Ditemukan 2289 data
197 — 348
Bahwa selain memenuhi prosedur sebagaimana diuraikandalam huruf C angka (2), penerbitan Obyek Sengketa jugatelah sesuai dengan prosedur Administrasi Pemerintahan,sebagaimana dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:1. bahwa surat permohonan penerbitan Obyek Sengketaditerima di Subbagian Tata Usaha Kantor KementerianAgama Kabupaten Kudus pada hari Jumat, tanggal 5Juli 2019; 222222 2n eons nn ene enn neem nen en ene2. bahwa suat permohonan penerbitan Obyek Sengketapada hari yang sama, diberi lembar disposisi
dandiserahkan kepada Subbagian Tata Usaha KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus;3. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, surat permohonanpenerbitan Obyek Sengketa didisposisi dan diserahkankepada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah PondokPesantren Kantor Kementerian Agama KabupatenKudus, untuk diteliti dan dibuat surat tanggapannya;4. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Kepala SeksiPendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus menuliskandalam lembar disposisi ditujukan kepada
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Buton, berkedudukan diKantor Bupati Buton pada BagianHukum Setda Kabupaten KotaNomor. 1 Pasarwajo sesuai denganSurat Kuasa Khusus Nomor.04/HK/2006 tanggal 15 April 2006 ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Balaikota No. 17 KodyaKendari , dalam hal ini memberikan kuasakepada :IIrwan Idrus, SH., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SeksiPengurusan Hak Tanah
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri AmbonNomor 144/Pid.B/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014,dimana putusan mana telah menjadi rujukan dikeluarkan Surat Kepala BiroKepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014, seharusnya sebagai acuanJudex Facti dalam mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Namun Judex Facti menggunakan Surat Keterangan dari Kepala SubBagian
32 — 6
kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek apiHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2016/PN.Cjr.kemudian asapnya Terdakwa hisap seperti merokok.Bahwa terhadap Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sebanyak15 (lima belas ) bungkus yang berisikan shabushabu sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 92 G /VIV2016/BALAI LAB NARKOBAtanggal 20 Juli 2016 pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, Erlana Nindya Maulida,S.Farm mengetahui An Kepala Balai laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian
40 — 15
Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan II Kantor Pertanahan Kota Tanjungkarang,Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang telah dilegalisir olen Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup),lalu diberi kode P.3;B. Saksisaksi :1.
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Kepala SubditBantuan Hukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum lI, Il, Ill, IV SubditBantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala SubBagian bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP SumateraUtara , Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi KPP PratamaMedan Belawan, Para Pelaksana Subdit Bantuan HukumHalaman 17 dari 21 hal. Put.
455 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur;4.
., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi KalimantanTimur, berdasarkan Nota Dinas Nomor 180/01/HK/I/2017tanggal 9 Januari 2017;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017PT.
1.Tulis Ginting
2.Arifin Edi Ginting
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 — 29
., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J. Salmon Manurung, S.H., Pelaksana padaSub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga padaKantor Wilayah DJP Sumatera Utara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27Februari 2019 sebagai Turut Tergugat 1;6.
Saragih, Penanganan Perkara padaBiro Advokasi Kementerian Keuangan;(13) Sere Tiorida Siahaan, S.H., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J.
110 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
IV pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum Il, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;10. Hemin Wakhyudi, S.H., Pelaksana pada Subbag BantuanHukum IA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, tempat kedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 15, Jalan Dr.
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan' Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa; 5. Kaharuddin, S.T., Staf Bagian AsetHalaman 1 dari 20 halaman.
- I KOMANG SUANTARA,S.E. TERGUGAT:
- GEBERNUR BALI
100 — 41
Ketut Ayu Budisetiawati, SH.M.si, Kepala Subbagian sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM SetdaPropinsi Bali; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/2311/HKtanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut sebagai ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 13/G/2013/PEN.MH/PTUN.Dps. tanggal 1 Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2.
39 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
. : Pelaksana pada SubBagian Perundangundangan;5 Arif Samsuar, SH. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum;6 Aprae Vico Ranan, SH. : Pelaksana pada BidangPengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Kota Palangkaraya;Kesemua berkantor di Kantor Walikota Palangkaraya, Jalan TyilikRiwut Km. 5,5 Nomor 98, Palangkaraya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/65/Huk/2012 tanggal 16 Maret 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
94 — 46
Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskanke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E, MM untukdibuatkan SPMU/SP2D (finalnyapembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PTDJM untuk membayar tagihantersebut diurus langsung olehSekretaris Korpri (saksi Drs.YUSRADIANSYAH, M.Si.) keWALIKOTA. Berdasarkanketerangan saksi Suhandiyansyah,SK Walikota sebagai dasar pencairankadang disusulkan karena ketikauang akan dicairkan SK belumselesai.
Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan keBagian Keuangan Subbagian Anggaran (saksi Tony Suhartono, S.E.,MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, surat tersebutditeruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakni Hernandar, S.E., MMuntuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PT Davindo Jaya Mandiri untukmembayar tagihan tersebut diurus langsung oleh Sekretaris Korpri64(saksi Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si.) ke WALIKOTA.
Dokumentersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Subbagian Anggaran(saksi Tony Suhartono, S.E., MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E., MM untuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);C Proses penerbitan SPMU kepada PT DJM untuk membayar tagihan tersebutdiurus langsung oleh Sekretaris Korpri (saksi Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si.) ke WALIKOTA.
ROOSLIN
Tergugat:
1.Nyonya ISMAYANTI
2.Bambang Pamungkas
Turut Tergugat:
1.Notaris Deby Darus, SH
2.Minhadi Noer Sjamsu, ST, ME
57 — 17
ARIPRASETYO,SH,Kepala Subbagian Advokasi Hukum II Biro Hukum danOrganisasi ,Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan , 2.HANDAYANI P.U.PANJAITAN,SH, Pelaksana Bagian Hukum,OrganisasiSekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. ALIASMADI,SH,Pelaksana Bagian Hukum , Organisasi dan Kerja Sama Sekretariat DitjenPerikanan Tangkap dan 4.
PITHER PATANDUNG, B.Sc
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
134 — 67
MAU, SH, Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur3. YOULA. Y.WANGANIA, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur5. TITUS DJAMI, SH Jabatan : Staf Pada Birohukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;6.
43 — 12
belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menujuketempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop sertachargenya diatas lemari pakaian; Bahwa 1 buah laptop merk Lenovo beserta 1buah charge laptop dan 1 buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang diambilTerdakwa dari dalam rumah saksi Anmad Muwahid adalah barang inventaris milikSub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang sementaradipegang oleh saksi Anmad Muwahid untuk menunjang kerja saksi pada SubBagian
132 — 46
., NIP : 19840531 200902 1 006, Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya., (9) AHRUL FAHZIAR, S.H., NIP : 19830310 201001 1 020,Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya., (10) BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., NIP ;19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (11) RERRYSETIANINGTIYASWATHI, S.H., NIP : 19850919 201101 2 021, Jabatan :Staf Sub
68 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;4.
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
1.KHOIRUDIN als DIDON Bin HERIYADI
2.JUMADI als JEMAT Bin JISAH
3.HERIYADI als GOJEK Bin SAKRI
397 — 32
,dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum Sekretariat Ditjem Mineral dan Batubara; Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara ditingkat penyidikan danpersidangan di Pengadilan; Bahwa Ahli menerangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh paraTerdakwa tanpa dilengkapi dengan IUP, IUPK dan IPR adalah tidakdiperbolehkan / tidak dibenarkan; Bahwa perbuatan
177 — 7
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49, Jakarta. HENDRA NORMANSYAH, SH., Jabatan StafBiro Hukum dan Organisasi SetjenKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49,Jakarta :.