Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — H. SYAHRUNI, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Pandan Sari nomor : 147 RT 024 Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;dkk MELAWAN 1. PT.GUNUNG BAYAN RESOURCES Tbk, beralamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Syaifuddin, SH. dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH. & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 226/II/K/Pdt/2016/PN.Bpp disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. P.T. DERMAGA PERKASA PRATAMA, alamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini diwakili kuasnya Irwan Syaifuddin, SH dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan - Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 225/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp; disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN, beralamat Jl. Marsma Iswahyudi No. 40 Gn Bakaran Balikpapan Selatan, dalam peradilan tingkat Pertama diwakili kuasanya AHMAD SYAFRUDDIN, SH. dan SUGIANNOR,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 70/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp akan tetapi dalam tingkat banding tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan juga tidak menyatakan banding; disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
109 — 52
  • Dermaga Prakasa Pratama (incasu Tergugat Il) memberikan kuasa kepada pihak ketiga tanoa melaluiRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau pasal yang mengatur harusterlebih dulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS),Halaman144 dari 226halamanputusan Nomor64/PDT/2017/PT.SMRBahwa Majelis Hakim tingkat pertama lalai dan/atau ada unsur kesengajaanyang tidak mempertimbangkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.Gunung Bayan Resources Tbk (in casu Tergugat Il) dan PT.
    penerbitan sertipikat atas tanah obyek sengketatidak pernah ada, ini yang disebut pertimbangan yang dibuatbuat aliasmengadaada, pertanyaan apakah Mgjelis tidak ingin tau apa saja yangdiperbolehkan untuk bertindak atas nama badan hukum dalam perkaraa quo Tergugat II/Penggugat Intervensi (PT.Dermaga Perkasa Pratama).Yang lebih ironisnya lagi pertanyaan Bagaimana pasalpasal dalam aktependirian bahwa setiap tindakan kepada pihak ketiga harus denganterlebih dahulu mengadakan Rapat Umum Pemengan Saham (RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2024 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
EMIRSYAH SATAR
202 — 197
  1. Barang bukti nomor 9.1 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — SUROSO ATMOMARTOYO;
239 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertamina (Persero) yang bertugas danmengendalikan kegiatan usaha pengolahan serta bertanggung jawabsecara keseluruhan atas kinerja operasional dan bersama DirekturKeuangan untuk kinerja finansial Direktorat Pengolahan, termasukefisiensi dan efektifitas bisnis pendukung dan fungsifungsi penunjang,utamanya pencapalan sasaran kinerja operasional Direktorat Pengolahandengan ukuran kinerja terpilin yang ditetapbkan dalam RUPS PersetujuanRKAP, misalnya: Biaya Operasional BBM (PSO), Biaya Operasi ProdukMisi
    Pertamina (Persero) yang bertugasmemimpin dan mengendalikan kegiatan usaha pengolahan sertabertanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja operasional danbersama Direktur Keuangan untuk kinerja finansial DirektoratPengolahan, termasuk efisiensi dan efektifitas bisnis pendukung danfungsifungsi penunjang, utamanya pencapaian sasaran kinerjaoperasional Direktorat Pengolahan dengan ukuran kinerja terpilin yangditetapbkan dalam RUPS Persetujuan RKAP, misalnya: BiayaOperasional BBM (PSO), Biaya Produk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — JUNANGSIH alias JUN
169 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, S.H;1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan MenkumhamRepublik Indonesia Nomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009tanggal 2 November 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum PTKharisma Indoraya Sukses;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi dan KomisarisNotaries Tommy Oroh, S.H;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat
    KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, S.H;1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan MenkumhamRepublik Indonesia Nomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009tangal 2 November 2009 tentang pengesahan badan hukumPT Kharisma Indoraya Sukses;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi dan KomisarisNotaries Tommy Oroh, S.H;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Nomor 6 tanggal 5 Mei2011, tentang turunan Surat
    Kharisma Indoraya Sukses;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian PT.Kharisma Indoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor25 Notaris Budiharto Prawira, S.H;1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan MenkumhamRepublik Indonesia Nomor AHU52838.AH.01.01 Tahun2009 tangal 2 November 2009 tentang pengesahan badanhukum PT Kharisma Indoraya Sukses;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5Mei 2011 tentang RUPS perubahan susunan Direksi &Komisaris notaries Tommy Oroh, S.H.1 (satu) bundel
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ALWINSYAH LUBIS,M.M.
934 — 201
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.
  • Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.
  • Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
  • Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.
  • Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.
  • Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
293 — 169
  • Jaminan perusahaan ini disebutkan telah disetujui olehDewan Komisaris Asean Jaya dan mendapat persetujuan dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS). Namun Surat Kuasa tersebutdibuat dengan memalsukan tandatangan saksi. Selain itu DewanKomisaris tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapununtuk memberikan penjaminan pada siapapun. RUPS untukkeperluan tersebut tidak pernah ada ;Dibuat Akta No. 7, tentang Perjanjian Pemberian Jaminan antara PT.ASEI dan PT.
