membayar uang pengganti sejumlah Rp. 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

MENGADILI :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
• Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 18 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1) Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(Pll);2) Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangannegara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaandana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan SinjaiUtaran kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020.

pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan SinjalUtara TA.2018, ialan adanya persesuaian antara keterangan saksi,keterangan Ahli, dan Surat yang telah disita oleh Termohon;(Saksi poin 1 sampai dengan poin 11 telah diambil keterangannya sebagaisaksi dan di dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: AGUS ZAINALdan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP) (dokumen terlampir)Selain itu perkara atas nama Tersangka AGUS ZAINAL selaku Pemohonmerupakan perkara splitzing atas perkara tipikor

Diklat Auditor Muda; Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa; Sertifikasi Audit Investigasi; Audit Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa;Halaman 30 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.Snj= Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli Auditor di beberapa perkara, Ahlikasus korupsi Puskesmas Bolupodo 2014, kasus perkara Pak Tahirmantan Sekda terkait dengan Gaji PNS yang diberhentikan 20162017,Kasus PTUN tentang pengadaan jaringan internet dan kasus pengadaanjaringan internet di Pengadilan Negeri Tipikor

Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar,yakni :1. Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksipemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan PanataanRuang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia(PII);2.

dengan keterangan Ahli yang mengevaluasibukti surat T18 yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara olehHalaman 53 dari 58 Penetapan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2020/PN.SnjInspektorat tersebut menurut Hakim sudah masuk pada wilayah pokok perkara,bahkan pada keterangannya yang lain disampaikan bahwa sangatlah biasaterdapat pendapat yang berbeda (second opinion) yang sifatnyapembanding/bantahan atas laporan perhitungan kerugian negara dari Inspektoratdalam persidangan perkara di Pengadilan TIPIKOR

/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: Nama lengkap : SISWOYO Bin SUMIRAN;Tempat lahir : Blitar;Umur/Tgl.

Cipto Mangunkusumo RT.007 No.04 KelurahanSimpang Tiga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Desember 2011.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur tersebut;Il.Telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus2012 Nomor: 15/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 15/Pid/Tipikor/ 2012/PT.KT.Smdadalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu,tanggal 31 Oktober 2012 oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagaiHakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurtanggal 28 Agustus 2012 Nomor: 15/Pid/Tipikor/2012/PT.KT.

Olehkarennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yang mengadili perkara ini padaPengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telah tepat dan benar dalammenyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkanbuktibukti dan saksisaksi;.

yangmencerminkan keadilan, telah menelaah bukti Surat Pembanding dan Terbanding,serta telah menilai keterangan saksisaksi Pembanding dan Terbanding denganseksama;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah memberikan kesempatan yangberimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam mengajukan pembuktiandalam perkara a quo;Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telah menerapkanhukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka mohonkepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

,tanggal tanggal 16 Oktober 2019, yang dimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas, makamohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memberikanputusan dengan amar sebagai berikut:PRIMAIR:1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Jth.tanggal 16 Oktober 2019;3.

,M.Hum masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4Desember 2019 Nomor 111/Pen.Pdt/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkanHalaman 45 dari 46 Putusan Perdata Nomor 111/PDT/2019/PT BNABm na SBeUpada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggotadan dibantu

Tipikor/2014/PN.Smda, tanggal 2 September 2014.11. Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkaraNo.26/Pid. Tipikor/2014 /PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah Pembantuan dalamKorupsi melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan Amar Putusansebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO,SE,M.Si Als YANTOBin H.

Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 8 sampai denganAngka point 14 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya membahas mengenai awal ditahan oleh Penuntut umum/Kejaksaan Negeri Sangatta terkait tindak pidana Tipikor sampaidengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckrah).5. Bahwa dari posita Angka romawi IV poin 15 sampai denganAngka point 21 Tergugat tidak perlu menanggapinya dikarenakanhanya rangkaian hak dan kewajiban antar Tergugat denganPenggugat sebagai ASN.6.

Tipikor/2014PN. Smda, tanggal 2 September 2014,atas nama Terdakwa RUSDIYANTO, S.E, M.Si Als YANTO BinH. ASNUDDIN;3. Bukti T.3 : Foto Copy sesuai denganAsli Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : F.IV.2630/V.1487/55 tertanggal 27 November 2017, PerihalRekomendasi Pemberhentian sebagai PNS, yangditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan danPengendalian Direktur Arsip sebagai Plt DirekturPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang KodeEtik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS;4.

,M.H.) masingmasingmempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu terdapatkekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris (butusan kasasi MahkamahAgung), dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:=" Pendapat Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Dr. Leopold Luhut Hutagalung,S.H.,M.H.) :1.

Pasal 263 ayat (2) c KUHAP;Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Anggota berpendapatpermohonan peninjauan kembali daripara Pemohon Pemohon PeninjauanKembali/para Terpidana dikabulkan dan mengadili kembali menyatakan bataldemi hukum putusan Mahkamah Agung No.1465 K/Pid.Sus/2010 danmemerintahkan para Terpidana dikeluarkan dari tahanan; Pendapat Hakim Agung/Pembaca Il (Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.) :1.

HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H. HakimHakim Agung dan M.S. Lumme, S.H. HakimAd.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masingmasing sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan., SH., MH.

Bahwa judex facti menyatakan putusan pengadilan Negeri Banda Acehtelah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasilpembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriBanda Aceh harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalammemutuskan;2.

Nama XXXX umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan LSM BI Tipikor,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahteman kerja Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dantinggal bersama di XXXX Surabaya; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 oran anak; Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 6 Agustus 2019 Nomor: 33/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Mowe S8eteocoeeHlm 2 dari 12 hlm. Put.No.33/Pid.SusAnak/2019/PT.Mkstanggal 26 Juni 2019 NO. Reg.

PUTUSANNOMOR : 34/ TIPIKOR / 2012 / PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ENANG JUANA BIN EJE ; Tempat Lahir : Cicalengka ;Tanggal Lahir / Umur: 09 Januari 1954 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BRI

Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16April 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 17 April2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 07 Mei 2012 sampaidengan tanggal 05 Juni 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 06 Juni2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor

TingkatBanding, sejak tanggal 05 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03September 2012; Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13September 2011 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12Nopember 2012 ; Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh PenasehatHukum bernama : ERLAN JAYA PUTRA, SH.MH. dan ADE ROKILAH

Bdg dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dandiambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majelis hakim Pengadilan100Tinggi Tipikor Jawa Barat di Bandung berpendapat perlu

FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP.Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung tanggal11 SEPTEMBER 2011 Nomor: 34 / TIPIKOR / 2012 / PT.Bdg. putusan manadiucapkan pada hari SENIN tanggal 22 OKTOBER 2012 dalam sidang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotadan DEDE SOBARI, SH,

Menetapkan agar Penuntut Umum mengumumkan putusan ini pada papanpengumuman Pengadilan dan Kantor Pemerintah Daerah;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PK/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg juncto Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smgyang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Terpidana memohon agarputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali, sebagaimanadalam memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli

No. 193 PK/PID.SUS/2015 2014 10Putusan Pengadilan Tipikor atas nama ZunusRosyadi (Koordinator ULP) Nomor 93/Pid.Sus/2013/PN.

(PPK) nomor 64/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 16 Agustus 2013AN PK 14 15Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Agus Sutikno(PPK) Nomor 2130 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27Januari 2014AN PK 15Berkekuatanhukumtetap 16Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV.

Tipikor.Smg tanggal 04 Juli 2013AN PK 16 17Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor atas nama HariSudiarto (Direktur utama CV. Wahana MuliaBersama) Nomor 65/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgtanggal 24 September 2013AN PK 17 18Putusan Pengadilan Kasasi atas nama Hari Sudiarto(Direktur utama CV. Wahana Mulia Bersama) Nomor227 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2014AN PK 18Berkekuatanhukum tetap 19Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif NurulHuda ST (Ketua Pokja ULP) Nomor119/Pid.Sus/2013/PN.

Putusan Pengadilan Tipikor atas nama Arif Putusan yang dimintakan upayaNurdin Nomor hukum luar biasa peninjauankembaili 2 Berita Acara Eksekusi putusan pengadilan Tanggal 26 Maret 2014 Dengan adanya keadaan baru atau novum baru tersebut maka seharusnyaputusan pidana akan menjadi lebih ringan dengan pertimbangan bahwa :Hal. 41 dari 97 hal. Put.

Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka Bekasiperiode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Januari2011.tetap terlampir dalam berkas perkara.80 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Geminiwarna hitam dengan simcard nomor087880486353.dikembalikan kepada Terdakwa.1 Menghukum Terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor :20/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang amar lengkapnya

Apabila dihubungkandengan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat)terhadap Terdakwa, maka putusan tersebut masih jauh dari keadilanmasyarakat karena jauh dari ancaman maksimal.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat) yang telahmenghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima)tahun jelasjelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,dengan demikian kasasi yang kami ajukan memiliki dasar hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP.Menimbang

Elnusa termasuk BUMNyang sangat vital yang dapat meningkatkan keuangan negara utamanya dari sektorpajak ;Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/ TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 9 Mei 2012yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg., tanggal 14 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena

2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/TIPIKOR

,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH.MH., danProf. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.

Dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidakdapat diterima;e Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya tidak menguraikan bertindak atasnama Direktur Perusahaan Terbatas (PT) Ardhi Baradaya Manunggal dan hanyadisebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelas apakahbertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? Dan karena itugugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya; Dan karena ituharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.

., membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 31 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos., tersebut, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSIsebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara

No. 163 K/Pid.Sus/2016Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 31 Oktober2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusanselengkapnya menjadi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ILHAM LAHAUA, S.Sos. tidak teroukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa

) Subsidair tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak, namun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PT PAL, tanggal04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ILHAMLAHAUA, S.Sos tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PTPAL, tanggal 04 Desember 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 163 K/Pid.Sus/2016dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Dr.

Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat dalam pointmemperhatikan dalam diktum ke 5, Berita acara Rapat PembahasanTindak Lanjut TIPIKOR Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KotaTangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan Tanggal 3 Juli 2018.PENGGUGAT TIDAK PERNAH DI PANGGIL SERTA TIDAKPERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN,yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit sepertiyang tercantum dalam Kode Etik Auditor Intern PemerintahHalaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGIndonesia

BKN dan KPK akanmelaksanakan pengawasan bersama terkait hal tersebut (videbukti T6).4) Bahwa = selanjutnya telah diadakan rapatPembahasan Tindak Lanjut Kasus Tipikor Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan yang tertuang didalamBerita Acara Nomor : 863/2062/Pembinaan Rapat Berlangsungpada Hari Selasa Tanggal 3 Bulan Juli Tahun 2018 Pukul 14.00WIB bertempat diruang kerja Sekretaris Daerah Kota TangerangSelatan.

etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia,dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 Perihal TanggapanAudit bahwa Auditor harus meminta tanggapan/ pendapat auditterhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakanperbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat audit yangbertanggung jawab.Bahwa dalam SK pemberhentian penggugat terdapat dalampoint memperhatikan diktum ke 5 berita acara rapat pembahasantindak lanjut Tipikor

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota TangerangSelatan Nomor 863/2062/Pembinaan tanggal 3 Juli 2018 penggugatmenyatakan PENGGUGAT TIDAK PERNAH DIPANGGIL SERTATIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARAPEMERIKSAAN yang merupakan syarat dan prosedur dalammelakukan audit seperti yang tercantum dalam kode etik Auditor InternPmerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Audito InternPemerintah Indonesia.TANGGAPAN :Bahwa apa yang dimaksud pengugat mengenai rapatpembahasan tindak lanjut Tipikor Pegawai Negeri

Perwakilan Provinsi Banten diSerang, Nomor 0048/KLA/00822018/SRG05/VIII/2018,tanggal 29 Agustus 2018, Perihal: Permintaan Klarifikasi (Fotokopi dari fotokopi) 11.Bukti T11Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor : 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7September 2018, Perihal : Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) 12,Bukti T12Surat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan,Nomor 863/2892BKPP, tanggal 13 September 2018,Perihal : Klarifikasi Status

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;8.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiTipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap pertama sejaktanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016oO.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta yang kedua No.412/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 09Desember 2016 sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengantanggal 07 Januari 2017;10.Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal O03 Januari

Berdikari berdasarkan surat keputusan DirekturPT.Berdikari Nomor : 029/05/BDK/DIR/VII/23010 tanggal 10 Agustus 2010dengan dasar bahwa proyek pupuk urea tablet merupakan proyek baru danTerdakwa memiliki keahlian untuk menangani bisnis baru tersebut;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Desember 2016 No. 79/Pid.SusTPK/

2016/PN.Jkt.Pstdan telah pula mempelajari secara seksama memori banding yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor putusan tersebut diatasyang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidairsudah

HENING TYASTANTO, S.H.CN., DAN LAFAT AKBAR, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan DKI Tinggi Jakarta masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DK!

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.