Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yangdilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;c.

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah Perumahan seluas +220 m2 beserta bangunan rumah diatasnya yang diperdapat dengan caradi beli pada tahun 1996, terletak di komplek Perumahan Dispenda BlokB/31, RT 002/RW 001, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah,Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat , yang mana sejak Penggugat bellitahun 1996 sampai saat sekarang Penggugat yang menguasai ..

sekarang sertifikat tanahnya atas nama Penggugat belum ditanda tangani oleh Tergugat IIkarena pada saat proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik No. .524/Kel.Bungo Pasang, Gambar Situasi No.406, Tanggal 13 Februari 1986, seluas +220 m2, atas nama SYAHRUL keatas nama SUGIARTO ( Penggugat ), Pegawai Badan Pertanahan Kota Padang memberitahukan ada permasalahan terhadap tanah dilingkungan tempat lokasi tanah Penggugat ( komplekDispenda ) sehingga sertifikat tanah yang berada dilingkungan komplek Dispenda

Bahwa karena adanya permasalahan yang terjadi terhadap tanahtanah yang berada dikomplek Dispenda maka Penggugat mencari tahu permasalahannya ternyata tanah Sertifikat Hak Milik No. 524/Kel.

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 terjadi perdamaian dari pihak pihak yangberperkara Perdata no. 65/Pdt.G/1990 /PN.Padang Jo PT No.72/PdtBTH/1991 dan putusan Makamah Agung No.2950 K/pdt/1992 antara ahliwaris Sanah (almh) dan khatab Cs berdasarkan Akta Perjanjian PerdamaianNo.26 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dikantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah JAAFAR ,SH sehingga selesai Permasalahan tanah tanah di KoHalaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PNPdgmplek DisPenda tersebut

termasuk juga tanah yang Penggugat beli kepadaSyahrul sehinggu sudah bisa dibuka pemblokiran sertifikat atas tanah di komplek Dispenda . maka pada tanggal 26 Oktober 2017 Murnis Munir mewakili dari pembeli tanah Sanah (almh) dikenal dengan tanah komplek Dispenda TK Sumatera Barat mengajukan pembukaan pemblokiran sertifikat tanahsehingga sertifikat tanah lingkungan tanah komplek Dispenda TK Sumatera Barat sudah dapat dilaksanakan proses balik nama atau penerbitan sertifikat baru..

Putusan Nomor 336 B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1714/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1714/Dispenda tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 04 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79874/PP/M.XVB/

06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor973/1714/Dispenda tanggal 03 Agustus 2015 untuk Bulan Juli 2015, atasnama: PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat diPlaza 89 Lt. 5, Jalan H.R

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1714/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuli 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015: dan,4.

Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA- 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem (tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara- 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir). Dirampas untuk dimusnahkan5. Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa INYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan4.

Karangasem sedangkandana untuk reklamasi disetorkan dibayar ke Bagian Ekonomi Pemda Karangasem.Pembayaran pajak Galian C disetorkan ke Kas Daerah Karangasem melalui BankBPD Bali yang ada di Kantor Dispenda Karangasem sedangkan dana reklamasisaksi tidak tahu.

(seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dan pajak tersebut telah diterima oleh Dispenda Karangasem.Saksi menjelaskan mengenai pertambangan Galian C tanpa izin dipungut pajak olehDispenda Karangasem adalah Pengutan Pajak MBLB didasarkan atas UndangUndang RI.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan5.

SamsatBajawa juga membuat Rincian Rincian Samsat Polisi Nagekeo dan RincianDispenda Samsat Nagekeo;Bahwa Para konsumen yang membeli sepeda motor tersebut, selain berasaldari Kabupaten Bajawa juga berasal dari Kabupaten Nagekeo dengankeseluruhan berjumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang konsumen.Bahwa Stempel kantor Samsat Polisi Bajawa, kantor Dispenda SamsatBajawa, kantor Samsat Polisi Nagekeo dan Kantor Dispenda SamsatNagekeo, merupakan stempel yang Terdakwa 1 pesan untuk ditirukan;Bahwa

tujuan Para Terdakwa melakukan scan atau mengedit atau mengubahsurat tersebut kemudian memberi stempelnya, agar Pihak Yamaha YESSurabaya maupun Yamaha YES Cabang Ende tidak curiga kepada ParaTerdakwa, jika Biaya Balik Nama (BBN) Para konsumen belum diurus olehPara Terdakwa;Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas yangberwenang ternyata Notis pajak, rincian Samsat Polisi Bajawa, rincian PolisiNagekeo, rincian Dispenda Nagekeo dan pada rincian Dispenda Bajawa atasnama konsumen APOLINARIUS

Bajawayang dibuat Para Terdakwa adalah bukan milik Samsat Bajawa;Bahwa benar barang bukti berupa Notis pajak semuanya tidak terdaftar padakantor Dispenda Ngada;Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN BjwBahwa benar Terdakwa Suharti Als Toyo pernah mengurus pajak keDispenda Ngada, akan tetapi Saksi lupa kapan waktunya;Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput yang terakhir menguruspajak ke Dispenda Ngada;Bahwa benar stempel Samsat Dispenda tidak pernah dipinjamkan apalagidigunakan pihak

lain;Bahwa benar yang mengeluarkan blanko Notis pajak adalah pihak Dispenda;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;.

Bajawa itu palsu terlihat dari tandatangan atas nama Saksimerupakan bukan tandatangan Saksi dan stempel yang digunakan ParaTerdakwa lebih kecil daripada stempel asli Dispenda;Bahwa benar Notis pajak yang asli akan keluar setelah pembayaran pajakdibayar lunas;Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN BjwBahwa benar pihak Dispenda tidak mengalami kerugian selama tidakdidaftarkan;Bahwa benar Terdakwa Il Andi Siang Als Puput lebih sering datangmengurus pajak dari pada Terdakwa Suharti Als Toyo

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/0411/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 330/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/041 1/Dispenda tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakanoleh Pemerintah Provinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/0411/Dispenda tanggal 2 Februari 2015 untuk Masa PajakJanuari 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/221/Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;

Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;

Penggugat:
SUNYOTO
Tergugat:
1.SYAFTEN ZAIDT Alias CACA
2.SUGITO
Turut Tergugat:
2.KANTOR DESA BOJONG KONENG
3.KANTOR KECAMATAN BABAKAN MADANG
4.KANTOR DISPENDA BOGOR

Penggugat:
SUSANA SELI MATANDUNG
Tergugat:
1.ANDI KASO MATANDUNG
2.LEWARAN RANTELABI'
3.TEGAWATI RANTELABI'
4.ALBERTH SAMPE MATANDUNG
Turut Tergugat:
DISPENDA TORAJA UTARA

tersebut, dengan demikianmenunjukkan bahwa surat tersebut adalah palsu/tidak benar aliastidak sah.Pada jawaban atas pertanyaan No. 7, 9 dan 11 (7), Sesuai ketentuanyang berlaku, mulai Januari 2013 yang berhak mengeluarkan suratjin gangguan/jin tempat usaha adalah kantor Pelayanan jin KotaSorong. (9) Untuk mendapatkan jin gangguan/jin tempat usahaseperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harus mengeluarkanbiaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnya Pemohonmengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda

Hal ini membuktikan/menjelaskan bahwaDispenda Dinas Pendapatan Daerah (tempat Saksi IX dan VI bekerja)tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat jin Gangguan/Surat jinTempat Usaha untuk BBM jenis Solar maupun bensin melainkanPerekda bagian perijinan (dalam hal ini Kantor Perijinan Kota Sorongkhusus BBM minyak tanah), sedangkan Dispenda mempunyaikewenangan untuk menerima segala biayabiaya yang timbul akibatijin usaha tersebut telah beroperasi (misalnya pembayaran pajakmaupun retribusi dll).Hal. 8 dari

Anna Purwanto No. 9 untuk mendapatkan Ijin Gangguar/jin Tempat Usaha seperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harusmengeluarkan biaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnyaPemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda setelahitu Dispenda ajukan ke bagian Perekda (Perekonomian Daerah), hal inicukup jelas bahwa Dispenda sejak awal tidak pernah memilikikewenangan untuk mengeluarkan Surat ljin termasuk yang dimiliki Saksill istri Terdakwa.3. Barang Bukti.a.

No. 84 K/MIL/2014menghadirkan Saksi Ahli baik dari pihak Dispenda, Perijinan Kotamaupun Pertamina agar dapat memberikan keterangan berkaitan denganperkara tersebut sesuai dengan keahliannya.4. Pemidanaan.a. Bahwa secara umum mengenai pemidanaan sebagaimana dalamputusan Nomor : Put/174K/PM.II19/AD/XV/2013 tanggal 30 Januari2014 atas Perkara Terdakwa Agus Sudrajat NRP. 3104028091 1084Taban 4 Ru 2 SMB Ton SMB Kima Korem 172/PVT Sorong denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

tidakbertanggung jawab atas keluarnya Surat jjin tersebut karena tidak sah(sehingga menjadi tanggung jawab Saksi IX), apabila surat tersebutsah/benar ada suatu pernyataan dari Dinas Pendapatan Daerah KotaSorong terhadap keabsahan ijin tersebut untuk melindungi Saksi IXsecara institusi atau dengan kata lain akibat yang timbul dari surattersebut menjadi tanggung jawab Saksi IX, selanjutnya dapat melindungiusaha Terdakwa maupun Saksi Il agar tidak dirugikan akibat terjadiperalinan kKewenangan antara Dispenda

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari Amin Yahya bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang PanjangHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2019/PN Kisdan berhasil melarikan diri kKearah belakang Kantor Dispenda

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

Mushalla dan membongkarpaksa kotak infag tersebut menggunakan obeng, setelah kotak infag menjadirenggang Terdakwa membalikkan kotak tersebut sehingga uang didalamnyamenjadi jatuh kebagian bawah dan kemudian Terdakwa menarik uangnyamenggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uang berhasil diambil dari dalamkotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla, saat menaikisepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang warga yang tidak dikenal danTerdakwa langsung melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

belakangMushalla dan membongkar paksa kotak infaq tersebut menggunakan obeng,setelah kotak infaq menjadi renggang Terdakwa membalikkan kotak tersebutsehingga uang didalamnya menjadi jatuh kebagian bawah dan kemudianTerdakwa menarik uangnya menggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uangberhasil diambil dari dalam kotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkanMushalla, saat menaiki sepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang wargayang tidak dikenal dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakangKantor Dispenda

I Ketut Ardha Sekda) 40.950.101,00 6.142.515,00 34.807.586,004 Hartaningsih Muliawan, B.sc 47.782.136,00 7.167.320,00 40.614.816,00(Kasubag Keuangan Dispenda)5 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 31.854.754,00 4.778.213,00 27.076.541,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 386.762.651,00 58.014.397,00 = 328.748.254,00Tahun 20081 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 142.230.750,00 = 21.334.613,00 120.896.137,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 88.894.219,00 13.334.133,00 75.560.086,00Dispenda Buleleng)3 Ir.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.304,00Sekda tahun 2008 dan Sekda s.d.20115 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 (Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Sekda Tahun 2008 dan Sekda s.d.2011)5 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.95 1,00 202.911.727,00Tahun 2011 Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 2258 K/Pid.Sus/2013 1 Dr. Drs.

(Kasubag 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 47.743.937,00 7.161.590,00 40.582.347,00Dispenda Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati)35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.760,004 Drs.

(Kasubag 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011 34 1 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala Dispenda 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati) 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,004 Ir.

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1713/Dispenda

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1713/Dispenda

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.

Himpunan Peraturan tentang Pelaksanan Samsat;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2012 ;7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2012;8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2012;9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin

Bulan April 2012;10. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;13. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;14. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Septrmber 2012;15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan November 2012;17. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;18. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan

Januari 2013;19. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;20. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;21. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2013;22. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;23. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.24.

;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Septrmber

2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan November 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin

BanyuasinSurat Kepala UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab.

Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel

Mijn.Bahwa permohonan untuk mendapatkan kios di Pasar Sentral Majene harusditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Bupati Majene baru diserahkan keDispenda untuk pertimbangan mendapatkan kios di Pasar Sentral Majene.Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTD Pasar;Bahwa pada saat Saksi menjadi kepala pasar dan digantikan Terdakwa yangsekarang jadi Lurah Galung bahwa prosedur untuk mendapatkan kios pasartersebut setelah permohonan masuk di Dispenda dan Dispenda membentuktim semua Muspida

tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan setelah itubaru diurai mana yang menempati kios namun belum menentukan nama dannanti diketahui setelah dilakukan pencabutan lot dan namanama yangdiketahui mendapatkan kios lalu diserahkan kunci oleh Dispenda;Bahwa setelah Saksi naik ke lantai dua di Dispenda bagian UPTD Pasar danmenanyakan bahwa kunci tersebut diserahkan UPTD Pasar kepada yangmenempati kios jadi bukan lagi dari Dispenda;Bahwa Saksi tidak mengenali kunci yang diperlinatkan dan Saksi tidak

Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTD Pasaruntuk dilakukan pencabutan lot dan namanama yang diketahui mendapatkankios lalu diserahkan kunci kios oleh Dispenda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwasejak awal Terdakwa yang bersediamemfasilitasi dan mengurus untukmendapatkan los/kios untuk saksi Masita dan saksi Hj.

Meskipun saksi Masita telahmenandatangani surat permohonan untuk memiliki kios, namun Terdakwa tidakmempunyai hak untuk menentukan apakah saksi Masita yang berhak menempatikios yang dimaksud atau bukan, karena surat permohinan tersebut masih harus dibawa ke kantor Dispenda kemudian ke UPTD Pasar untuk ditentukan namanamayang diketahui mendapatkan kios.

Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTDPasar untuk dilakukan pencabutan lot dan namanama yang diketahuimendapatkan kios lalu diserahkan kunci kios oleh Dispenda.

dan tanda tangan kekantor Dispenda Kab.Bogor adalah Sang Ayu Ika kencana Dewi bertempatdi Bandara Cengkareng Jakarta, pada saat itu diberikan sebuah amplopberisi surat yang tidak tahu isinya untuk distempel dan tanda tangani olehpegawai Dispenda kab.Bogor, demikian juga sebelum surat itu diterimasalah satu robongan yang lupa namanya memberi dan menyuruh untukmemakai Baju Korpri pada saat meminta cap dan tanda tangan keKab.Bogor namun hal itu tidak dilakukan.Bahwa pada saat diperintahkan oleh Sang

Ayu Eka kencana Dewi untukmencari stempel dan tanda tangan ke Kantor Dispenda Kabupaten Bogor,bertempat di diruang tunggu Bandara cengkareng Jakarta, ke 9 (sembilan)rombongan staf Dispenda Gianyar melihat dan mengetahui.Bahwa di kantor Dispenda kabupaten Bogor bertemu dengan seorang Stafyang tidak tahu namanya dan ketika itu langsung minta tanda tangan danstempel sesuai perintah, berkaitan digunakan untuk apa surat itu tidak tahu,dan setelah mendapatkan Cap stempel dan tanda tangan kembali ke Jakartamenunggu

Gianyar, Jabatan Fungsional di Dispenda Kab.GianyarSelaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan BupatiGianyar nomor : 1135/01J/HK/2012, tanggal 28 Desember 2012.= Saksi mengetahui dan menjelaskan pengeluaran dana yang berkaitandengan perjalanan dinas ada 3 (tiga) mekanisme pencairan/ pengeluaranDana diantaranya := Tambah Uang (TU) adalah Bila keuangan yang ada di KasBendahara tidak mencukupi dengan cara : PPTK membuatproposal di ajukan kepada bendahara pengeluaran,bendaharapengeluaran

uUuddudu ddsBahwa keberangkatan Staf Dispenda Gianyar ke Kabupaten Bogormenggunakan mekanisme TU (Tambah Uang), dengan menggunakan25Pagu anggaran sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satu jutarupiah).Untuk ke Bogor surat tugas nomor : Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tg 11Pebruari 2013.Surat perintah perjalanan dinas untuk ke Bogor nomor : 001/Bintek/SPPD/2013 tanggal 11 Pebruari 2013.Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D mencairkan dana ke BANKBPD Gianyar, selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada

Bogor mengecek adanya Surat mengenai Study Banding dariKantor Dispenda Gianyar .= Bahwa saksi mengecek surat masuk di Dispenda Bogor dari Dispenda Gianyarsepanjang Bulan JanuariMaret 2013= Bahwa pada Tahun sebelumnya terdapat study banding dari Dispenda Gianyar keDispenda Bogor, namun untuk tahun 2013 tidak ada surat perihal tersebut.= Bahwa saksi dan tim tidak menemukan tiket perjalanan ke Malaysia, namun padaPaspor jelas terlihat keberangkatan ke Malaysia 14 Februari 2016 dan kedatangan16 Februari

Putusan Nomor 3999/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayarPAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian

Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto PutusanNomor Put79869P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/222/ Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1011/Dispenda

Kota Makassar sejak tahunBahwa tugas pokok saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangandan perlengkapan di Dispenda;Bahwa saksi tahu mengenai izin usaha reklame Penggugat; Bahwa izin usaha Penggugat diterbitkan tahun 2002 sampai dengan39Bahwa saksi tidak tahu kapan izin 2012 berakhir;Bahwa peran Dispenda dalam pemberian izin hanya memberikanpertimban gan;Bahwa yang memberikan rekomendasi adalah tim pemberi izin usahareklame;Bahwa tim terdiri dari Dispenda, Dinas Perhubungan, Dinas

Tata Bangunan, Camat danPU;Bahwa Dispenda tidak pernah memberi rekomendasi hanyapertimban gan;Bahwa saksi pernah dimintai pertimbangan mengenai izin PT.

Duta NiagaJumantara untuk memindahkan tiang bando;e Bahwa ada surat dari Dispenda Kota Makassar tentang pemindahan bando karena adapelebaran jalan;e Bahwa saksi lupa tanggal berapa suratnya;e Bahwa suratnya meliputi seluruh wilayah Kota Makassar;e Bahwa PT.

dilaporkan lagi mengenai surat dispenda; Bahwa ada 2 (dua) kali pembongkaran yaitu tanggal 29 Mei 2013 yang dilakukan sendiriPT.

Jos dan lainlain;Bahwa ada juga perwakilan dari Dispenda yang hadir;Bahwa hasil kesepakatan adalah pembongkaran; Bahwa dalam rapat saksi protes karena sementara dilakukan pembongkaran dan ada suratdari dispenda;Bahwa Dispenda pertanyakan surat keputusannya; Bahwa hasilnya Dispenda membuat surat kepada Balai Besar Jalan;Bahwa rapat dilakukan setelah ada surat dari Dispenda;Bahwa bukti TI33 saksi tidak ingat;Bahwa hasil rapat tidak dibacakan;Bahwa hasil rapat yaitu perusahaan membongkar sendiri dalam

Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; ------------------------------------------------------------------44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46.

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps Dispenda) NyomanSriyadnya(BendaharaPengeluaran23.871.968,003.580.795,0020.291.173,00 Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011DR. Drs. Putu 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Bagiada, MM(BupatiBuleleng)NYOMAN 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Pastika, SE(Kepala DispendaBuleleng)Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,00Pynatih (WakilBupati)Ir.

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MM bersamasamadengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE tersebut telah memperkaya diri sendirimaupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara cq.

Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.

Pengelola Keuangandaerah/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelengmenerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian Keuangan ubKasubag Perbendaharaan:2Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PembangunanDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentaseyang ditentukan

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Drs.

ISHAKA dgn luas tanah sawah + 2.396 M* NomerBLOK/SPPT PBB 0014 , nomer petak tanah sawah 0020, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari kantor DISPENDA Kab. Bima,thn 2018, terlampir.Halaman 7 dari 21 Putusan No.31/PDT/2020/PT.MTR4. H. MASLINDIR dgn luas tanah sawah sengketa + 1.198 M? nomerBLOK/SPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0021, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari kantor DISPENDA Kab. Bima,thn 2018, terlampir.5. Hj.

IBRAHIM dgn Luas tanah sawah sengketa +1.000 M* Nomer BLOKSPPT PBB 0014 dan nomer petak tanah sawah 0039, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bima2018, terlampir.7. RAMLI SELI dgn Luas tanah sawah sengketa +2.000 M? Nomer BLOKSPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0040, sesuai data obyekpajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bima thn2018, terlampir.8.Hj. KALISOM H. HASAN/BURHAN H.

HASAN dgn Luas tanah sawahsengketa + 2.000 M* Nomer BLOK SPPT PBB 0014, Nomer Petaktanah sawah 0041, sesuai data obyek pajak tanah sawah sengketadari Kantor DISPENDA Kab.Bima thn 2018, terlampir.9.DIAN KHAIRUL ANAM dgn Luas tanah sawah sengketa +882 M* NomerBLOK SPPT 0014, Nomer petak tanah sawah 0042, sesuai dataobyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab. Bimathn 2018, terlampir.10. H. MUSDIN dgn Luas tanah sawah sengketa + 1.129 M?

Nomer BLOKSPPT 0014, Nomer petak tanah sawah 0043, sesuai data obyek pajaktanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.Bima thn 2018,terlampir.11.DERAHI H. YUSUF dgn Luas tanah tanah sawah sengketa +825 M?Nomer BLOK SPPT PBB 0014, Nomer petak tanah sawah 0044,sesuai data obyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDAKab. Bima thn 2018, terlampir.8.Bahwa setelah meninggal AHMAD M. SIDIK tanah sawah sengketa belumpernah dibagi bagikan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli WarisAHMAD M.

ISHAKA, sesuaidata obyek pajak tanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.Bima Thn 2018, Terlampir. Namun oleh BURHAN H. ISHAKA tidakmengakui bahwa tanah sawah atas nama dirinya dalam SPPT/PBBtersebut bukan miliknya.SPPT/ PBB Nomer BLOK 0014/52.06.030.009.014.0021.0, Nomer petaktanah sawah sengketa 0021 luas + 1.198 M? yg oleh Hj. KALISOM H.HASAN mengatasnamakan H. MASLINDIR sesuai data Obyek Pajaktanah sawah sengketa dari Kantor DISPENDA Kab.