Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan.4. Bahwa juga Tergugat TIDAK PERNAH membuat LaporanTahunan jalannya perseroan kepada Penggugat selaku pemegangsaham, baik mengenai aktivitas perseroan, neraca rugi laba, posisikeuangan perseroan, maupun buktibukti pembayaran pajak badan, pphpribadi, PPn maupun pajakpajak lainnya.

Tindakan Tergugat ini sekali lagi merupakan perbuatanmelawan hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan:hal 3 dari 23 hal putusan No. 421/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.Direksi WAJIB melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ts Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menuruthukum, Tergugat telah terbukti melakukan

Bahwa, Penggugat yang kapasitasnya sebagai pemegang saham,seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan seputar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan tugas Direksi lainnya, Penggugat yangkapasitasnya sebagai pemegang saham 50% bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, seandainya benar (quod non)perseroan PT.

;Menimbang bahwa terhadap persoalan RUPS, berdasarkan pasal 79ayat (6) huruf b.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkandalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Dewan Komisarismelakukan sendiri pemanggilan RUPS, dan jika Penggugat berkedudukansebagai pemegang saham, berdasarkan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkanpemberian ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengandemikian maka tuntutan Penggugat tentang pembagian deviden terhadapTergugat sebagai Direktur harus dilakukan

Bahwa karena terjadi pada tahun 2005, maka ketentuan yang mengaturtentang Perseroan Terbatas pada saat itu adalah Undang Undang No. 1Tahun 1995 bukan Undang Undang No. 40 Tahun 2007.Dalam pasal 80 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan:"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS"Sedangkan penjelasan mengenai RUPS, dinyatakan pada pasal 1 ayat 3perinal Ketentuan Umum: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

Pasal 15:Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan olehRUPS".Ayat 2: "Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri"b. Penjelasan pasal 15Ayat 1 : "Cukup jelas"Ayat 2: "Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan meniteriKeputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil secara sahdalam RUPS"4.

Pasal 14Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukanoleh RUPS untuk persero dan menteri untuk perum"Ayat 2: "Pengangkatan direksi, menteri dapat meminta masukan dariMenteri Keuangan dan/atau menteri teknis"b.

Bahwa pengaturan posisi dan kewenangan RUPS dalam pengelolaanBUMN diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 13 Undang Undang No. 19Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 10 PP No. 45 Tahun 2005, meskipun ayatnyaberbeda namun isinya sama: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yangtidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013..

Penggantian, pengangkatan direktur BUMN wajib/mutlak harusmelalui mekanisme dan prosedur: RUPS atau Keputusan Menteri,karena keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yangsama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.b.

pada hari Senintanggal 21 Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernag mengikuti RUPS pada hari Senin tanggal 21Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara RUPS pada hariSenin tanggal 21 Desember 2015; Bahwa tandatangan yang tercantum dalam berita acara RUPS PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuHalaman 34 dari 87 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Ginorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk

menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatan yangberkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapatdilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentinganperseroan sehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya

sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

TERGUGAT VI mewakiliPerseroan telah menyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Juni 2009 (RUPSPertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua); dan RUPS tanggal 7Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengancara sebagai berikut:a. TERGUGAT s.d.

Nanda Fauzi Iwan SH dan Antonius Wahono untukmenghalangi Diversified Energy and Resource Corporation (DEAR Corp)sebagai Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 10.38% sahammelaluiPT Kim Eng Securities untuk hadir dalam RUPS dengan alasan tidakboleh ada suara berbeda split voting)padahal menurut Penjelasan Pasal 85ayat 3 UUPT, split votingtidak berlaku untuk perusahaan terbuka (tbk)sehingga penyelenggaraan RUPS telah melanggar ketentuan Pasal 85 ayat(1) dan (3) UUPT;c. TERGUGAT s.d.

TERGUGAT VI yang mewakili Perseroan telahmelibatkan pihak luar yang tidak memiliki suara dalam RUPS denganketerlibatan Sdr. Bambang Sujagat yang bukan Pemegang saham atau kuasadan PARA TERGUGAT telah mendengarkan permintaan dari yangbersangkutan untuk membubarkan RUPS tanpa adanya persetujuan daripemegang saham yang sah sehingga bertentangan dengan Pasal 84 ayat (1)UUPT, dimana hanya Pemegang Saham saja yang dapat memberikan haksuara dalam RUPS;12.

Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPS Perseroan danhasilnya adalah ilegal dan cacat hukum karena penyelenggaraannyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;melanggar UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh PeraturanBapepam;10Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST13. Bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPS yang dibuat olehTERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. SALIM JAYA KARYA, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 (yang akan ditetapkan kemudian), yang dipimpin oleh Tn. DAUS ALDIANSYAH selaku Komisaris Utama PT.

DAUS ALDIANSYAH (PEMOHON II) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. SALIM JAYA KARYA;

1. Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. SALIM JAYA KARYA.

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:a. Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Agricon (Tergugat Il)yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan in casu PT.Agricon akibat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksiatau Komisaris. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU No.1Tahun 1995 jo.

;Di dalam Notulen RUPS tanggal 28 September 2001 (Bukti P3)yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada halaman 2disebutkan :Hal. 4 dari 33 hal. Put.

MUSTAFA MADUJIDI (MUSTAFA) sebagai pemegang danpemilik dari 144 saham;Berdasarkan Notulen Rapat RUPS LB tanggal 28 September2001, Tergugat sebagai Direktur Utama menggunakan uangTergugat Il melaksanakan pembelian saham milik THOMASHal. 8 dari 33 hal. Put.

Agricon in casu Tergugat Iljuga membuat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(Bukri P12) ;Dalam surat undangan RUPS yang ditandatangani oleh Tergugat tersebutdisebutkan bahwa akan dilakukan RUPS Luar Biasa 2009 yang diadakanpada tanggal 6 Agustus 2009 dengan mata agenda rapat:1. Memutuskan dengan tegas memilih salah satu diantara Tergugat danPenggugat untuk tetap berada pada manajemen;2.

No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

,M.H. serta Hakim Anggota Ibnu Affan,S.H., M.Hum. dan Nurmansyah, S.H., M.H.Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahorgan perseroan yang terdin dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang sahammaka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjian antara pihakpengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direktur bertindak sebagaimewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antara pengusahadengan pengusaha dimana Direksi atau

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

bukan sebagai pekerja / buruh, maka tidak berhak ataspesangon.Bahwa ketentuan mengenai gaji direksi harus ditentukan melalui RUPS,sebagaimana dinyatakan pada Pasal 96 UUPT yang menyatakan sebagaiberikut:Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPSBahwa tidaklah terdapat satupun hasil RUPS yang menyatakan Penggugatakan menerima tunjangan apapun setelah diberhentikan selaku direktur.Tergugat juga mensoomir Penggugat untuk membuktikan adanya keputusanRUPS

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

RUPS tanggal 28Agustus tahun 2006.

Apapun yang di putusakn dalam RUPS adalah Sah ( Penggugatmohon untuk dibuktikan dalam persidangan mengenai ke absahanRUPS yang dimaksud sdr Ivan).c.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 13 tentangtidak sah dan batal demi hukum RUPS (tertulis dalam gugatanpenggugat RUPS yang benarnya adalah RUPS Luar Biasa) PT.Perkebunan Abdullah Aon Tanggal 28 agustus 2006, yang kemudianpada halaman 14 pada paragraf 2 yang menyebutkan : bahwa dalamHalaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Padt.G/2018/PN Lbomediasi disampaikan pula oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud padatanggal 30 November 2006 telah terbit akta no. 57 yang dibuatdihadapan

Karena dalampelaksanaan RUPS luar biasa telah dihadiri oleh 7 orangpemegang saham (hanya penggugat sendirilah tidak hadir)maka RUPS luar biasa telah memenuhi syarat/korum, makaRUPS luar biasa diadakan secara sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat.bahwa kemudian karena RUPS Luar biasa telah dilaksanakansebagaimana telah berdasarkan ketentuan hukum makaAlmarhum Abdul Aziz Alamri dalam Rapat tersebut telahditunjuk atau diberikan kuasa untuk menyatakan keputusanrapat ini dalam akta notaris;bahwa

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM

Buana CiptaPerkasa tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak lain;Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur tidak setahu saksitidak pernah dilakukan bagi hasil;Bahwa setahu saksi RUPS pertama kali diadakan di Jalan Jend.Sudirman Duri di Kantor Notaris Riana Goltom, S.H,,M.Kn;Bahwa yang dibahas didalam RUPS yang pertama adalah pembahasanmodal;Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan RUPS di Hotel Grand Zuhripada tanggal 28 Oktober 2018;Bahwa yang dibahas dalam RUPS yang kedua adalah tentang

Hal 2 dari 46 halprofit;Bahwa yang dibahas didalam RUPS tersebut adalah membicarakantentang penambahan pemagang saham dan Tergugat diangkat sebagaiDirektur;Bahwa didalam RUPS tersebut dimasukkan 300 lembar saham atasnama Tergugat;Bahwa didalam RUPS tersebut ada dibahas tentang perjanjian bagi hasil;Bahwa yang hadir pada waktu RUPS tersebut adalah GUSNIDA, NESISANDOVA, DANIEL YAMATO (Tergugat) dan ada orang lain yang tidaksaksi kenal;Bahwa yang dibahas di dalam RUPS tersebut adalah untuk menjualsaham

memaksadalam PT yaitu UU PT yang mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum; Bahwa RUPS dalam PT ada dua yaitu RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa; Bahwa RUPS tahunan adalah rapat rutin yang mana harus disertakanlaproan pertanggungjawaban apakah perusahaan rugi atau tidak apabilarugi maka yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut adalahsaham dari pemegang saham perusahaan tersebut dan RUPS luar biasadilakukan untuk halhal strategis PT yang tidak menyangkut keuanganmelainkan yang dibahas

adalah identitas PT dan RUPS bisa dilakukankapan saja; Bahwa ada pemanggilan resmi pada saat hendak melakukan RUPS yangditujukan kepada para pemegang saham; Bahwa Jika dalam Undangan RUPS tidak disebutkan tanggal dan tempatdilaksanakan RUPS tersebut maka RUPS tersebut tidak jelas; Bahwa Jika ada penambahan agenda dalam RUPS tersebut maka haltersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham; Bahwa Saham adalah kepemilikan pribadi dan tidak mungkin dapat dijualbila tidak ada persetujuan

Organ perseroan yang tertinggi adalah RUPS;Bahwa pemegang saham boleh merangkap jabatan sebagai Direksiataupun Komisaris;Bahwa Istilah Direktur Utama apabila ada lebih dari satu orang Direktur;Bahwa setiap 1 tahun PT membuat laporan neraca keuangan tentangkeuntungan atau rugi kemudian laporan itu dipertanggungjawabkandalam RUPS yang kemudian dalam RUPS jika ada keuntungan dibagidalam RUPS tersebut;Bahwa Direksi tidak bisa membagi keuntungan PT tanpa adanyapersetujuan dari RUPS;Bahwa yang membuat

Sheriutama Raya;Berdasarkan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tegasbahwa Penetapan pengadilan yang mengabulkanpermohonan ijin pelaksanaan RUPS adalah bersifat final dantidak dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk apapun;Hal. 16 dari 29 Hal.

Putusan Nomor 641 PK/Pdt/20142.4.2.3.4.2.0.Untuk jelasnya dikutip Pasal 80 ayat (6) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 :(6) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenaipemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa Pasal 80 ayat (7) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 mengatur tegas Pengajuan kasasi terhadap PenetapanPengadilan Mengenai Ijin Pelaksanaan RUPS hanya dapatdiajukan apabila Pengadilan menolak permohonanpelaksanaan RUPS tersebut;Untuk jelasnya

Sheriuttama Raya selakupemegang saham dari Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan kourum RUPS dan Permohonan agar Pemohon PeninjauanHal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014Kembali mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(LampiranBukti PPK15)Karena:Telah berulang kali RUPS dari Pemohon Peninjauan Kembali gagaldilaksanakan dan hal tersebut telah menghambat pelaksanaan PutusanPKPU Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2012 (Lampiran Bukti PPK16) yang bisamengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi pailit dan merugikanseluruh pemegang saham termasuk PT.

(Termohon Kasasi Il) mengajukan permohonan kourum RUPS danHal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014Permohonan agar PT Davomas Abadi, Tok (Termohon Kasasi Il) untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Karena:Telah berulang kali RUPS dari PT. Davomas Abadi, Tok.

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

VajaulIndonesia ;Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu paraPenggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT.

Bahwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akandipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukanpertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Parapenggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan hasil RUPS PT.

;e Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan adahadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunanKantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak + 10 meter dan kejadianRUPS tersebut bekisar lamanya beberapa + menit saja kemudian Penggugat I turundan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalamkesimpulan;2.

Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama danDirektur dalam RUPS ;e Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karenasaksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi adarmendengar suara " ributribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksisendiri tidak mengerti" dan dalarn tenggang waktu sekitar + 05 10 rnenit datang PenggugatI dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;e Bahwa, saksi tidak

Vajaul Indonesia dari ParaPenggugat kepada Tergugat Hl dan Tergugat II berdasarkan hasil RUPS PT.

Sintai IndustriShipyard ( TERGUGAT I ) yang termuat dalamAkta Notaris No. 7 tanggal O07 Januari 1997( Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan NotarisSoehendro Gautama, S.H. di Batam jugamenyatakan bahwa : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Be Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengaturtentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlakupada saat RUPS tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan,terdapat juga ketentuanketentuan

Sintai IndustriShipyard (TERGUGAT I) yang termuat dalamAkta No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ( ADyang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yangdibuat dihadapan Notaris Yulianistri, SH. dimenyatakan : RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukankegiatan usaha .Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang diaturdalam UU No. tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris No. 7 tanggal 07Januari 1997 maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS.4.

Sudarmono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan;e Bahwa Saksi sebagai Admin Manajer setelah tahun 2005;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Diadakan di Jakarta;e Bahwa saksi diberitahu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;e Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Membicarakan tentang pengangkatanDirektur Utama yakni Bapak Hendarto Achmad, menggantikan Cheng Yong Chien;e Bahwa

Sintai Industri Shipyard, setelah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);e =Bahwa Saksi tidak tahu bukti dan Surat Kuasa Penggugat;e =Bahwa Sejak tahun 2002 saya bekerja di PT.

Biro Klasifikasi Indonesia mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana dalam RUPS tersebut tidak adapembahasan atau rencana pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota direksi(Persero) PT.

Biro Klasifikasi Indonesia (AD Perseroan);Bahwa Tergugat di dalam proses pembuatan Surat Keputusannya tidakberpedoman pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara diatur mengenai Pemberhentian AnggotaDireksi yaitu:Pasal 15:Ayat (1):Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS;Ayat (2):Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentianDireksi ditetapkan oleh Menteri;Pasal 17:Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS);3 Bahwa Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS merupakan kewenanganatau hak sepenuhnya dari Tergugat dalam kedudukannya selaku PemegangSaham yang didasarkan kepada ketentuanketentuan sebagai berikut: Pasal 91UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)yang menyatakan:Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat Di Luar RUPSdengan syarat semua pemegang saham

BKI) yang menyatakan:Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi melalui KeputusanPemegang Saham Di Luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan danpemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut ...; danPasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UU BUMN) yang menyatakan:Terhadap Persero (i.c. PT.

BKI) berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yangberlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndangPerseroan Terbatas;Dengan demikian, Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS yangmenjadi Objek Sengketa a quo merupakan tindakan hukum yang dari Tergugatselaku Pemegang Saham PT. BKI diatur dan tunduk pada ketentuan HukumPerseroan yang merupakan ruang lingkup Hukum Perdata.

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalamhal yang mendesak, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkantanggal panggilan dan

Berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,maka pada pasal 86 disebutkan jika:Ayat (2)Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.Bahwa Direksi PT Politama Pakindo/Pemohon Penetapan, pada tanggal 28 Mei2015 membuat panggilan/ undangan RUPSLB ke II (dua) melalui 2 suratkabar, yaitu Harian Nasional Suara Karya halaman 10(Bukti P6) danharian lokal Wawasan halaman 23 (Bukti P7) kepada Para PemegangSaham

memohon kepada Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Politama Pakindo/Pemohon Penetapandapat

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari '% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Unr.Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

RUPS yang dilakukan di Purwokerto inijuga diikuti olen Penggugat. Mengapa hanya RUPSLB yang tertanggal 28Februari 2014 saja yang dipertanyakan. Penggugat sendiri sudah tahubahwa RUPS bisa dilakukan ditempat kedudukan perseroan (Cilacap) atauditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

Sehingga tidak ada yangsalah kalau RUPS perusahaan dilakukan di Purwokerto.Bahwa sebelumnya Sebagian Besar Pemegang telah berkirim surat (sampaitiga kali) kepada Penggugat selaku Kuasa Direktur Perusahaan untukmengadakan RUPS. Surat tertanggal 22 November 2013, 05 Januari 2014dan 20 Januari 2014 yang semuanya telah diterima dengan baik olehPenggugat.

Foto copy notulen RUPS tahun 2011, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.77 ;8. Foto copy undangan rapat umum pemegang saham tahunan PT. TataDaerah Mandiri bertanggal 01 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6,T.78 ;9. Foto copy daftar hadir RUPS tahun 2012 PT. Tata Daerah Mandiribertanggal 10 April 2013, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7910.Foto copy notulen RUPS tahun 2012 PT.

Tata Daerah mandiribertanggal 07 Februari 2014, diberi tanda 1.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.720 ;21.Foto copy tanda terima surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013, diberitanda 1.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.721 ;22.Foto copy surat undangan RUPS luar biasa tahun 2013 PT.

TataDaerah Mandiri, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, 1.6, T.725 ;26.Foto copy undangan RUPS tahunan tahun 2014 PT. Tata Daerah mandiriyang ditujukan kepada pemegang saham PT. Tata Daerah mandiribertanggal 14 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.726 ;27.Foto copy daftar hadir RUPS tahunan tahun 2014 bertanggal 30 April 2015,diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.727 ;28.Foto copy resi pos undangan RUPS tahun 2014 PT.

ditolak;Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, padaRUPS luar biasa saksi mendapat rekomendasi dari Bupati secaratertulis No. 500/504/434/2011 tentang pengangkatan BadanUsaha Milik Daerah, namun saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalananada perubahanBahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Oetomo, pertama diRUPS bulan April 2012, kemudian di RUPS 20 Mei 2013,permohonan saat ditelpon;Bahwa laporan keuangan 2012 posisi laba bersih Rp.32.000.000.000

rapat di Saripan Pasific, yang hadir HasanAli, Muhaimin, Hari Utomo, Winarno, saat itu dilakukan RUPS;Bahwa saat RUPS 20 Mei 2013 cuman 1,2 fix yang ketiga belumfix mengenai struktur organisasi, agenda kita membahas laporanpertanggung jawaban, restrukturisasi, karena belum terbahastuntas masih membahas Dirut yang digantikan pak Djawahir,sementara direktur dan komisaris utama masih kosong dengankesimpulan seperti itu harus ada RUPS luar biasa dan setelah itusaksi tidak tahu;Bahwa hasil RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksilupa;Bahwa tahun 2012 PT.

dijadikan direktur PT SMP, kata BapakNoer Tjahya coba kamu pegang ini itu pada bulan januari;Bahwa saat RUPS itu saksi mewakili PT GSM Holding /Pemerintah;Bahwa yang mewakili RUPS waktu itu dari PT GSM : bapakWinarno, dari PT.

Bahwa tanggung jawab RUPS adalah pelaksana yang menjabat Direksi saat memimpinRUPS, kalau Direksi tersebut masih menjabat, maka itu legal, kalau Direksi tersebuttidak menjabat maka illegal namun putusan RUPS pemegang saham tersebut sah.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikanuntuk seterusnya.h.

Bahwakewenangan yang ada didalam RUPS adalah kewenangan yang tidak adapada Direksi dan Komisaris.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggotaDirektur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentiansementara, anggota Direktur yang bersangkutan diberhentikan untukseterusnya.h.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direktur yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut.g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggotaDirektur yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.h.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.i.