    ASEI ;Bahwa tidak pernah ada RUPS yang membahas tentangpersetujuan untuk memberikan jaminan perusahaan. Namun dalam AktaNo. 9 Notaris Ruli Iskandar, SH tersebut dinyatakan bahwa pemberianJaminan Perusahaan tersebut telah disetujui dalam RUPS dan JaminanPerusahaan yang cacat hukum tersebut kemudian dipakai untukmengikatkan PT. Asean Jaya dalam kewajiban PT.MPP kepada PT.ASE ;Bahwa PT.
    Asuransi Ekspor Indonesia atas nama HUMAN MINTARAGA;143) Foto Copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi EksoprIndonesia Nomor : 19/032/KEP.DIR/SHK tentang Uraian TugasPekerjaan;144) Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliknegara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Perusahaan Halaman 368 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN. Jkt.Pst11.12.Perseroan (Persero) PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
603 — 239
  • Bahwa Saksi tidak tahu kapan RUPS di PT. Pertamina EPC ADK. Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat pembahasan WP&B dan AFE diSurabaya pada tanggal 27 s/d 28 Maret 2014 mewakili PT.
    Untukpelaksanaan pengelolaan dana anak perusahaan hulu migas secara terpusat(treasury cycle) tersebut, perlu dilaksanakan pengesahan melalui RUPS darimasingmasing anak perusahaan hulu migas.Bahwa pada saat anak perusahaan hulu migas membutuhkan dana untukkepentinganya diutamakan menggunakan dana dari rekening Bank companycode masingmasing anak perusahaan hulu migas tersebut;Bahwa pinjaman dana (dropping) dari PT.
    Mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaian perseroan termasukpembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangondan/atau penghargaan atau pengabdian serta manfaat pension bagi parapegawai perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku dan atau keputusan RUPS;C. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkanperaturan kepegawaian;d.
    Mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaian perseroan termasukpembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/ataupenghargaan atau pengabdian serta manfaat pension bagi para pegawaiperseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ataukeputusan RUPS;c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturankepegawaian;d.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
1.HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
2.SAURIP KADI
3.SURIPTO, SH
4.Ny. JUSTIANI
Tergugat:
1.H. MOERWANTO SOEPRAPTO
2.KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
255 — 114
  • pengadilan seperti di Pengadilan Negeri Tangerang,Pengadilan Negeri Surabaya;bahwa yayasan tidak memiliki anggota, dan tujuan pendirian yayasanadalah kedermawanan (filantropi), bukan keuntungan seperti padaperseroan terbatas;bahwa dalam mengambil keputusan, di yayaysan yang berwenangadalah pengurus, tetapi bisa hanya dilakukan oleh pembina, misalnyadalam pengalihan aset bisa dilakukan oleh pembina;bahwa dalam yayasan yang menjalankan aktivitas seharihari adalahsemuanya;bahwa dalam yayasan tidak dikenal RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
232 — 850 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutuspermohonana quo berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar diberikanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa untuk mendukung dailildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:1Fotokopi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 20122032 (Bukti P1);Fotokopi Akta Pendirian PT Sarana Cipta Lestari Nomor 39 tanggal 28 Juli2011 (Bukti P2);Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
324 — 75
  • Pertamina Tongkangsesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) secara Sirkuler yang dibuatkan secara notariil oleh Notaris Drs.ANDY A. AGUS, SH Notaris di Jakarta dengan akta Nomor : 04 tanggal12 Oktober 2009:Bahwa selaku Direktur Utama PT.
    PertaminaPatra Niaga saksi bertanggungjawab kepada para pemegang sahamdalam RUPS dan secara rutin setiap bulan membuat laporkanpelaksanaan tugas Direktur Utama kepada Subsidiary and Joint Venture(SJV) PT. Pertamina (Persero). Yang dilaporkan adalah laporanHal. 64 dari 167 hal.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Maret 2022 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
Ir. ADY TAUFIK YUDISIA,MBA.
182 — 171
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Disposisi dan ND : Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 06 Mei 2010.
  • 1 (satu) eksemplar Copy Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 09 April 2010.
  • Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM Nomor 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham ttg Penegasan Saldo Modal Per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011.
  • Salinan Surat ICR Kebijakan Renumerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
  • Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011.
  • Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR ttg Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII.
  • Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan ANTAM No 2 Tanggal 02 Juli 2008.
  • 1 Flasdisk warna Hitam berisi Review hasil Akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019.
  • Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BUJANG HENDRI Als LANDUT Bin Alm. H. DJAMA.ANI
194 — 94
  • Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) kepada saksi BUJANG HENDRI; Bahwa Dipersidangan diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pelaksanaan KegiatanPembangunan Gedung Akademik Centre Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup TA.2018, Nomor : SR1119/PW06/5/2020, tanggal 01 Juli 2020.Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkansemuanya;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa
    LagoaNusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada saksiBUJANG HENDRI;8.
    Bahwa PT.LagoaNusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada saksiBUJANG HENDRI, dan menurut Direktur PT.Lagoa Nusantara bahwa dia tidak tahukalau ada PT.Lagoa Nusantara Cabang Curup:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranPetikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA 025.04.2. 308145/ TANGGAL 05Desember 2017 yang bersumber dari Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada
    Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)kepada saksi BUJANG HENDRI;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranPetikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA 025.04.2. 308145/ Tanggal 05Desember 2017 yang bersumber dari Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada AIN Curup padatahun 2018 ada Kegiatan Pembangunan Gedung Akademik Center Curup dengan pagusebesar Rp 29. 953.940.000,00
    Lagoa Nusantara tidak pernah memberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)kepada saksi BUJANG HENDRI;Menimbang, bahwa terdakwa Bujang Hendri Als Landut Bin Djamallani (Alm) sebagaiPenyedia/Pelaksana kegiatan Pembangnunan Kegiatan Pembangunan Gedung AkademikCenter Curup, terdakwa Bujang Hendri Als Landut Bin Djamalani (Alm) telahmenandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 141/2/PPKIAIN CRP/08/2018Tanggal 10 Agustus 2018 antara terdakwa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Benny Gustiawan, S.ag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA
190 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapatTerbanding, Pemohon Banding menyadari sepenuhnya atastransaksi hubungan istimewa tersebut, maka demimendapatkan nilai pasar wajar atas transaksi tersebut, makaPemohon Banding meminta penilai independen yangmemiliki sertifikasi penilai untuk memastikan harga wajar daritanah yang dialihkan tersebut;Bahwa atas transaksi penjualan tanah tersebut telah melaluiproses rapat umum pemegang saham (RUPS) serta telahdilaporkan kepada Bapepam
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
186 — 168
  • Akta Risalah RUPS PT. Tjitajam No : 18 tanggal 07 Mei2014 , diberi tanda bukti T.NA/I14 ;15. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham No AHU03509.40.20.2014 tanggal 04 Juni 2014., tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam, diberitanda bukti T.NA/I15 ;16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No : 27tanggal 20 Desember 2013 , diberi tanda bukti T.IA/I16 ;17.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 176/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Februari 2010 — E. L. SIAHAAN. alias, EDITH LAMRIA SIAHAAN >< dr. H . TAMPUBOLON, Cs
95 — 50
  • WilayahANTARA LAIN: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasa memberikanHipotk harusidibuat dengan suatu akta otentik, Kuasa Untukmenghadir RUPS harus secara tertulis dengan surat kuasa(UUPT), Kuasa menerima hibah mesti denganakta otentik (KUHPerdata 1683).Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa padawaktu melakukan tindakan hukum. Inilan yang dinamakan perwakilanlangsung.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. KAHAR WINARDI VS PT. DUTA PERTIWI Tbk, DKK
115 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPerseroan Terbatas : "Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan":Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas: "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan",Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatasditentukan laind alam Undang undang ini, anggaran dasaratau keputusan RUPS
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 431/PID.B/2010/PN.KPG
Tanggal 14 April 2011 — ALEXANDER MATARA Alias OMA
104 — 58
  • Falukas ke rekening Terdakwa adalahtulisan Arnold Milians Roberth Here Robi Here ;Bahwa benar tidak adapersetujuan dari pihak BankMandiri perihal Overbooking tersebut diatas, hanyasaja pejabat COS memberikan ACC bilamana tanda tanganpemilik rekening sah berdasarkan spesimen tanda tanganBahwa benar sumber dana PUKK adalah bagian laba BUMNsebesar 13% dari seluruh laba perusahaan setelahpajak dengan persetujuan RUPS ;Bahwa benar saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwadengan KUB UIS KEFI sehingga begitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Bonifacius Tjiptomo Subekti
180 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GJW (Giri Jaladhi Wana)terhitung sejak tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan atas RUPS PT.GJW (Vide: Akta Notaris No. 18, 19, dan 20 tanggal 23 Desember 2003yang kesemuanya dibuat oleh ALANG, SH, Notaris di Jakarta);Pada tanggal 17 Desember 2004 Konsultan Pengawas Proyek SentraAntasari, yaitu PT.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 8 Oktober 2014 — PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING SEBAGAI PENGGUGAT melawan PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL sebagai TERGUGAT dan DAHONO SUPRIYINO, SETYO WAHYU WIDODO DKK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1-81
243 — 101
  • (Mohon simak UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 14jo Pasal 1 (2) tentang Perseroan Terbatas) ;=Bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sedang Organ Perseroanadalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR
Register : 03-07-2012 — Putus : 29-11-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 170/PID.B/2012/PN.SBB
Tanggal 29 Nopember 2012 —
76 — 47
  • BPR LKPLopok sejak tahun 2005 s/d 2009, ditunjuk oleh Gubernur NTB;e Tugas saksi selaku Ketua Dewan Pengawas PD.BPR LKP Lopok adalah :303131e Menetapkan kebijakan umum yang disusun dalam program kerja sesuai kebijakanyang telah ditetapkan dalan RUPS ;e Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas direktur ;e Menyusun rencana kerja tahunan ;e Menyetujui rencana kerja tahunan ;e Membuat laporan Dewan Pengawas ;Bahwa,selama menjadi Ketua Dewan Pengawas, saksi pemah ikutmenandatangani Surat Keputusan