YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

DirekturUtama, secara ex officio memimpin rapat RUPS adalah perintahAnggaran Dasar yang bertindak dan berbicara diantara para pemegangsaham dalam lingkungan perseroan. Dalam kegiatan ini Direktur Utamatidak bertindak dan mewakili perseroan dalam lingkungan Pengadilan,sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Penggugat;b.

Pasal 9 ayat (4) : RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yangdipilin di dalam RUPS;Lazimya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utama danmemberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpin RUPS apabilaDireksi berhalangan hadir;1213b.

,yang didalamnya menurut keterangan saksi ahli, Mohammad Sumedi,SH,MH yang mengatakan bahwa apabila RUPS suatu perseroan tidakdihadiri atau dipimpin oleh Direktur Utama, maka hasilnya dianggaptidak sempurna, kemudian ahli tersebut juga menyatakan bahwa apabiladalam pelaksanaan RUPS ada salah satu anggota Direksi merasakeberatan terhadap hasil RUPS tersebut, maka ada 2 (dua) cara untukHal. 23 dari 32 hal. Put.

Pasal 9 ayat (4) : RUPS dipimpin oleh salah seorang Direksi yangdipilin di dalam RUPS (Bukti P2);Lazimnya dalam Pasal tersebut RUPS dipimpin oleh Direktur Utamadan memberikan penjelasan siapa saja yang berhak memimpinRUPS apabila Direksi berhaiangan hadir;b).

Pasal 77 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan :Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yangdisetujui dan ditandatangani oleh semua peserta;b.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Samyang IDBSelanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk terdakwa untuk membuat atau memproseslebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris, dimana terdakwamenambahkan (satu) agenda dalam Berita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, kemudian terdakwa menggunakan BeritaAcara RUPS tersebut di Notaris, sehingga terbitlah akta Nomor 120 tanggal 31Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris

Samyang IDB karena isi akta Nomor 120tanggal 31 Maret 2011 tersebut tidak benar karena tidak sesuaidengan hasil agenda rapat RUPS PT.

Samyang IDB;Bahwa terdakwa kemudian menambahkan (satu) agenda dalamBerita Acara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernahdibicarakan maupun disepakati pada RUPS tersebut, yaitumengenai persetujuan jualbeli saham, dan kemudian terdakwamenggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ISWANDONO POERWODINOTO,SH. yangmemuat mengenai adanya jual beli saham dari PT.

dihadapan Notaris telah menambahkan satu agenda rapat dalam BeritaAcara RUPS tanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya yaitumengenai penjualan sebagian saham milik PT.IDB Bio Research Development sebanyak90.500 lembar saham atau sebesar Rp851.152.500, yang dijual pada Samyang GenexCorporation; Padahal dalam RUPS tidak ada keputusan mengenai jual beli sahamtersebut;Hal 41.dari 43 Hal.Put.No.1356/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa berita acara RUPS

Dan keputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalammata acara lainlain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75ayat 3 Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang menyebut RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, karena keputusan RUPS tersebut masihtermasuk dalam upaya pemegang saham dalam memenuhi setoranmodal inti sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, sehinggadengan demikian keputusan RUPS tersebut adalah keputusan yangSAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Dalam RUPSLB keIItanggal 27 Desember 2010 tersebut Penggugat telah memberikan kuasakepada Tergugat II untuk hadir dalam RUPS agar supaya kuorum bisatercapai dan bisa mengambil keputusan yang sah dan mengikat.13.

Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebuttelah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (4) UndangUndang No. 40tahun 2007 yang menyebutkan :RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Hal 39 dari 70 hal. Put.

RUPS tersebut telah dihadiri olehPenggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baik Tergugat II danTergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugat tersebut. Dalamhal ini Tergugat Il dan Tergugat IIl sudah hadir juga sebagai pemegangsaham bersama Penggugat dengan tidak mempersulit Penggugat, danTergugat II dan Tergugat III juga bersedia menyetujui rencana penjualansaham Penggugat tersebut.

menjadi Direktur ada dilakukan RUPS duakali tentang pengalihan saham Nuhud pulungan danpenambahan modal ;Bahwa penambahan managemen yang saksi katakana tidakmelalui RUPS ;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatandengan keterangan saksi yang menyatakan :Tentang akte No. 12 Tahun 2007 ditanda tangani saksi di BatangNatal, yang benar akte itu ditanda tangani di rumah H.

RizkinaMandiri Perdana dan dibuatkan Berita Acara RUPS tentang PT.Rizkina Mandiri Perdana ;Bahwa setelah saksi pelajari ternyata nama Ramli Lubis tidakada sebagai pemegang saham dari pada PT.

Rizkina MandiriPerdana adalah Arwan Efendi Lubis, Ramlan bayanuddin,Ingrita Pulungan dan Henri Pardede ;Bahwa saksi pernah menyaksikan RUPS di rumah Ramli LubisJl.

Kalau RUPS yang membuat Notaris maka yangbertanggung jawab secara pidana kepada yang membuat,karena RUPS dihadir Notaris dan yang membuat Notaris makayang bertanggung jawab kalau RUPS palsu adalah yangmembuatnya ;Bahwa pasal 90 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatasapabila RUPS dihadir Notaris cukup ditanda tangani Notaris ;Bahwa kalau daftar hadir semua tanda tangan demikian jugaBerita Acara semua tanda tangan secara faktual berarti merekasemua hadir tetapi itu masih bisa dipertanyakan apakahseandainya

RUPS adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Komisaris, yang hanya dimilikiPemegang Saham dan Pemegang Saham adalah orang yangterdaftar dalam Anggaran Dasar yang namanya tertulis ;Bahwa yang punya hak menghadiri RUPS adalah PemegangSaham.

yang sah setelah diangkat oleh RUPS padatanggal 26 September 2011 sebagaimana tertuang dalam AktaHal 21 dari 128 hal.

Direksi Komisaris dan disituRUPS memutuskan apapun selanjutnya kalau kita berbicara Pasal 94maupun Pasal 111 dimana kewenangan mengangkat Direksi atauKomisaris itu ada di RUPS jadi ini sepenuhnya menjadi kKewenanganRUPS untuk menentukan Direksi dan Komisaris bahkan RUPS bisamenentukan kapan berlakunya pengangkatan itu yang penting janganberlaku mundur atau ditanggal kemudian setelah RUPS atau ditutupRUPS itu adalah menjadi kewenangan RUPS namun demikian harusjuga diperhatikan ketentuan Pasal 94

, RUPS memiliki semuakewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;e Bahwa kalau terjadi perubahan susunan pengurus kecuali ditentukan laindalam RUPS tersebut maka berlaku terhitung sejak RUPS ditutupdemikian juga persetujuan mengenai jual beli saham jadi kalau jual belisaham hanya persetujuannya saja terjadinya setelah jual belinyadilakukan ;Bahwa ada akta jual beli atau perjanjian jual beli jadi bisa berbentukauthentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan ;Bahwa mengenai

pendaftaran dari Akta RUPS apabila sudah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

tanggunjawab Direksi Perseroan, jadi kalauseandainya sampai tidak diberitahukan kepada Kemkumham salahDireksi yang bersangkutan yang diangkat yang baru ;Bahwa Pasal 94 Dalam hal RUPS tidak menetapkan pengangkatanpenggantian anggota Direksi pengangkatan anggota tersebut berlakusejak ditutup RUPS untuk hal tersebut disandingkan dengan kalimat 30hari bahwa itu hanya berlaku 30 hari untuk dimasukkan kedalampendaftaran untuk hal ini apabila 30 hari ini bentuknya sudah RUPS danHal 89 dari 128 hal.

Selanjutnya Pasal 96 Ayat (2)UUPT menentukan bahwa kewenangan RUPS mengenai penetapan gajidan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.36.Bahwa tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat Dewan KomisarisTergugat yang menetapkan besaran gaji serta tunjangan Penggugatdalam bentuk apapun sebagai Direktur Tergugat.37.Bahwa sebagai bukti tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat DewanKomisaris Tergugat yang menetapkan besarnya gaji dan tunjanganPenggugat dalam bentuk apapun, nampak bahwa

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 79 Ayat (1) UUPT yang dikutip oleh Tergugat sebagaiberikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.43.Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat di dalamgugatannya, Penggugat sebelum mengundurkan diri pada tahun 2010merupakan anggota Direksi dari Tergugat.

Sehingga menurut Pasal 79UUPT tanggung jawab untuk menyelanggarakan RUPS Tahunanmerupakan tanggung jawab Penggugat. Justru jika RUPS tahunanTergugat tidak pernah dilaksanakan, hal tersebut merupakan kelalaiandari Penggugat sendiri.44.

Dewan Komisaris.50.Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham bukanlah, dan sama sekalitidak dapat disamakan dengan, organ Perseroan RUPS.

