Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut diatas dan upayaperdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuk sebagaimana pasal31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 82 Undang Undang No.7ahun 1989 maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai tasrih bil Ikhsan :nenoeeoe Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat danbukti surat yang diajukan yakni Foto copy Akta Nikah dari Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Tulungagung

perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

Penjelasanpasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor Tahun 1974jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terbuktitelah ada, oleh karena itu permohonan cerai Menimbang, bahwaoleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku dan upayaperdamaikan telah dilakukan dan ternyata tidak membawahasil, maka perceraian dipandang sebagai jalan keluar darikemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon (tasrih

pihaksudah tidak mencintai pihak lain , kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati,tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinyadengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagi Ibu rumah tanggaseperti yang diamanatkan pasal 77 ayat ( 2 ) dan pasal 79 ayat ( 1 ) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dalam perkara a quo,Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya, Tasrih

memperdulikan) istri saya 6 bulanlamanya ;Menimbang, bahwa ternyata dua unsur ini telah dilanggar oleh Tergugat,tetapi tidak dengan sendirinya talak itu jatuh ;Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapairumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) danrahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuranSurat ArRum ayat 21 dan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknyaadalah tasrih

Apabila Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankanakan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatanberkepanjangan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkankepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena /Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai solusi terbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalamsurat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974dinyatakan bahwa tujuan

Bahwa awalnya Subdit Ill Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polrimendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R00244/Jeddah/190809 perihal 181WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidakmemiliki tasrih (izin) haji.Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks Bahwa sekitar bulan juni 2019 Siswoyo, Wahyu dan Asmardi di rekrutoleh FAJRI untuk berangkat haji dengan visa Even kerajaan arab Saudidengan biaya sebesar Rp. 90.000.000

Bahwa awalnya Subdit Ill Unit IV TPPO Dittipidum Bareskrim Polrimendapatkan informasi dari Surat dari KJRI Jeddah Nomor: R00240/Jeddah/190807 dan Nomor : R00244/Jeddah/190809 perihal 181WNI yang tertangkap razia oleh aparat berwenang Saudi karena tidakmemiliki tasrih (izin) haji.

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orangsebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergiper orang sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB(diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dantransportasi, selanjutnya Fajri menyetujuinya.

yang apabila ijin tasrih tersebutdiurus di Jakarta, membutuhkan biaya sekitar sebesar 2.500 USD atausekitar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dengan fasilitaspenjemputan, transportasi bus, apartmen/tenda selama 5 hari di mekkah,akan tetapi FAJRI menolak tawaran tersebut dikarenakan harganya terlalumahal.

Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan paket dengan harga Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan rincian Biaya visa kerja per orangHalaman 45 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bkssebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Biaya tiket pulang pergiper orang sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah), dan sebesarRp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya tasrih MAKTAB(diurus di Arab Saudi), penginapan apartmen di Mekkah dan Madinah, dantransportasi, selanjutnya

,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan ParaTerdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

,Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.,Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Blin.

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto., S.H.,M.H, Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi,S.H.

Eryusman,S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta,S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor?17/Pid.Sus/2018/PN. Bin.

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo craig) SMI isl (gly pil ol) Legin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Sesungguhnya boleh bagiseorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari Suaminyadengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapatkemadhorotan, dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untukmempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudahtidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka hakim dapatmenceraikannya dengan talak satu bain sehingga Penggugat berpendapatbahwa perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai "Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Put. nomor 1327 /Pdt.G/2018/PA Bjm Hal. 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Ssesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ternyata tidak berhasil(telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai Tasrih