Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Kristianto Als Gosong Bin Suharmaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan denda sejumlah Rp

Menyatakan Terdakwa RENDI KRISTIANTO ALS GOSONG BINSUHARMAJI terbukti Secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenanganmenyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standarHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Gprdan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfatan dan mutusebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami;2.

Kediri atau setidaktidaknya masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UNDANGUNDANG RI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan.

Pamikatsih,S.Si., Apt., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Gpr Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat danbahan baku obat sesuai Pasal 98 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dilarang menyimpan, mengolah, dan mengedarkan bagisetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan; Bahwa barang bukti berupa pil LL yang disita dari Terdakwa adalahsediaan farmasi berupa obat; Bahwa Terdakwa

tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bilaTerdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu; Bahwa Ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan, danmutu barang bukti pil warna putih logo LL yang disita dati Terdakwa karenasediaan farmasi tersebut tidak ada label yang melekat; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif TriheksifenidilHCI tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian

Aldhy Pradana Patty, sedangkan Terdakwa dalammenyerahkan atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki kKewenanganmaupun keahlian;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberkesimpulan faktafakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupunkesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, karena ituunsur kedua dari pasal ini, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Gprsediaan farmasi dan

Menyatakan Terdakwa RAHMAT ARIA ADHA Bin M.SURIANSYAH Als KALING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;--------2.

SURIANSYAH AlsKALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yangbemenang melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimanadalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ARIA ADHA Bin M.SURIANSYAH Als KALING dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan dikurangi selama terdakwa

Rta29 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudahtidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak ada lagi dan sudah tidak diedarkan oleh pihak distributor dan sediaan farmasi jenisDektrometrofan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan keputusanKepala Badan POM RI No.

NiningKhushardiningsih, Apt, telah dibatalkan dan dihentikan dengan SuratKeputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal29 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudahtidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak ada lagi dan sudah tidak diedarkan oleh pihak distributor dan sediaan farmasi jenisDektrometrofan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan keputusanKepala Badan POM RI No.

RtaNomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,lzin Praktik danjin kerja Tenaga Kefarmasian; 02" 22 "2 =Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanya bolehdiperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,toko obatberijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No.PO.02.01.1.31.3997terhitung mulai 24 Juli 2013 Obat Jenis Dextro telah dibatalkan ijin

tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanyaHalaman 15 dari 23 Putusan Nomor 233/Pid.

Hasan Basri,Desa Semayap, Kec Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atausetidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiatatau kemanfaatan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untukmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Hasan Basri,Desa Semayap, Kec Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atausetidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar.

dan bebasterbatas adalah toko obat yang telah mempunyai jijinsebagaimana tersebut diatas, dimana pendistribusian harussesuai dengan kondisi si penderita dan hanya ditujukan untukmengobati gejala penyakit yang ringan (pencegahan), danharus sesuai dengan keluhan si penderita, dikarenakan obatobatan jika dipergunakan secara berlebihan dapat menjadiracun bagi si pemakai ;Bahwa yang berwenang mengeluarkan obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah mempunyai ijin dan mempunyaiseorang tenaga ahli farmasi

Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN Alias IWAN BinSULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah30melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan)bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan3.

Menyatakan terdakwa YUSUP NAJAR Bin ENTIS SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian ;2.

Menetapkan barang bukti berupa : - 4 (empat) bungkus plastik warna bening obat sediaan farmasi berupa pil dextro warna kuning merk ERPHA sejumlah 3845 butir;- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk yocal;Dirampas untuk dimusnahkan;- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Jenis C2 warna hitam;Dirampas untuk negara;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik warna bening obat sediaan farmasi berupa pildextro warna kuning merk ERPHA sejumlah 3845 butir; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk yocal;Dirampas untuk dimusnahkan; Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN Mjl halaman 2 dari20 Uang tunai sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Jenis C2 warna hitam;Dirampasuntuk negara;4.

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksisaksiyang saling berkesesuaian dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari2014 bertempat di Blok Walur Rt.006 Rw.014, Desa Barujul Kulon KecamatanJatiwangi Kabupaten Majalengka, terdakwa ditangkap karena telah mengedarkansediaan farmasi berupa pil dextro;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ade Maman dan Husni yangmenerangkan bahwa penangkapan terdakwa berawal dari

Sos, MM, Mmkes ( Kepala dinaskesehatan kabupaten Majalengka), dengan hasil pemeriksaan Organoleptisberdasarkan perbandingan dengan obat asli dalam kemasan produksi pabrikdisimpulkan bahwa obat tersebut adalah jenis Dextromethorphan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telahterpenuhi;3.

Menyatakan terdakwa YUSUP NAJAR Bin ENTIS SUTISNA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUP NAJAR Bin ENTIS SUTISNA olehkarena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menetapkan barang bukti berupa :4 (empat) bungkus plastik warna bening obat sediaan farmasi berupa pildextro warna kuning merk ERPHA sejumlah 3845 butir;1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk yocal;Dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Jenis C2 warna hitam;Dirampas untuk negara;6.

Hulu Sungai Selatanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksadan mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) berupa obat jenis DEXTRO sebanyak 480(empat ratus delapan puluh ) butir warna kuning yang dibungkusdalam

AHLI NUZULA ELVA RAHMAN, S.Si, Apt Binti BACHRUNe Bahwa saksi memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan saatini menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kab.HuluSungai Selatan ;e Bahwa untuk dextro dan Dextab sebagaimana Barang buktiyang ditunjukkan didepan persidangan, adalah obat bebasterbatas, artinya dalam pengedarannya harus sesuaiindikasinya;e Bahwa untuk carnophen dan somadril sebagaimana Barangbukti yang ditunjukkan di depan persidangan, adalah obat keras(termasuk obat daftar G)

Unsur Dengan sengajamemproduksiataumengedarkansediaan farmasi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa pengertian sengaja diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui, dalam bentuk konkritnya ; seorang pelakutindak pidana baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatan menakalaada kehendak untuk melakukan kejahatan dan mengetahui maksud dariperbuatan jahatnya tersebut;

Dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang dengansengaja telah mengedarkan obatobatan atau sediaan farmasi kepadamasyarakat tanpa adanya kewenangan maupun keahlian dengan tanpapengetahuan akan indikasi atau khasiat obat Majelis berpendapat terhadapunsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi; Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa SATRIA Bin AYAN(Alm) telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun serta pidana denda sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa ERWIN KURDIANTO Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dan MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU; 2.

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Telah mendengar pula Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ::Menyatakan terdakwa ERWIN KURDIANTO Bin YANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagidiri sendiri dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat

JambiSelatan Kota Jambi atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib, anggotaOpsnal Team I

JambiSelatan Kota Jambi atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib, anggotaOpsnal Team I Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakatbahwa dii rumah

Keterangan Saksi FAHRUL ROZI, dibawah sumpah dimuka persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi HERIMUHAMMAD, saksi BAMBANG ARDIANSYAH dan petugas lain dari PolrestaJambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN KURDIANTO BinYANTO dan saksi BARON BARETA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabushabudan mengedarkan sediaan farmasi

Keterangan Saksi BAMBANG ARDIANSYAH, dibawah sumpah dimukapersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksiFAHRUL ROZI, saksi HERI MUHAMMAD dan petugas lain dari Polresta Jambitelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWIN KURDIANTO BinYANTO dan saksi BARON BARETA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabushabudan mengedarkan sediaan farmasi

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RENALDY PUTRA EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

2.

Menyatakan terdakwa oleh MOCH RENALDY PUTRA EFFENDI bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36/2009 Tentang Kesehatansebagaimana dalam surat dakwaan Primair.2.

Sidoarjo atau pada tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkanHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2018/PN SDAsetelah mendapat izin edar), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang UndangRI Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan sedian farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

harus memenuhi pengamanan untuk melindungimasyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasiyang tidak memenuhi persyaratan keamanan, Kondisi tersebut dapat merusakkhasiat atau kemanfaatan serta mutu dari sediaan farmasi berupa pil double Ltersebut sehingga sudah tidak terpenuhi persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Peredaran sediaan farmasi berupa pil double L tidak dilengkapi denganizin edar dari pihak yang berwenang, sehingga tanpa memenuhi persyaratan,keamanan

Menyatakan Terdakwa RENALDY PUTRA EFFENDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu2.