Tergugat III melanjutkan prosesnya kepadaTergugat IV untuk meminta diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang peresmian Anggota DPRD Pengganti

kepadaGubernur Sumatera Barat, Maka dengan adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat H, maka Penggugat meminta kepadaTergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan dan tidak melanjutkan prosesPengantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya Keputusan Pengadilan Negeri KotoBaru, Kabupaten Solok mempunyai Kekuatan Hukum mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam prosesPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat ;Berdasarkan alasanalasan

Penggugat adalah sah/masih berhak menjadi Anggota DPRDKabupaten Solok Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Solok Selatan ;3 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat pengajuan PergantianAntar Waktu (PAW) yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat I atas nama Sahruloleh karena Tergugat I telah Ingkar janji dan juga terhadap Surat KeputusanPengantian Antar Waktu (PAW) yang akan di keluarkan oleh Gubernur SumateraBarat, untuk diresmikan menjadi Anggota DPRD

Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.

Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.

Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.

DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.

Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikuasa insidentil berdasarkan surat kuasaInsidentil tertanggal 01 November 2019 dantelah terdaftar di Kepaniteraan MahkamahSyariyah Sigli Nomor W1A2/1463/Hk.05?

PAW No. 367/Pdt.P/2019/Ms.SgiKemudian dibacakan surat permohonan para Pemohontanpa ada perubahan dan atau tambahan atasnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil/posita permohonannya di persidangan para Pemohon/kuasanya telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:Bukti Surat:1.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgibukti tertulis P1, P.2, P3 P4 P5, P6, P7, P8, P9, 10, 11, dan12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehpara Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelendan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikarena itu keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatditerima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan parasaksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan paraPemohon, oleh karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapatdijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuanrumusan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Yon Sobri, S.S,sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi PenggantianAntar Waktu (PAW) dari Sdr. Yon Sobri, S.S, Kepada Sdr.

Isa Ansori, AR. sebagaiAnggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari nama Sdr. Isa Ansori, AR. kepada Sdr.

) kepada Dewan Pimpina Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan Nomor 082/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober2013 Perihal: Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRDKab.

Usman, S.E, dan SuratNomor 083/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 Perihal:Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRD kab. MusiRawas dari Sdr. Isa Ansori, AR, S.H, .

YonSobri, S.S, dan Rekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

November 2011 perihal persetujwan PAW Penggugat dan suratTergugat IIT (DPW PPP Riau) No. 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10November 2011 perihal persetujuan PAW Penggugat tidaklah sepenuhnyabenar, sebab dasar dikeluarkannya surat PAW oleh Tergugat I (DPC PPP)berawal dari adanya aspirasi kader Partai, diantaranya adanya usulan PAW16dari Pimpinan Anak Cabang Partai PPP, yakni PAC Kecamatan Kampar,PAC Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, KecamatanRumbio Jaya dan Kecamatan Tampang dan lainya, usulan

(Vide Bukti)Bahwa KPU Kabupaten Kampar melalui surat tertanggal 8 Desember 2011juga sudah menyatakan bahwa proses PAW penggugat sudah memenuhisyarat (Vide Bukti)Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat I tersebut, pihak KPU KabupatenKampar juga telah mengeluarkan SK No. 057/KPTS/KPUKPR004.435228/XII/2011 tentang penetapan calon terpilih Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kab.

Anggota DPRD Kab Kampar, diberi tanda dengan T.LILIII20;Surat Bupatt Kampar No. 100/PUM/322 tanggal 9 Desember 2011 kepadaGubernur Riau perihal PAW Anggota DPRD Kab Kampar an.

Surat Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PPP tanggal 23 Nopember 2011perihal Persetujuan PAW DPRD Kampar;b.

Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PPP Riau tanggal 10 Nopember2011 perihal PAW Yuli Akmal, S.Sos36 Bahwa, apa yang dilakukan Tergugat I, II dan II dapat dinyatakanperbuatan melawan hukum yang telah melakukan PAW terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kampar tanpa dasar hukum jelassehingga merupakan persoalan perselisihan Partai Politik; Bahwa, persoalan PAW diri Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKampar yang dilakukan Tergugat I, II dan III telah dilaporkan Penggugatkepada Ketua Mahkamah

dengan pidana/uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; ------------------------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti surat berupa ; o Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW

/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan o Foto copy (legalisir) amandemen kontrak No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 11 Nopember 22005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan

PT.Ardywira Primakarsa tentang pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; -----------------------o Foto copy (legalisir) SPP dan SPM PT.Ardywira Primakarsa ; o Foto copy (legalisir) kontrak No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 antara program pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan transportasi laut Ta 2005 dengan CV Sulawesi Consultan & Co tentang kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi

KU.28/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 14 Nopember 2005 dari surat perjanjian kerja pemborongan No.KU.10/KPA/KONS/PFPL-PAW/VI-05 tanggal 30 Juni 2005 tentang pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan Awerange tahap I Kabupaten barru Propinsi sulawesi selatan ; ---------------------------------------------o Foto copy (legalisir) DIPA luncuran dan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/Pmk.06/2005 tentang Peluncuran Program / Kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja TA 2005 sebagai anggaran

Menyatakan yaitu:Surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 108/DPAPA/VII/2017kepada Tergugat II mengenai Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh;Surat Keputusan (SK) Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017, tentang Pemberhentian sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20142019;Surat Usulan Tergugat Il Nomor 161/1836 tanggal 21 Juli 2017tentang Usulan Pergantian Antar Waktu

(PAW) Anggota DPRA dariPartai Aceh yang ditujukan kepada Tergugat Ill;Surat Tergugat III Komisi Independen Pemilinan Aceh (KIP) Nomor270/2588 tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II (DPRA)Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2018Perihal Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA yangditandatangani oleh Tergugat III (Ridwan Hadi); Surat Tergugat Il Nomor 161/1903 tertanggal 31 Juli 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh sisamasa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada Tergugat V (MenteriDalam Negeri RI) melalui Tergugat IV (Gubernur Aceh);Adalah tidak sah menurut hukum;.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat, yaitu: surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/DPAPA/VII/2017 kepada Tergugat Ilmengenai usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA Aceh dariPartai Aceh;. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali/membatalkan SuratKeputusan (SK) tanggal 11 Juli 2017 Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017 tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh periode 20142019;.

Membatalkan SK Menteri Dalam Negeri terhadap Penggantian AntarWaktu (PAW) Pemohon Kasasi;5. Menetapkan Pemohon Kasasi tetap menjadi Anggota DPRA selamabelum ada putusan yang inkracht,6.

Adeng Sutisna bin Ocay Kosasih (anak kandung lakilaki), Uumur 52 tahun,Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempattinggal di Jalan Caringin RT.002 RW.006 Kelurahan Babakan CiparayKecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.14.

ADENG SUTISNA bin OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Lakilaki);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.42.4. YATI binti OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Perempuan;3.

Bahwa Ocay Kosasih dan Naya adalah suami isteri yang menikah secarasyariat Islam, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anakmasingmasing bernama Eni (anak perempuan, Obang Sobari (anak lakilaki), Adeng Sutisna (anak lakilaki), dan Yati (anak perempuan);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 102.

YangPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab BughyatulMustarsyidin halaman 155 yang berbuny/i:wo cull Gorb layle luol aa7 pS! 9 wlWLS pao!

Biaya Proses : Rp 50,000,Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 14 3. Panggilan : Rp 70.000, 4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.15

atas nama Edi fahriansyah adaditerima, cuma saksi tidak hadir waktu pelantikan PAW itu;Bahwa status tidak lagi selaku anggota DPRD setelah turun SKGubernurturun tentang peresmian pemberhentiannya;Bahwa saksi tidak ada menerima undangan untuk pelantikan JainalSosanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas kerena menggantikanterdakwa (PAW);Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah ada menerima surat pembatalan/pencabutan berkas PAW ini, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan lagi;Bahwa selain dari terdakwa

tersebut dari DPRDkemudian oleh KPU dibentuk tim verifikasi selanjutnya ketua KPUmenyurati kKetua DPRD untuk mengusulkan PAW anggota DPRD tersebutkemudian Ketua DPRD ada menyurati Bupati kemudian dalam jangkawaktu 7 Bupati akan meneruskan berkas PAW dimaksud kepada Gubernurkemudian dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya berkas PAW itu,maka diterbitkanlah SKGubernur tentang pemberhantian anggota DPRDyang diajukan sekaligus mengangkat orang lain yang diusulkan sebagaipenggantinya;Bahwa saksi

pemberhentian PAW dimaksud.

sebelumnya diagendakan di Bamus dulu,kemudian Bamus akan membuat jadwal paripurna PAW dimaksud,sementara PAW terdakwa tidak pernah dilakukan paripurna;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu.

turunnya SKGubernur tentang PAW terdakwa tersebut serta didukung bukti rurat;.

) yang disampaikan kepada Ketua DPRD KabupatenMamuju Utara sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 20142019 melalui suratTergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDen/Sulbar/V1I/2016 Perihal Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap Sdr.

Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan KeberatanAtas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGGUGAT)melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tangeapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Angeota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

PENGGUGAT memang BENAR pernah mengajukan Surat Tanggapan danKeberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim(PENGGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan AtasRekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

terbanyak setelah anggota yang terkena PAW; Bahwa sampai saat in KPUD Kab.

Mamuju Utara belum menerima surat dariBupati Mamuju Utara perihal PAW atas nama Penggugat selaku Anggota DPRDdari Partai NasDem;Atas keterangan saksi tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan;2.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh TergugatI, adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan TergugatI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor : 1796/IN/DPP/III/2012 ;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkanPenggugat dengan seketika dan sekaligus ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp. 600.000.000

), bahwa tergugat I dalammengeluarkan syarat tersebut sudah sesuai dengan mekanismeAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DewanPimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut sesuai denganSurat No. 653/IN/DPD.26A/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012perihal laporan permohonan PAW a.n Sdri Megawati Hutagalung.Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan hak dari PartaiPolitik sebagaimana yang diatur di dalam AD/ART PDIPerjuangan jo Peraturan

) terhadap Penggugat tidak tunduk kepadaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

Politik PDI Perjuangan.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

;Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Sibolga Nomor : 171/155/KPU.SBG/2012, tanggal 06Juni 2012, Perihal : verifikasi berkas pengajuaan PAW DPC PDIP KotaSibolga , diberi tandaFoto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanAsimilasi an.

NIK:3273110401860006;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Imam Muharror bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 29 Tahun(Bandung 24 Oktober 1987), Agama Islam, PendidikanS1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diJalan Cipagalo No.3A RT.008 RW.007 KelurahanMargasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

NIK:3273118910950007;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.3Yusri Mahbub Firdaus bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 19Tahun (Bandung 24 Februari 1997), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,bertempat tinggal di Jalan Moh Toha No.269 RT.001RW.004 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol KotaBandung.

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamrhumah Bapak (Suherman binE.A.Lukman) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Moh Toha No.269 RT.001 RW.004 KelurahanCiseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.68.

Lukman dengan Ulfah Hayati dikaruniai 13(tiga belas) anak, yaitu Nenden Hermayati, Lita Lutfia Afifah, Irfan MaulanaAkbar, Maya Kusumawati, Sovi Daniati Rahmani, Hadi Nurul Islam, HeruMuthahari, Imam Muharror, Ayatullah Khomaeni, Fathan Kalamullah, RijallulohPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Rahmatulloh, Syifaya Qorina dan Yusri Mahbub Firdaus.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya :ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Dalammengusulkan dan mengajukan PAW atas diri Penggugat, (surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,tertanggal 18 Maret 2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/2011);Bahwa karena Tergugat III telah mengusulkan dan mengajukan PAW atas diriPenggugat langsung kepada Tergugat I tanpa melalui Tergugat II, maka perbuatanTergugat III dalam hal surat tersebut (surat dari DPC Partai HANURA KabupatenMajalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, tertanggal 18

Maret2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/ 2011) adalah melanggar AnggaranDasar Partai HANURA, sehingga oleh karenanya surat pengusulan dan pengajuanPAW tersebut adalah cacat hukum;Bahwa karena Tergugat I telah menyetujui PAW atas diri Penggugat dengan dasarsurat langsung dari Tergugat III tersebut di atas, maka persetujuan PAW tersebutadalah melanggar Anggaran Dasar sehingga oleh karenanya surat persetujuan PAWtersebut adalah cacat hukum;Bahwa adalah fakta, Tergugat III telah mengirimkan surat kepada

Turut Tergugat IItanpa perintah resmi (surat tertulis) dari Tergugat II (surat nomor 043/DPCMJLK/HANURA/2012, perihal PAW atas diri Penggugat, tanggal 24 Januari 2012).Hal. 5 dari 21 hal.

A/014/DPPHANURA/XI/2011; poin 3 berbunyi pada intinya: untuk pelaksanaan PAW atas diriPenggugat, DPD Partai HANURA Jawa Barat memerintahkan DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka untuk memproses PAW sesuai ketentuan yangberlaku);Bahwa atas halhal tersebut di atas Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 telahmengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada intinya menerangkan kekeliruanyang dilakukan Tergugat III atas diri Penggugat, serta memohonkan agar TergugatII dapat menangguhkan/menunda Surat Keputusan

A/014/DPPHANURA/XI/ 2011, tertanggal 30 November 2011, TentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu;e Surat DPD Partat HANURA Provinsi Jawa Barat Nomor: A.063/DPDJB/ HANURA/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012,Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD; Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/II/2011 tanggal 18 Maret 2011 Perihal Surat RekomendasiPenetapan No.

Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Menyatakan usulan PAW kepada Penggugat tidak sah secara hukum;3. Menyatakan proses PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill, danTergugat IV kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum dansekaligus memerintahkan agar tidak melanjutkan/segeramemberhentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat dan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatanmelanggar hukum;4.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiBintang Reformasi (PBR) khususnya pada:e Bab IV Pasal 6 ayat 1 huruf d R huruf e;e Bab VIII Pasal 16 ayat 2 huruf c dan huruf I;e Pasal 18 ayat 2 huruf c;e Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 7 ayat 2;e Pasal 27 Penggantian Antar Waktu (PAW) ayat 2, 3 dan ayat 4;3.1.

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.

PDK/B/KS/30/09/IX/2008 tentang PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugatkepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepadaPimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;.

Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenaiSurat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, makauntuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menuruthukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atauPenundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW)sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepadaKetua

PDK/SK/PPSJ/215/VIII/2008yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebutdengan membuatkan surat pengusulan PAW Penggugat karena sudahbukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jikagugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.DALAM PROVISI : Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPalopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat

Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PPSJ/VIII/219/2008tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah danberdasar hukum ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/20094. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagia Anggota Dewanadalah sah dan berdasar hukum ;5.

) sebagaimana surat nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008 tentangPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrdPendidikanPekerjaanTempat Tinggal5.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggallsTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal8.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal: SLTA: Mengurus Rumah Tangga: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd9.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal10.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal11.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal12.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalNama : Marwan Bin Abdullah Ahmad: Manyang Lancok, 18 November 1978: SLTA: Pedagang: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdDaerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli karena sakit. Dengan meninggalkanAhli Waris sebagai berikut;Faudhiah Binti M.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Ahmad adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil dan beliau ada pinjaman di Bank Mandiri KCP Ulee Gleedengan menggadaikan SK yang belum diambil ; Bahwa keperluan mengambil SK tersebut para Pemohon perlupenetapan ahli waris dari Mahkamah Syariyah Meureudu ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdSalinan yang sama dengan bunyi aslinya. Diberikan untukdan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 15 Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 15 dari 15 hal. PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBeureuneun dengan nomor Rekening 08102410128805 atas namaFitri Irmayani;4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1107KM110320190004 atasnama Fittri Irmayani tertanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pidieber materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaP6;7.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secarasah dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadappanggilan mana para Pemohon hadir dipersidangan secarainperson, halmana sesuai dengan maksud pasal 145 R.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah suami sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiA. Biaya RedaksSi..............ccccceseseeeeeeeeeeees Rp. 10.000,5. Biaya mMaterail............... eee e sees e sees ee eees Rp. 6.000,ribu rupiah)Hal 14 dari 15 hal. Pen. PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi