Ditemukan 2289 data
99 — 42
., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;5. GABRIEL H. PURBA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;6. JON SAIMA DAMANIK, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;7.
85 — 16
., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan diKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2012 telah mengetahui jika terdapat kelebihanuang dan/atau selisih Uang yang diperuntukan guna Pembayaran Sewa Kamar hotel padaKegiatan Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV
SUBSIDAIR :wnn Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MusabagohTilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 di Kabupaten OganKomering Ulu (OKU)Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Nomor : 07/ KPTS/SETDA/V/2012 Tentang
Laporanpertanggung jawaban berikut buktibukti pembayaran lainnya tetap tertera nominal uang sebesarRp. 13.600.000, (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), disebabkan Saksi SUJARWO BinSUTRISNO SUWARNO hanya langsung menandatangani saja ketika dimintai tandatangani olehSaksi JUSMANBin NANGYU pada bukti pembayaran dan buktibukti lainnya tersebut, sehinggaterdapat selisih sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian
ATAUKEDUA :wn Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MusabaqohTilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 di Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Nomor : 07/ KPTS/SETDA/V/2012 Tentang
Nama Hotel Pembayaran Pembayaran SewaSelisihSewa Kamar yang (Rp)KamarBerdasar sebenarnyakan SPJ (Rp) dipergunakan (Rp)Bukit Indah Lestari 150.570.000 150.570.000 0Mutiara Gading 120.200.000 112.200.000 8.000.000Kencana 85.960.000 70.760.000 15.200.000Sekar Sunja 79.920.000 79.920.000 0Redante 1 27.200.000 27.200.000 0Redante 2 59.600.000 59.600.000 0Arjuna 51.200.000 40.800.000 10.400.000Nirata 49.800.000 43.600.000 6.200.000 e Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor:821.2/Kep.079BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku KuasaBendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bandung periode Januari2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan WalikotaBandung Nomor: 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentangPenunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana
HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah, juga diberi tugas dalam jabatanfungsional selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkanKeputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani SuratPenyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana di LingkunganPemerintah Kota Bandung TA. 2009, yang diberi tugas dan kewenanganuntuk:1. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;2.
HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor: 821.2/Kep.079BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008,dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaandan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 458 Tahun 2008tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi padaSekretariat Daerah dan Sekretariat
216 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/20173. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;4. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap,Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Mukti Ali, S.H.
69 — 28
Nama : Lestari,Jabatan :Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8.
SAID LATURUA
Tergugat:
WALIKOTA AMBON
Intervensi:
RIFALLY AZHAR, SE, M.Si
263 — 134
., Jabatan Kepala SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;3) M. LUHULIMA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianFasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon;4) TATY H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;5) M.
., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;7) ALEXANDER F. da COSTA, S.H., Jabatan StafSub Bagian Perundangundangan SekretariatKota Ambon;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada PemerintahKota Ambon, beralamat di Kantor Pemerintah KotaAmbon, Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, ProvinsiMaluku, domisili elektronik: jacko123440@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,RIFALLY AZHAR, S.E., M.Si.
BUDI SURYADI
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
474 — 610
Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUNJKT.11.LZ.13.adanya Nomor Surat dan tanggal, untuk menerima Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia A quo;Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan A guo, Penggugatdirekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin karena pada saatmenjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internalsekaligus sebagai Pejabata penandatanganan Surat PerintahMembayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama PekanbaruSenapelan, karena telah melakukan perbuatan berupa:... telah melanggar
Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003)Penata Tingkat (Golongan III/d) Kepala Kantor Pelayanan,Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri pada KantorPelayanan Pajak Pratama Bengkalis, direkomendasikan untukdijatuhi hukuman disiplin karena pada saat menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayarpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelantelah melakukan perbuatan berupa:1) Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat
Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa telah menguraikanwaktu terjadinya pelanggaran, yakni pada saat Penggugat menjabatsebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada KantorPelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ;5. Lebihlanjut, hubungan antara perbuatan pelanggaran dengan ketentuanyang dilanggar juga telah dijelaskan dalam konsiderans menimbangtersebut.
25 — 22
Kepala Subbagian SengketaHukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;5. KABUL SUTRIYONO, SH. Kepala Subbagian Hak AsasiManusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ;6. SIGIT CATUR HARJANTO, SH. Kepala SubbagianOrganisasi Dan Administrasi pada RSD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ;7. Dr. ELYSA, Kepala Subbagian Hukum dan Humas padaRSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ; 8. IRA KUSUMA DEWI, SH. Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 9.
153 — 51
,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Setda Provinsi JawaTengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang jHalaman 2 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.SmgNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAGUS CAHYONO,SH:;Kepala Subbagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9QSEMALANG j=n neeIRA KUSUMA DEWLSH;Staf pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan
Terbanding/Tergugat : PT. Perusahaan Listrik Negara Persero d.h. Perusahaan Umum Listrik Negara
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN
62 — 30
Sukendar : Kepala Subbagian Bantuan Hukum ;6. Fahresha Muchtar: Kepala Subbagian BantuanHukum II7. Moch. Sapto Setiawan: Kepala Subbidang UsahaEnergi, Logistik Kawasan dan Pariwisata lia1;8. Annisa Siswanti : Analis Hukum;9. Yogi Sayogi P : Analis Hukum;10. Anton H.G.
75 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"48. (1) Tunduk pada subbagian (6), nilai pabean atas barang adalahnilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untuk ekspor ke Kanadakepada seorang pembeli di Kanada dan harga yang dibayarkan atauyang harus dibayar atas barang dapat ditentukan...(4)Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yang dibayarkanatau seharusnya dibayar untuk barang tersebut pada saat barang dijualuntuk ekspor ke Kanada dan dengan menyesuaikan (5) Harga yangdibayarkan
atau harus dibayar sesuaidengan subbagian;(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualan baranguntuk ekspor ke Kanada disesuaikanHalaman 26 dari 38 halaman.
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp2.000.000,00 ; Rp58.000.000,00Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran
Nomor 2508 K/Pid.Sus/2015 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian
Penggunaan Dana an Tidak Dapatg9 vn P Rp58.000.000,00 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas
1.Hj. SITI ASIYAH
2.RATNA NINGSIH, SE
3.ARIFIN
4.IFTITAH AGUSTIA
5.IVAN BACHTIAR, S.P
6.ANDRE KURNIAWAN
7.AHMAD AFANDI
8.CHUDRI SUSANTO
9.FENDY FERDIANSYAH
10.DEDDY SYAHRIAL
11.H. SYAHIR
12.ITA HANDAJANI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN MENANGGAL SURABAYA
106 — 52
., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; . VITRIA FARISH MAYASARI, SH., M.Kn. Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; Halaman4dari89, Put.
94 — 66
., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian AdvokasiIVA Kementerian Keuangan;8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVA Kementerian Keuangan;9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;10.
., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;11.
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampaitahun 2005:Pada Tahun 2006 saya pindah tugas pada Dinas Sosial KabupatenBengkulu Utara sebagai Kasi Rehabilitasi anak nakal, korban, danbekas hukuman sampai dengan tahun 2008 (PPTK RehabilitasiSosial);Pada bulan Januari 2009 saya pindah tugas dari KabupatenBengkulu Utara pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaiPegawai Staf pada Sekretariat Pemerintah Daerah KabupatenBengkulu Tengah;Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala SubBagian
79 — 32
NTB), FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si(Kabag Bantuan Hukum dan HAM), dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH (Kepala SubBagian Sengketa Hukum) beralamat dijalan Pejanggik Nomor 12 Mataram berdasarkanSurat Kuasa Khusus dari Dr.TGH.M.ZAINUL MAJDI, Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor:180/52/KUM Tanggal 27 Januari 2017, dan HENDRIK SELALAU, SH., GEDEGUNAWAN WIBISANA, SH., MANSHUR, SH. KETUT KASNA DEDI, SH.
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp115.000.000,00 +Jumlah Rp290.000.000,00Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Badan Pelayanan RSUD Arga Makmur,Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2007, jumlah anggaran sebesarRp7.016.215.858,00 yang di dalamnya termasuk anggaran untuk :e Biaya listrik sebesar Rp 60.000.000,00e Biaya air sebesar Rp120.000.000,00e Biaya cleaning service sebesar Rp118.920.000,00 +Jumlah Rp298.920.000,00Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada SubBagian
keuangan negara sebesar Rp119.709.250,00(seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) merupakan tindak pidana korupsi;Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan halhal yuridis terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkanfakta hukum persidangan dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan Subsidair;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SubBagian
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKepala Subbagian Inventarisasi, PPemeliharaan danPenghapusan Bagian Perlengkapan, SekretariatDirektorat Jenderal Pajak ;4. Dewi Sulaksminijati, SH.
130 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Kepala Biro Hukum,Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Kepala SubBagian Advokasi TUN dan Uji Materi, Para Staf Biro HukumSetjen, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik NegaraSetjen, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JendralGatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Desember 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat/Pembanding;LawanBUPATI KEPAHIANG, UNTUK KEPENTINGAN DAN ATASNAMA SERTA MEWAKILI DAERAH KABUPATENKEPAHIANG
100 — 35
.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.10.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNama: DEWI SRI, S.H.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum JIB, BagianBantuan Hukum HI Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum UIC, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.: Kepala
Subbagian Bantuan Hukum IIID, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H.: Kepala Seksi Bantuan Hukum, Sub DirektoratPeraturan dan Bantuan Hukum, DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: TRISONO: Kepala Seksi Penyidikan I, Bidang Penindakan danPenyidikan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok.: HEYKAL HAFREZAL.Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor : 42/G/2014