Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadirioleh Tergugat1, Tergugat2 dan DJULY EDY MURYADI,S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.

Yangbenar, masa kepengurusan Penggugat selaku Direktur Perseroan(selama 5 tahun) telah berakhir terhitung sejak tanggal; 27 Oktober2014, dan juga sejak Penggugat diangkat menjadi pengurus tidakpernah melaksanakan RUPS Perseoan, meskipun Tergugat telahsering meminta untuk dilaksanakan RUPS Perseroan "PT.SIERAFTEKNIK PERKASA".

Padahal selaku pengurus Perseroan, Penggugat seharusnya secara berkala melaksanakan RUPS Perseroan, baikRUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunan untuk membuatpertanggungjawaban selama melakukan pengurusan Perseroan.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakanRUPS Luar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagaipemegang saham 550 (lima ratus lima puluh) saham Perseroan.

DanHalaman 9 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby11.12.13.14.15.yang benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh PT.SIERAF TEKNIKPERKASA dan Tergugat selaku Komisaris Utama yang memimpinRUPS (Rapat Umum.

selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan UndangundangPerseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Penggugat Rekonpensidiberi hak dan wewenang untuk melaksanakan RUPS.

Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

1. Berita Acara Rapat :
   1. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);
   2. Daftar Hadir Rapat PT.

RE Martadinata, Jakarta Utara;

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

:Pasal 1 angka4 UU PT:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wevenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangundang ini dan/atau anggaran dasar.Hal. 30 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa

RUPS sebagai Organ Perseroan, berbeda dengan denganpemegang saham.

PNN,berwenang meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris untukmenyelenggarakan RUPS dan seandainya Direksi atau Dewan Komisaristidak melakukan pemanggilan RUPS, maka Penggugat selaku pemegangsaham dapat mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilannegeri untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi/DewanKomisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS;Hal. 59 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Pasal 79 ayat (2) dan (6) jo.

Dewan Komisaris.(6)Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

dan Pasal 98 ayat(1);(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;(6)RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;(8) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh

Dr.RUDHI PRASETYA, S.H. yang pada pokoknya menyebutkan :komisaris tidak berhak untuk menentukan untung atau ruginyaperseroan atau bersalah / tidaknya direksi dalam mengelolaperseroan, sebab yang berhak menilai rugi atau untungnyaperusahaan adalah RUPS dan selama belum adanya RUPS mengenaipembagian Deviden belum diketahui untung ruginya suatuperusahaan ;Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli DR.

mayoritas suara / saham menolak untuk DirekturUtama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara danmemberi kesempatan Dirut untuk membuat laporan dalam tempowaktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPStersebut ;e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dariDirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012tersebut ;e Bahwa saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagianDeviden ;e Bahwa saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Pebruari 2012 tetapisaksi

tidak hadir;e Bahwa saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal22 Pebruari 2012 ;e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saatini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT.

AYUTA MITRA SENTOS yang diwakili oleh FREDI TAN aliasAWI menyetujui hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012;e RUPS terbaru seperti terurai dalam akta nomor : 11 tanggal 12 Maret2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan KomisarisPerseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebutmengungkapkan fakta bahwa saksi pelapor R.J.

SOEHANDOYO tersebuttelah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II yang diberiwaktu selama 2 bulan untuk mengajukan laporan keuangannya, namunbelum memenuhi waktu tempo 2 Bulan tersebut telah di tahan oleh pihakKepolisian.

Bank Indonesia (PBI) No. 6/23/PBV/2004 tanggal 9 Agustus 2004 danpengeluaran surat tersebut dilakukan setelan RUPS selesai dilaksanakansehingga surat tersebut di atas yang seharusnya dijadikan sebagai salah saturekomendasi dalam RUPS tidak dilakukan.

Tindakan Tergugat ini tidak hanyamerugikan Penggugat sebagai salah satu pengurus yang telah diangkat kembalidalam RUPS PT.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee, di antaranya denganikut hadir dan memberikan pendapat dalam salah satu rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT.

BPR Sabee Meusampee, padahal Tergugat mengerti danpaham bahwa kehadirannya dalam RUPS tidak lah dibenarkan, selanjutnyaTergugat juga telah melakukan penekanan (intimidasi) secara exofficio (jabatan)melalui stafnya untuk membuktikan dan mengumpulkan bukti lain gunamemperkuat argumennya, dan di samping itu Tergugat secara tidak langsungdalam jabatannya juga telah mencoba mempengaruhi pemegang saham (BupatiAceh Utara) untuk mendesak agar segera melakukan pengesahan hasil NotulenRapat RUPS;Bahwa akibat

oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/23/PBV2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Pengeluaran surat tersebutdilakukan setelah RUPS selesai dilaksanakan sehingga surat tersebut di atasyang seharusnya dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dalam RUPStidak dilakukan.

Tidak ada dalam RUPS Perseroan PT. BUMI MULIA MAKMURLESTARI Tergugat melakukan kesalahan atau kelalaian yangmerugikan Perseroan.1.

MitraPermai dan PT Sinar Alam Niaga Raya, yang dituangkan dalam RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan faktanya Para PemegangSaham menerima dengan baik Laporan Direksi Untuk Setiap Tahun TutupBuku Bahwa pada Halama (6) alinea terakhir masingmasing Risalah RUPStersebut di atas (Vide bukti T3 sampai dengan T8) secara jelas dan tegasdisebutkan sebagai berikut dengat telah diterima dan disahkannyalaporan Direksi Tahun 2010 oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)ini sesual Pasal 18 ayat 3 Anggaran

Bahwa berdasarkan bukti T3 s/d T8, terbukti bahwa setiap tahunnyatelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AlamPermai Makmur Raya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. MultiMakmur Mitra Alam dan PT.

BUMIMULIA MAKMUR LESTARI No. 50 tanggal 17 Desember 2015yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MHNotaris di JakartaMenimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikanbukti T3 sampai dengan bukti T8 berupa Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahun buku 2010 sampai dengantahun buku 2015, bahwa setiap tahunnya telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Alam Permai MakmurRaya, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT. Multi Makmur MitraAlam dan PT.

Bahwa hasil audit tersebut sejalan dengan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (Risalah RUPS) PT. Alam Permai Makmur Raya,PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, PT.

RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris Utama PT.

(4)Surat tercatat sebagaimana dimaksud ayat (3) yang disampaikanoleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada DewanKomisaris ;Ayat (5)Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;c.

RUPS PT. BAA yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2010oleh Komisaris Utama PT. Bumi Aspalindo Aceh tidak sah,karena apabila seandainya benar (quod non) Direksi (incasuPenggugat) ada menolak melaksanakan RUPS, maka pihakyang semestinya berhak melaksanakan RUPS adalah DewanKomisaris bukan Komisaris Utama sesuai ketentuan Pasal 79ayat (6) dan (7) jo.

No. 08/Pdt.G/2010/PNLsm diPengadilan Negeri Lhokseumawe sehubungan adanya pelanggaranketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dalam pelaksanaan RUPS PT. BAA tanggal 26 Juli 2010.Dengan demikian Tergugat semestinya menolak menerbitkan SuratKeputusan pengesahan RUPS PT.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT. Bumi Aspalindo Aceh yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010.

Patra Drilling Contractor ;Bahwa mengingat sampai dengan hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima oleh PT.

Patra Drilling Contractor, Penggugattidak juga melakukan panggilan RUPSLB, maka sebagaimana diatur dalam Pasal79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,menyatakan sebagai berikut :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat5 :a Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, atau ;b Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2

PatraDrilling Contractor ;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (7) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Dewan Komisariswajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Maka Presiden Komisaris PT.

Patra Drilling Contractor, yang menyatakan sebagai berikut :1 RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroanatau di tempat Perseroan melakukan kegiatanusaha ;2 RUPS diselenggarakan dengan melakukanpemanggilan terlebih dahulu kepada parapemegang saham dengan surat tercatat ataudengan iklan dalam surat kabar dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS~ diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan ;3 Panggilan RUPS harus mencantumkan hari

biasa ; Bahwa menurut ahli apabila Direksi tidak hadir dalam RUPSLB maka hakhaknya otomatis menjadi hilang ;e Bahwa RUPS harus diadakan pada setiap tahun ;e Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS adalahDireksi ;e Bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan dalam hal atas permintaan RUPS tidakdiselenggarakan oleh Direksi sesudah lewat 6 (enam) bulan tahun buku dari tanggalyang telah ditentukan untuk RUPS ;e Bahwa tahun buku menurut UndangUndang Perseroan Terbatas adalah sejakbulan Januari

membuat undangan untuk mengadakan RUPS LB yangdirencanakan tanggal 28 Nopember 2007 bertempat di Jalan Wisma MetroHalaman 6 dari 34 hal.Put.

Memberlakukan susunan pengurus sebelum RUPS LB tertanggal 12April 2007 (vide posita poin 11);Atau dengan kata lain RUPS LB ini memberlakukan kembali ketentuanAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atas undangandari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masih menjabat sebagaiKomisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April 2007, di mana tindakanTergugat 9 tanpa melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris (Pasal 15Anggaran Dasar Perseroan) dan tidak memenuhi syarat minimal 1/10 darijumlah seluruh

Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembalikepada Dewan Komisaris; ataub.

maka ia mengajukansurat kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS.

Prosedur untuk RUPS, pengangkatanHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Padt.G/2021/PN Btmdireksi dan menjalankan perusahaan, membagi keuntungan sudahdiatur dalam anggaran dasar tersebut; Bahwa dalam Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang PerseroanTerbatas : Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang saham menyetujuldiadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

., di Batam,(vide bukti P7) maka RUPS lainnya adalah Rapat Umum PemegangSaham luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan;Menimbang, bahwa tata cara RUPS menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan

DewanKomisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

RUPS Sirkuler tanggal 23 Agustus 2011 sertamandat business plan PLNBB dan RJPP PLNBB tahun 2011,Direksi PLNBB telah menyampaikan pertanggungjawabannyadalam RUPS dan telah diputuskan olen RUPS dalam KeputusanRUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan PengesahanLaporan Keuangan selanjutnya disingkat LPT tahun 2011tertanggal 17 April 2012 yang menerima pertanggung jawabanDireksi serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi jo Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal28 Juni 2013

jawabkan pula oleh Direksi kepadadalam RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni 2015 dimanaKeputusan RUPS LPT tahun 2014 menyetujui menerima danmengesahkan laporan keuangan tahun 2014.

TME diberi tanda P21;Fotocopy dari copy Pembayaran sebesar Rp 477 Milyar adalah pembayaranUang Muka Pengikatan Cadangan berdasarkan RUPS RKAP 2011 jo.RUPS Sirkuler 23 Agustus 2011 dan RUPS RKAP 2012.

Pembayarantersebut merupakan pembayaran uang muka pengikatan cadanganberdasarkan perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan denganKSO diberi tanda P22;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2011 tertanggal 17 April 2012diberi tanda P23;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal 28 Juni 2013diberi tanda P24;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2013 tertanggal 13 Oktober 2014diberi tanda P25;Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni2015 diberi tanda P26;Fotocopy

Jadi penegak hukumtidak bisa langsung masuk kecuali ada laporan dari RUPS walaupunsahamnya itu bersumber pada APBN dan lainlain; Bahwa hanya RUPS lah yang dapat melaporkan kepada penyidik untukdilakukan investigasi.

Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau Anggaran Dasar.Dengan demikian, berdasarkan pengertian RUPS tersebut, dapat dikatakanbahwa Direksi maupun Dewan Komisaris bukan merupakan organ tertinggidalam sebuah PT melainkan RUPS.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.pemegang saham baru memiliki Kekuasaan atas PT ketika mereka beradadalam RUPS. Hal ini berarti kKehendak bersama para pemegang sahammerupakan kehendak RUPS.

Hasil RUPS merupakan kehendak PT yangpaling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusanRUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirianPT/Anggaran Dasar;Menurut Misahardi Wilamarta, walaupun dalam struktur PT, RUPS mempunyalkekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPSmempunyai jenjang tertinggi diantara organ PT tetapi sekedar memilikikekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organperseroan lain.

No. 100/PDT/2016/PT.SMR(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada DewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dantunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanberdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.Oleh karena itu gugatan Penggugat 4 haruslah ditolak, oleh karena

.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkankeputusan rapat Dewan Komisaris.Hal. 23 dari 39 hal.

CITRABUANA INTI FAJAR didirikan dan berstatus badanhukum sejak tanggal 18 Mei 2014 hingga saat ini, belum pernah sekalipundiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), dikarenakan kesibukan masingmasing,sehingga sulit bagi pihak direksi maupun dewan Komisaris untukmengumpulkan Para Komisaris untuk hadir pada undangan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) agar memenuhi kuorum sebagaimana yang telahditetapkan oleh

tidakhadir dalam RUPS tersebut, sehingga RUPS tidak memenuhi kourum;Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama tidak tercapai kourum, makaPemohon juga telah berusaha untuk mengadakan RUPSLB yang kedua,dengan cara terlebin dahulu mengundang Termohon dan Termohon II untukhadir pada RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, akantetapi lagilagi baik Termohon maupun Termohon Il tidak hadir dalamRUPSLB kedua tersebut, sehingga RUPSLB kedua juga tidak memenuhikourum,Bahwa meskipun PT.

tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar;(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acararapat disertal pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan

kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan palingcepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh) satu hari setelahRUPS sebelumnya dilangsungkan;Pemanggilan RUPSLB yang ketiga oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P15 dan juga surat kabar (Riau Pos) bukti P5,tercantum bahwa surat undangan bukti P15 dibuat tanggal 24 Oktober 2018dan RUPS diadakan tanggal 08 November 2018 dan dalam surat kabar buktiP5 undangan dibuat tanggal 31 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal08 November

Merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT.

(lihat UndangUndang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

berikut:Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarahuntuk mufakat.

Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenai DispensasiLaporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan tidak sah.Sel.5.2.Bahwa keputusan RUPS luar biasa PT.

Gusher Tarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa RUPS PT.