., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan' Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa; 5. Kaharuddin, S.T., Staf Bagian AsetHalaman 1 dari 20 halaman.

Ketut Ayu Budisetiawati, SH.M.si, Kepala Subbagian sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM SetdaPropinsi Bali; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/2311/HKtanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut sebagai ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 13/G/2013/PEN.MH/PTUN.Dps. tanggal 1 Oktober 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2.

. : Pelaksana pada SubBagian Perundangundangan;5 Arif Samsuar, SH. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum;6 Aprae Vico Ranan, SH. : Pelaksana pada BidangPengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Kota Palangkaraya;Kesemua berkantor di Kantor Walikota Palangkaraya, Jalan TyilikRiwut Km. 5,5 Nomor 98, Palangkaraya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/65/Huk/2012 tanggal 16 Maret 2012;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

IV pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum Il, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;10. Hemin Wakhyudi, S.H., Pelaksana pada Subbag BantuanHukum IA Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, tempat kedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 15, Jalan Dr.

., Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;Mulyanto, SH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan ;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat

saat itu saksi Irfan Rahardi selaku kasubagkelembagaan yang menangani proposal bansos di bidang kelompokmasyarakat, perorangan dan lembaga swadaya masyarakat sertainstansi pemerintah, dan yang menjadi dasar saksi Irfan Rahardimenjadi PLH yakni saksi Irfan Rahardi adalah Kasubag palingsenior dibagian sosial, sehingga secara otomatis apabila saksi dinasluar dan berhalangan maka = saksi Irfan Rahardi yangmenandatangani telahaan staf;e Bahwaterdakwa Shinta adalah staf di bagian sosial tepatnya staf subbagian

masuk tata usaha Bagian Sosial lalu101112masuk ke Kepala Bagian Sosial untuk didisposisi yang mana saat itu KepalaBagian Sosial dijabat oleh PLH Kepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFANRAHARDI sehingga yang mendisposisi ke 16 (enam belas) proposal tersebutadalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksi Irfan Rahardi,lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagian masingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian

tata usaha Bagian Sosial lalu masuk ke Kepala BagianSosial untuk didisposisi yang mana saat itu Kepala Bagian Sosial dijabat oleh PLHKepala Bagian Sosial yaitu Saksi IRFAN RAHARDI sehingga yang mendisposisi ke16 (enam belas) proposal tersebut adalah Saksi IRFAN RAHARDI sendiri;Menimbang, bahwa setelah 16 (enam belas) Proposal didisposisi oleh saksiIrfan Rahardi, lalu ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam sub bagianmasingmasing, untuk ke 16 (enam belas) proposal tersebut masuk kedalam SubBagian

pertanggungjawaban orangyang turut terlibat dalam suatu tindak pidana.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pencairan dana Bansos dari Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 terhadap 16Proposal yang fiktif tidak hanya melibatkan terdakwa I Shinta Fhensylvania,STdalam kedudukannya sebagai Staf pada Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat padaBagian Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan terdakwa II DavidKurniawan, akan tetapi juga melibatkan saksi Irfan Rahardi selaku Kepala SubBagian

., jabatan Staf SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;4.

MAU, SH, Jabatan : Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Timur3. YOULA. Y.WANGANIA, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur4. FIDEON G. SIOKAIN, SH, Jabatan : Staf PadaBiro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur5. TITUS DJAMI, SH Jabatan : Staf Pada Birohukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;6.

., NIP : 19840531 200902 1 006, Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya., (9) AHRUL FAHZIAR, S.H., NIP : 19830310 201001 1 020,Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya., (10) BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., NIP ;19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (11) RERRYSETIANINGTIYASWATHI, S.H., NIP : 19850919 201101 2 021, Jabatan :Staf Sub

belakang dan berjalan melewati belakang rumah saksi korban menujuketempat tinggal terdakwa dan menaruh tas laptop yang berisi 1 buah laptop sertachargenya diatas lemari pakaian; Bahwa 1 buah laptop merk Lenovo beserta 1buah charge laptop dan 1 buah tas laptop merk Lenovo warna hitam yang diambilTerdakwa dari dalam rumah saksi Anmad Muwahid adalah barang inventaris milikSub Bagian Sarana Prasarana Polres Seram Bagian Timur yang sementaradipegang oleh saksi Anmad Muwahid untuk menunjang kerja saksi pada SubBagian

., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaManado,"000. ALLEN F. NGANTUNG, SH. Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian dan perundang undangan Setda KotaMBA BEG ~~~~~ =n nnn nnn. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.Pekerjaan Advokat ;. FRANGKY MANTIRI, SH., PekerjaanAdvokat; 222 n enon none nn non nnneSemuanya Memilih domisili di kantor walikotaManado Jl.

ROY R.ZEKEON, SH., Jabatan Kepala SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian Hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, SH., Staff SubBagian bantuan hukum keagrariaan padabagian hukum dan perundang undanganSetda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU , SH., ST.,Pekerjaan Advokat;5.

., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Buton, berkedudukan diKantor Bupati Buton pada BagianHukum Setda Kabupaten KotaNomor. 1 Pasarwajo sesuai denganSurat Kuasa Khusus Nomor.04/HK/2006 tanggal 15 April 2006 ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSISULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Balaikota No. 17 KodyaKendari , dalam hal ini memberikan kuasakepada :IIrwan Idrus, SH., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala SeksiPengurusan Hak Tanah

Pengadilan Negeri AmbonNomor 144/Pid.B/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2167 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014,dimana putusan mana telah menjadi rujukan dikeluarkan Surat Kepala BiroKepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014, seharusnya sebagai acuanJudex Facti dalam mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Namun Judex Facti menggunakan Surat Keterangan dari Kepala SubBagian

Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskanke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E, MM untukdibuatkan SPMU/SP2D (finalnyapembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PTDJM untuk membayar tagihantersebut diurus langsung olehSekretaris Korpri (saksi Drs.YUSRADIANSYAH, M.Si.) keWALIKOTA. Berdasarkanketerangan saksi Suhandiyansyah,SK Walikota sebagai dasar pencairankadang disusulkan karena ketikauang akan dicairkan SK belumselesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan keBagian Keuangan Subbagian Anggaran (saksi Tony Suhartono, S.E.,MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, surat tersebutditeruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakni Hernandar, S.E., MMuntuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PT Davindo Jaya Mandiri untukmembayar tagihan tersebut diurus langsung oleh Sekretaris Korpri64(saksi Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si.) ke WALIKOTA.

Dokumentersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Subbagian Anggaran(saksi Tony Suhartono, S.E., MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E., MM untuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);C Proses penerbitan SPMU kepada PT DJM untuk membayar tagihan tersebutdiurus langsung oleh Sekretaris Korpri (saksi Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si.) ke WALIKOTA.

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum SetdaKabupaten Banjar;Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 508 K/TUN/2017Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/117/KUM,tanggal 16 Februari 2017;Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat,Tergugat Il Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan

No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm10.11.12.13.Daftar Gaji Bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji SubBagian Keuangan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, bermeterai cukup,kemudian diberi kode P.6.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler ProgramStudi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Agustus 2015, YayasanWakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana,sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar

Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Nomor 18 Tahun 2000,Seharusnya:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, bukanUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Kesimpulan: bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil untuk membahasdan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dan tanoa adanyaPembahasan Akhir Hasil Penelitian; bahwa sesuai dengan format pada subbagian

., Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum Ilb, Rina Maryana, Pelaksana pada Subbagian BantuanHukum IIb, Marwan Sembiring, Penanganan Perkara pada KPKNLLhokseumawe, Muhammad Nagif, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, Anugrah Satria, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU127/MK./2017, tertanggal 13 April 2017, selanjutnya disebutsebagai Tergugat III;.

ENDANG LISTYOWATIDibawah sumpah, saksisebagai berikut :memberikan keterangan yang pada pokoknyae Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi adalah pegawai negeri diKementerian Lingkungan Hidup (KLH)sebagai staf di Biro Umum;e Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik tanpapaksaan dan dibuat BAP yang saksitandatangani setelah saksi baca;e Bahwa atas keterangan saksi sebagaimanadalam BAP tersebut tidak ada yang akansaksi rubah;e Bahwa saksi bertugas sebagai staf di SubBagian

sebesar Rp.1.250.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi tidakmelihat adanya perubahan/penambahankekayaan pada diri Terdakwa;010.SUARSIHBahwa atas keterangan saksi di atas,Terdakwa tidak berkeberatan.Dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil diKementerian Lingkungan Hidup (KLH)sebagai staf pada Bagian Keuangan di SubBagian

Airways terdapat penumpang atasnama Henry dan tiket tersebut benardigunakan;e Bahwa saksi membenarkan keterangannyasebagaimana dalam BAP;e Bahwa atas keterangan saksi di atas,terdakwa tidak berkebratan.memberikan keterangan yang pada pokoknyae Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapitidak ada hubungan keluarga;e Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksisebagai Kepala Bagian Keuangan;e Bahwa Terdakwa menjabat sebagai KabagKeuangan sejak tahun 2003 s/d tahun 2010;e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian

Akuntansi dan Verifikasi diKementerian Lingkungan Hidup RI (KLH),dengan tugas menyusun laporan keuangantingkat kementerian, koordinasi denganDirjen Perbendaharaan Departemenkeuangan;e Bahwa saksi menjabat sebagai KasubagAkuntansi dan Verifikasi sejak bulan Agustus2008;Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagaistaf di bagian keuangan;Bahwa Sub Bagian Akuntasni dan Verifikasisebelumnya sudah ada sebelum tahun 2010,kemudian pada tahun 2010 Sub Bagiantersebut dipisah menjadi 2 (dua) yaitu SubBagian Akuntansi

Setelah diberikan kepadaTerdakwa, Surat Tugas tersebut kemudianTerdakwa disposisikan kepada Kepala SubBagian Perjalanan Dinas dan KasubagVerifikasi untuk membantu penyelesaianadministrasinya;Bahwa sebelumnya telah ada pengajuan dariKepala Bagian kepada Kepala Biro Umum;Bahwa perjalanan dinas tersebut ditujukanuntuk melakukan pekerjaan antara lainpembinaan, sistem akuntansi kKeuangan, datarealisasi pekerjaan dll;Bahwa administrasi pengelolaan perjalanandinas ada pada Sub Bagian Perjalanan Dinasuntuk

., selaku Kepala SubBagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dispenda Kota Palembang dimanaSaudara Barkati, S. Sos., tersebut memerintahkan kepada Terdakwa untukmenyetorkan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPn tahun 2008 tersebut. Hal inidijelaskan pula oleh Saudara Barkati, S. Sos., melalui surat pernyataanyang ditandatangani Sdr. Barkati, S. Sos., di atas meterai tertanggal 3November 2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Iwan Setiawan, AK,pada halaman 26 Putusan Nomor 1900/Pid.