Ditemukan 1399 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samsidik st.sidi
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-05-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 131/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — CHRISNO INDIANTO, Ir. SH. vs I. POLDA JATENG. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. III. LIEM WIE TJEN
85 — 34
  • mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
159 — 35
  • menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pra PeradilanHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt.Pemohon sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan dariPemohon pada pokoknya adalah menyatakan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : Sp.Sidik
    permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebutpihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakanmenolak permohonan praperadilan dari Pemohon Pra Peradilan dengan alasanbahwa perbuatan Tersangka Hasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman sudahhapus karena daluwarsa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (3) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP);Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohondiatas, timbul suatu pertanyaan apakah benar Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : Sp.Sidik
    surat TL sampai dengan T25, namun tidakmengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa tentang buktibukti tertulis (buktibukti Surat) yangdiajukan Termohon akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya denganperkara ini, dan buktibukti tertulis (buktibukti Surat) yang diajukan olehTermohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akandikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukanpermohonan Pra Peradilan tentang tidak sahnya Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : Sp.Sidik
    pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa dari pengertian penyidikan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa selain tujuan penyidik mencari serta mengumpulkan bukti dandengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi,maka tujuan yang lain dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalahmenemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tuntutan pokok dari Pemohonpraperadilan adalah menyatakan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : Sp.Sidik
    permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalamjawabannya dengan didukung bukti surat T24 dan T25, maka berdasarkanpasal 77 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) proses penyidikanterhadap tersangka Hasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman dengansendirinya hapus atau gugur;Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap tersangkaHasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman hapus atau gugur, maka tuntutanpokok dari Pemohon Praperadilan yaitu. menyatakan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 23-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi
Tanggal 7 Februari 2024 — Pemohon:
MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA, Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
16 — 10
  • Mengadili :

    DALAM EKSEPSI;

    • Menolak Eksepsi dari Termohon;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik
    /49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;
  • Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/ VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 sah menurut hukum;
  • Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar segala biaya yang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-05-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 131/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Mei 2021 — CHRISNO INDIANTO, Ir. SH. vs I. POLDA JATENG. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. III. LIEM WIE TJEN
71 — 28
  • mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
134 — 49

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.
    Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
  • Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Oktober 2015.Hal. 10 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Jmbe. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorSPDP/51/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017.g.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Oktober 2015.Z. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .Sehingga menjadi Rancuh dan Pemohon telah bertanya pada Kejaksaan TinggiJambi ternyata berkas telah beberapa kali dikembalikan oleh jaksa karena tidakcukup bukti sehingga harusnya perkara ini dihentikan karena bukan perkarapidana melainkan Perkara Perdata.(Wanprestasi).9.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015. Dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal372 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, danoleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.2.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015. Dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yangHal. 53 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Jmbmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwapidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;3.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 23-12-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr
Tanggal 12 Januari 2023 — Pemohon:
1.ZAKA PRINGGA ARBI Alias ZAKA Bin IZUL ARBI
2.WAHID HASYIM Bin ZAENUDIN HASYIM
3.MUHAMMAD FIQAR Bin FIRMANSYAH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR KOTA
288 — 77

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (Nihil);
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-03-2024 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN Mdn
Tanggal 29 April 2024 — Pemohon:
ALI SUTOMO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. DAERAH SUMATERA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
4 — 3

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/105.b/XII/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 28 Desember 2020 adalah tidak sah;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/140/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 24 Maret 2020

    Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm
Tanggal 23 Mei 2019 — Pemohon:
IBNU HAJAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepri Cq Direktur Reserse Kriminal Umum
56 — 33
  • SPDP ;C) upaya paksa ;d) pemeriksaan ;e) gelar perkara ;f) penyelesaian berkas perkara ;g) penyerahan berkas perkara ke penuntutumum ;h) penyerahan tersangka dan barang bukti;dani) penghentian Penyidikan ;mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohonmelakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelarperkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkanketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan buktidengan melakukan :1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik
    SP.Gas/ 121.b/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 18April 2017 (Vide Bukti T.9) ;2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/52/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 April 2017(Vide Bukti 1.10) dan dikembalikan oleh KejaksaanTinggi Kepri Tanjungpinang dengan Nomor Surat : BHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm2)3)4)5)6)7)8)955/N.10.4/Epp.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018(Vide Bukti T.11) ;disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohonmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    Sidik / 271.a/ XII / 2017 / Ditreskrimumtanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti T.14) dan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 271.b/ XII / 2017 /Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2017 (Vide BuktiT.15) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10.a/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2018(Vide Bukti T.16) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 10.b/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari2018 (Vide Bukti T.17) ;disebabkan ada pergantian Direktur dan Kasubdit makatermohon membuat Surat Perintah
    Sidik/62.a/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.18) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 62.b/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.19) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2018(Vide Bukti T.20) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 119.a/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober2018 (Vide Bukti T.21) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/146.a/ XII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Desember2018
    (Vide Bukti T.22) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/146/ X1I/2018/Ditreskrimum tanggal 10Desember 2018 (Vide Bukti T.23) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2019(Vide Bukti T.24) dan Surat Perintah Tugas Nomor :Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm9)SP.Gas/27.a/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari2019 (Vide Bukti T.25) ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/51/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1911 K/PID.SUS/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI
190 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para PerwiraPertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah MalukuUtara Nomor: Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentangPemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di LingkunganPolda Maluku Utara; 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputus Kapolri Nomor: Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang Penunjukan Penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/132.a/X/2016/Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara FADLY TUANANY, SH;5.
    /VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para PerwiraPertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian TA. 1998/1999;1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah MalukuUtara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentangPemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di LingkunganPolda Maluku Utara;1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Penyidik;2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 64/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — AYODHYA GLENARDI, beralamat di Jl.Tembakau RT.002/RW 01 Pejaten Timur,Pasar MingguJakarta Selatan,dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Suseno,SH,CN,Wowo Wibowo,SH,Eko Cahyo Wibowo,SH.MH, para advokad berkantor di kantor SUSENO,SH,CNYang beralamat di Jalan Anggrek II No.14,Karet Kuningan Jakarta Selatanberdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 5 April 2016,selanjutnya disebut Pemohon;
418 — 274
  • Menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon didasarkan pada :Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/202/I/2015/Diskrimum tanggal 22 Januari 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;4. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 25-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Smg
Tanggal 25 Mei 2018 — Pemohon:
HALIM SUSANTO
Termohon:
DIRESKRIMSUS POLDA JATENG
219 — 89
  • :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017;2. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2017,TERMOHON telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah dengan tembusan kepada :(1) Kapolda Jawa Tengah;(2) Irwasda Polda Jawa Tengah;3.
    :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017,dankemudian telah memberitahukan Penyidikan tersebut hanya kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal22 Februari 2017;18.
    :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus ,tanggal 20 Februari 2017, tidak pernah dibuat Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak pernah diberitahukan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut kepada PEMOHON baiksaat berstatus sebagai SAKSI maupun TERSANGKA.
    :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidak sah dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakansecara hukum bahwaSurat Perintah Penyidikan No. Pol. :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat PerintahPenggeledahan No. SP.Geledah/18/III/2017/ Reskrimsus, tanggali5Maret 2017 yang didasarkan kepada SuratPerintah PenyidikanNo.Pol.
    :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/52/IV/2017/REskrimsus, tanggal21 April 2017 yang didasarkankepada Surat Perintah Penyidikan No.Pol.:SP.Sidik/ 148/ II/ 2017/Reskrimsus,tanggal20Februari2017adalahtidaksahdantidakmempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibathukumnya;6.
Pengadilan PN AMURANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN AMURANG Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amr
Tanggal 10 Januari 2022 — Pemohon:
NUR ALI
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MINAHASA SELATAN Cq. KEPALA SATUAN RESKRIM UMUM POLRES MINAHASA SELATAN
61 — 29
  • RESKRIM/POLRES MINAHASASELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/113.a/X1/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, bahwaSuratsurat tersebut tidak pernah diberikan tebusannya kepadaPemohon;ANALIS YURIDIS.
    Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuanUndangundang untuk mencari serta mengumpulkan Barang buktiHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amryang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yangterjadi.9.
    Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/113a/X1/2021/Reskrim,tanggal 19 November 2021.15.
    Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN NOMOR :SP.Sidik/113a/X1/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, sesuai aslidan bermaterai cukup diberi tanda T.6;7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/66/X1/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021, sesuai asli danbermaterai cukup diberi tanda T.7;8. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan PersetujuanPenyitaan Nomor : B/140/X1I/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021,sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.8;9.
    Resor Minahasa Selatanberdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/V1/2021/SPKT/SAT.RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim,tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, karenabertentangan dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
82 — 20
  • /26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai 2020;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP,Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 17 poin b tentang hukum angka 1 tertulis : ...Penetapantersangka yang diajukan Kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, di dasrkan
    Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 22 pada permohonan /petitum Angka 2 yaitu :halaman 19 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah
    Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Diperbaitki menjadi : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang
    ,S.I.K., M.H. kepada KOMBES POL KASWANDI IRWAN, S.I.K. sehingga sesuaiketentuan yang berlaku di Kepolisian pada tanggal 20 Januari 2021 Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, dan penerbitan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.
    Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara MeningkatkanProses Penyelidikan Menjadi Proses Penyidikan Tanggal 13 Maret 2020,sesuai dengan aslinya di beri tanda T13;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Maret 2020, sesuaidengan aslinya di beri tanda T14;halaman 38 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb15.16.17.18.19.20:21.22.23.24.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 22-03-2016 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 15 April 2016 — - ILHAM (PEMOHON) - Pemerintah Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia (TERMOHON I) - Kepala Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON II) - Kepala Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON III)
248 — 65
  • UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan,maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;Bahwa Pemohon telah ditetapbkan Tersangka oleh Termohon Illberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik
    dalam Laporan Polisi Nomor : LP/45/K/V/2013/SPKT SEKSUNGGAL tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pelapor Aiptu SINTONGLUBIS (anggota Sat Brimob Polda Sumut) dan NomorLP/45/K/V/2013/SPKT/SEK SUNGGAL tanggal 21 Mei 2013 atas namapelapor IMELDA ELIA NORA SINAMBELA (istri Briptu MARISIROBERT PARULIAN SILAEN).Bahwa selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yangdialamikorban Briptu MARIS ROBERT PARULIAN SILAENdilakukanpenyidikan oleh Termohon Il dan Ill berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
    /870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013,Nomor : SP.Sidik/ 870 /V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor :SP.Sidik/80A/I/2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.Alat bukti sebagai dasar Penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 365 KUH Pidana adalah :a.
    MENANGGAPI DALIL PEMOHONBahwa menanggapi dalil Pemohon tentang surat perintah penyidikan perkaraPemohon tanpa nomor , dalam hal ini dijelaskan bahwa Surat PerintahPenyidikan perkara pidana dugaan pencurian dengan kekerasan yangHal. 25Putusan No. 29/Pra.Pid/2016/PN.Mdndilakukan Pemohon Dkk adalah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik/ 870/V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor : SP.Sidik/80A//2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.
    T.I,I dan Ill1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim,tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei2013 dan Nomor : SP.Sidik /80A/I/2016/Reskrim, tanggal 14 Januari 2016 .wa nanan nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nc nn ee T.1,I dan Ill2;Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan pencurian dengankekerasan Nomor : K/233/l/2016/Reskrim tanggal 25 Januari 2016.wanna nanan nnn nnn nnn nnn nn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Praper/2015/PN.Bdg
Tanggal 11 Juni 2015 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ; L A W A N ; Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
245 — 50
  • Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyldikan Nomor : SP.Sidik/09.a/III/2014/Dit Reskrimsus tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/09.b/III/2014/Dit Reskrimsus tetanggal 20 Maret 2014;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terkait laporan Pemohon;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini masih dalam keadaan Nihil.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-03-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Pal
Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
SYARIF MUBIN RAJA DEWA
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
45 — 10
  • Menyatakan tidak sah dan batal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/273-a1/I/2018/Ditreskrimum tertanggal 9 Januari 2018.
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : Pol.LP/545/X/2016/SPKT tanggal 20 Oktober 2016 atas nama Terlapor THE YAU CHUN dan IMELDA THERESIA.
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 16 April 2019 — Pemohon:
NARSEN LAWISAN
Termohon:
1.POLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM
2.KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
42 — 13
    1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkan Nomor : SP.Sidik/2575 a/XII/Res.I.II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017 b/XII/Res.I.II/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secara hukum ;
    3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
    Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan termohon berdasarkanNomor : SP.Sidik/2575 a/XIl/Res..II/2018/Reskrim, tanggal 15 Desember 2018dan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/1017b/XII/Res.1.1I/2018, Reskrim, tanggal 15 Desember 2018 adalah sah secarahukum ;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon sebesar Rp. 10.000.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-02-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 04/PID.Prap/2015/PN Rap
Tanggal 16 April 2015 — Pidana - LAMHOT JULIHER SITORUS LAWAN - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dkk
207 — 77
  • Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal13 Januari 2014 sebagai salahsatu dasar Penyidik/PenyidikPembantu, lptu JF Simanjuntak dan Aipda Arnold Pardedemelakukan upaya paksa terhadap saksisaksi dari KomisiInformasi Provinsi Sumut dan saksisaksi dari PemkabLabuhanbatu serta saksi Sdr. Ali Usman Harahap selakuTERLAPOR sejak 13 Januari 2014 hingga 26 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapb.
    Ali Usman Harahap, Sekretaris DaerahPemkab Labuhanbatu yang didasari laporan polisi nomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH tanggal 13 Januari 2014 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86/V2014 tanggal 13Januari 2014, dengan alasan Tindak Pidana YangDilaporkan Bukan Merupakan Tindak Pidana;5.
    Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikanNomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari 2014 hinggaditerbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/XIV2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,merupakan penyidikan yang dilakukan secara illegal dilingkungantugas PARA TERMOHON, karena tidak sesuai KUHAP danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ;Bahwa penyidikan perkara tindak pidana tersangka Sdr.
    Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapF.1.Labuhanbatu adalah kategori penyusup, illegal, dan liar, karenatidak memiliki legalitas surat perintah penyidikan pada suratperintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari2014;Penghentian Penyidikan Perkara Cacat Hukum Dan Tidak Sah ;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penyidikan atas perkara tindakpidana yang menjerat Sdr.
    dan tidak sah, karenaPenyidik/Penyidik Pembantu 1 (satu) bernama lIptu JF SimanjuntakHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapbelum mendapat perintah untuk menghentikan penyidikan yangdidasari surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014tanggal 13 Januari 2014 ;.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pemohon:
DAMSUARNI
Termohon:
KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
125 — 58
  • Bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas beserta analisis hukumnyaterang dan nyata Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/176.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2020, atas LaporanPolisi Nomor: LP/453/1X/2016/ SPKT/RIAU, tanggal 2 September 2016an.
    Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;Halaman 8 dari 36 halaman putusan nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr2.5.Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/176.a/VI/2019/ Reskrim tanggal 21Juni 2019 atas Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU, tanggal2 September 2016 an. Damsuarni (Pemohon) yang dilakukan TermohonTidak Sah;Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU,tanggal 2 September 2016 an.
    Hukum Praduga TakBersalah (presumption of innocence).Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/453/ IX/ 2016/ SPKT/RIAU, tanggal02 September 2016 diduga telah terjadi tindak Pidana Pemalsuan Suratatau Penggelapan hak atas tanah yang diduga dilakukan olen MISIYEM.Bahwa wajiob hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide Pasal106 KUHAP) menindaklanjuti laporan tersebut maka sesuai dengan SuratPerintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1179/IX/2016/Reskrim, tanggal 30September 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik
    Pemohon laporkan kepada Termohon karena telah melakukanPencabutan Laporan Polisi dan telah melakukan perdamaian dalam perkaratersebut, dan Termohon telah melakukan gelar perkara penghentianpenyidikan perkara aquo, sehingga tidak satupun hukum formil yangterlampaui oleh Termohon.Bahwa Termohon telah melakukan penghentian perkara aquo, berdasarkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan Nomor:S.Tap/64/V1/2019/Reskrim, tanggal 21 Juni 2019 dan Surat perintahPenghentian Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik
    Pemohon telah pulamemberitahukan adanya Penghentian Penyidikan dimaksud seperti dalamSurat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/197.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2019 (bukti Surat T27);Menimbang, bahwa selain daripada itu dari dalildalil permohonanpraperadilan dari Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, Hakim jugatelah menemukan yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon denganTermohon adalah : Apakah Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN BANGKINANG Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bkn
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon:
1.SARASDI Als DATUK SEJELO
2.MASRI THALIB Als DATUK BIMBO
3.MUAS Als DATUK MAJO
4.REFLES PITOPANG Als DATUK MAJO KAMPAI
5.BAHTIAR Als DATUK RANGKAYO BUNGSU
6.SYAHRIL Als DATUK MAJO SINGO
7.TURAB Als DATUK KANSANSO
8.WISDI HARLIS Als DATUK JOBOSA
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia cq.Polres Kampar
95 — 70
  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    /28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;
  • Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  • Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon
    adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan perkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;
  • Membebankan Termohon
    Bahwa TERMOHON berdasarkan surat perintah penyidikan nomor :SP.Sidik/ 28 / Ill / 2018 / Res, tanggal 14 Maret 2018 melakukanpenyidikan terhadap laporan polisi nomor : LP/ 303 / XII / 2017 /Riau /Res Kpr tanggal 04 Desember 2017 ;2.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkansurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yangdilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5.
    Putusan No.06/Pid.Pra/2018/PNBkn.Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelidikan dan penyidikanyang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan ParaPemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dandilakukan oleh Penyidik dari Polres Kampar (Termohon), maka terhadap SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Restanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan Termohon tidak berwenangmelakukan penyidikan diluar wilayah hukumnya;3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14 Maret 2018adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;4.
    Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikanperkara yang disangkakan kepada Para Pemohon sebagaimana dimaksuddalam surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/28/III/2018/Res tanggal 14Maret 2018;6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dan PenetapanTersangka terhadap diri Para Pemohon;7.