Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Menghina negara Arsip negara Keuangan negara Piutang negara Kerugian negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian mengenai pembuktian unsur delik, unsurmenyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan merupakan delik larangan (commision) bukan deliktidak melakukan atau ommision, sedangkan unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi menegaskan bahwaperbuatan melawan hukum ini harus merupakan perbuatan dengankesengajaan dengan maksud (opzet als oogrmerk).Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, Pemohon Kasasi bukanlahpegawai negeri, penyelenggara
    Negara, atau pejabat publik yang menerima gajidari Negara.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
297 — 218
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: YUSTUS TULUINO Alias YUS
147 — 56
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — DIAH SOEMEDI
215 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu berupa uang kuranglebin sebesar SGD600.000,00 (enam ratus ribu dollar Singapura), kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara yaitu Eko Darmayanto danMohammad Dian Irwan Nuqisra selaku Penyidik Pegawai Negeri SipilPerpajakan, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaituagar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikanpenyidikan perkara Pajak PT.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2016 — SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si
75 — 26
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2017 — FERRY SISWANTO, S. Hut., M.P Bin SUKARMAN
130 — 34
  • Keputusan Bupati GayoLues Nomor : 900/132/2013, tanggal 30 Januari 2013 , tentang PenunjukkanPengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran danPengurus Barang pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo LuesTahun Anggaran 2013bersamasama dengan saudara Suhardi selakutenaga honorer Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013dan selaku Direktur CV Adi Karya (Dalam Penyidikan Terpisah), pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas,Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara dengan Sengaja Langsungmaupun tidak Langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaanatau persewaan Pada Saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atausebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Pada tanggal 27 November 2012, Terdakwa FerrySiswanto, S.Hut, MP selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidupmenetapkan/menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term OfReference (TOR) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
88 — 216
  • Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 20. 4 (empat) lembar fotoDra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 21. Kalender Tahun 2008; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si : a. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000; b.
    barang siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah270pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
    negara atau pegawai negerisebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
123 — 60
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ProgramPengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkasperkara terpisah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat selaku PPTK Program Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala DinasPariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 0O2/I/2020 tentang Penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN
75 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1826 K/Pid.Sus/2014Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karenadakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;e Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak memberikan contoh yang baik ;e Perbuatan Terdakwa merugikan banyak petani;Halhal
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
152 — 251
  • ,M.H. ) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlalukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawalNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY;S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
457 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P.KHS/2020keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
147 — 68
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 22 dari 1389 Putusan Nomor : 21/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, PengadilanNegeri Pelembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang,Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, PengadilanNegeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiPengawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yangpada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 15 Agustus 2016 — AHMAD FAUZAN, S.Sos bin ABD SOMAD
78 — 28
  • ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang berhak menentukanada tidaknya kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, akan tetapi dapat juga dilakukanoleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratsebagaimana termaksud dalam Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, danJaksa Penuntut Umum pun dapat melakukan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
43 — 8
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Nopember 2015 — Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho,S.T
69 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUDJARWONOselaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SEselaku Pejabat Pengelola Barang (yang penuntutannya diajukan dalam berkasperkara terpisah), memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeriatau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 57/Pid.Sus.TPK/ /2015/PN PLK
Tanggal 24 Februari 2016 — HERRY REONARDO als.HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN
86 — 28
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — HERU MALIKSJAH
120 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3 PK/Pid.Sus/2017Jakarta Pusat. atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telahmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiahatau janji lersebut diberikan karena kekuasan atau kewenangan yangberhubungan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
118 — 22
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiahatau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.JAFET OHELLO, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.KAREL SAMPE, SH
4.PRIMA POLUAKAN, SH
5.DEDY SANTOSA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN MUSTAFA, S.P
166 — 43
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Juni 2016 — Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)
78 — 33
  • ., bin Paimin Sadio (alm) selakupegawai negeri atau penyelenggara negara, pada tanggal 9 Desember 2014dantanggal 11 Desember 2014 atau setidaktidaknya pada bulan Desember 2014 atausetidaktidaknya pada Tahun Anggaran 2014, bertempat dirumah Novin Marosi KepalaDesa Tertik di Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai dan di rumah terdakwa Lisusanto,S.Sos., MM. yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang RT.01 No.04 KecamatanKepahiang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah