Nomor 2844 k/Pdt/2016September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPtk tanggal 23 Maret 2015 atasnama Terdakwa/Terpidana Drs. Raden Amas Sungkalang, M.M.,(Asisten Pemerintahan/Sekretaris bukan Anggota PanitiaPengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentianA.M.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (/Inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.

Putusan Nomor 59 PK/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT. BDG., tanggal 19Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. H.NADI SASTRAKUSUMAH tersebut: Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 2 Mei 2016 Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg; Membebankan Terdakwa Drs. H.

NADI SASTRAKUSUMAH tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 19Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.tanggal O02 Mei 2016 mengenai lamanya pidana penjara dan pidanakurungan pengganti pidana denda sehingga amar selengkapnya berbuny!sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung :10/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 November2010 Nomor : 332/Pid.B/2010/ PN.Sbr, dengan perbaikan sekedarmengenai pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut1.

MohammadAskin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiHal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/201 1Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH ttd./H. R. Imam Harjadi, SH.MHttd./ Prof. DR.

Pandang Raya Kompleks ChrysantB. 16 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI/Tipikor Klas A Khusus Makassar tanggal 4 April 2016, Nomor : 271/ PDT /2016 / UB, yanag selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Il semulaMELAWANH. MUHAMMAD SABIR, Pengusaha, bertempat tinggal di JI. Mesjid RayaNomor. 194 Makassar, RT 004/RW001 Kelurahan Malimongan Baru, yang dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya H.

No.11, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri / Niaga / HAM / PHI/ Tipikor Kelas A Khusus Makassar tanggal 18April 2016 Nomor : 302/PDT/2016/UB yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERLAWAN I;2222 222 neoPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 1/PDT/2018/PT MKStanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat

PUTUSANNomor 77/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :ALFIAN Umur +38 Tahun, Tanggal Lahir 30 Januari 1976, Pekerjaan Berdagang, AgamaIslam, Alamat Jalan Kereta Api Lama Lr.!.

,M.H dan SigidPurwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor1/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan padahari itu juga persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadiri oleh HakimAnggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanoa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDio. Dio.Ny. Irdalinda, SH.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari2016 Nomor: 02/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal 16Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 jenis penahanan3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasartanggal 01 Maret 2016 Nomor: 02 / Tah.Ket /Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016Jenis Tahanan Rutan ;4.

Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 75/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;6.

AKABRI.Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal5 Juni 2016;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengantanggal 2 Agustus 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang,sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;Perpanjangan penahanan olehKetua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengantanggal 19 November 2016;Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak

Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJKPenahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10Februari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingiPenasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.

Tjkyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaanbanding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23Januari 2017.

TIKBahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalamputusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karenaunsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti.

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;OW. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari4. Perpanjangan I penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari5.

Perpanjangan IZ penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 28Maret 2014;6.

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Maret 2014 s/dtanggal 22 April 2014 ;IPerpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ; 22222 2222 Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. LuisBalun, S.H, Yehuda Suan, S.H dan Willem Erens M. Jause, S.H dari Kantor Advokat/Law Office A.

Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan WakilKetua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 12 Mei 2014, NOMOR : 25/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal22 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua HakimAnggota serta dibantu olbh ABRAHAM PUNUF, SH.

PANMUD TIPIKOR PENGADILAN TINGGI KUPANG,WILSON ST.K.WADU, SH. NIP: 196709141993031004.88

PUTUSANNomor 84/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatunkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BILLY LAUREN LIOETempat lahir : Toboali (Bangka) QRUmur/tanggal lahir : 47 tahun/ 19 November 1969Jenis kelamin : Lakilaki SsKebangsaan : IndonesiaAlamat : JIl.Yos Sudarso Komplek

PUTUSANNo. 391 K/Pid.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : KASMURI Bin JOYO KASIRAN;tempat lahir : Blora;umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 15 Desember 1961;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Dukuh Pendem RT.01 RW.Il DesaTambahrejo, Kecamatan Tunjungan,Kabupaten Blora;agama : Islam;pekerjaan : Purna TNI AD, Mantan

Pemohon.PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdA.WIBISONO, S.Sos MARIA SORAYA M SITINJAK, SHPerincian Biaya Sebagai Berikut:oS SPPendaftaran : Rp. 30.000,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas Panggilan : Rp. 60.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2008 bertempat di kantor Koperasi Guru Djatiwangi (KGD) Jalan PaseureuhanNo.15 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerah hukumPengadilan Tipikor

Juga sudah menghubungi orang tuanya diJawa tapi semua tidak ada respon.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengantergugat tersebut terjadi pada Bulan Juli Tahun 2016 yang akibat penggugatdengan tergugat berpisah ranjang sejak 17 November 2015 karena penggugatmasuk Penjara kasus Tipikor dengan Vonis 2 tahun 6 bulan. Denda dansubsider 1 tahun. Total hukuman 3 tahun 6 bulan. tergugat sudah tidak adakabarnya baru 1 tahun penggugat berada di dalam.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : TAUFIK M.NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa AcehUtara beralamat di Jalan MedanBanda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet,Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara 24392 EMaillbh.anakbangsa@gmail.com, AHU60AH0107TAHUN 2014, berdasarkanHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.LSkPenetapan Penunjukan

putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan:Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 hurufb dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat dari Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.Reg.1/1795 C/2018 Perihal : Tindak Lanjut PegawaiNegeri Sipil Yang Melakukan Tipikor tertanggal 24 Agustus2018.

Kabupaten Tegal dilakukan Rapat lagi yangdilakukan oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan rapattersebut juga belum mengambil keputusan, baru disepakati untukKonsultasi ke BKN Pusat terkait daftar nama PNS PemerintahKabupaten Tegal yang telah dihukum pidana berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada perbedaan jumlah; Bahwa dari dasar surat permohonan kami dari BKD ke BKNPusat terkait dengan kejelasan permohonan penggantian daftar PNSyang terlibat Tipikor

di Pemerintah Kabupaten Tegal maka terbit suratjawaban dari BKN Pusat tanggal 21 Desember 2018 perihal:Penambahan daftar nama PNS yang terlibat Tipikor di Kabupaten Tegal yang semula 4 orang menjadi 5 orang; Bahwa setelah terbit surat dari Kepala BKN perihal TindakLanjut Pelaksanaan Keputusan Bersama maka dilakukan sidangpenyelesaian Kasus PNS perihal Pembahasan Penyelesaian TindakLanjut PNS yang terkait Tipikor tanggal 26 Desember 2018, saran dariTim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang pertama

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;A. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6.

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Hal 39 Puts.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadina Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;wonceeee= Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUSRIL SABRI, SH.,MH dan ABDUL HERIS RUSLI, SH., MH beralamat di Jl.

TUANGKUTambusai No. 500 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 4 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1042017 Nomor :23/SK/TPK/2017;wonnnnee Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.21/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr, tanggal 29 Maret2017 tentang Penunjukan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Kamistanggal 08 Juni 2017, oleh : EDITERIAL, SH., MH sebagai Hakim KetuaMajelis, SULHANUDDIN, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. M.SURYADI, SH.

,MH Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, 13 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehJULIUS ANTHONY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan, Terdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Ketua Majelis,SULHANUDDIN, SH., MH EDITERIAL, SH., MHDr. H. M. SURYADI, SH.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKSHakim Ketua Majelis,TTDNASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.Panitera Pengganti,TTDH. SYAHRIR DAHLAN, SH.H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP.19651120 198903 1 004 Halaman 11 dari 10 Halaman PUTUSAN NOMOR : 34/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS

menerangkan bahwa awal mula Saksi di panggil bulan lupapada tahun 2017 dan terakhir pada bulan Januari 2019;Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN PpsBahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi ada menerima surat panggilanKejaksaan pada saat di panggil ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau;Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi di selidik di bagian IntelijenKejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2017;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat disurat pemanggilanberkaitan dengan perkara tipikor

bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan adadibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi bertandatangan;Bahwa,Saksi menerangkan bahwa Saksi mengalami 5 (lima) kalipemeriksaan dan menandatangin kelima berita acara pemeriksaan tersebut;Bahwa,Saksi meneragkan pada saat Saksi diperiksa tahun 2017 belum adatersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada saat di periksa pada tanggal 3 Desember2018 bahwa saksi baru ada tersangkanya;Bahwa,Saksi menerangkan pada bulan Januari 2019 Saksi diperiksa terkaitdengan perkara tipikor

Ppsnegara yang berbeda pula, menghasilkan nilai kerugian negara yang salingKontradiktif ,Ketepatan dan akurasi baik metode dan bagaimana mendefinisikankerugian negara dalam perhitungan akan mencapai keadilan dan kepastianhukum.Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 mencabutfrasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor

Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian kKeuangan negarayang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangannegara (potential loss).Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalam halmenetapkan tersangka harus memiliki dua alat bukti, kKemudian alat bukti yangdimiliki itu harus relevan dengan tindak pidananya yang ditersangkakan danbahwa

kapasitasnya dengan keilmuannya dan tidak ada di sebutkanadanya nilai kerugian didalm bukti Surat Termohon T1T6 tersebut dan tidakdidukung dengan alat bukti yang dapat menghitung kerugian keuangan negarasebagaimana Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 Putusan MK Nomor25/PUUXIV/2016 mencabut frasa dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor