Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yangdilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;c.

Himpunan Peraturan tentang Pelaksanan Samsat;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Januari 2012 ;7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2012;8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2012;9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin

Bulan April 2012;10. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;12. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;13. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;14. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Septrmber 2012;15. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan November 2012;17. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;18. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan

Januari 2013;19. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;20. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;21. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan April 2013;22. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Mei 2013;23. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan

Dispenda Tk I SS Cabang Kabupaten Banyuasin Bulan Juni 2013;Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.24.

;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Mei 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juni 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Juli 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Agustus 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Septrmber

2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Oktober 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan November 2012;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin

BanyuasinSurat Kepala UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab.

Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Desember 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Januari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Februari 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan Maret 2013;1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Dispenda Tk SS CabangKabupaten Banyuasin Bulan April 2013;1 (satu) bundel

Putusan Nomor 4031/B/PK/Pjk/2019973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1010/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79871/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Terbanding Nomor188.4/224/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1010/DISPENDA Tanggal 4 Mei2015 untuk Bulan April 2015, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Plaza 89 Lt. 5, Jalan H.R.

SamsatBajawa juga membuat Rincian Rincian Samsat Polisi Nagekeo dan RincianDispenda Samsat Nagekeo;Bahwa Para konsumen yang membeli sepeda motor tersebut, selain berasaldari Kabupaten Bajawa juga berasal dari Kabupaten Nagekeo dengankeseluruhan berjumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang konsumen.Bahwa Stempel kantor Samsat Polisi Bajawa, kantor Dispenda SamsatBajawa, kantor Samsat Polisi Nagekeo dan Kantor Dispenda SamsatNagekeo, merupakan stempel yang Terdakwa 1 pesan untuk ditirukan;Bahwa

tujuan Para Terdakwa melakukan scan atau mengedit atau mengubahsurat tersebut kemudian memberi stempelnya, agar Pihak Yamaha YESSurabaya maupun Yamaha YES Cabang Ende tidak curiga kepada ParaTerdakwa, jika Biaya Balik Nama (BBN) Para konsumen belum diurus olehPara Terdakwa;Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh petugas yangberwenang ternyata Notis pajak, rincian Samsat Polisi Bajawa, rincian PolisiNagekeo, rincian Dispenda Nagekeo dan pada rincian Dispenda Bajawa atasnama konsumen APOLINARIUS

Bajawayang dibuat Para Terdakwa adalah bukan milik Samsat Bajawa;Bahwa benar barang bukti berupa Notis pajak semuanya tidak terdaftar padakantor Dispenda Ngada;Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN BjwBahwa benar Terdakwa Suharti Als Toyo pernah mengurus pajak keDispenda Ngada, akan tetapi Saksi lupa kapan waktunya;Bahwa benar Terdakwa II Andi Siang Als Puput yang terakhir menguruspajak ke Dispenda Ngada;Bahwa benar stempel Samsat Dispenda tidak pernah dipinjamkan apalagidigunakan pihak

lain;Bahwa benar yang mengeluarkan blanko Notis pajak adalah pihak Dispenda;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;.

Bajawa itu palsu terlihat dari tandatangan atas nama Saksimerupakan bukan tandatangan Saksi dan stempel yang digunakan ParaTerdakwa lebih kecil daripada stempel asli Dispenda;Bahwa benar Notis pajak yang asli akan keluar setelah pembayaran pajakdibayar lunas;Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN BjwBahwa benar pihak Dispenda tidak mengalami kerugian selama tidakdidaftarkan;Bahwa benar Terdakwa Il Andi Siang Als Puput lebih sering datangmengurus pajak dari pada Terdakwa Suharti Als Toyo

tersebut, dengan demikianmenunjukkan bahwa surat tersebut adalah palsu/tidak benar aliastidak sah.Pada jawaban atas pertanyaan No. 7, 9 dan 11 (7), Sesuai ketentuanyang berlaku, mulai Januari 2013 yang berhak mengeluarkan suratjin gangguan/jin tempat usaha adalah kantor Pelayanan jin KotaSorong. (9) Untuk mendapatkan jin gangguan/jin tempat usahaseperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harus mengeluarkanbiaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnya Pemohonmengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda

Hal ini membuktikan/menjelaskan bahwaDispenda Dinas Pendapatan Daerah (tempat Saksi IX dan VI bekerja)tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat jin Gangguan/Surat jinTempat Usaha untuk BBM jenis Solar maupun bensin melainkanPerekda bagian perijinan (dalam hal ini Kantor Perijinan Kota Sorongkhusus BBM minyak tanah), sedangkan Dispenda mempunyaikewenangan untuk menerima segala biayabiaya yang timbul akibatijin usaha tersebut telah beroperasi (misalnya pembayaran pajakmaupun retribusi dll).Hal. 8 dari

Anna Purwanto No. 9 untuk mendapatkan Ijin Gangguar/jin Tempat Usaha seperti yang dimiliki istri Terdakwa Pemohon harusmengeluarkan biaya sebesar Rp2.400.000,00 dengan sebelumnyaPemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dispenda setelahitu Dispenda ajukan ke bagian Perekda (Perekonomian Daerah), hal inicukup jelas bahwa Dispenda sejak awal tidak pernah memilikikewenangan untuk mengeluarkan Surat ljin termasuk yang dimiliki Saksill istri Terdakwa.3. Barang Bukti.a.

No. 84 K/MIL/2014menghadirkan Saksi Ahli baik dari pihak Dispenda, Perijinan Kotamaupun Pertamina agar dapat memberikan keterangan berkaitan denganperkara tersebut sesuai dengan keahliannya.4. Pemidanaan.a. Bahwa secara umum mengenai pemidanaan sebagaimana dalamputusan Nomor : Put/174K/PM.II19/AD/XV/2013 tanggal 30 Januari2014 atas Perkara Terdakwa Agus Sudrajat NRP. 3104028091 1084Taban 4 Ru 2 SMB Ton SMB Kima Korem 172/PVT Sorong denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

tidakbertanggung jawab atas keluarnya Surat jjin tersebut karena tidak sah(sehingga menjadi tanggung jawab Saksi IX), apabila surat tersebutsah/benar ada suatu pernyataan dari Dinas Pendapatan Daerah KotaSorong terhadap keabsahan ijin tersebut untuk melindungi Saksi IXsecara institusi atau dengan kata lain akibat yang timbul dari surattersebut menjadi tanggung jawab Saksi IX, selanjutnya dapat melindungiusaha Terdakwa maupun Saksi Il agar tidak dirugikan akibat terjadiperalinan kKewenangan antara Dispenda

Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Kadidi;

satu) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Lalebata;

Rappang Tahun 2014 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Pedesaan Desa Bulo Wattang;

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Rappang;

Tahun 2016 pada UPT Dispenda Kecamatan Panca Rijang untuk Sektor Perkotaan Kelurahan Maccorawalie;

Putusan Nomor 336 B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidakmempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan olehPemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1714/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1714/Dispenda tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 04 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79874/PP/M.XVB/

06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor973/1714/Dispenda tanggal 03 Agustus 2015 untuk Bulan Juli 2015, atasnama: PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat diPlaza 89 Lt. 5, Jalan H.R

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1714/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuli 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/315/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015: dan,4.

Bangli atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan;

Anggaran (DPA) Dispenda Kabupaten Bangli Tahun 2008;

Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA- 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem (tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara- 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir). Dirampas untuk dimusnahkan5. Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa INYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan4.

Karangasem sedangkandana untuk reklamasi disetorkan dibayar ke Bagian Ekonomi Pemda Karangasem.Pembayaran pajak Galian C disetorkan ke Kas Daerah Karangasem melalui BankBPD Bali yang ada di Kantor Dispenda Karangasem sedangkan dana reklamasisaksi tidak tahu.

(seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) dan pajak tersebut telah diterima oleh Dispenda Karangasem.Saksi menjelaskan mengenai pertambangan Galian C tanpa izin dipungut pajak olehDispenda Karangasem adalah Pengutan Pajak MBLB didasarkan atas UndangUndang RI.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan5.

Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari Desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2(dua) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 1 (satu) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti penerimaan uang kas pasar Gambar oleh kades PurnamaBA total Rp. 10.000.000, 2(dua) bendel karcis. 3 (tiga) bendel kwitansi. 2 (dua) buku Simpedes

Saksi Yoko Adi Prasetyobahwa saksi sebagai karyawan pasar dengan tugasnya sebagai penarik retribusi pasar;bahwa retribusi yang ditarik di Pasar Wonodadi ada 3 macam yaitu: Kwitansi berbentuk karcis berwarna putih yang berasal dari pemerintahan Desa sebesar Rp.500,00; Karcis berwarna putih yang berasal dari Dispenda (Pemkab Blitar) sebesar Rp. 100,00; Kwitansi yang dikeluarkan Desa Wonodadi sebesar Rp. 10.000,00 s/d Rp. 20.000,009.10.Saksi Samsul Khoiribahwa retribusi yang ditarik di Pasar Wonodadi

ada 3 macam yaitu: Kwitansi berbentuk karcis berwarna putih yang berasal dari Pemerintahan Desa sebesarRp. 500,00; Karcis berwarna putih yang berasal dari dispenda (Pemkab Blitar) sebesar Rp. 100,00; Kwitansi yang dikeluarkan Desa Wonodadi sebesar Rp. 10.000, s/d Rp. 20.000,00;Saksi Drs.

Saksi Shobrowibahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 1999 Saksi ikut hadir dalam pertemuanyang membahas masalah pembagian hasil karcis yang berasal dari Dispenda;bahwa keberadaan Pasar Desa selama ini kurang dirasakan manfaatnya bagipembangunan Desa Wonodadi;19. Saksi A Decharge Moh.

Menetapkan barang bukti, masingmasing berupa: 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari Desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar kwitansi dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 2 (dua) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 2 (dua) lembar karcis dari desa. 1 (satu) lembar karcis dari Dispenda Kabupaten. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti penerimaan uang kas pasar Gambar oleh kades PurnamaBA total Rp. 10.000.000, 2 (dua) bendel karcis. 3 (tiga) bendel kwitansi. 3

I Ketut Ardha Sekda) 40.950.101,00 6.142.515,00 34.807.586,004 Hartaningsih Muliawan, B.sc 47.782.136,00 7.167.320,00 40.614.816,00(Kasubag Keuangan Dispenda)5 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 31.854.754,00 4.778.213,00 27.076.541,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 386.762.651,00 58.014.397,00 = 328.748.254,00Tahun 20081 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 142.230.750,00 = 21.334.613,00 120.896.137,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 88.894.219,00 13.334.133,00 75.560.086,00Dispenda Buleleng)3 Ir.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.304,00Sekda tahun 2008 dan Sekda s.d.20115 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 (Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00(Bupati Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E.

I Ketut Gelgel Ariadi (Plt. 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Sekda Tahun 2008 dan Sekda s.d.2011)5 Hartiningsih Muliawan, B.Sc. 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00(Kasubag Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.95 1,00 202.911.727,00Tahun 2011 Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 2258 K/Pid.Sus/2013 1 Dr. Drs.

(Kasubag 52.384.065,00 7.857.610,00 44.526.455,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 34.922.710,00 5.238.407,00 29.684.303,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 349.227.101,00 52.384.065,00 296.843.034,00Tahun 20101 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 71.615.903,00 10.742.385,00 60.873.517,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala 47.743.937,00 7.161.590,00 40.582.347,00Dispenda Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati)35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.760,004 Drs.

(Kasubag 35.807.950,00 5.371.193,00 30.436.757,00Keuangan Dispenda)6 Nyoman Sriyadnya (Bendahara 23.871.968,00 3.580.795,00 20.291.173,00Pengeluaran Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011 34 1 Dr. Drs. Putu Bagiada, M.M. (Bupati 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Buleleng)2 Nyoman Pastika, S.E. (Kepala Dispenda 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Buleleng)3 Drs. Made Arga Pynatih (Wakil Bupati) 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,004 Ir.

tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di LabuhanDeli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal Terdakwa dari temannya bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untuk dimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Kantor Dispenda

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barangmembuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut : Pada mulanya Terdakwa mengaku kepada saksisaksi korban bahwaTerdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan danbekerja di kantor outsorsing di Dispenda

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tetapitidak ada tanda terima kwitansi dari Terdakwa, setelah para saksimenyerahkan uang dan syaratsyarat lamaran kerja para saksi menunggupanggilan untuk bekerja sesuai janjijanji Terdakwa akan tetapi setelahwaktu yang ditentukan oleh Terdakwa yaitu bulan Oktober 2012 saksi HeruSutanto, saksi Musharryan, saksi lonu Hajar, Suraten, saksi Putri Rezeki,Saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidak juga diterima sebagai Pegawai Dispenda

ataupun BKKBN;Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti surat bahwa Terdakwasebagai panitia seleksi penerimaan pegawai di outsorsing Dispenda, BKKBNdan Disperindag ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa saksi HERU SUTANTO mengalamikerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi Musharryanmengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksikorban lonu Hajar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah), saksi koroban Suraten mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00

Terdakwatelah ternyata melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua,sehingga para korban menyerahkan uang kepada Terdakwa agar diterimamenjadi Pegawai BKKBN, Dispenda atau Disperindag.

Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012 ; 34. 1 (satu) lembar kwitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp.15.565.200,-- (lima belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22 Desember 2006 penerima Drs.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBD pertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kwitansi pengeluaran ; ------------------------------------------------------------------44. Keputusan bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tentang pengangkatan dan mutasi pejabat Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya ; 45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46.

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps Dispenda) NyomanSriyadnya(BendaharaPengeluaran23.871.968,003.580.795,0020.291.173,00 Dispenda)Jumlah 238.719.676,00 35.807.951,00 202.911.727,00Tahun 2011DR. Drs. Putu 131.759.113,00 19.763.867,00 111.995.246,00Bagiada, MM(BupatiBuleleng)NYOMAN 87.839.411,00 13.175.912,00 74.663.500,00Pastika, SE(Kepala DispendaBuleleng)Drs. Made Arga 65.879.556,00 9.881.933,00 55.997.623,00Pynatih (WakilBupati)Ir.

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Drs. Putu Bagiada, MM bersamasamadengan Saksi NYOMAN PASTIKA, SE tersebut telah memperkaya diri sendirimaupun orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara cq.

Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.

Pengelola Keuangandaerah/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulelengmenerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kepala bagian Keuangan ubKasubag Perbendaharaan:2Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PembangunanDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentaseyang ditentukan

Dewa Ketut 14.547.479,00 2.182.122,00 12.365.357,00Puspaka, M.P(Sekda)5 Wayan Muni 36.368.696,00 5.455.305,00 30.913.391,00(Pemegang Kas di Dispenda)Jumlah 145.474.783,00 21.821.218,00 123.653.564,00 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Drs.

Mijn.Bahwa permohonan untuk mendapatkan kios di Pasar Sentral Majene harusditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Bupati Majene baru diserahkan keDispenda untuk pertimbangan mendapatkan kios di Pasar Sentral Majene.Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTD Pasar;Bahwa pada saat Saksi menjadi kepala pasar dan digantikan Terdakwa yangsekarang jadi Lurah Galung bahwa prosedur untuk mendapatkan kios pasartersebut setelah permohonan masuk di Dispenda dan Dispenda membentuktim semua Muspida

tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan setelah itubaru diurai mana yang menempati kios namun belum menentukan nama dannanti diketahui setelah dilakukan pencabutan lot dan namanama yangdiketahui mendapatkan kios lalu diserahkan kunci oleh Dispenda;Bahwa setelah Saksi naik ke lantai dua di Dispenda bagian UPTD Pasar danmenanyakan bahwa kunci tersebut diserahkan UPTD Pasar kepada yangmenempati kios jadi bukan lagi dari Dispenda;Bahwa Saksi tidak mengenali kunci yang diperlinatkan dan Saksi tidak

Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTD Pasaruntuk dilakukan pencabutan lot dan namanama yang diketahui mendapatkankios lalu diserahkan kunci kios oleh Dispenda;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwasejak awal Terdakwa yang bersediamemfasilitasi dan mengurus untukmendapatkan los/kios untuk saksi Masita dan saksi Hj.

Meskipun saksi Masita telahmenandatangani surat permohonan untuk memiliki kios, namun Terdakwa tidakmempunyai hak untuk menentukan apakah saksi Masita yang berhak menempatikios yang dimaksud atau bukan, karena surat permohinan tersebut masih harus dibawa ke kantor Dispenda kemudian ke UPTD Pasar untuk ditentukan namanamayang diketahui mendapatkan kios.

Setelah ada hasilnya baru kemudian diserahkan kepada UPTDPasar untuk dilakukan pencabutan lot dan namanama yang diketahuimendapatkan kios lalu diserahkan kunci kios oleh Dispenda.

tetappada tuntutannya, demikian juga Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secaralisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :PERTAMA ; Bahwa terdakwa ADRIANUS OMABAK Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di KomplekPerumahan Dispenda

berwenang serta bukan dalam rangka pengembanganilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan ;"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal111 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAUKEDUA ; Bahwa terdakwa ADRIANUS OMABAK Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 11 Juli2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di KomplekPerumahan Dispenda

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. MARKUS M. MERAUJE yang pada saat itu menangkap/mengamankan Terdakwa ;Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdri.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja dengan berat 24,18 (dua puluhempat koma delapan belas) gram yang didapatkan didalam saku celana yangdikenakan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis ganja yang diperoleh dari saksiAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;karena sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupaih) kepada saksi ; Bahwa narkotika jenis ganja tersebut

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. SYAMSUL BASRI yang pada saat itumenangkap/mengamankan Terdakwa ; Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdri.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari Amin Yahya bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang PanjangHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 629/Pid.B/2019/PN Kisdan berhasil melarikan diri kKearah belakang Kantor Dispenda

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib diMusholla AlIklas Desa Pematang Panjang, Terdakwa mengambil kotakInfaq sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa saksi pengurus Musholla AlIklas mengetahui barang tersebuthilang bermula ketika saksi mendapat informasi dari warga bahwaTerdakwa mengambil kotak infaq di Musholla AlIklas Pematang Panjangdan berhasil melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

Mushalla dan membongkarpaksa kotak infag tersebut menggunakan obeng, setelah kotak infag menjadirenggang Terdakwa membalikkan kotak tersebut sehingga uang didalamnyamenjadi jatuh kebagian bawah dan kemudian Terdakwa menarik uangnyamenggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uang berhasil diambil dari dalamkotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkan Mushalla, saat menaikisepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang warga yang tidak dikenal danTerdakwa langsung melarikan diri kearah belakang Kantor Dispenda

belakangMushalla dan membongkar paksa kotak infaq tersebut menggunakan obeng,setelah kotak infaq menjadi renggang Terdakwa membalikkan kotak tersebutsehingga uang didalamnya menjadi jatuh kebagian bawah dan kemudianTerdakwa menarik uangnya menggunakan jari tangan Terdakwa, setelah uangberhasil diambil dari dalam kotak infaq Terdakwa langsung pergi meninggalkanMushalla, saat menaiki sepeda motor Terdakwa ditahan 2 (dua) orang wargayang tidak dikenal dan Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakangKantor Dispenda

tepi jalanumum bulan Juli 2005 dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah) ;1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Agustus 2005 dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 8.970.000, (delapan juta sembilan ratus tujuh puluhridbu

rupiah) ;1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan September 2005 dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 4.089.500, (empat juta delapan puluh sembilan ribulima ratus rupiah) ;1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB bulan Oktober 2005dari Kantor Perhubungan Kota Langsa ke Dispenda Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesar Rp.1.984.000, (satu

bulan Agustus 2005 dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 8.970.000, (delapan juta sembilan ratus tujuh puluhridbu rupiah) ;1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan September 2005 dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 4.089.500, (empat juta delapan puluh sembilan ribulima ratus rupiah) ;1 (satu)

bundel dokumen bukti setor retribusi PKB bulan Oktober 2005dari Kantor Perhubungan Kota Langsa ke Dispenda Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesarHal. 57 dari 63 hal.

Dispenda Kota Langsa dan dariDispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesar Rp. 8.970.000,(delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;13.1.

Putusan Nomor 3999/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayarPAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1011/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian

Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79869/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto PutusanNomor Put79869P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor188.4/222/ Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015, tentang Penolakan TerhadapPengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1011/Dispenda

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1713/Dispenda

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1713/Dispenda

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.

mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak April 2017Nomor 973/0718/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.

Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA