Ditemukan 17968 data
15 — 1
/PA Ppgb. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yangmempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggamengajukan gugatan terhadap Tergugat;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan karenaPenggugat telah berhasil damai dengan Tergugat terhadap permohonanPenggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan
25 — 12
Bahwa merujuk ketentuan Pada Pasal 49 huruf b UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama),menyebutkan:*,..Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah; dan. ekonomi syariah.Berdasarkan penjelasan di atas jelas oleh karena Para Pemohonmerupakan
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 9
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukanhukum Islam; (c) wakaf
295 — 132
UMAR dan dimakamkan ditanah makam wakaf jalan BungurKebayoran Lama, Jakarta Selatan;Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota administrasiJakarta Selatan, Provinsi DKI untuk mencatat tentang kematian tersebutdalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi WNI (WargaNegara Indonesia) dan dapat memberikan akta kematian atas namaM.
29 — 2
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawiro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ;Halaman 2 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karjo Rejo ; sebelah Baratberbatas dengan P.M. Tambunan, Kavling PTP V ;Bahwa Pelepasan Hak/Ganti Rugi Tanah tersebut dimana Tergugat menjelaskan memiliki alas hak dasar tanah yang meliputi: Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi.
Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ; sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karo Rejo; sebelah Barat berbatas dengan P.M.
PN.Mdn22pengukuran dan yang menunjuk batasbatas tanah yang di Jjual belikanadalah Tergugat , Lurah dan pemilik tanah yang berbatasan ;Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran adalah Lurah Saleh,Kepala Lingkungan Suparno, saksi sendiri, Baduhir dan satu lagi saksi lupa ;Bahwa luas tanah yang dibeli YDKKBPDSU saat itu sesuai pengukuran +42.000 M2 namun bentuknya tidak segi empat, karena keadaannya berbelokbelok ;Bahwa batasbatas tanah yang dibeli YDKKBPDSU seingat saksi adalah :Utara berbatas dengan Tanah Wakaf
EkarasmiLk.VIll Gedung Johor, Kecamatan Medan Jogor, batasbatasnya adalahsebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah Wakaf ;Selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Johor Sentosa ;Barat berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Timur berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Halaman 22 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn23Bahwa setahu saksi objek sengketa di atas adalah milik Tergugat sebabpada tahun 2011 saksi pernah diperlihatkan fotcopy tanah objek sengketatersebut oleh Tergugat ;
18 — 4
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf,
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
73 — 5
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2. Ketentuan Pasal 50 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama :Hal.15.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadagahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :Bahwa di dalam perkara
247 — 305
Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan; = 2= ==Hal. 25 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.SmgRj.e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak. tangQunigani, =
80 — 35
Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 42 Alinea ke Lima dan keEnam yangberbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.7tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang beragamaIslam di bidang Perkawianan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
Sedangkan Pasal 49 yangberbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan . ekonomi syariah.Sehingga menurut hemat Tergugat substansi gugatan Para Penggugat tidaktepat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena jelassekali dalil gugatan Penggugat berkenaan objek sengketa warisan Alm.
Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g.infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syariah, sehingga amat berdasar hukumPara Tergugat memohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranyaHalaman. 12 dari 24 Halaman.
92 — 11
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :1.
73 — 31
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat Il yang berkaitan dengan kewenanganPengadilan dalam mengadili suatu perkara;Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi dimana pada akhir eksepsinya Tergugat II telah menyampaikan bahwakewenangan absolute Peradilan Agama pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan PeradilanAgama adalah mengadili perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SAIFULLAH ANSHARI, M. Ag
120 — 41
Rapat kerja Penyusunan Programdan Rencana KegiatanPengelolaan dan Pembinaan 3.00Pemberdayaan Wakaf. 0.000 707.000 DIPA2. Rapat kerja Penyusunan Programdan Rencana KegiatanPengelolaan dan Pembinaan 4.00Pemberdayaan Zakat. 0.000 945.000 DIPA3. Rapat Koordinasi Wakaf tanggal 5.75 1.14 Maret 2013. 0.000 375.000 DIPA4. Rapat Koordinasi Zakat tanggal 8 7.80 1.Maret 2013. 0.000 888.000 DIPA9. Pembinaan Zakat Pada 7,20 1.
Rapat Koordinasi Zakat tahun 5.40 1.2014 tanggal 28 April 2014. 0.000 306.000 DIPA2 Rapat Koordinasi Wakaf tahun 5.40 1.2014 tanggal 29 April 2014. 0.000 310.000 DIPA3. Sosialisasi Wakaf Produktif PadaNadzir dan Kepala Kua 6.00 1.Kecamatan tanggal 05 Mei 2014. 0.000 434.000 DIPA4. Sosialisasi ZIS Produktif PadaTakmir dan Kepala Kua 6.00 1.Kecamatan tanggal 03 Juni 2014. 0.000 438.000 DIPA5.
Manajemen AdministrasiPengelolaan Wakaf Pada KepalaKUA, Penyuluh dan Takmir Masjidtanggal 9 Oktober 2013. 13.750.000 3.312.000 DIPA7. Sosialisasi Wakaf Pada RemajaKota Surabaya Angkatan tanggal 7.75 1.10 Oktober 2013. 0.000 856.000 DIPA8. Sosialisasi Zakat Pada RemajaKota Surabaya tanggal 3 Oktober 11.75 2.2013. 0.000 842.000 DIPA9. Manajemen Administrasi 14.75 3.
(asli);1 (satu) bendel SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban KegiatanRapat Koordinasi Wakaf tahun 2014 tanggal 29 April 2014 olehPenyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kota SurabayaTahun 2014. (asli);1 (satu) bendel SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban KegiatanSosialisasi Wakaf Produktif Pada Nadzir dan Kepala Kua Kecamatantanggal O5 Mei 2014 oleh Penyelenggara Syariah KantorKementerian Agama Kota Surabaya Tahun 2014.
28 — 1
Wakaf 2 BedengKec. SU. Palembang.Agama : IslamPekerjaan : BuruhTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidiksejaktanggal05 Mei 2015sampaidengantanggal24 Mei 2015;PerpanjanganPenuntutUmumsejaktanggal25 Mei2015sampaidengantanggal03 Juli 2015 ;3. PenuntutUmumsejaktanggal02 Juli 2015 sampaidengantanggal21 Juli 2015;4.
17 — 1
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;Cc. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syari'ah.Penjelasan Pasal 49 huruf (b)Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadiahli waris, penentuan mengenai harta
SUHERMAN
44 — 7
Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Wakaf Makbaroh atas namaMaisaroh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P253. Fotokopi dari fotokopi foto batu nisan atas nama Maisaroh , selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3 ;4. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Nomor . 58 / SE / 2019, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4 ;5.
52 — 3
Bakri;Bahwa Berdasarkan keterangan dancerita orangorang tuotuo kampungbahwa tidak ada suratmenyurat/tertulis dalam proses wakaf tersebut;Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanahyang sudah diwakafkan masih bisadiwariskan atau tidak, akan tetapisaksi tidak pernah melihat ataumendengar bahwa barang atau tanah yang28sudah diwakafkan diambil lagi olehahli warisnya;Bahwa Setahu saksi siapa pelaku tukarguling antara tanah H.
Fadli;Bahwa saksi berdomisili/tinggal diDusun Buat sejak tahun 1998;Bahwa Sebelum di Dusun Buat, saksiberdomisili di Dusun Lubuk Kayo Aroyang tidak jauh dari Dusun Buat itusendiri;Bahwa Saksi menjadi RIO Dusun Buatsejak tahun 2000;Bahwa semua proses wakaf, tukar gulingsampai dengan proses hibah tanah dariH. Zahari ke M. Fadli saksi tidak tahulangsung, saksi tahu cerita orang tuotuo kampung/dusun. Sedangkan proseshibah dari H. Zahari ke M.
Zahari) kepada Tergugat I (M.Fadli) (BuktiT1) dan surat keterangan asal usul tanah yang dihibahkantertanggal 4 Oktober 2008 (Bukti T2);Menimbang, bahwa sebelum menandatangani suratsurattersebut saksi bertanya kepada orangorang tuo di Dusun dankemudian saksi mengetahui dari cerita orang tuotuo didusuntersebut bahwa ditanah sengketa dahulunya ada madrasah yangtanahnya adalah wakaf dari H.
Bahwa Saksi melihatlangsung proses perpindahan madrasah ke depan masjid, akantetapi waktu itu saksi masih kecil, dan saksi sedikit lebihtahu setelah mendengar cerita dari orang tuotuo dulu Bahwamadrasah bisa berdiri di atas tanah yang sekarang menjadi objeksengketa karena adalah wakaf dari H. Bakri dan Tanah yang didepan masjid tempat dibangunnya pindahan madrasah dahulunyamilik ibunya H. Zakaria dan H. Zahari yaitu Hj. Sariah. Setelahrumah H. Zahari kebakaran tahun 1962 Oleh Hj.
tersebutadalah berdasarkan cerita dari Masyarakat dusun Buat (deauditu);Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut adalahkesimpulan dari saksisaksi dan saksi saksi mengetahui statuskepemilikan tanah tersebut sebelum dan sesudah madrasah pindahke depan mesjid dusun buat didasarkan dari cerita masyarakatDusun Buat(saksi de auditu) ;Menimbang, bahwa sedangkan dari keterangan saksisaksiPara Tergugat Fahrurozi, Marjohan dan Marasit bahwa tanahsengketa yang ditempati oleh madrasah dulunya adalah wakaf
71 — 8
hanya dipergunakan untukmain bola ; Bahwa seikap BPD terhadap usulan Pak Sekdes tersebut setuju dengan alasantanah pengganti lebih luas dan bisa ditanami, tanah yang semula luasnya 1.900 M2ditukar menjadi seluas 2.200 M2 sebagaimana bukti catatan tertulis ;Bahwa dengan adanya tukar guling tanah ganjaran tersebut tidak ada yangkeberatan, semuanya setuju karena letak tanah pengganti trategis dan lebihmenguntungkan ; Bahwa selain pengganti tanah masih ada hibah goronggorong, penerangan jalandan tanah wakaf
bahwatanah pengganti yang akan ditukar yaitu tanah milik Pak Mustajam lebih luas yaitu1.900 M2 ditukar dengan luas 2.200 M2 dan tanah juga lebih baik dan lebihproduktif karena ada saluran air juga bentuknya lebih baik =;Bahwa saksi juga ikut mengukur dilokasi, dimana hasilnya kemudian dibahasdalam rapat dan langsung mendapat persetujuan dari semua yang hadir dalam rapattersebut ; Bahwa terhadap tukar guling tanah tersebut juga masih ada konpensasi yang laindari Pak Mustajam yaitu diberikan hibah/wakaf
musyawarah Desa := BF =Desa menurut Terdakwa belum ada PERDA No.2 Tahun 2003 dan juga tidak pernah adasosialisasi mengenai Perda tersebut dan terdakwa juga belum pernah membaca PERDANo.2 Tahun 2003 ; 227222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nen cence nnnberikut :Bahwa setelah terjadi tukar guling tanah Kas Desa yang semula seluas + 1.900 M2ditukar menjadi seluas + 2.200 M2 dan posisi tanahnya sekarang ini bentuknyamenjadi lurus dan lebih baik, lebih produktif disamping itu juga mendapatkantanah wakaf
Sebaliknya, apabila tukar guling tidak jadi dilaksanakan, maka tanahbagian pak Multajam akan dikapling, maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa akan terjepitdan mati, karena tidak ada saluran airnya; Bahwa dengan demikian, persyaratan pada point atersebut dapat terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pada point b di atas, Majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa terhadap tukar guling tersebut, Pak Multajam telah memberikan hibah/wakaf
jadi dilakukan maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa menjadi lurusbagian pak Multajam akan dikapling, maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa akan terjepitdan mati, karena tidak ada saiuran airnya ; Bahwa dengan demikian, persyaratan pada point atersebut dapat terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pada point b di atas, majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa terhadap tukar guling tersebut, pak Multajam telah memberikan hibah/wakaf
38 — 5
Dengan kata lain antaraTergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukumdalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakanSuatu. gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 11 dari 51 halamantelah disahkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama
Dengan kata lainantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnyamenyatakan Suatu) gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyaikepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 39 dari 51 halamanbidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalamatau berdasarkan UndangUndang mengenai perkawinan yang berlakuyang dilakukan menurut syariah, salah satunya yaitu mengatur tentangpemeliharaan anak (hadhanah).Bahwa Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yangpaling berhak melakukan hadhanah.
No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 47 dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah,e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadagah; dan i. ekonomi syariah, karenanyaterhadap gugatan tersebut, majelis Pengadilan Agama
104 — 6
Arufmenyerahkan setumpuk tanah perumahan yang terletak di luar Dusun KotoLanang di samping jalan sebelah kanan jalan ke Semurup, berukuran lebar+ 21m dan panjang + 30 m. berbatas sebagai berikut :Sebelah Mudik dengan tanah Kembang Tiris cs desa Koto LanangSebelah Hilir dengan tanah wakaf M.
Aruf menyerahkan setumpuk tanahperumahan yang terletak di luar dusun Koto Lanang di samping jalansebelah kanan jalan ke Semurup, berukuran lebar + 21 m dan panjang +30 m. berbatas sebagai berikut :Sebelah Mudik dengan tanah Kembang Tiris cs desa Koto LanangSebelah Hilir dengan tanah wakaf M.