melakukan tindak pidana pengrusakan, mohon Majelis Hakimyang mulia menjadikan dasardasar hukum tindak pidana dalam KUHP secaramenyeluruh untuk mewujudkan keputusan hukum yang adil dan berKetuhanan yangEsa ;Sesuai dengan anasiranasir hukum yang berlaku dalam KUHP, seandainya MajelisHakim yang mulia berpendapat bahwa terdakwa TARYUTI Binti SUPARDI adalah benarmelakukan tindak pengrusakan, adalah merupak tindakan yang tidak memenuhipasal 407ayat (2), dan diberikan kepadanya TARYUTI Binti SUPARDI adalah sangsi

;Bahwa jika mau taat dan patuh terhadap semangat UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 151 dan konsistenberdasarkan aturan PKB seharusnya para Tergugat di berikan sangsi SP bukan sangsi PHK, yang seharusnya menjadi jalan terakhir manakala paraTergugat sebagai pekerja tidak bisa lagi diperbaiki kesalahanya;Bahwa lebih lanjut dalam gugatanya pada butir 4 (empat), Penggugatamenyatakan ...yvang secara jelas telan membuat citra perusahanPenggugat menjadi tidak baik di mata masyarakat

gugatan :Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumDatuak Bandaro Kayo dan yang bertindak mewakili seluruh anggotakaumnya dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo Jurai NOALAN danJurai SYAMSIAH dan Penggugat 2 adalah merupakan Mamak kepalakaum dalam kaumnya dan pemangku adat Niniak Mamak Bajinihdengan jabatan Orang Tua Adat Labuah llie.Bahwa Pihak Tergugat A adalah dahulunya anggota kaum DatuakBandaro Kayo dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo dari JuraiBIBAH yang sudah mendapat sangsi

adek basandi sarak, sarak basandiKitabullah) yaitu berupa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan olehSUNI sehingga melahirkan seorang anak yang bernama PIAK ANDAH (ibu kandung dari Tergugat A1, A2, A3, A4 ), akan tetapi ParaPenggugat/Para Pembanding didalam dalildalil gugatannya tidakmenjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaanantara Tergugat A5, Tergugat A6 dan Tergugat A7 dengan orang yangbernama SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi

dibangun oleh ROHANI (ibu kanduang Tergugat A.6) dan nenekdari Tergugat A.7 dengan luas tanah + 400 (empat ratus) m2 yangsekarang ditempati oleh Tergugat A.7, akan tetapi Para Penggugatdalam gugatannya tidak menjelaskan siapa orang yang bernamaROHANI yang membangun rumah diatas objek perkara tersebut,Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PDGsehingga tidak jelas bagaimana hubungan hukum kekerabatannyadengan SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi

Artinya suatu AWIGAWIG merupakan suatu produkhukum dari, oleh , untuk krama / warga itu sendiri termasuk dalampenerapan sangsi hukum atas suatu pelanggaran yang terjadi atas AwigAwig tersebut serta mekanisme penjatuhan bentuk dan jenis sangsi sertapelaksanaan sangsi hukumnya dilaksanakan oleh Krama/Warga DesaAdat tersebut melalui Paruman Desa;4.

Penyangaskara ; e Kanorayangmakrama ( jenisjenis Sangsi yaitu : a. sangsi melakukan pekerjaanDesa Adat sebagai pengganti kesalahan; b. pengenaan denda ; cmeminta maaf ; d. melalukan upacara pecaruan; e. diberhentikansebagai krama ) .4.

Obat tersebut tersedia di apotik yang sudahmemiliki ijin edar dengan dibawah pengawasan seorang apoirker.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan dan menjual obat daftar Gdapat dikenai sangsi pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatansecara illegal.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barangbukti berupa :1.854 butir obat Dekstro dan sebuah HP Nokia warna hitam ;Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum jugamengajukan Surat Bukti yang terlampir

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpan dan menjual obat daftar Gdapat dikenai sangsi pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatansecara illegal.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudahcukup, oleh karena itu acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaanterhadap terdakwa.Atas pertanyaan yang diajukan, terdakwa memberikan jawaban padapokoknya sebagai berikut :Kepada terdakwa : DARMANTO bin SAMIJAN Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka semua unsur daripasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan alatalat bukti yang ditemukan dalampersidangan telah memperoleh keyakinan tentang adanya kesalahan terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan atas kesalahannya itu terdakwa haruslah diberi sangsi

Sedangkan antaraPemohon dan Termohon sudah melakukan perjanjian di atas materaiyang berisikan jika Termohon masih melakukan perselingkuhan denganlelaki lain maka akan di kenakan sangsi berupa denda tetapi Termohontetap mengingkari surat perjanjian tersebut. Setelah itu Pemohon pergimeninggalkan Termohon untuk tidak tinggal di rumah OrangtuaTermohon;7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluargaPemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;8.

