• Sos,RATU, SE, IGER NAHAN, SE danketerangan terdakwa serta barangbukti berupa suratsurat, rincian jeniskegiatan sesuait DPA sebelumPerubahan tahun 2009 yaitu : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /NarasumberRp. 176.650.000, 1) 2) Honorarium pegawai honorer / tidak tetap Rp. 15.500.000,3) Honorarium peserta seminar/pelatihan/ sosialisasi/Rp. 10.800.000,diklat dan sejenisnya4) Belanja ATK Rp. 52.467.000,5) Belanja Perangko/meterai dan benda pos lainnya Rp. 960.000,6) Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama

  Sos, RATU, SE, IGER NAHAN, SE dan keterangan terdakwa sertabarang bukti berupa suratsurat, rincian jenis kegiatan sesuai DPA sebelum Perubahantahun 2009 yaitu : 1) Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /NarasumberRp. 1176.650.000,2) Honorarium pegawai honorer / tidak tetap Rp. 15.500.000,3) Honorarium peserta seminar/pelatihan/ sosialisasi/Rp. 10.800.000,diklat dan sejenisnya4) Belanja ATK Rp. 52.467.000,5) Belanja Perangko/meterai dan benda pos lainnya Rp. 960.000,6) Belanja Papan Pengumuman/Papan

  Sos, RATU, SE, IGER NAHAN, SE dan keterangan terdakwa sertabarang bukti berupa suratsurat, mengenai rincian jenis kegiatan sesuai DPA setelahPerubahan tahun 2009 yaitu : 1) Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /NarasumberRp. 176.650.000,2) Honorarium pegawai honorer / tidak tetap Rp. 15.500.000,3) Honorarium peserta seminar/pelatihan/sosialisasi/ Rp. 10.800.000,diklat dan sejenisnya4) Belanja ATK Rp. 52.467.000,5) Belanja Perangko/meterai dan benda pos lainnya Rp. 960.000,6) Belanja Papan Pengumuman

  )Biaya Honorarium TimKabupaten 2 orang(untuk 11 Kecamatan)Kegiatan Sosialisasi UN/UAS/UASBN SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK Kab.

  , 39.17.SPJ(Pertanggungjawaban)Biaya Honorarium NaraSumber dari Propinsi (2 xKegiatan) SosialisasiUjian di Kab.

• (tiga puluh juta rupiah); Penggugat mesti membayar jasa honorarium Advokat untukmengajukan gugatan perdata aquo sebesar Rp.30.000.000.(Tigapuluh juta rupiah);Kerugian Immateriil : Bahwa nama baik Penggugat selaku Pengusaha di dunia bisnisadalah tak ternilai harganya, namun untuk memastikan suatu angkakerugian, maka adalah patut menurut hukum apabila dinilai denganuang tunai sebesar Rp.2.000.000.000.

  (enam puluh juta rupiah),dengan perincian sebagai berikut : Penggugat mesti membayar jasa honorarium pengacara untukmendampingi di tingkat Penyidikan Polda Sumatera Utara sebesarRp.30.000.000.(tiga puluh juta rupiah); Penggugat mesti membayar jasa honorarium advokat untukmengajukan gugatan perdata aquo sebesar Rp.30.000.000.(Tigapuluh juta rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaliguskerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000. (dua milyar rupiah);7.

  2018/PT MDNdengan maksud menyerang kehormatan, serta martabat Penggugat agartercemar, dipermalukan dan direndahkan baik dalam kehidupan sosial ataudidunia bisnis dan tindakan Tergugat telah melanggar hak hak subjektifPenggugat, dimana tindakan Tergugat adalah patut dikategorikan sebagaiPerbuatan Melawan hukum; Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugianmaterill sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut : Tergugat mesti membayar jasa honorarium

  Pengacara untuk mendampingi ditingkat Penyidikan Polda Sumatera Utara sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah); Tergugat mesti membayar jasa honorarium Advokat untuk mengajukangugatan perdata aquo sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugianimmaterill sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah);Menghukum Tergugat untuk membuat iklan permohonan maaf tersebutdalam 3 (tiga) surat kabar nasional yaitu Harian Analisa,

• Belanja Honorarium Tim Panitia...............ccccccceeees Rp.18.180.000,B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.b.1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana LingkunganPemukiman.1. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa................ Rp.148.597.050,C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.c.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat.1. Belanja Bahan Praktek dan Pelatinan................ Rp. 6.000.000,c.2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.1.

  Belanja Honorarium Tim Panitia............::::::::0000 Rp.44.400.000,5. Belanja Perjalanan Dinas. .............:::::::sesseeeeeeeeeeees Rp. 650.000,6. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi..............::000088 Rp. 550.000,7. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi danPOIMANCADN...... 0. ccccccc cece eeeeeeeeceeeeeeeeeeeceeeaeeeeeeesenseeeeeeass Rp. 2.500.000,a.2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa.1 Belanja Makan Minum Rapit..............::cecceeeeeeeees Rp.10.985.000.a.3.

  Belanja Honorarium Tim Panitia Rp.18.180.000,Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.b.1.Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana LingkunganPemukiman.1.Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Rp.148.597.050,Bidang Pemberdayaan Masyarakat.c.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat.1. Belanja Bahan praktek dan pelatinan Rp.6.000.000,c.2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.1 Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat Rp.2.500.000,c.3.

  Kegiatan Operasional Kantor Desa.Belanja Alat Tulis Kantor Rp.1.336.000,Belanja Benda Pos dan Materai Rp.725.000,Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Rp.2.280.000,Belanja Sewa Peralatan Rp. 716.000,Belanja Honorarium Tim Panitia Rp.20.460.000,Belanja Perjalanan Dinas Rp.664.000,Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp.7.000.000,NO OPWNP2a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa:1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 468.000,2. Belanja Foto Copi, Cetak dan Penggandaan Rp.250.000.3.

  Belanja Honorarium Tim Panitia Rp.18.180.000,B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.b.1.Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana LingkunganPemukiman.1.Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa Rp.148.597.050.C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.c.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat.1. Belanja Bahan praktek dan pelatinan Rp.6.000.000,c.2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB.1 Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat Rp.2.500.000,c.3.

• BIAYA ADMINISTRASI Honorarium PengelolaTeknis Kegiatan Honorarium KoordinatorPengawas lapangan Honorarium PengawasLapangan Honorarium Staf PengelolaKegiatanHonorarium PanitiaPengadaan Honorarium Tim SerahTerima (PHO/FHO) Biaya Alat Tulis Biaya Cetak danPengadaan Biaya Dokumentasi Biaya Fotocopy Biaya Perjalanan keSamarinda Biaya PemeliharaanKomputer M2 90.281,00 6941.534,5 845.672,00Ls 1 34.667.904,00250.000.00 223.257.408,00384,00 0,00264,00 250.000.000,001,00Jumlah BM (a) 18.075.000.459,00Dibulatkan

  BIAYA ADMINISTRASI Honorarium Pengelola TeknisKegiatan Honorarium KoordinatorPengawas lapangan Honorarium PengawasLapanganHonorarium Staf PengelolaKegiatan Honorarium Panitia Dibulatkan 16.500.000.000,00M3 13.918,0 39.250,00 546.281.500,To 0 52.752.700 0017.64 ,00 930.557.628,M3 420,20 752.600,00 00316.242.520,M3 5.000,00 39.250,00 00M3 26.999,6 58.500,00M2 6 6.250.00 196.250.000,M2 27.657,1 6.250,00 007 1.579.480.11M3 228.376, 298.500,00 0,0098 172.857.312,Ttk 90.281 ,00 50M2 41.534,5 845.672,00

• Anggaran Belanja Pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium PanitiaSeleksi PORPROV sebesar Rp.16.650.000, hanya digunakan untukpembayaran Honor Panitia sebesar Rp.12.725.000, namundipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.650.000, sehingga masih terdapat sisasebesar Rp. 3.925.000.2.

  Anggaran Belanja Pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium PanitiaSeleksi PORPROV sebesar Rp.16.650.000, hanya digunakan untukpembayaran Honor Panitia sebesar Rp.12.725.000, namundipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.650.000, sehingga masih terdapatsisa sebesar Rp.3.925.000,2.

  Belanja Pegawai Honorarium PNS sebesar Rp.16.650.000,b. Belanja bahan habis pakai sebesar Rp.5.596.000,c. Belanja sewa rumah/ gedung/gudang/parkir sebesar Rp.143.500.000,d.

  Bahwa benar terhadap pengajuan Nota Dinas tersebut rincian dana yangdiajukan antara lain adalah untuk :ab.Cc.> s Honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp.3.000.000,Honorarium panitia pelaksana Seleksi sebesar Rp.13.650.000,Belanja jasa penghargaan dari Pemerintah Daerah sebesarRp.102.100.000.. Belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp.3.254.000,. Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp.90.000,Belanja bahan alatalat olahraga sebesar Rp.31.350.000,.

  Bahwa benar berdasarkan dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaananggaran kegiatan Pekan Olahraga Propinsi pada Dinas Pariwisata Olahragadan Pemuda Kabupaten Mukomuko TA.2014, terdapat pertanggungjawabanyang tidak benar, yaitu :a.10.Anggaran Belanja Pegawai (Honorarium PNS) berupa Honorarium PanitiaSeleksi Porprop yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar adalahsebesar Rp.3.925.000, (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)..

• Menetapkan Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium tanggal 17 Maret2011 batal demi hukum ;4. Menghukum Tergugat untuk membatalkan somasi kepada Penggugat ;5.

  Hal ini bisa terjadi karena Tergugat sudah siap kuasasementara Penggugat belum siap surat pengajuan sehingga disusulkan10.Bahwa selain 2 (dua) Surat Kuasa tersebut, Penggugat juga membuatperjanjian pembayaran honorarium / success fee pada tanggal 17 Maret2011 ;11.Bahwa terhadap Surat Pengajuan Tambahan Kuasa tersebut diatas,Tergugat juga sudah 2 (dua) kali berusaha datang dan menemui KuasaHukum Penggugat Sdr. JC.

  Termasuk biaya operasional, transportasi, akomodasidan semua biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama menjalankantugasnya ;13.Bahwa janji Penggugat pada Posita 12 hanya diselesaikan separuhnyaitupun setelah Tergugat mengajukan somasi dan berpuluh kalimengingatkan baik via teloon maupun SMS yang akhirnya semua latkomunikasi Penggugat dimatikan ;14.Bahwa selain Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium / SuccessFee Tergugat, Penggugat juga membuat Surat Pengesahan AtasPemberian Rumah Kepada Sdr.

  Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 18 Oktober 2010 ;Bahwa benar Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang membuat danmenyetyjui Perjanjian Pembayaran Honorarium / Success Fee PenggugatRekonvensi / Tergugat tertanggal 17 Maret 2011 yang besaranyahonorarium/success fee tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah), termasuk biaya operasional, tranportasi, akomodasi dansemua biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama menjalankantugasnya ;.

  Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal18 Oktober 2010 ;Hal 13 dari 28 Hal Putusan No.36/Pdt.G/2014/PN.Yk.10.11.12.Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembauaran Honorarium /Success Fee, antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan PenggugatRekonvensi / Tergugat pada tanggal 17 Maret 2011 sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;Menyatakan sah dan berharga Surat Pengesahan Atas PemberianRumah Kepada Sdr. Banu, SH. tertanggal 18 Nopember 2010.

• Biaya dan honorarium Pengacara yang dikeluarkan Penggugat sebesarRp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).c. Denda atas kelalaian menyerahkan tanah dan rumah terhitung dariberakhirnya waktu sehingga pihak para Tergugat harus membayarsekaligus adalah 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, yaitu dari 23 September1993 sampai 23 Februari 1999 = 1975 hari x Rp50.000, =Rp98.750.000, (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah).18.

  Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar para Tergugat dapatmembayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligusseluruh hutangnya, ditambah dengan biaya honorarium Pengacara sertadenda yang menjadi tanggung jawabnya, Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan atasharta kekayaan para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak, berupa:1.

  Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar dendaketerlambatan penyerahan rumah dan biaya serta honorarium Pengacarasesuai dalam Akte Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Untuk Menjual No. 115tanggal 23 September 1992, dengan perincian sebagai berikut :a. Denda selama 5 tahun 57 hari sebesar .... Rp 98.750.000,b. Biaya/honorarium Pengacara sebesar .... Rp 10.000.000.+ Jumlah Rp108.750.000,(seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

• (satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kapitasi UPTD Puskesmas Karangploso Bagian bulan : Mei 2018

• Asli 1 (satu) Bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kapitasi UPTD Puskesmas Karangploso Bagian bulan : Juni 2018
• Asli 2 (dua) lembar Pembagian Jaspel Bulan Januari s/d maret 2018;
• Asli 2 (dua) lembar Pembagian Jaspel Bulan April s/d Mei 2018;
• Asli 2 (dua) lembar Pembagian Jaspel Bulan Juni s/d Agustus 2018
• 2 (dua) Lembar Daftar Honorarium

  Jasa Pelayanan PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Juli 2018 yang belum ditandatangani;

• 2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Agustus 2018 yang belum ditandatangani
• 2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS Puskesmas Karangploso

  Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan September 2018 yang belum ditandatangani

• 2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Juli 2018 yang belum ditandatangani
• 2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat

  Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan Agustus 2018 yang belum ditandatangani

• 2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian Bulan September 2018 yang belum ditandatangani
• Asli 2 (dua) lembar Jasa Pelayanan Kapitasi JKN UPTD Puskesmas Karangploso Bulan Agustus 2018
• Asli 2 (dua) lembar Jasa Pelayanan

  Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanJuli 2018 yang belum ditandatangani;2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanAgustus 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan

  No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2s28.29.30.31.32.33.2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanAgustus 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNS PuskesmasKarangploso Program Upaya Kesehatan Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanSeptember 2018

  No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.SbyBahwa Saksi menjelaskan Bahwa Pada Honorarium/ Jasa PelayananPNS Puskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan MasyarakatKegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional padaBulan Januari , Pebruari, Maret dan Juni Bahwa tanda tangan saksinamun yang bulan Pebruari, April, Mei Bukan Paraf dan Tanda tangansaksi sendiri..Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terkait penandatanganannya daftarPada Honorarium/ Jasa Pelayanan PNS Puskesmas KarangplosoProgram Upaya Kesehatan

  Masyarakat KegiatanPenyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagian BulanSeptember 2018 yang belum ditandatangan2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNSPuskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan MasyarakatKegiatan Penyediaan Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan NasionalBagian Bulan Juli 2018 yang belum ditandatangani2 (dua) Lembar Daftar Honorarium Jasa Pelayanan Non PNSPuskesmas Karangploso Program Upaya Kesehatan MasyarakatHal 145 dari 149 Put.

• SPM Tgl SPM Jumlah (Rp) Ket.1 8453/BKAD/SP2DTL/ 8 Sept. 2016 1.000.000.000,00 Tahap 1X/20162 10434/BKAD/SP2DTL/ 25 Okt. 2016 1.000.000.000,00 Tahap IIX/20173 00310/BKAD/SP2DTL/ 8 Feb. 2017 1.000.000.000,00 Tahap III11/2017Jumlah 3.000.000.000,00 Bahwa total penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut: Ketua HakimParaf Majelis Anggota Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1/P/ID.SUSTPK/2021/PT GTO No Uraian Tahap (Rp) Tahap II (Rp) Tahap III (Rp) Jumlah (Rp)Honorarium 244.520.000, 360.320.000,1 581.380.000,00

  Panwascam untuk 7 (tujuh) Kecamatan se Kabupaten Boalemo, itu sudah dibayarkan namun dana yang dipergunakan untukmembayar honorarium tersebut hanya merupakan dana patungan dari paraPanwaslih dan Kepala Sekretariat Panwaslin dimana Terdakwa sendirimenyumbang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), Saksi Mukri Kadjisejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi Yurika Rauf sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk Sdra.

  Dana tahap sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itudipergunakan untuk:a)b)d)Membayar honorarium Komisioner Panwas Kabupaten Boalemo danSekretariat Kabupaten Boalemo serta honorarium Panwascam danoperasional Panwascam, honorarium pejabat pengadaan barang dan jasadan honorarium pelaksana teknis yang masih menunggak;Membayar sisa Sewa rumah (gedung) Panwaslih Kabupaten Boalemo;Membayar pembelian barangbarang meubelair sejumlahRp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) sudah termasuk

  Dana tahap Il sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itudipergunakan oleh Terdakwa untuk:a)b)d)Membayar honorarium Komisioner Panwas Kabupaten Boalemo danSekretariat Kabupaten Boalemo serta honorarium Panwascam danoperasional Panwascam dan honorarium PPL;Membayar sewa kendaraan roda 4 (empat) untuk Saksi Abdul HalimAhmad selaku Kepala Sekretariat Panwaslih selama 6 (enam) bulan yaknibulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017 dengan sejumlahRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan

  Dana tahap Ill sejumlanh Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), itudipergunakan oleh Saksi Widya Adjami untuk:a) Membayar honorarium Komisioner Panwas Kabupaten Boalemo danSekretariat Kabupaten Boalemo serta honorarium Panwascam danoOperasional Panwascam dan honorarium PPL serta honorarium PTPS;b) Membayar biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) Saksi Abdul Halim Ahmadselaku Kepala Sekretariat Panwaslih selama 4 (empat) bulan yakni bulanJanuari 2017, Februari 2017, Maret 2017, dan April 2017 dengan sejumlahRp3.000.000,00

• Lima Puluh Kota sebesar Rp. 6.800.000. beserta notapembelian dari Resah Motor.SPJ ( surat pertanggungjawaban ) Bulan Juli 2011 sebesar Rp.55.100.000.yang terdiri dari :Putusan : AMRI YUSNI1)2)3)4)5)6)7)8)9)SPJKwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTKdan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTKdan Asisten PPTK sebesar Rp. 800.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara

  Lima Puluh Kota.1 (satu) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA )TahunAnggaran 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum KabupatenLima Puluh Kota.SPJ ( surat pertanggungjawaban ) Bulan Maret 2011 sebesar Rp. 64.700.000.yangterdiri dari :1)2)3)4)5)6)Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK danAsisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawaitidak tetap sebesar

  PPTK danAsisten PPTK sebesar Rp. 1.600.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawaitidak tetap sebesar Rp. 8000.000.beserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran pembelian panelelektrik excavator Dinas PU Kab.

  SPJ ( surat pertanggungjawaban ) Bulan Juli 2011 sebesar Rp. 55.100.000.yangterdiri dari :1)2)3)4)5)6)7)8)9)Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK danAsisten PPTK sebesar Rp. 800.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK danAsisten PPTK sebesar Rp. 800.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawaitidak tetap sebesar Rp. 8000.000.beserta Daftar penerimanya.Kwitansi

  SPJ ( surat pertanggungjawaban ) Bulan September 2011 sebesar Rp. 27.550.000.yang terdiri dari :1)2)Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium PPTK danAsisten PPTK sebesar Rp. 800.000. berserta Daftar penerimanya.Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Honorarium Pegawaitidak tetap sebesar Rp. 8000.000.beserta Daftar penerimanya.Putusan : AMRI YUSNI3)4)50Kwitansi Dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran renovasi dan lasbucket excavator Dinas PU Kab Lima Puluh

• PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cengkareng Drain JakartaBarat (Asli);7) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat(Asli);8) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran

  Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris,Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat(Asli);9) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim

  dengan Nomor Surat : 360/077.8 tanggal 16Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:Hal. 47 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaandari PT Sanyuen Jaya Nomor 20/SPSJ/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 (Asli); 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Sanyuen Jaya Nomor45/SJSJ/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli); 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Sanyuen Jaya Nomor50/FBSJ/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium

  PPHP, 1 (satu)lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansipembayaran Honorarilum PPHP dalam pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim KaliCengkareng Drain Jakarta Barat (Asli);1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu)lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansipembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan PemasanganPerangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali MookervartJakarta Barat (Asli);1 (satu) lembar Rincian Anggaran

  Honorarium PPHP, 1 (satu)lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansipembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan PemasanganPerangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke,Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan PesanggrahanJakarta Barat (Asli);1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu)lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansipembayaran Honorarilum PPHP dalam pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim KaliCideng

• makanan dan minum PKK 175.000 41.461.53245 06/12/2013 Belanja makan tambahan bayi 337.500 41.124.03246 04/12/2013 Rekening listrik 49.808 41.074.22447 05/12/2013 Belanja Bahan Material pembngunan 16.320.000 24.754.224jembatan jalan poros kKedungbantengtengah48 07/12/2013 Belanja jasa non pegawai 780.000 23.974.22449 14/12/2013 Belanja jasa non pegawai 780.000 23.194.22450 21/12/2013 Belanja jasa non pegawai 780.000 22.414.22451 28/12/2013 Belanja jasa non pegawai 780.000 21.634.22452 28/12/2013 Honorarium

  03/07/2013 Belanja Bahan Material 8.750.000 63.633.310pembangunan plengsengan di RT01 RW 015. 03/07/2013 Rekening Listrik 49.960 63.583.3506. 03/07/2013 Belanja Makanan dan Minum PKK 175.000 63.408.3507. 05/07/2013 Belanja Makan Tambahan Bayi 337.500 63.070.8508. 06/07/2013 Belanja Jasa Non Pegawai 960.000 62.110.8509. 25/07/2013 Perjalanan Dinas 130.000 61.980.85010. 29/07/2013 Belanja Makanan dan Minum 435.000 61.545.850/Pemuda11. 29/07/2013 Bantuan Transport 750.000 60.795.85012. 29/07/2013 Honorarium

  NURUL ada beberapa item yang tidak pernahdimusyawarahkan oleh desa namun dimasukkan kedalam SPJ yangdibuatnya untuk mencairkan dana ADD semester kedua tahun 2013yang dilaksanakan bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desembertahun 2013 yaitu :1. kegiatan yang dilakukan pada tanggal 06/07/2013 dengan jeniskegiatan belanja jasa non pegawai sebesar Rp. 960.000,2. kegiatan yang dilakukan pada tanggal 29/07/2013 dengan jeniskegiatan honorarium kegiatan pemuda sebesar Rp.400.000,3. kegiatan yang dilakukan

  pada tanggal 23/10/2013 dengan jeniskegiatan Honorarium Panitia Pelaksanaan PILKADESsebesar Rp. 2.750.000,4. kegiatan yang dilakukan pada tanggal 07/12/2013 dengan jeniskegiatan belanja jasa non pegawai sebesar Rp. 780.000,Halaman 22 dari 67 Nomor : 37 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY.5.kegiatan yang dilakukan pada tanggal 14/12/2013 dengan jeniskegiatan belanja jasa non pegawai sebesar Rp. 780.000,6. kegiatan yang dilakukan pada tanggal 21/12/2013 dengan jeniskegiatan belanja jasa non pegawai sebesar Rp

  pelaksana kegiatan pengerjaanpembangunan jalan paving tanggal 7 Desember 2013 sebesarRp.780.000, (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)Kwitansi pembayaran Honorarium pelaksana kegiatan pengerjaanpembangunan jalan paving tanggal 14 Desember 2013 sebesarRp.780.000, (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)Kwitansi pembayaran Honorarium pelaksana kegiatan pengerjaanpembangunan jalan paving tanggal 21 Desember 2013 sebesarRp.780.000, (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)Kwitansi pembayaran Honorarium

• PoliteknikPalu Tahun Anggaran 2011 (A);Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di PoliteknikPalu Tahun Anggaran 2011 (B);Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik PaluTahun 2012 (A);Buku kas umum;Dokumen Pengeluaran dana untuk ajang balap motor Politeknik PaluRacing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan PengeluaranUang SPP/Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik2012/2013 (beserta lampirannya);Daftar Penerimaan Honorarium

  Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu untuk bulan Mei Tahun 2012;14. Usulan Tahun 2010;15. Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik PaluTahun 2010 sampai dengan 2012;16. Lampiran Daftar Penerimaan Gaji Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;17. Daftar Usulan Permintaan Anggaran Politeknik Palu Tahun 2010sampai dengan Tahun 2012;18.

  Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu untuk bulan Mei Tahun 2012;14. Usulan Tahun 2010;15. Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik PaluTahun 2010 sampai dengan 2012;16. Lampiran Daftar Penerimaan Gaji Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;17. Daftar Usulan Permintaan Anggaran Politeknik Palu Tahun 2010sampai dengan 2012;18.

  Buku kas umum;10.Dokumen pengeluaran, dana untuk ajang balap motor PoliteknikPalu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;11.Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan danPengeluaran Uang SPP/Praktikum Mahasiswa Politeknik PaluTahun Akademik 2012/2013 (beserta lampirannya);12.Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada PoliteknikPalu Tahun Akademik 201 1/2012;13.Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;14.Usulan Tahun 201015

  (susulan) Dosen pada Politeknik PaluTahun Akademik 2011/2012;Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;Usulan Tahun 2010;Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palutahun 2010 sampai dengan 2012;Lampiran daftar penerimaan gaji Direktur dan Pembantu DirekturPoliteknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;Hal. 25 dari 26 hal.

• li>Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kesepakatan Cessie berdasarkan Perjanjian Cessie tanggal 27 April 2022 antara Tergugat dengan Turut Tergugat tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Tagihan/Invoice No. 11/LF-HIRA/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan dasar nilai Honorarium

   yang harus dibayarkan oleh Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Karena Tergugat telah telah menentukan sendiri honorarium jasa hukumnya dan memaksa Penggugat untuk patuh tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan dengan Penggugat

   Higo Resource System dan Akta Perubahannya, berserta Dokumen lainnya yang ditahan oleh Tergugat;

5. Menyatakan nilai Honorarium Jasa Hukum yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara a quo ;

Dalam Rekonvensi

• Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk

• PPHP) perihal PermohonanPemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 360/077.8 tanggal 16Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dariPT Sanyuen Jaya Nomor 20/SPSJ/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 (Asli); 1 (Satu) lembar Surat Jalan dari PT Sanyuen Jaya Nomor 45/SJSJ/X1I/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli); 1 (Satu) lembar Faktu Barang dari PT Sanyuen Jaya Nomor50/FBSJ/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).6) 1 (Satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium

  PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapHal. 34 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT.DKISampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cengkareng Drain JakartaBarat (Asli);7) 1 (Satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta

  Barat(Asli);8) 1 (Satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris,Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat(Asli);9) 1 (Satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan

  PPHP, 1 (satu)lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansipembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim KaliCengkareng Drain Jakarta Barat (Asli);1 (Satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat(Asli);1 (Satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium

  PPHP, 1 (satu) lembarBiaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaranHonorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan PerangkapSampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris,Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat(Asli);1 (satu) Iembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu)lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansipembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan danPemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim KaliCideng dan

• Putusan Nomor 247/B/PK/PJK/2014"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WajibPajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaanWajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentukapapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan denganpekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji,upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus

  , gratifikasi, uangpensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan laindalam Undangundang ini; Pasal 21 ayat (1) huruf a: "Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan namadan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yangmembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

  (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atauanggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uangsokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri,tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjanganiuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premiasuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teraturlainnya dengan nama apapun;b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerimapensiun atau

  baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilansejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah boronganyang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerjalepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterimapeserta pendidikan, pelatinan atau pemagangan yang merupakancalon pegawai;d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau JaminanHari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenissehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;e. honorarium

  Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya.3.

• TERBANDING meminta bantuan kepadaPEMBANDING/TERGUGAT untuk mengurus perkara tersebut ditingkat Banding ; 6.Bahwa biaya untuk pengurusan perkara tersebut ditingkat Banding menjadi tanggungjawab dari MARIASILVIA INGE SANTOSO dalam perkara AquoPENGGUGAT/TERBANDING dan pada Tahun 2013MARIA SILVIAINGE SANTOSO dalam perkara AquoPENGGUGAT/TERBANDING memberikan titipan dana yangdiperuntukan untuk biaya perkara ditingkat Bandingtersebut kepada PEMBANDING/TERGUGAT, yang manauntuk biaya transportasi, biaya honorarium

  tingkat banding tersebut PERUMNASsebagai pihak TERGUGAT yang kalah pada tingkat Bandingmengajukan upaya hukum Kasasi, dan MARIA SILVIA INGESANTOSO dalam perkara Aquo PENGGUGAT/TERBANDINGdi tingkat kasasi tersebut dinyatakan kalah ;8.Bahwa selanjutnyaMARIA SILVIA INGE SANTOSO dalamperkara Aquo PENGGUGAT/TERBANDING kembali memintabantuan kepada PEMBANDING/TERGUGAT danrekanAdvokatnya untuk mengurus kembali perkaranya padatingkatKasasi dan memberikan sejumlah uang titipanuntuk biayatransportasi dan honorarium

  Seiring berjalanya perkara tersebut MARIA SILVIA INGESANTOSO dalam perkara Aquo PENGGUGAT/TERBANDINGmeminta kepada TERGUGAT/PEMBANDING untukmengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepadaTERGUGAT/PEMBANDING, sehinggaTERGUGAT/PEMBANIDNG heran bahwa MARIA SILVIA INGESANTOSO dalam perkara Aquo PENGGUGAT/TERBANDINGmeminta kembali uang titipan yang telah terpakai untukbiayatransportasi dan honorarium Advokattersebutuntuk mengurusi perkara yang bersangkutan ;16

  di KDL ; Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuk pengurusan keBPN Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuk biayapendampingan Ahli Waris yang dilaporkan oleh PERUMNAS ; Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) biaya untukmembuat Memori PK kepada Advokat ; Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) Biaya tranportasipendaftaran PK18.Bahwa dengan upaya tersebut hasil putusan PK ke 2 kalinyadinayatakan kalah lagi19.Rp. 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk biayatransportasi Advokat dan honorarium

  500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah)Akan tetapi setelah dilakukanya penyidikan oleh Penyidik, perkarapelaporanya tersebut akhirnya tidak terbukti dan di keluarkanlahSurat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 25Februari 2015, karena memang dana yang dititipkan oleh MARIASILVIA INGE SANTOSO dalam perkara AquoHalam 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 312/PDT/ 2020/PT BDGPENGGUGAT/TERBANDING kepada TERGUGAT/PEMBANDING telahtersalurkan sebagaimana peruntukanya yaitu untuk biayapengurusan dan honorarium

• Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran honorarium sertamengganti seluruh kerugian (baik materiil maupun immateriil) akibat ingkarjanji (wanprestasi) Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakanisi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;7.

  Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran honorarium danseluruh kerugian materiil akibat ingkar janji (wanprestasi) Tergugatkepada Penggugat sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluhjuta rupiah), berlaku sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6.

• Ketentuan perpajakan yang terkait:1) Pasal 21 UndangUndang Pajak Penghasilan 1984;2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1985 tanggal 13November 1985 tentang Pelaksanaan UndangUndang PajakPenghasilan 1984;3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 356/KMK.04/1986tanggal 10 Mei 1986 tentang Pelaksanaan Pemotongan PajakPenghasilan atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaandari Tenaga Ahli atau Persekutuan Tenaga Ahli sebagai WajibPajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain;Halaman 7

  Putusan Nomor 1447/B/PK/PJK/20174) Keputusan Terbanding Nomor KEP106/PJ.431/1991 tanggal14 Maret 1991 tentang Buku Petunjuk PemotonganPenghasilan atas Pembayaran Gaji, Upah, Honorarium danLainlain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pribadiTahun 1991 dan selanjutnya (Buku Petunjuk PemotonganPPh Pasal 21 dan Pasal 26); dan5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE34/133.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 tentang KetentuanPerpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan;Penelitian terhadap KK dan sesuai

  Pada saat penandatanganan penandatanganan KK telah berlakuKEP106/P3.431/1991 tanggal 14 Maret 1991 tentang BukuPetunjuk Pemotongan Penghasilan atas Pembayaran Gaji, Upah,Honorarium dan Lainlain sehubungan dengan pekerjaan atauJasa Pribadi tahun 1991 dan selanjutnya (Buku PetunjukPemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26);i.

  Oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa pada saat KKditandatangani yaitu tanggal 30 Desember 1991, telah terdapatpenyesuaian terhadap biaya jabatan, besarnya PTKP dan tatacara penghitungan atas pemotongan pajak penghasilan atasPembayaran Gaji, Upah, Honorarium dan Lainlain sehubungandengan pekerjaan atau Jasa Pribadi, sebagaimana yang diaturdalam KEP106/P1431/1991 tanggal 14 Maret 1991;j.

  dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawaiatau bukan pegawai;b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungandengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;Cc. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uangpensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalamrangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lainsebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasatenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dane. penyelenggara kegiatan

• PPK & Sekretariat PPK, Honorarium PPS & Sekretariat PPS dengan jumlah Rp41.912.500,00 tanggal 16 Juni 2018 atas nama Jakaria B.

  Pembayaran uang honorarium Kelompok Kerja Kehumasan & Media Center bulan Februari 2018 dengan jumlah Rp17.000.000,00;

• Keputusan KPU Kab.

  honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye bulan Februari 2018 dengan jumlah Rp18.600.000,00;

• Keputusan KPU Kab.

  2017 dengan jumlah Rp21.200.000,00;

• Dokumen pertanggungjawaban Bayar narasumber debat/panelis dengan jumlah Rp53.505.000,00;
• Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium panelis debat publik ke-III dengan jumlah Rp65.550.000,00 tanggal 06 Mei 2018;
• Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium panelis kegiatan kampanye dalam bentuk debat publik ke-III tanggal 5 Mei 2018 dengan jumlah Rp21.000.000,00;
• Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium

  Rp21.600.000,00;

• Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium narasumber kegiatan bimbingan teknis kampanye dalam bentuk debat terbuka hotel Jakarta siau tanggal 2 Maret 2018 dengan jumlah Rp10.800.000,00;
• Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium narasumber panelis kegiatan debat terbuka tanggal 3 Maret 2018 dengan jumlah Rp24.000.000,00;
• Dokumen pertanggungjawaban Pembayaran honorarium narasumber kegiatan rapat koordinasi tim ahli dan kpu dalam rangka debat