Sebagaimana dalam AnggaranDasarnya dan telah beberapa kali dirubah adalah merupakan SubyekHukum sebagai BADAN HUKUM sebagaimana dalam UndangUndangRepublik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassedangkan Pemimpin wilayah perseroan terbatasadalahbukansebagai Subyek Hukum, melainkan jabatan dalam pekerjaan.Dalam UndangUndang RI nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroanterbatas, direksi yang merupakan salah satu organ perseroan selainRapat Umum pemegang Saham (RUPS), dan Dewan komisaris.Sehingga

No.389 K/Pat.SusPailit/2014Nomor 15, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusattercantum sebagai aktiva tetao PT Metro Batavia dan tercantum adanyacatatan tentang: Gedung Juanda dan Renovasi Gedung Juanda;Dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, sudah secara jelas dan nyataberdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:Pasal 68 ayat (3):Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi;Pasal

CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.

CAHAYA ADRIAN FLORES tertanggal 02032016Jo Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. CAHAYAADRIAN FLORES No.1 tertanggal 3 April 2017 yang dibuatdihadapan OLIVIA CHRISTIE SULENDRA, SH,M.Kn Notaris diKab. Badung, sebagaimana telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia No.

SereTrinitatis Pratama yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisBatam Andreas Timothy, SH, MKn RUPS LB tanggal 6 Juni2008 No.16Selanjutnya Terbanding 1 s/d 5, semula Pelawan s/d V tersebut,diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Orik Ardiansyah,SH. Dan PaulusLapian,SH.MH. masingmasing Avokat, berkewarganegaraanIndonesia, pada kantor hukum ORIK ARDIANSYAH &associates Attorney & Consultants beralamat di KompleksRaffles City,Blok E No.1 Batam, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 Oktober 2019 ;Dan:1.

Foto copy akta Berita Acara Rapat RUPS No.17 tanggal 17 Mei 2005, yang diberitanda T13 ;4. Foto copy Print Out rekening No.1420023423493 atas nama Djolondoro, yang diberitanda T14 ;5. Foto copy akta Jual Beli No.83 tahun 2007, yang diberi tanda T15 ;6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.452 Kelurahan Gubeng Surabaya, yangdiberi tanda T16 ;7. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013,yang diberi tanda T17 ;8.

Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat(5) UU No. 40/2007 dinyatakan bahwa anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS, karenanya patut dan berdasar untukmendiskualifikasi surat kKuasa saudara Tafsirin Soekarta sebagai DirekturPT. Sumber Baja dalam hal ternyata tidak memenuhi persona standi inJudicio di depan Pengadilan Negeri Bale Bandung;.

Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakanRUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.Oleh karena telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa PJB yang PemohonPKPU sebutkan demikian telah gagal untuk memenuhi salah satu syaratobjektif sahnya suatu perikatan, yakni PJB tersebut faktanya terdapatunsur sebab yang terlarang, maka menimbulkan akibat hukum terhadapPJB tersebut menjadi batal demi hukum (null and void) sehingga dianggaptidak pernah ada;Konsekuensi hukum dari PJB yang batal

Kaisa Rossie, Nomor 10 tanggal 10 Nopember 2003,bukti P2 berupa Akta Berita Acara RUPS LB PT. Kaisa Rossie tanggal 11Nopember 2015 dan bukti P3 berupa Keputusan Menteri Agama RI!

dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dantercatat dalam Laporan Keuangan;Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI,Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yangberkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 20062017(Vide Bukti L.T.Il 237 s.d L.T.ll 247 : RKAP 2008 2017) dan (VideBukti L.T.Il 258 s.d L.T.Il 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 2017),(Vide Bukti L.T.ll 248 s.d L.T.ll 257, Risalah RUPS

Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatanlebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasipemerintah juga menurun.Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMNmengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awabkandalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS).

dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA),maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasibelanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara).Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukanpenambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnyabelanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali denganpihak legislatif.Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMNPerseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatifnamun melalui pembahasan dalam RUPS

Setiap tahun BUMNPerseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.Bahwa dikarenakan sifatnya yang profit oriented, maka RKAP BUMNPerseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dankeuntungan yang optimal.

DITAARDONNI JAFRI" Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit olehakuntan, BPKHalaman 167 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa PT. DI haruskompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutkan6. DINAH ADRIANI" Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitraitu ada dan tidak fiktif=" Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP7.

obyeksengketa dalam perkara aquo;Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 pada halaman 9 adalah dalil yangsalah dan tidak berdasar sehingga wajib dikesampingkan, sebab sesuaidengan pasal 66 UU nomor 40 th 2007 Jo Perpres nomor 39 Th 2014Tentang Perseroan Terbatas, dikarnakan Penggugat adalah sebagaimanadisebutkan penggugat sendiri dalam halaman 1 dari 25, maka untukmenyatakan bahwa penggugat Rugi tidak berdasar karena sebuahPerseroan Terbatasitu laba atau rugi, maka harus dibuktikan dan diputuskandalam RUPS

Termohon Keberatan XI, dahulu TerlaporXll) adalah Direktur di kantor Pemohon Keberatan pada ProyekUtara 2014.Bahwa hak dan wewenang Turut Termohon X dan Turut TermohonXI untuk mewakili Pemohon Keberatan diatur dan dilindungi dalamPasal 92 ayat (5) UndangUndang No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UU No. 40/2007), yang menyatakan:Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Akta Berita Acara PTDuta Utama Sumatera No. 04 tertanggal 2 Agustus 2008 (AktaBerita Acara RUPS 04/2008), Turut Termohon X dan TurutTermohon XI selaku Direktur berhak dan berwenang mewakiliperusahaan. Hal ini kami kutip sebagai berikut:b.

Terlebihhak dan wewenang tersebutdiatur dalam UU No. 40/2007 dan AktaBerita Acara RUPS 04/2008.Bahwa sepatutnya Termohon Keberatan menguraikan secara jelasdan rinci mengenai keterkaitan antara pemberian hak danwewenang kepada Turut Termohon Keberatan X dan TurutTermohon Keberatan XI, dengan dugaan praktik persekongkolandan pinjam meminjam perusahaan terhadap Pemohon Keberatan.Bahwa selain itu, di dalam hak dan wewenang tersebut tidakterdapat kalimat yang secara khusus memberikan wewenangkepada Turut

PLN ; bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PLN sejaktahun 2006 2007 ; bahwa tugas Direktur Keuangan PLN tersebut' sesuai denganTupoksi Direktur Keuangan adalah pemegang RUPS dan padatahun 2006 2007 didalamnya ada = anggaran untukpembangunan proyek PLTU Indramayu ;57bahwa sesuai dengan RKA Perusahaan, anggaran untukpembangunan proyek PLTU Indramayu tersebut disetujui ;bahwa anggaran untuk PLTU Indramayu tersebut berapajumlahnya, saksi tidak ingat ;bahwa persetujuan pencairan anggaran untuk

anggaran yang dikeluarkan, saksi tidaktahu apakah ada dana ~=yang digunakan selain untukkepentingan pelaksanaan proyek PLTU tersebut, pokoknyasemua uang yang keluar sifatnya formal , baik untukoperasioanl Panitia maupun lainnya , semua diajukansecara formal :bahwa untuk anggaran proyek dan = selama pembangunanproyek PLTU ini berjalan, tidak pernah diaudit :bahwa PLN itu adalah perusahaan Perseroan dan sahamnya100 % milik pemerintah ;bahwa dalam RKA anggaran yang dikeluarkan itu, ditingkatpusatnya RUPS

tidak menelaah terlalu detail , termasuksoal proyek juga , jadi pada dasarnya setelah diajukanoleh Dewan Komisaris, RUPS setuju ;bahwa komisaris PT.

Hal ini dinyatakan secarategas dalam Pasal 94 ayat (1) UU No. 40/2007 yang menyatakan :" Anggota Direksi diangkat oleh RUPS".9 Atas permohonan pensiun dini yang diajukan oleh Tergugat dR, Penggugat dRsecara tegas dan jelas telah memberikan dan menyampaikan jawaban kepadaTergugat dR bahwa Penggugat dR tidak menyetujui permohonan pensiun diniyang diajukan oleh Tergugat dR.

AQILA ARTA NEILA belum pernahmelakukan pembebasan lahan yang kemudian telah dibangun pabrik;Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Bbs, hal. 20 dari 40Bahwa semua kebijaksanaan perusahaan ada di Terdakwa sedangkanuntuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dilakukan satu tahun sekalidan sekarang belum satu tahun; Bahwa sepenghetahuan Saksi untuk kerugian saksi Tu Bagus ANgke selakuDirektur PT.

., M.Kn. tanggal 10 Nopember 2012 tersebut diatasmaka telah membuktikan adanya MOTIF tertentu Tergugat I didalampembuatan RUPS Akta No. 70, Akta No. 71 dan 72 tanggal 26 Juni 2012tentang Hibah sehingga terang benderang patut diduga: 7 Seluruh akta No. 70, 71 dan 72 telah dibuat oleh/dihadapan Tergugat Isecara melanggar hukum ; 7 Sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 upaya Tergugat I untukmengelabui/membohongi setidaktidaknya menutupnutupi, dan secarakonspirasi dengan tidak memberikan turunan/salinan

pokok gugatan Rekonpensi angka 7:perbuatan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I Konpensi kepada Penggugat I danPenggugat II Rekonpensi yang dituangkan dalam Akta No.71 dan No.72 dandilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Tergugat IKonpensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, m a k a Penggugat Idan Penggugat II Rekonpensi dalam mengelola perusahaan PT Mitra MakmurSukses adalah sah dan berdasarkan hukum dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa bahwa akta No.70 tentang RUPS

Tanah Raja Indonesia berdasarkan data diBadan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) adalah penaman modal asing(PMA) yang kepemilikannya murni oarang asing dengan komposisi Lee ChingChu dengan saham 95 % dan Lee Ching Lin 5 % ;Bahwa Saksi mengetahui syarat dari perusahaan yang akuisisi/take overperusahaan lain sebagai berikut :e Ada laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);e Ada AD/ART perusahaan lama dan baru ;e Jjin perusahaan awal dan ijin perusaahan yang akuisisi;e Melaporkan kepada Pemerintah Daerah

Tanah Raja Indonesia tidak mendaftarkan susunanpengurus ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Indonesia hanyaperubahan saham kepemilikan saja;Bahwa Menurut pendapat saksi yang bertanggung jawab jika perusahaan terlibatperkara pidana dan perdata adalah jajaran Diereksi sebagaimana diatur dalamUndangUndang tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa Menurut pendapat saksi yang mengendalikan perusahaan adalah jajaranDireksi dan Komisaris sesuai dengan AD/ART dan Rapat Umum PemegangPerusahaan (RUPS) perusahaan

Surat Pernyataan Komisaris PT.BPR Tripilar Arthajaya an.Tergugat Il(Dungtjik Arsan SE.MM) Kepada LPS RI tertanggal 28 Oktober 2005, DiberiTANS ooo ccc cee cee cee crete tet taetetate titer teevitatetirtivirttneer, POOlPutusan Nomor 190/Pdt.G/201 7/PN.Yyk.Hal. 106 dari 13410.11.12.Surat Kuasa Nomor 215/DIR/TAJ/XI/2005 dan Notulen RUPS Luar BiasaPT.BPR Tripilar Arthajaya, Diberitanda ............... 0... cece ee eet P45Surat Bank Indonesia No.8/1/DPBPR/Rahasia dan Salinan KeputusanGubernur Bank Indonesia

Bank BPR Tripilar;Bahwa Saksi tidak tahu soal pembayaran Nasabah bank ;Bahwa Saksi pernah bertemu dangan Abdul Nasir sebagai Wakil dari TergugatIV/ Pemegang Sahan,,tapi setelah likuidasi tidak pernah bertemu lagi ;Bahwa ada ditemukan beberapa kridit fiktif dalam Likuidasi, yaitu kridit yangjaminannya setifikat milik A untuk Jaminan B tanpa ada Surat Kuasanya;Bahwa tugas Team Likuidasi sampai 5 tahun 2 bulan karena masihdiperpanjang dan masih dibutuhkan oleh Rapat Dewan Komisari (LPS)sebagai ganti RUPS

.2004 MA No. 3976 K/ Dalam hal debitur meninggal dunia,Pdt/2000 tanggal 25 maka tanggung jawab istri/suamiFebruari 2004 akan timbul bila ia ditetapkan sebagaiahli waris dari debitur.2005 MA No. 1912 K/ Dengan diserahkannya pinjaman daPdt/2004 tanggal 19 lam bentuk mata uang dolar secara aDesember 2005 contrario terhadap penyerahan uangdalam mata yang dolar, maka pembayarannya haruslah dikembalikan lagidengan mata uang dolar juga (sesuaidengan yang diperjanjikan).2006 MA No. 2541 K/ Hasil keputusan RUPS

Putusan MA No. 2541 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006, dengan kaidah hukum: hasil keputusan RUPS diputuskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah/lalai menjalankan tugasnya.k.

DOK DAN PERKAPALANSURABAYA (Persero) yang semula berada dalam pengawasan/pembinaanDepartemen Perhubungan, dialinkan menjadi dalampengawasan/pembinaan Departemen Perindustrian, yang kemudianHalaman 6 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.Sbyberubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag).Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 1998tanggal 13 April 1998 Kedudukan Tugas dan Kewenangan MenteriKeuangan melalui Pemegang Saham dan RUPS atas Perseroan Terbatasdialihkan

DOK DAN PERKAPALANSURABAYA (Persero) yang semula berada dalam pengawasan/pembinaanDepartemen Perhubungan, dialinkan menjadi dalampengawasan/pembinaan Departemen Perindustrian, yang kemudianberubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag).Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.SbyMelalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 1998tanggal 13 April 1998 Kedudukan Tugas dan kewenangan MenteriKeuangan melalui Pemegang Saham dan RUPS atas Perseroan Terbatasdi

Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS tentangPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok danPerkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK161/MBU/2014tanggal 21 Juli 2014, saksi Riry Syeried Jetta menduduki jabatan sebagaiDirektur Utama PT.