Apabila melanggar perjanjian ini, siap menerima sangsi yaitumemutuskan hubungan (cerai) dengan istri (Penggugat);Namun setelah Penggugat kembali hidup satu rumah dengan Tergugat,Tergugat tetap sama sekali tidak pernah berubah, tetap bermain judi danbermabukmabukan, jarang pulang serta tetap aja bersikap kasar kepadaPenggugat dan anakanaknya;Pada awal bulan Juli 2017 Tergugat memukuli Penggugat dan mengusirPenggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mengucapkanTalak 2 pada Penggugat, sehingga

1 bulan tidakpulang kost, dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanitake Kost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugatmencarinya lagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantorhal 7 dari 12 Pen No 580/Pdt.G/2019/PA.SkhTergugat yaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu denganatasannya langsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudahcuti sejak cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa adakonfirmasi yang akibatnya bisa diberi sangsi

persidangan padahalTerdakwa tidak benar melakukan menelantarkan isteri dan anak selama 11bulan, sebab selama ini Terdakwa tetap memberikan nafkan kepada isteridan anak Terdakwa walaupun ditolak oleh orang tua dan isteri Terdakwa akantetapi saya Terdakwa tetap memberikan nafkah tersebut lewat anak Terdakwayang terakhir Terdakwa memberikan nafkah pada bulan Juli 2011, karena itukami berkesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umumsangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan sangsi

memohon agar Anak dijatuhi hukuman yangseringanringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pendapatHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bglorangtua Anak tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan terhadap diri Anak tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatanmemberikan pendapat yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasi laporanhasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu agar Anak agar diberi sangsi

pidanaberupa "Pidana dengan syarat pengawasan" sesuai bunyi pasal 71 ayat huruf b no.3 UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatantersebut, mengenai pemberian sangsi pidana berupa "Pidana dengan syaratpengawasan" terhadap Anak , pada dasarnya Hakim tidak sependapat oleh karenaberdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengakibatkan Anak korbanmersakan hal hal yang tidak diinginkan oleh Anak korban yakni merasa sakit

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanandari Pimpinan tentang pelanggaran pelanggaran yangberat dilingkungan INI diantaranya kasus ilegalloging dengan sangsi di Pecat, serta sudah pernahmendapat penyuluhan dari Pimpinan termasukpengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1 Blora.15MenimbangMenimbangMenimbangBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam:Pasal 50 (3) huruf (h) Jo Pasal 78

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa adapenekanan dari Pimpinan tentang pelanggaranpelanggaran yang berat dilingkungan INI diantaranyakasus ilegal loging dengan sangsi di Pecat,' sertasudah pernah mendapat penyuluhan = dari Pimpinantermasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1Blora.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapibebrapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.

Penggugat,maka kepada kedua orang tuanya berkewajiban memberikan pendidikan,nafkah, pakaian dan tempat yang layak bagi kepentingan terbaik untuk anaknyatersebut.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majlis perlu meneguhkan dengan pasal14 jo. pasal 76.G jo. pasal 86 A Undangundang nomor 23 Tahun 2002 yangdiubah dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungananak, yaitu :Apabila Penggugat ataupun siapa saja orang yang menghalangiTergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka terhadap merekadikenakan sangsi

dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45Tahun 1990, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diberikan kesempatanoleh Majelis Hakim untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dariatasannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengurus surat izin dimaksuddan bersedia menanggung segala resiko dan sangsi

surat peringatan 3 dan menolak terhadap pemutusan hubungankerja yang semenamena dan melecehkan Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwadirinya telah bekerja dengan baik dan selalu mencapai target penjualan dan justru paraTergugatlah yang tidak memberikan bonus penjualan kepada Penggugat ;Menimbang bahwa dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang telah ditandatangani Penggugat dengan pihak Tergugat, tidak terdapat klausul atau pasal pasal yangmengatur secara tegas mengenai target penjualan dan sangsi

Nomor 416 K/Pdt.SusPHI/2014melanggar Peraturan Perusahaan dan masih dapat dikatakan ringan sehinggaseharusnya hanya dikenakan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) sesuai Pasal161 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 161:1 Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/buruh yang bersangkutan diberikan

Terdakwa menikahi Anak Korban karena tuntutandari keluarga Anak Korban dan Terdakwa pergi meninggalkan AnakKorban setelah pernikahan itu terjadi dengan alasan sangsi bayi yangdikandung Anak Korban adalah anaknya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif

Terdakwa menikahi Anak Korban karena tuntutan darikeluarga Anak Korban setelah mengetahui Anak Korban hamil danTerdakwa pergi meninggalkan Anak Korban setelah pernikahan itu terjadidengan alasan Terdakwa merasa sangsi bayi yang dikandung AnakKorban adalah anaknya; Perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan penderitaan psikispada Anak Korban, sehingga Anak Korban yang dahulunya merupakananak yang periang sekarang menjadi pendiam dan pemurung.

,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa Manajer dalam pidana bisa dituntut secara pidana dan korporasi sepertiorang yang selaku pengurus di dalam perusahaan tersebut dan Manajer jugabertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam perusahaan ; Bahwa menurut pendapat ahli dia menerima walaupun dia bukan sebagai perekrutantetap ada sangsi pidananya ;Bahwa menurut pendapat ahli setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harusbertanggung jawab apabila ada perintah

menurut pendapat ahli tindak pidana TTPO bisa saja dilakukan oleh anakanakatau orang dewasa ; Bahwa menurut pendapat ahli tentang surat perjanjian atau kontrak adalah bisa disebutexploitasi ekonomi ; Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 yang memiliki unsur setiap prilaku adanyaancaman dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undangundang TTPO ; Bahwa menurut pendapat ahli perjanjian mitra kerja tidak termasuk dalam undangundang no. 13 ; Bahwa menurut pendapat ahli terdakwa tidak bisa dikenakan sangsi

karena dia sebagaiManajer dalam perusahaan dan dia diberi kuasa oleh Oner ; Bahwa menurut pendapat ahli TTPO formil juga ada matrial dan di mungkinkan adadalam filosofis ; Bahwa menurut pendapat ahli bagi Manajer bisa di kenakan sangsi pidana karena diamembiarkan dan tidak melakukan pencegahan dan terdawa tidak menanyakan identitasdan jenis pekerjaan harus sesuaikan dengan usia yang ada dalam KTP ; e Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikanpendapat bahwa keterangan ahli Terdakwa tidak

dikenalbarubaru ini ;Bahwa menurut pendapat ahli tentang korporasi bisa menimb ulkan perbuatan pidanadan bukan perbuatan pidana contoh siapa yang suka minum pil panadol bisa saja siapasaja bisa meminumnya sehingga menimbulkan kerugian dan perbuatan tercela dalampidana ; Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksudkan dengan katakata korporasi adalahperkumpulan orangorang ; Bahwa menurut pendapat ahli yang member kuasa dari atasan Manajemen bisadikatakan perbutan melanggar hukum dan bisa dikenakan sangsi

: HENYHANDAYANI ALIAS FEBRI, SISCA RATNA DEWI serta saksi yang meringankanTerdakwa yang juga merupakan PS Caf Mekar yaitu saksisaksi : LASMAYA DEWIJUNAEDI ALIAS MAYA, SUSILAWATY, FATMA FATIMAH dan VANESA,SYAMSUL BAHRI, GEDE, para saksi tersebut di persidangan dibawah sumpahmenerangkan bahwa klausula syaratsyarat perjanjian mitra kerja tersebut tidakmengexploitasi mereka baik secara sexual maupun ekonomis, aturan membayar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk mengganti segala fasilitas dan sangsi

DesaBukit Tiga, tanpa menyebutkan yang bersangkutan sebagai Pegawai PencatatHal. 5 dari 11, Putusan No. 01/Pdt.G/2020/PTA.JbNikah (PPN) atau Pembantu PPN, hal ini menunjukkan bahwa pelaksana nikahbukanlah pejabat resmi atau dengan kata lain pernikahan Pemohon denganPemohon II telah dilaksanakan oleh orang yang tidak punya hak dan kewenanganuntuk melaksanakannya, sehingga yang bersangkutan telah melanggar ketentuanpasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, bahkandapat dijatuhi sangsi

Bahwa pada 8 tersebut,Tergugat merasa pesimis,karena seharusnya Penggugatmendapatkan sangsi hukumkarena telah berselingkuhdengan lakilaki lain;9.