Sementara Tergugat semula tidak menanggapipermintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberitawaran penggantian 200 juta rupiah jauh dari nilai riil saham tersebut.Menimbang, bahwa memang benar mengenai gaji direktur ini mestinyaditentukan dalam dan oleh RUPS, namun demikian tidak ternyata telahdilakukan RUPS yang salah satu agendanya menentukan pemberian gajikepada Direktur. Namun demikian tidak berarti Penggugat tidak ada hak untukmenuntut Gajinya selaku Direktur.

eh RUPS;(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS;Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas;(1) Perubahan Anggaran Dasar Tertentu. harus mendapat persetujuanMenteri;Serta harus mendapatkan Persetujuan/Permintaan dari Pemegang Saham hal inisebagaimana disebutkan dalam, Pasal 79 (2) huruf a dan b, UU PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 berbunyi:"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanatas permintaan

Kolingkas;(2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan atau dengan iklandalam surat kabar;(3) Panggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS diadakan;(4) RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur selain itu sebagai alternatif lainRapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris;(5) Jika Presiden Direktur tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin olehWakil Presiden Direktur;(6) Jika wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebabapapun yang tidak perlu dibuktian kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpinHal. 41 dari 48 Hal.

yang hadirdalam rapat;Jadi sangat jelas sekali apabila kita melihat kedalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas serta Akta Pendirian atau AD/ARTNo. 06 maupun isi Akta Perubahan No. 264 mensyaratkan bahwa PemindahanHak atas Saham harus berdasarkan RUPS, dan RUPS tersebut itu harus dihadirio/eh Para Pemegang Saham atau Wakilnya;Dengan demikian maka beralihnya saham sebagaimana disebutkan dalam AktaNo 78 tidak bisa hanya didasarkan dengan cara Jual Beli Saham sematamelainkan harus melalui

, dan RUPS tersebut itu harus dihadiri oleh Para PemegangSaham atau Wakilnya.

Tonia Mitra Sejahtera saksi tidak mengetahul apakahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)karena saksi hanya diajukan berupa Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Tonia Mitra Sejahtera aktanyadibuat / dilaksanakan di Kantor Notaris Rayan Riyadi ;Bahwa benar saksi yang perintahkan kepada terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan terdakwa II MAHA SETIAWAN untukmencari Bapak MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID untukmenandatangani Notulen RUPS LB tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Notulen RUPS LBtersebut atas nama MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID ;Bahwa benar saksi yang meminta untuk dilakukan Perubahan aktaPendirian PT.

yang membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tanggal 16 januari 2017 tersebut berdasarkan pengalaman bekerjadikantor Notaris ;Hal 56 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa namanama yang tercantum dalam Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 januari 2017adalah berdasarkan catatan/nota dari AMRAN YUNUS, didalamnotulen tersebut saksi menulis ALI SAID selaku pemimpin Rapat, MUHLUTFI, terdakwa ARDIANSYAH dan ASMAWATI sebagai Direksi barusesuai

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tanggal 16 januari 2017 dan surat Jual Beli Saham adalahbenar saksi yang membuatnya atas permintaan AMRAN YUNUSmelalui terdakwa ARDYANSYAH TAMBURAKA dan. terdakwa.

Notulen RUPS LB tersebut diserahkan lagi kepada KALBIMULIAWAN, dan KALBI MULIAWAN yang menemui ASMAWATI danmenyerahkan Notulen RUPS LB tersebut untuk ditanda tangani tanpamembacanya, karena saat itu KALBI MULIAWAN mengatakan KepadaASMAWATI tanda tangan saja, ini perusahaannya Pak AMRANYUNUS, sehingga saksi ASMAWATI langsung bertanda tangan diatasHal 94 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.Kdinamanya sebagai pembeli saham ALI SAID, padahal sebenarnyaASMAWATI tidak pernah membeli dan memiliki

Manipulasi RUPS PT Gusher Tarakan;Bahwa, telah menjadi ketentuan terhadap badan hukum untuk mengakukanPaili/PKPU atas inisiatif sendiri harus dibuktikan terlebin dahulu denganRUPS yang khusus untuk itu, dan setelah diteliti dalam Putusan Sementaramaka RUPS tersebut tidak pernah ada;Bahwa, pada penjelasan Pasal 224 UUK PKPU menyatakan yang berikut ini: Dalam hal Debitur adalah Termohon Pailit maka Debitur tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; Dalam hal Debitur adalah Perseroan

Terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit;Berdasarkan ketentuan undangundang tersebut, maka harus diakui olehMajelis Hakim telah mengesampingkannya karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memeriksa hal tersebut dan telah menjadi fakta persidangantidak adanya RUPS sebagaimana

Menyatakan penyelenggaran RUPS luar biasa PT Gusher Tarakantanggal 8 Juni 2004 tidak mencapai korum dan oleh karenanya itutidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan keputusan RUPS tanggal 8 Juni 2004 tentang pemberianpersetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian atauseluruh aset perseroan kepada bank tidak sah dan batal demi hukum;5.

,dan sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim memastikanKreditur lainnya ada dan benar, dengan tidak melakukan haltersebut maka terpenuhi ketentuan untuk diajukan kasasi;b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Ketentuan RUPS pada permohonan PKPU oleh Pemohon adalahBadan Hukum oleh Majelis Hakim dengan memeriksa RUPS Nomor45 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara,S.H., seolaholah sebagai RUPS untuk permohonan sendiri (inisiatif)dalam permohonan 8/Pdt.Sus.PKPU/2017

,didaftarkan tanggal 22 Mei 2017 merupakan RUPS pemindahankedudukan PT Gusher Tarakan dari Kota Tarakan ke KotaBalikpapan, dan bukan RUPS untuk pengajuan permohonan PKPU;Ketentuan Pasal 98 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan Terbatasbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sangat jelas, denganHalaman 21 dari 24 hal. Put.

Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.

Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Terbatas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Mranggen yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal tertanggal 28111994 dibawah No. 31 pada pasal 29 angka III huruf d.

Hal tersebut diatur pada pasal 11 angka 3 AktaPerubahan yang dibuat di hadapan Notaris Yvonne BarnethaSinyal, SH tertanggal 18031998 di bawah No. 46 dimana diaturmengenai pengangkatan direksi adalah melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;b.

Bahwa dari segi tugas dan wewenangnya, TermohonPeninjauan Kembali merupakan pengurus sekaligus pemilik.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan dalam RUPS, dimana sebagai salah seorangpemegang saham (pemilik) Termohon Peninjauan Kembaliterlibat dalam memutuskan tugasS dan wewenang. Haltersebut Ssesuai pasal 12 angka 8 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;c.

Bahwa gaji dan atau tunjangan yang diterima direksi adalahhasil keputusan RUPS sehingga kapasitas pembayaran direksibukanlah pembayaran dalam kapasitas pekerja. Hal tersebutsesuail pasal 11 angka 4 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;e. Bahwa berdasarkan huruf a s/d huruf d tersebut di atas,Hal 10 dari 17hal. Put.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi:1.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT Asmoro Jati Subur;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)bertanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam Akta PernyataanKeputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan penggugat II Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Il Konvensi/Para Pembanding/ParaHalaman 8 dari 17 hal. Put.

Bahwa berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf b Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang perseroan. terbatas, dewan komisaris dapatmenyelenggarakan RUPS dengan memanggilnya sendiri pemegangsaham jika direksi tanpa alasan sah tidak menyelengarakan RUPS;2. Bahwa dalam perkara iniPemohon Kasasi sebagai direksi Termohon Kasasi tidakmenyelenggarakan RUPS sebagai mana di tentukan oleh Undangundangperseroan terbatas meskipun telah diminta oleh Para Termohon Kasasi;3.

Bahwa karena itu RUPS LByang telah dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 10Halaman 9 dari 17 hal. Put.

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

Sandipala Arthaputra ;2.4 Bahwa tanggal 28 Januari 2013 diselenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra tanggal 28 Januari 2013, padaacara dimaksud Penggugat hadir tapi tidak memberikan tanda tanganpada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Penggugatmenganggap penyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, karena Sdr.Paulus Tannos sudah tidak berada di Wilayah Negara Republik Indonesiaatau dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang) Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (vide bukti) dan memberikan kuasa kepada pihak lainHalaman 9 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUNJKTPAGE yang

menurut Penggugat Cacat Formil, dan pada akhirnya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dimaksud dibubarkan karena kehadiran pihakKepolisian Daerah Metro Jaya yang mencari Paulus Tannos, namun padafaktanya tidak demikian adanya, karena sebelum diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), peserta RUPS lainnya telahmempersiapkan alternatifalternatif notulen RUPS yang tidak beritikadtidak baik terhadap Penggugat ; 2.5 Bahwa Penggugat telah kehilangan hak penting akibat hasil RUPS aguo, yakni Hak Suara

ataunotulen RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;5S.

Nasib dan keadaan Penggugat serta hakkeperdataan lainnya di kemudian hari menjadi tidak jelas.Terlebih lagi, dengan segala kemungkinan terburuk yangakan terjadi di masa mendatang, konkritnya hilangnya hakpenting Penggugat akibat hasil RUPS a quo (yang dibuatdengan cara melawan hukum), yakni Hak Suara untukmenolak atau mengangkat pengurus PT.

(Rapat Umum Pemegang Saham) sebelumdilaksanakannya RUPS yang pertama kali untuk Pengesahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah tidakdidasarkan pada Peraturan dan PerundangUndangan yang berlaku, sertasalah/keliru dalam penerapan hukumnya.1.

ditiadakan dengan adanya syarat khusus (Lex specialis derogat lexgeneralis ) yang telah disepakati oleh para pihak ( Direksi, Dewan Komisarisdan Para Pendiri) yaitu :Bahwa RUPS yang pertama kali harus mengesahkan Susunan Direksi danDewan Komisaris Setelah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan DaerahBali mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia, oleh karena itu RUPS yang telah dilaksanakan adalahbertentangan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam AktaPendirian PT Bank

Dalam wakiu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahpemberhentian sementara harus diadakan RUPS.(5.) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) AnggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.(6.) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementaratersebut atau memberhentikan Anggota Direksi yangbersangkutan.(7.) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tidak diadakanRUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentiansementara tersebut batal.b.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudahpembebasan tugas sementara itu, Komisaris diwajibkanuntuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana yang akanmemutus apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akandiberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukansemula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberikesempatan untuk membela diri.Angka9.

Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill dengan segalatindakan dan perbuatannya yang terkait dengan Perpanjangan MasaJabatan Direksi, Pencabutan dan selanjutnya Pemberhentian PemohonKasasi sebagai Direkstur PT Bank Pembangunan Daerah Bali, sertamenyelenggarakan RUPS~ sebelum dilakukan RUPS tentangPengesahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertamakali adalah tidak sah dan batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap

, Penggugatmempunyai kewajiban memberikan uang sebesar Rp35.000.000, (tigaPutusan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN BtmHalaman 2 dari 32 Halaman10.11.puluh lima juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan perjalanan dinas yangdiperlukan oleh Tergugat untuk melakukan kewajibannya untukmenyelesaikan Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perizinan..Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaanpengurusan perizinan terkait Pembuatan Akta Pendirian Perusahaanberikut Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan (RUPS

kerugian baik secara materil terhadap Penggugat.Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat dari tidakdilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakatibersama dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengurusan perizinanyaitu sebesar Rp.190.000.000, (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yangmana biaya tersebut secara nyata telah dibayarkan kepada Tergugat gunauntuk pengurusan perizinan berupa Pembuatan Akta PendirianPerusahaan beserta Akta Perubahan Pemegang Saham Perusahaan(RUPS

Karena itu Tergugat informasikan kepada Penggugat bahwa harusada perubahan dalam pemegang saham maka Tergugat menganjurkanuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali dan kami daripihak Tergugat waktu itu menunjuk Notaris Fajriel Al Basra, SH.

, NIB, SIUP,BPOM, bukan saksi yang mengerjakannya karena saksi belum masuk dikantor Tergugat tapi untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danizin usaha saksi yang mengerjakan;Bahwa Saksi sekarang bekerja wirausaha dan saksi bekerja sendiri;Bahwa saksi bekerja dikantor Tergugat, yang merupakan sebuahPerseroan Terbatas yang bergerak dibidang Legalitas Dokumen;Bahwa Saksi tidak tahu isi Akta SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);Bahwa selain pekerjaan dari Penggugat juga ada pekerjaan dari oranglain yang

,yang ada hanya pembuatan PT baru; Bahwa pembuatan Akta RUPS tidak ada perjanjian, hanya pekerjaantambahan karena syarat tidak dipenuhi sebab suami istri harusnya tidakbisa sama Sama membuat PT lalu dibuatkan Akta RUPS oleh Tergugat; Bahwa yang mengerjakan RUPS adalah Ibu Rina tetapi bekerjasamadengan notaris tetapi bukan menjadi tanggung jawab Ibu Rina; Bahwa saksi yang telah menerima dokumen LOA, GMP dan aktapenunjukan dan surat dokumen tersebut tidak perlu yang Asli, yangpenting ada legalisasi

membuat Sural Kuasa Jual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

membuat surat kuasa dual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

./2015atas noma Pemegang Saham; RUPS meminta kepada pengurus untuk mengembalikan seluruhuang cicilan yang sudah masuk; RUPS meminta kepada Pengurus meminta kepada Pemegangsaham yang namanya digunakan untuk Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) Bank untuk membuat Surat Kuasa Jual kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;2.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.