Ditemukan 2297 data
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1461 K/Pdt/201 1surat keberatan/sanggahan kepada Kantor BPN Kota Banda Aceh pada tanggal3 April 2007, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Kepala subbagian Tata Usaha Kantor BPN Kota Banda Aceh atas nama Dannie Gunawan,SE., pada tanggal 4 April 2007;Bahwa dikarenakan dengan adanya sanggahan dari pihak tersebut,Kantor BPN Kota Banda Aceh tidak mengeluarkan Sertifikat yang dimohonkanoleh Tergugat Il, namun para Tergugat kembali membuat Akta Pembagian HakHarta Bersama pada Notaris Sabaruddin
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bankum pada Bagian Hukum Setda KabupatenPonorogo, beralamat di Jalan Aloonaloon Utara Nomor03 Ponorogo;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1255/405.01.3/2013, tanggal 21 Oktober 2013;ll.
67 — 32
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.
189 — 111
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Wilayah Ill, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;22. BERLIN SAMOSIR, SH., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Wilayah IV, Bagian Bantuan WHukum , BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; 23. RIZAL ALPIANI, SH., Perumus, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal =;24. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., Penanganan PerkaraTK.1, Bagian Bantuan Hukum , Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal ; 25.
91 — 30
., MH;: Indonesia;: 19700408 199503 1 002;: Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan,dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJPJawa Tengah I, Kementerian Keuangan RI ;; Wayaly YOQay~ === == nnn5 IND ONS 1a j~==2=2 ame eee sence: 19621080 196508 1 002): Kepala Sub Bagian Umum, dan KepatuhanInternal KPP Pratama Pekalongan, DUP,Kementerian Keuangan Rl;: Dhian Fajar Suryawan, SH;: Indonesia;: 19841031 200901 1 005;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Il C, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal,Halaman
Jenderal,Kementerian Keuangan Rl;: Antono Adhi Susanto, SH ;: Indonesia;: 19900929 201402 1 004;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Il C, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan Rl;: Margareta Windy Sinatra, SH;: Indonesia;: 19920717 201502 2 001 ;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Il C, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan Rl;: Rustomo, SH;: Indonesia;=Halaman 5 dari 88 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2017/PTUN.SMGNIP : 19820604 200312 1 002;Jabatan : Pelaksana Subbagian
121 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan lama Kepala SubBagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan KeuanganDaerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat olehZulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomorurut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh Zulkarnain, S.T., Jabatanlama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada DinasPendidikan Kabupaten Simeulue;Surat Keputusan Bupati
Arisuddin, SKM., Jabatan lama Kabid Pelayanandan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baruPelaksana pada Satpol PP dan WH ;Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il),Administrator (Eselon Ill), Pengawas dan Kepala Puskesmas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran Nomor urut 101, Atas nama Dedi B, S.H., Jabatan lama Kepala SubBagian
62 — 29
(Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum) ;3. Adhy Catur Indra B, SH. (Staf Bagian Hukum);Ketiganya Warga Negara Indonesia, sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Bagian WHukumSekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. TempatKedudukan dan berkantor di JI. Raya Dringu No.901 Probolinggo, ............901 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 181 / 20 / 426.12 / 2013, tanggal 5Desember 2013, dengan hak substitusi.
66 — 15
masalah yang dihadapi dalam hubungan pernikahan, seringkallimeninggalkan tempat kediaman tanpa alasan yang jelas dan izin dari Pemohonserta Termohon diduga telah menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan yangsah, yang menyebabkan Pemohon telah berpisah dengan Termohon sampaisekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernahbersamasama lagi sehingga permasalahan ini merupakan subbagian dariperkawinan, serta telah didalilkan antara Pemohon dan Termohon yangberagama Islam
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, S.H.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.
Asih (Anggota DPRD Kota Balikpapan) ;Bahwa kemudian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyaklima set tanggal 23 Maret 2009 dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan(Andi Burhanuddin Solong) untuk melaksanakan konsultasi Kajian Tentanga = &Peran Polisi Masyarakat dalam Ketertiban Umum ke Kantor Pemerintah KotaBogor di Bogor tanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009, diberikan Visumtertanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Sekretariat
Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL, Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.
Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah :Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 806 K/Pid.Sus/2015 No Nama No. & Tgl.
