EkoTjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah danperkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal23 Oktober 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknyapada wakiuwaktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat diKantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarangKantor

Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (Diajukan dalam berkasterpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smgtanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatHal. 14 dari 79 hal. Put.

Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN Smg., yangdimintakan banding tersebut, dan :Mengadili sendiri :1. Menyatakan bahwa Terdakwa . SOEHARSONO bin R. SOEKARSODIdan Terdakwa Il AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H.

AGUSPUJI SANTOSA (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TinggiJawa Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir).Suatu putusan yang janggal dan menjadikan ketidakpastian hukum dimanadalam objek perkara yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda bahkanPutusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan Terdakwa Drs. Soeryantojustru dibatalkan dengan putusan pengadilan di bawahnya yaitu PengadilanHal. 72 dari 79 hal. Put.

Iniberarti Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku bukan Pegawai Negeri,penyelenggaran Negara, yang mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangandalam jabatan pemerintahan;Pasal 3 UndangUndang Tipikor melarang penyimpangan penggunaankewenangan oleh Pegawai Negeri, Penyelengara Negara, pemangkujabatan Negara/Pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuanganNegara/ Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal. 75 dari 79 hal. Put.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat ;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARDFREDY PAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilandan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / AktaKasasi Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PT.MDO., Jo Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.

Kancil No.01,Anduonohu, Kota Kendar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 15 Juli 2014, dibawah Leg.

Nomor 186/tipikor/VII/2014/PN.Kdi;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan suratsuratyang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar pembacaan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;Telah mendengar pembacaan Pendapat penuntut Umum;Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi, ahli, saksi Ad Charge, ahliAd Caharge dan Terdakwa;Telah membaca dan meneliti buktioukti

Perkara :PDS05/RP3/Fd.1/06/2014, dibacakan dipersidangan Tipikor Kendari padatanggal 03 Nopember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan membebaskan Terdakwa Ir.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Unsur ke1 : Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal iniadalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yangmerupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidanadan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ialakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah Ir.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis,tanggal 13 Nopember 2014, oleh kami oleh kami JARASMEN PURBA, SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H. danKUSDARWANTO, S.H. S.E.

Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan Banda AcehKecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yangberwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, Sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, jika

TIPIKOR/2017/PT BNAmasing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima olehterdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro KreditSales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada saksiABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku MikroMandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atautidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksiIMAM FAIZAL selaku Cluster Manager

TIPIKOR/2017/PT BNAdan informasi yang diberikan pada awal apikasi permohonan kredit;Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi KreditMKSSetelah aplikasi kredit diajukan oleh calon debitur maka MKS harus melakukaninvestigasi dan pengecekan untuk memperoleh informasi yang wajar melaluikunjungan langsung dan konfirmasi kepada instansi/ perusahaan sbb: Dokumen calon debitur/ pasangan Informasi calon debitur/ pasangan Penghasilan Hutang calon debitur/ pasangaProsedur Investigasi dan Verifikasi Kredita.

TIPIKOR/2017/PT BNA MBD.KSG Abdi .11 11 . ; AbdiMuhamm) 10 Apr 2/589/KS . Fachrul Elisa Zakir Imam .Apr 100.000.000 April : , = 2 . Zakirsya2 ad Nur 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizal2014 2014 lh Nst0 NstMBD.KSG Abdi .Ade . 13 13 . . Abdi12 Mei 2/640/KS . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Irwansya Mei !00.000.000 Mei . . . Zakirsya3 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizalh 2014 2014 lh Nst0 NstAbdi : MBD.KSG 14 14 . ; Abdi 14 Mei . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Andri /645/KSM/ Mei !

TIPIKOR/2017/PT BNA 11 MBD.KSG Abdi IOsmed .12 12 . . Imam AbdiNuzul Dese 2/1061/KS Fachrul) Elisa Zakir ; Dharm .. Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya15 Hidayat mber M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 lh Nst2014 0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .17 18 18 . . Imam Abdi. 2/1077/KS Fachrul) Elisa Zakir . Dharm .Zulkhaira Des Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya16 M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 2014 lh Nst0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .28 29 29 . .

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada

TRIYANTO, M.Si127Bin HADI PRAMONO menyampaikan alasanalasan keberatan Para TerdakwaPara Pembanding atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor. 22/Pid.SusTPK/2014/PNYyk tanggal 20 Mei 2015 :A. Tentang Eksepsi1.Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatandengan putusan Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi paraTerdakwa khususnya mengenai adanya masalah perdata yang masihharus diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata.

Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangatberkeberatan dengan pertimbangan fakta yang oleh MajelisHakim Tipikor dianggap terbukti dalam persidangan karenatidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkapdalam persidangan, setidaknya mengenai halhal sebagaimanadikemukakan oleh para saksi dalam surat pernyataan yangterlampir dalam memori banding ini;.

(Sampaidengan halaman 306).Selanjutnya Majelis Hakim Tipikor menyebutkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat buku pepriksaan DesaBangunitapan (Bukti A2,A5) satusatunya buku untukmencatat peralihan hak atas tanah dan dapat digunakanuntuk membuktikan asal usul tanah di Desa BanguntapanBantul, meskipun formalnya berbeda dengan contoh dalamPerda tetapi fungsinya sama sebagaimana yang dimaksuduntuk mencatat peralihan hak atas tanah6.

(Bukti JPU Nomor Urut K.2) yang dalamPutusan Pengadilan Tipikor disebut Bukti Q (vide hal 279Putusan Pengadilan Tipikor).

Dalam pemeriksaan SaksiSuratman, Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan ketiga131blanko tersebut haruslah dianggap sebagai kertas kosong saja.Sementara sesuai keterangan Suratman, halaman 280Putusan Pengadilan Tipikor, telah juga ditemukan Peta Persilyang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY tertanggal 31Agustus 1982 dan berdasarkan peta tersebut terbukti adakekeliruan lokasi Persil 41, Persil 42 dan Persil 180sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Blangko) dandaftar yang ditandatangani R.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejaktanggal 18 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013, di Rutan;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 15 Oktober 2013, di10.

Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2013;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Tela Me@Mbaca, : ~nn nn none nn none nenenenenennnnnennnnananenanannnan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :06/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.GSmda tanggal O06 Februari 2014 tentangPenetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkaratersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim ;Il. a.

Tipikor/2012/PN.Smda, amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa HERMANPANGANROY Bin PANGANROY, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI =;2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERMAN PANGANROY Bin PANGANROY ,dengan pidana penjara selama 4 (empat)74tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengankurungan selama 4 ( empat) bulan ;3.

Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secra sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada77dakwaan primair, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan untuk membayar uangpengganti dan jumlahnya, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbanganpertimbangan

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dimintakan banding sekedar rumusankualifikasi tindak pidananya, sedangkan amar putusan selebihnya akandikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaiFST TRG, mmm an nnn nn cn em~ 0781. Menyatakan Terdakwa Herman Panganroy Bin Panganroy tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secaraberlanjut;2.

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satuunit rumahnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 04/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 22 Juli 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruandengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehinggapidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat daribanyaknya faktafakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi

/ Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :a.

Terdakwa yang berakibat tujuandimaksud tidak terpenuhi;Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di manaTerdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikancontoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhanhukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi Tipikor

Banda Aceh yang lebih rendah dari putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Sesuai dengan bunyiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkarayang

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

AsingBerBadan Hukum Indonesia ;Bahwa dengan kata lain, Disnaker Kota Bandung, yang mewakiliPemerintah NKRI Cq Pemerintah Kota Bandung, telah tidak melaksanakandengan baik Politik Hukum NKRI sebagaimana yang tersebut dalam pembukaanUUD NKRI Tahun 1945, alinea ke4 ;Bahwa melalui gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentangPerselisihan Hak inilah, Penggugat selaku pekerja sekaligus pencari keadilaningin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari PengadilanNegeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR

aktifitas kerja yangdibekukan (frozen) secara sepihak oleh Tergugat I,IL,IIl menyebabkan Penggugatselaku pekerja (Haryanto Utomo pemegang ID 89151200), tidak berpenghasilanselama bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni, daripadadigantungkan tanpa penyelesaian, maka lebih baik Pekerja Haryanto Utomomengajukan, PHK Efisiensi dan menuntut seluruh hakhaknormatifpekerjaselama 15 tahun bekeria pada Terqugat 1,11,111.Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial/ TIPIKOR

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

RedakSl ...... 0.0... ccceceeee eee eee eee eees Rp10.000,Jumlah ~Rp106.000,(seratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X1I /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Suryani Sjanie (Pemohon).Banda Aceh, 11 November 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERASANUSI, SH.,NIP.Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Bna.

S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna

Membatalkan isi Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Reg Nomor94/PDT/2017/PTBNA;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadiladilnya (ex AequoEt Bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi masingmasing pada tanggal 29 Januari 2018dan 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa danPembanding/ Penuntut Umum;.

Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSUKIANTI HARTANTO tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg,tanggal 26 Oktober 2015, mengenai tindak pidana yang terbukti danpenjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018Februari 2018 dan Surat Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus Nomor B641/F/Ft.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018,dibuat tahun 2018 sesudah Terdakwa diperiksa dan dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi.Bahwa tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatadalam Putusan Judex Juris Nomor 1680 K/Pid.Sus/2016 JunctoPutusan Nomor 40/Tipikor/2015/PT Bdg Juncto Putusan Nomor74/Pid.SusTPK/2015/PN Bdg tanggal

Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampaidengan Nomor urut 68 selengkapnya sebagaimana tuntutan PenuntutUmum;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 6Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILIMenerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan

Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR

No. 2531 K/PID.SUS/2018MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 6Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Dr. H.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00 W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/2015Usaha Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung,diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Tergugat harusdihukum guna membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:a.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201516.17.18.19.Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor Bandung;2. Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;3.

Menyatakan Penggugat Mengalami Kerugian secara Immateriil :(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai saksidi Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000,00

Rp5.012.500,00 (lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) untukmembayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Setrasari Kulon Nomor 7, Kota Bandung;10.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialamiPenggugat:(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor