BNA, tanggal 24 Februari 2017 dengantelah disidangkan pokok perkaranya di Pengadilan Tipikor Banda Aceh padahari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskanbahwa pengadilan terhadap para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan inikami memohon kepada Hakim Prapid yang menangani perkara ini

Sidang yang digelar pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2017di Pengadilan Tipikor Banda Aceh belum dibacakan surat dakwaan terhadappokok perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dan ditunda persidangannya hinggatanggal 17 Maret 2017 dengan agenda pembacaan dakwaan;2.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Oktober 2011s/d 18 Nopember 2011;4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 12 Nopember 2011;5. Hakim sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung I sejak tanggal O1Perbruari 2012 s/d 01 Maret 2012;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 02 Maret2012 s/d 31 Maret 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) O. H. NAPITUPULU, SH. NRP: 55080664 dan Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) ZAKARIA SISWANDAR, SH. MH, NRP: 56050674 dari Bidang HukumKepolisian Daerah Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2011 dan H. ANWARDJAMALUDDIN, SH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandungtanggal 03 November 2011, Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. untuk memeriksa danmengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusan tersebut telah diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 PEBRUARI 2012 olehHakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut, serta dibantu olehSUKHAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Penyertaan YangDiatur Dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Dalam Kasus Perkara Ini;4.1.Pertimbangan putusan Judex Facti membenarkan dakwaan JPU yangmenyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidanakorupsi berdasar Pasal 3 UU Tipikor secara bersamasama denganSurya Darma Sinaga (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa GT.2.1 dan GT. 2.2), Chris Leo Manggala (Plt. General Manager),Muhammad Ali (Pit.

Co dengancara memanipulasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaipenyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk memperolehkeuntungan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.

Tindakan JPU yangmengkriminalisasi perjanjian perdata murni yang harus diselesaikanberdasarkan ketentuanketentuan hukum perjanjian adalah nyatanyata melampaui batas kewenangan dan pelampauan bataskewenangan yang dilakukan oleh JPU tersebut dibenarkan olehputusan Judex Facti sehingga berarti putusan Judex Facti itupunmengandung putusan yang melampaui batas wewenang yaknimengkriminalisasi perjanjian perdata murni menjadi tindak pidanakorupsi berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor;6.

Pengadilan NegeriMedan sebagai berikut :Salah/Keliru Menerapkan Pasal 3 UU Tipikor Kepada Terdakwa/PemohonKasasi, Karena Secara Nyata Terdakwa Baik Person Maupun KorporasiTidak Mempunyai Status Dan Kapasitas Apapun Dalam Perjanjian LTEHal. 164 dari 184 hal.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./ H.

dengan demikianDakwaan Kesatu Primer tidak terbukti.Bahwa Yudex Factie dalam memeriksa perkara ini telah mengambil alihalasan maupun pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2008 untuk dijadikan sebagai alasan danpertimbangan sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quopada tingkat banding, berarti telah sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

No.1655 K/PID/2008.perkara a quo pada tingkat banding, berarti telah sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sepanjang mengenai jumlah kerugian keuangan negara dan uangpengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa H.

Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) telah keliru dalam menerapkanunsurunsur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Tipikor) dalam pertimbanganhukumnya dalam putusan a quo pada halaman 76 telah menegaskan :hal.96 dari 121 hal. Put.

Judex Factie (Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor) tidakcukup mempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan olehTerdakwa/Pemohon Kasasi Il (Oldovoende Gemotiveerd);Bahwa dihadapan persidangan, Pemohon Kasasi IlTerdakwa telahmengajukan alatalat bukti berupa 4 saksi (a de charge), 2 ahli dan surat dimanaalat bukti surat dan para saksi/ahli tersebut diajukan untuk membuktikanbahwasannya segala tuduhan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar,

akan tetapi telah ternyatabaik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta, alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Terdakwa sama sekali tidakdipertimbangkan sehingga Pemohon Kasasi I/Terdakwa merasa diperlakukantidak adil dalam menghadapi segala hal yang dituduhkan oleh Jaksa PenunutUmum di dalam surat dakwaanya, padahal sebagaimana ditentukan dalamPasal 37 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 yang

,M.M. tanggal 7 Juni 2018bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukumKeputusan Gubernur Lampung tersebut untuk dibatalkan ;Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepadaPenggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipunPenggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil,semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannyaternyata Tergugat telah menjatuhkan

Hal. 28Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak denganhormat sebgal pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubenur adalahmerupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saatitu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusanSKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapatsanksi oleh KPK 511.

Armen Patria,S.Kep., M.M., tanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai denganSTI YAL ) fromm nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnennnnnnnmnnsBukti T 2 Keputusan Gubernur Lampung Nomor887.3/303.a/V1.04/2017 tentang Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Armen Patria AZ,S.Kep., M.M tanggal28April 2017 (Fotocopy sesuai denganASIINYA ) jnn nn nnn wenn nnn nnn n nn nnn n nn nn nnn ne ene n a nen eee ne nen eeeneneeBukti T 3 Salinan Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tjk

PUTUSANNO. 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : HARTONO.Tempat lahir > Nganjuk.Umur / tanggal lahir : 50 tahun /15 Mei 1968.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl.

,alamat di jalan Megantoro 53 Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor116/HK.07/05/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan

Hukum Terdakwa tidak dapat diterima danpemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 02/ NGJK/03/2019yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhihukuman sebagai berikut :1.

Meskipun MasingMasing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SatuPerbuatan Berlanjut;Unsur ke1: setiap orang :Halaman ke 114 Putusan Perkara No. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah HARTONO dan berdasarkan pertanyaan Hakim KetuaMajelis yang mencocokan tentang identitas terdakwa sebagaimana dalam suratdakwaan dan juga berdasarkan keterangan Ahli, keterangan

., PenasehatHukum / Advokat, dan Advokat Magang yang tergabung dalam Kantor Advokat,Konsultan Hukum, Mediator SLIMS & REKAN, Jalan Raya Kalimalang No. 7,Kelurahan PONDOK BAMBU, Kecamatan DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor

SIMANJUNTAK yaituberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor: 27/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor:28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015, telahdinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas

SIMANJUNTAK yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor: 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal 29 Oktober 2015; Nomor : 27/TIPIKOR/2015/PTBDG tanggal 29 Oktober 2015dan Nomor : 28/TIPIKOR/2015/PT BDG tanggal29 Oktober 2015, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi secarabersamasama sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri karawang sejak Tanggal 20Juli 2011 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2011 ;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak Tanggal 25 Juli2011 s/d. 23 Agustus 2011 ;.

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak Tanggal 24Agustus 2011 s//d. 22 Oktober 2011 ;Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2011 sampai dengan Tanggal 21 Nopember 2011 ;Diperpanjang kedua kali oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejakTanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan Tanggal 21 Desember2011, yang kemudian Penahanannya ditangguhkan sejak tanggal 19Desember 2011 ;Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: 1.NYANAWANGSA, SH.MH dan

IKA RAHMAWATI, SH berdasarkan surat kuasa khususTertanggal 03 Agustus 2011 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25Juli 2011 Nomor: 54/ Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg , tentang Penunjukan Hakim yangmemeriksa mengadili perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal. 25 Juli 2011 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tentang penetapan hari sidang;3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal03 Nopember 2015 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IAJayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;7. Perpanjangan KeI oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal01 Pebruari 2016 ;8.

Perpanjangan Kell oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal02 Maret 2016;9.

Terdakwa keluar Tahanan demi hukum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaisekarang ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ZAINALSUKRISH. dan BETHSIE PESIWARISA,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Oktober 2015,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut : Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 38/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 03 Oktober 2016; Telah membaca Surat Penetapan

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang.Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif,yaitu antara tindak pidana khusus (Tipikor) dan tindak pidana umum(KUHP), maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaanyang lebih khusus dahulu, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama TindakPidana Korups)).Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif

Sebagai warga negaraIndonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yangberlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Tipikor, dan sekaligusTerdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.c.

Sesuai UU Tipikor,perbuatan menyuap maupun disuap dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi. Sedangkan menurut hukum Islam, Suapmenyuaptermasuk perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh agamaIslam, sebagaimana disebutkan antara lain dalam Hadist NabiRiwayat At Tirmidzi 1/250, Ibnu Majah 2313, lIbnu Umar RAmenerangkan bahwa: Rasulullah Saw melaknat yang memberi suapdan yang menerima suap.

Hal iniberarti jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana pembantuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal11 UU Tipikor, maka Terdakwa juga diancam dengan pidana yangsama dengan ancaman pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor.Sesuai ketentuan Pasal 11 UU Tipikor, Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23Desember 2021;10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengantanggal 21 Februari 2022;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub,S.H.

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:117/Pid.Sus/2021/PNJth, tanggal 18 November 2021 yang dimohonBanding tersebut;DENGAN MENGADILI SENDIRI :1.

Menetapkan Terdakwa EMUS MUSTARMAN bin HARJA dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal 9Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 25 dari 31 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 1 sampaidengan Nomor 104 dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1 sampai dengan Nomor 9,selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus2017;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.

Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor

l.02/HK/MSJ/2013 tanggal 28 Februari 2013, pada tanggal 16Desember 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orangtelah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karenaitu menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentumenyalahgunakan kewenangan.

kewenangan diskresioner (vrijsoestuur, Ermessen) untukmelaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnyadengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yangtidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaanterikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kKewenangan untukmemutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap normanormatersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masihtetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yangtertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yangtingkatannya lebih rendah

rupiah) yang merupakan kelebihan pencairan dana yangmelampaui pagu DPPA SKPD, Majelis hakim sependapat dan meyakinikebenarannya, kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena telahdigunakannya kelebihan dana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMesuji tahun Anggaran 2013 di luar maksud penggunaan dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad. 5 Unsur Uang PenggantiMenimbang bahwadi dalam pasal 18 UU Tipikor

PUTUSANNo. 06/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir LILIK KARNAEN, MT. bin BUDIDARMA.;Tempat lahir : Banten ;Umur atau tanggal lahir : 56tahun/8 Mei 1957;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia.

. ; Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12Nopember 2013; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 1 Nopember 2013sampai dengan 30 Nopember 2013. ; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Desember 2013 sampaidengan tanggal 29 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2014 sampaidengan 28 Februari 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakartasejak tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 ; Hakim Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari2016;3.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melaui DinasPU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan BambairaKab.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

dibidang Hukum Pidana dan Hukum AcaraPidana;Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkarapidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan danmenjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asalasalan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harusditandatangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;Bahwa pasal 2 UndangUndang Tipikor

Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaanwewenang;Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harusmemiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaandengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena

Bin Nuh Kab Cianjur;: Islam: Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur;: S2;Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat Perintah Penahanan / PenetapanOleh :e Penyidik tidak diakukan Penahanan ;e Penuntut Umum sejak tgl. 21 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012 ;e Perpanjangan i Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejaktanggal 11 Juli 2012 s/d 19 Agustus 2012 ;e Perpanjangan ke2 Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung sejaktangal 10 Agustus 2012 s/d 8 September 2012;e Hakim Pengadilan TIPIKOR Bandung

sejak tanggal 4 September 2012 s/d 3Oktober 2012;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 04 Oktober2012 s/d 2 Desember 2012 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d 01 Januari 2013 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SINGAB A.PANDJAITAN, SH.

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;2.

Surachmin, SH, MH yang berpendapatbahwa dana yang dihimpun oleh bagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidaktermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga unsur KerugianNegara dalam dakwaan tidak terpenuhi.Bahwa Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, H. Surachmin, SH,MH memberikan dissenting opinion didasarkan atas ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraHal. 81 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014Bukan Pajak sedangkan Hakim Agung Dr.

Artidjo Alkostar dan HakimAd hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalungmemberikan putusan didasarkan atas ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 115/KMK/06/2001 sehingga didapat dua macam aturanyang menjadi dasar ketentuan Hakim dalam memutus perkara iniBahwa apabila kita melihat hirarki aturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan' secara jelasditegaskan bahwa kedudukan Keputusan

Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG. tanggal 21 November2011 Jo.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan SophianMarthabaya, S.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.Ttd.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur,S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut padahari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. Amron, Sodik, S.H Asnahwati, S.H.,M.HH.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUPRIADI,S.Hi, TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD ARNIF, S.H., para PenasihatHukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jl.