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA MANADO
80 — 23
., umur 45 tahun, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, S.H., umur 27 tahun, Staf Sub BagianBantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU, S.H.,S.T., umur 40 tahun, PekerjaanAdvokat;5.
60 — 7
,M.H selaku Kepala Bagian Hukum PemerintahKabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 NovemberKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan diJalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan MartapuraKota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yangdiwakili oleh Drs.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. FAJAR ANUGRAH SETIAWAN, SH. MH
127 — 94
,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.
,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di Kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.
Terbanding/Tergugat : Direksi BRI Persero Tbk Cq. Pimpinan BRI Kab. Jeneponto
Terbanding/Tergugat : Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
Terbanding/Tergugat : H. Jasmin, S.Ag
Terbanding/Tergugat : Notaris/PPAT Indah Wijayanti, SH
39 — 78
MARIA LUCIACLAMAMERIA, SH, MH Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA Biro Bantuan Hukum Seketariat JenderalKementerian...Kementerian Keuangan, 5. HADI PRAYITNO, SH 3Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Makassar DirektoratJenderal Keuangan Kekayaan Negara KementerianKeuangan, 6.
52 — 11
Envoy 1,8 EC dalam satu kardus berisikan 20 (duapuluh) botol; 1 (satu) botol pestisida Merk Envoy 1,8 EC;Yang telah disita sesuai dengan ketentuan perudangundangan yang berlaku dimanapara saksi mengenali dan membenarkannya serta Terdakwa tidak pula berkeberatanmengenai barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbukti Surat Hasil Uji Laboratorium Pestisida Merk Envoy 1,8 EC Nomor53.16.BPTPH tertanggal 28 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh Kepala SubBagian
128 — 32
Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kabupaten Jayapura, beralamat diKantor Bupati Jayapura, Jalan SentaniDepapre Gunung MerahSentani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Desember 2017 selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2017yang
104 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Il, Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Halaman 1 dari 41 halaman.
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Ill, Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;LUSIANA MATONDANG, S.H., jabatan Staf pada BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;ENI HARLIANI, S.H., jabatan Staf pada Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;RINI
61 — 19
., Warganegara Indonesia, Kepala SubBagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham SetdaProvinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti MandalaDenpasar ;4. KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H.
75 — 7
., keterangannya dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah PNS yang menjabat sebagai analis hukum pada SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiyang bertugas menyusun pertimbangan hukum terhadap permasalahnpermasalahan hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Migas berdasarkanPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
138 — 23
Terdakwa juga menandatangani kolom tandatangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebutadalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro serta membubuhkanstempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftar permintaanpembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2011 bulan Januari s/d Maret 2011 ke SubBagian
Terdakwa jugamenandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaro seolaholah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTD PSPD Kuaroserta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendiri kedalam daftarpermintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2013 bulan Januari s/d Maret 2013 ke SubBagian
juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Ill Tahun 2014 bulan Juli s/d September 2014 ke SubBagian
juga menandatangani kolom tanda tangan Kepala UPTD PSPDKuaro seolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan KepalaUPTD PSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buatsendiri kedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan IV Tahun 2014 bulan Oktober s/d Desember 2014 ke SubBagian
Kuaroseolah olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Kepala UPTDHalaman 131 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPSPD Kuaro serta membubuhkan stempel yang Terdakwa buat sendirikedalam daftar permintaan pembayaran TPPNS tersebut.Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Daftar Permintaan TunjanganKinerja Daerah/Tambahan Penghasilan (TPP) yang berada di wilayahUPTD PSPD Kuaro yang meliputi Kecamatan Kuaro dan Kecamatan LongIkis pada Triwulan Tahun 2015 bulan Januari s/d Maret 2015 ke SubBagian
Terbanding/Terdakwa : Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si
91 — 36
DAVINDO JAYA MANDIRI dan Korpri perihal yang sama, disampaikan kepadabendahara rutin Sekretariat Kota Samarinda untuk dibuatkan Surat Perintah5Pembayaran yang ditandatangani/diketahui oleh Kabag Umum untuk diserahkan keBagian keuangan.Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs. ALIFITRI NOOR, Msi).
Setelah dibagian keuangan Surat Perintah Pembayaran tersebut di verifikasi oleh subBagian Anggaran, kemudian diterbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) yangditandatangani oleh Kabag Keuangan ( Drs.