Ditemukan 19086 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 26 Nopember 2015 — SULASMI Binti H.SAMSUDIN. MUHAMMAD FADHIL,SE Als FADHIL Bin TABRI; YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI;
80 — 43
  • ditahan dengan jenis penahanan Rutanberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1101112Penyidik Kasat Reskrim Polres INHIL sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan27 Januari 2015.Kejaksaan Negeri Tembilahan sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal08 Maret2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 09 Maret2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
    pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor
    pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 07September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan TInggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiTingkat Banding sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05Desember 2015 ;Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal23 Nopember 2015 terhitung sejak tanggal
    ,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 28 Oktober 2015, putusan mana pada hari, Kamis tanggal 26 Nopember2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -06/Pid.Sus/2015/PN.Mam
Tanggal 2 Juli 2015 — -dr.H.SUPARMAN
91 — 46
  • dr.H.SUPARMANBantaeng55 tahun / 18 Oktober 1960LakilakiIndonesiaJalan Kurungan Bassi, Kelurahan Rimuku,Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;IslamPegawai Negeri Sipil (Direktur RSUDPropinsi Sulawesi Barat)Strata Satu (S1) 1 Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 24 November2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22Januari 2015;3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
    Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju dengan jenistahanan RUTAN sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan perkara inidilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mamuju;e OLEH MAJELIS HAKIM:1.Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Maret 2015 sampaidengan tanggal 14 April 2015;2.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 15 April 2015sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;3.Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juni 2015sampai dengan
    Bila tim penasihat hukum28mencermati secara seksama mengenai tempus delik surat dakwaan yangkami buat sesuai dengan alat bukti yang ada jelas disebutkan kejadiannya/peristiwa pidana tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2013 atausetidaktidaknya dalam tahun 2013, dan locus delik atau tempat kejadianperkara di kabupaten Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Mamuju;Bahwa terhadap alasan tim penasihat
    lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadiedkk;Dijadikan barang bukti dalam perkara Ramadhan,S.Si9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar RP 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 1 Juli2015 oleh SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,SUHERMAN,SH dan JOHN DISTA,SH HakimHakim Adhoc Tipikor
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-11-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 95/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 20 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HERIKA IBRA MACHDERI, SH
Terbanding/Terdakwa : NASAR SYARIFUDIN.ST.MT.
66 — 42
  • Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3Nopember 2017;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 November 2017 sampaidengan tanggal 2 Januari 2017.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:Telah membaca dan memperhatikan:1.
    Surat Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur Nomor W14.U/7892/HK.07/11/2017 tanggal 29 November2017, yang menyatakan telah menerima Kontra Memori BandingTerdakwa Nasar Syarifudin, S.T., M.T. tanggal November 2017 yangditerima diKepaniteraan Tipikor tanggal 29 November 2017;6.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
96 — 50
  • Menyangkutprosesnya, ada dua mekanisme yaitu : Yang pertama, bersifat final,contohnya tipikor, seluruhnya berdasarkan putusan pengadilan, atau tindakpidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya adminitrasilagi ; kedua, bersifat pembinaan, misalnya PNS tersebut dijatuhi hukumandisiplin ; Bahwa masih menjadi pertimbangan.
    Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidakboleh tersangkut tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut tipikormaka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; Bahwa peraturanperaturan yang berlaku sebelum UU ASN, PP Nomor 32Tahun 1979 pasal 9 huruf a, UU Nomor 43 Tahun 1999 pasal 23 ayat (5)huruf e, UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf b ;Bahwa pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi PNS yang telah menjalanihukuman karena kasus Tipikor
    Seandainya instansi pusat dan daerahjujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutantidak akan naik pangkat dan bahka tidak akan mendapat hak pensiunnya; Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/dOktober 2018 ini menjadi pembahasan kemenpan dan kementriankeuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dil.Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya Saja ;Bahwa waktu inkracht putusan tipikor merupakan informasi tempuskejadian
    . bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunyakeputusan ; Bahwa PNS sudah meninggal dunia di tahun 2014, kemudian SK PTDHterbit di tahun 2018. sesuai regulasi seharusnya sudah diberhentikan,kecuali meninggal sebelum putusan tipikor ; Bahwa berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 96 secara tegasmemuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang akandiberhentikan karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, mulai darikewenangan presiden dan PPK yang mensyaratkan adanya usulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016 1 (satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu SimpatiNomor : 082177390739; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE2023 BI beserta Kuncinya;Dinyatakan dikembalikan kepada pihakpihak yang berhak;Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BkI, tanggal 10 Juni 2013yang amar lengkapnya
    Muhammad Said Ali tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PT.BklI, tanggal 12September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai jumlahdenda yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H.
    Tipikor.01.10/X/2013 tidak sama dengan suratyang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk padaBerkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu yaitu tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. 04/Pid.B/ Tipikor/2013/PN.Bkl;2.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 13 Oktober 2014 — S U N A R Y O VS AHMADI TRI ATMAJA, DKK
63 — 28
  • adalah benarbenar untuk proses balik nama keatas nama PemerintahDesa Troketon, sehingga kamipun tidak menanyakan lagi kepada Tergugat Idan membacanya.Bahwa kami baru mengetahui apabila Tanah Sengketa beralih keatas namaTergugat IV karena jual beli setelah kami dipanggil oleh pihak KejaksaanNegeri Klaten untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi atastanah sengketa dengan Terdakwa Tergugat I ( Kepala Desa Troketon saat itu ).Hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tipikor
    Kepala Desa Troketon tentangpeminjaman/dibawanya Sertipikat Asli Nomor Bondo 85 Hak Milik no. 279, persil 30luas 1.900 meter persegi di Desa Sobayan, bahwa surat bukti tersebut oleh Majelis telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi tandabukti (P6) ;Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Sobyan Surat ukur No. 2265, Tahun1980,, bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup kemudiandiberi tanda bukti (P7)Foto copy Putusan perkara Tipikor
    dijualhanya boleh ditukar guling.Bahwa BPD pernah mengadakan rapat satu kali tanggal 12 Juni 2012 dibuatdalam Berita Acara, yang menyepakati tanah kas desa boleh untuk ditukar gulingtetapi tidak untuk dijual.Bahwa pada saat itu ternyat Kepala Desa Ahmadi Tri Atmaja telah menjualtanah tersebut kepada Sony namun saksi tidak tahu berapa harganya dan saksitidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut.Bahwa Ahmadi Tri Atmaja, akibat menjual tanah kas desa tersebut, telah dijatuhipidana di Tipikor
    Suparti) hal ini sesuaibukti T. 2. 3. 4 III surat pernyataan antara Tergugat II dengan Tergugat IV.Menimbang bahwa, dari faktafakta di persidangan yang melakukan penjualantanah SHM No. 279 adalah Tergugat I kepada Tergugat IV.Menimbang bahwa, hal ini juga terbukti, dimana Tergugat I telah diadili dandiatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan Tinggi Semarang,dimana Tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. ABDUL JUMRAH
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
90 — 53
  • Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.C: Contoh 2 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 tetapi belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017.d. Contoh 3 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.16.
    Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana telah secarategas ditentukan Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PBR.sebagai PNS yang melakukan tipikor
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 20-10-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 13/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 13 Nopember 2014 — Pembanding/Terdakwa : Drs. Sailendra Eka Putra, M.SI Bin H.Hegon Asrani Ismail Diwakili Oleh : M. EDY GUNAWAN, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Maulidah, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUPRIYADI, SH.
94 — 36

  • MENGADILI:

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bjm, Selasa, tanggal 16 September 2014 yang dimintakan banding tersebut:

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Menyatakan terdakwa Drs.
    Surat surat pemeriksaan persidangan berikut Berita AcaraSidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 16 September 2014 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Drs.
    Membebankan biaya ;perkara kepada terdakwa sebesarRp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 19 September 2014, Nomor : 14/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 16 September 2014, No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut
    Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22September 2014, Nomor : 14/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yangmenerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16September 2014, No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 29 September 2014 oleh Jurusita Pengganti
    Pasal 64 (1) KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;eMembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, Selasa, tanggal 16 September 2014 yang dimintakanbanding tersebut:MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan terdakwa Drs.
    ,M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota,dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada HARI RABU, TANGGAL 12 NOVEMBER 2014dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SUPIATININGSIH, S.E.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK
Tanggal 27 Oktober 2015 — SINTA HUTASOIT
101 — 43
  • Membebaskan biaya perkara kepada negara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak (majelis hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara,Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri PontianakNomor: 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK tanggal : 5 Agustus 2015, MemoriBanding Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding daripenuntut umum tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum
    Kamis tanggal : 9 Juli 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak dan keberatankeberatan tersebut diatassebagian besar telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan akhir perkara a quo,sehingga oleh karena itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah disampaikan dalammemori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatanterhadap putusan Majelis Hakim Tipikor
    ,MSiPanitera Pengganti,Ttd.Keitel von Emster, S.H.55Salilan sesuai aslinya :Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi PontianakWakil Panitera,KEITEL von EMSTER, SH.NIP. 1962020219861006Hal 52 dari 52 hal, Putusan Nomor 17 /PID.SUS.TPK /2015/PT PTK
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 16/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
TEGUH PURWANTORO, S.Hut M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
146 — 63
  • tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai asli);: Putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 Tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai asli);Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRBukti T.4Bukti T.5Bukti T.6Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11: Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Nomor :250.6/KR.IX/X/2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor
    Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan jabatan, Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dariFotokopi);: Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor024/SKPP/BUP/ASMAT/2019, Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuaiasli);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (Fotokopi dari Fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor
    Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor
    ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 16/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat I : T. Samsul Bahri
Pembanding/Tergugat II : M. AZHAR
Terbanding/Penggugat III : Tuan H. Abusyah
Terbanding/Penggugat I : Tuan T.M JAMIL
Terbanding/Penggugat II : Tuan T. Usman B
Turut Terbanding/Tergugat III : ZULKIFLI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Propinsi Aceh cq Pemerintah Kabupaten Aceh Utara cq camat Lhoksukon
42 — 28
  • menguasainya, maka Pihak lainyang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yangbersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan diatas, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi /Tipikor
    membuktikan dalildalil gugatannya sementara Para Pembanding dahulu sebagai Tergugat danTergugat Il dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka sesuai denganYurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 yang menyatakan : dalam hal buktikepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka GugatanHarus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolakMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor
    Rp.139.000,JUMIAN .......seeeeeeeeees Rp.150.000,PANITER, Usman .S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.F PANITERANIP: 19620616 198503 1 (H. SAID SALEM, S.H., M.HNIP:19620616 198503 1 006Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006Halaman 51 dari 51 putusan Nomor 16/PDT/2018/PT BNA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1360 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Maret 2013 — dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) bin SULAIMAN AMIN, DKK
160 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/TIPIKOR/201 1/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;Hal. 67 dari 80 hal. Put. No.1360 K/Pid.Sus/20122.
    Tentang putusan batal demi hukumBerdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 197 (2) KUHAP judexfacti salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu tidak memuat pasal dari tindak pidana yangmenjadi dasar pemidanaan;Putusan judex facti pada halaman 68 berbunyi :Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/TIPIKOR/2011/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang menyatakan:*"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1788/Pid.B/2011/PN.PLG
    dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor
    Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dana yang dihimpun olehbagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidak termasuk Penerimaan Negara BukanPajak, sehingga dalam kasus a quo unsur kerugian Negara tidak terpenuhisebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, oleh karena ituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H.
    ,MH dan Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/H. Surachmin, SH.,MH ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.SusffPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Februari 2012 — YUSI DWI RANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN.
73 — 12
  • Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota.9. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniABDY YUHANA, SH.
    MH &Associates yang berkantor di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011, sebagaimana terlampir dalamberkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Redquisitoirnya yangdibacakan di depan
    Dasuki, Nastiyo dan Ruslanmakajika Terdakwa YUSI DWI HANOAYANI mengembalikan dana ke BPR SliyegIndramayu maka seharusnya terdakwa pun tidak ditetapkan sebagai tersangka dandituntut dan dihadapkan dimuka persidangan.Bahwa walaupun Pasal 4 UU TIPIKOR secara tegas dan jelas menyatakan"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYAPELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2DAN PASAL 3" akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku di Kejaksaan NegeriIndramayu.Menimbang
    RAMLAN COMEL, SH dartISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimehakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal27 September 2011 Nomor : 69/Pid.Sus!
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Terdakwa I : H. SAMSURI
Terbanding/Penuntut Umum : BUSTANIL N. ARIFIN, SH
102 — 49
  • Anawai Kompleks Oheo No. 9A Kota Kendariberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor Reg: 579/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal25 September 2018;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDITelanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan
    Tipikor/2019/PN Kdi. ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkankepada Terdakwa Il pada tanggal 1 April 2019 sesuai akta pemberitahunandan penyerahan memori banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus.
    Tipikor/2019/PN Kdi.Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDIMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Kuasa HukumTerdakwa II maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara (inzage) sesuai Akta pemberitahuan memeriksa berkasperkara Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kdi masingmasing tanggal 5 Maret 2019dan tanggal 14 Maret 2019, sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding
    CHARIS MARDIYANTO,S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim KetuaMajelis, SUGENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Plh.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 9 Oktober 2017 — HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO
103 — 64
  • Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017
    ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.
    Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-03-2016 — Putus : 01-04-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 1 April 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : FRANSISKA TRIHESTOWATI, SH
Terbanding/Terdakwa : AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA
140 — 87
  • PUTUSANNOMOR 10/TIPIKOR/2016/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILANTINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkarapd1234.5678idana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutalam perkara Terdakwa :. Nama lengkap :AOM RICKY TAMARA Bin JUJU LESMANA. Tempat lahir : Bandung. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Maret 1981Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl.
    PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri olehPara Terdakwa dan Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttdHi. SANWARI. H.A, S.H., M.H. MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.ttdDR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.,M.M., M. Hum. PANITERA PENGGANTIttdH. NANANG PRIATNA, S.H.24
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 04-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN LSK
Tanggal 4 Januari 2017 — - Maulidin Alias Mak Wok Bin Abdullah
63 — 5
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahab sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;7.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahab Il sejaktanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Lsk NarkotikaPenetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lsk tanggal 16Agustus 2016
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
AMIRUDDIN Alias MIDIN Bin M. KASYAH Alm
29 — 2
  • tanggal24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengantanggal 11 Desember 2018 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal2 Februari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
    Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-02-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Februari 2014 — Yusrizal, S.H
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 339 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Yusrizal, S.H;Tempat lahir : Gedoung (Aceh Utara);Umur /tanggal lahir :46 Tahun / 11 Nopember 1964 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Mns. Asan, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Dirut PT.
    Dr.Muhammad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah AgungRI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Lindawaty Simanihruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.Ttd./Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.Panitera Pengganti,ttd.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1756 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Totok Midiyanto Bin Suyono
134 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1756 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO;Tempat lahir : Ngawi:Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 08 Agustus 1970;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Pleset Il RT 01 RW 07 Desa Pleset,Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Pleset
    pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 167/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., tanggal 29 Desember2015 untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 11Desember 2017 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari HakimAd Hoc Tipikor