Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor114/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 10 Oktober 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pen/2018/PT TUN Mks.,tanggal26 November 2018, tentang Penetapan musyawarah Majelis Hakim ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pen/2018/PT TUN Mks.,tanggal28 November 2018, tentang Penetapan Pembacaan putusan ;4.

Putusan Nomor 114/B/2018/PTTUN Mks.

390/PDT/2019/PT MKS

Bahwa dengan berbagai upaya telah dilakukan Penggugat dalammenyelesaikan perkara ini Secara kekeluargaan akan tetapi ternyata siasiabelaka; Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan iniPenggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :PRIMAIR Hal 4 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum pula para Tergugat secara bersama sama dengantanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkaraHal 5 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

Saksi lahir di Kawerang ( jauh~ dari ilokasi tanahsengketa ); Saksi tidak tahu batasbatas dan luas tanah sengketa; oe Saksi tahu tanah Kaseng karena diberitahu oleh Kaseng; Saksi tahu Kaseng memperoleh tanah dari orang tuanya karena diberitahu oleh Kaseng;Hal 13 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

(Vide : Putusan Hal. 20, alinea keI); Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru dantidak cermat, karena fakta yang diperoleh dari keterangan saksisaksiPenggugat/Terbanding ( selengkapnya terlampir CD rekaman suara ) adalah:Saksi Sampara Bin Galuttu, dibawah sumpah ( keterangannya tidakbersesuaian satu sama lain ) menerangkan sebagai berikut :Hal 15 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

Pemberkasan ...... .......::0008 Rp.134.000,JUMLAH Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 25 dari 23 hal Putusan perkara Perdata Nomor:390/PDT/2019/PT MKS.

PUTUSANNomor 333/Pdt.G/2014/PA Mks pent = DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara ceraitalak yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassarsebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Makassarsebagai

Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;Setelah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Februari2014, dengan Register Perkara Nomor 333/Pdt.G/2014/PA Mks, denganmengemukakan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

berlaku;Subsider :Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaanperkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkanTermohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pulamengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.G/2014/PA Mks

perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namunMajelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankankeutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Termohon sebagaisuami istri, namun tidak berhasil;Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan suratpermohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 333/Pdt.G/2014/PA Mks

(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitumpoin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untukmengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyauntuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.G/2014/PA Mks

246/Pid.Sus/2018/PN Mks

., Penasihat Hukum Posbakum Makassar, berdasarkanPenetapan No. 246/Pen.Pid.Sus/2018/PN Mks, tanggal 27 Februari 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor246/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 15Februari 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa

pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisisepuluh sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabusabu berat 0,4110gram;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Mks

Teguh Sri Rahardjo, S.H.Riyanto Aloysius, S.H.Panitera Pengganti,Syaharuddin Rahman, S.H.Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN MksHalaman 13 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Mks

609/PID.SUS/2018/PT MKS

Putusan perkara Pidana No. 609 /PID.SUS/2018/PT MKS.2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Gowa, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:B156/R.4.14/Epp.1/07/2018, tanggal 3 Juli 2018, sejak tanggal 10 Juli 2018sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;3.

Putusan Perkara Pidana No.609/PID.SUS/2018/PT MKS. Perbuatan Terdakwa Fiqki Al Muharram Bin Burhanuddin sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1 jo Pasal 132 ayat (1) UdangUndangRepublik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa ,dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang PengadilanNegeri Sungguminasa, berdasarkan surat tuntutan Nomor: Reg.Perkara.

Putusan Perkara Pidana No.609/PID.SUS/2018/PT MKS.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah);n Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani olehBURHANUDDIN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkanbahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor:369/ Pid.

Putusan Perkara Pidana No.609/PID.SUS/2018/PT MKS. Demikianlan diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019,olehkami NYOMAN SUKRESNA, SH sebagai Hakim Ketua MajelisEFENDI PASARIBU, SH., MH dan H.

Putusan Perkara Pidana No.609/PID.SUS/2018/PT MKS.

804/Pid.B/2018/PN Mks

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassarsejak tanggal 23 Juni 2018 s/d tanggal 21 Agustus2018 ;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Mks Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor804/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2018/PN Mks tanggal25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan

Perk: PDM~ 254/MKS/Epp.2/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018, karenadidakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebutdalam surat dakwaan Penuntut umum;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 danketerangan terdakwa, ternyata terdakwa FHARIL ALFARISI aliasHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN MksFAREL adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntutumum tersebut;Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dipidana adalahmampu bertanggung jawab;Menimbang bahwa Pasal

Jaksa Penunutut Umum dan Terdakwa ;HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUASURATNO, SH.ADHAR, SH.MH.PANITERA PENGGANTIHARTO PANCONO, SH.MH.ERNA HARUN, SH.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 804/Pid.B/2018/PN Mks

kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendirimaupun mewakili para pemberi kuasa, selanjutnya disebutPemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21anuari 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar denganNomor 39/Pdt.P/2017/PA Mks

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Mks Bahwa Hasan Supu bin Dg. Supu dengan Rosi binti Hama sudahmeninggal dunia; Bahwa Hasan Supu bin Dg. Supu dengan Rosi binti Hamameninggal dunia dalam keadaan beragama islam; Bahwa Bapak kandung dari Hasan Supu bin Dg. Supu sudahmeninggal dunia terlebin dahulu, pada tanggal 12 Mei 1971,sebelum Hasan Supu bin Dg. Supu meninggal dunia, sedangkanibu kandung dari Hasan Supu bin Dg.

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Mks Bahwa Rosi binti Hama meninggal dunia pada tanggal 06Oktober 2003; Bahwa Tidak ada lagi ahli waris dari Hasan Supu bin Dg.

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Mks Bahwa Rosi binti Hama meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober2003; Bahwa Tidak ada lagi ahli waris dari Hasan Supu bin Dg.

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA Mks

70/PDT/2018/PT MKS

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal6 Maret 2018 Nomor 70/ PDT/ 2018/ PT MKS, tentang Penunjukan MajelisHakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini :2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 6 Maret 2018Nomor 70 / PDT/ 2018/ PT MKS, tentang penunjukan Panitera Penggantidalam perkara ini ;3.

UndangUndang No. 20 tahun 1947 Jo Undangundang DaruratRepublik Indonesia No. 1 taahun 1951 tentang tindakanTindakanSementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan SusunanKekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil ;MENGADILI Menerima pernyataan Permohon banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor31/Pdt.G/2017/PN Sgm. tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT MKS.

AHMAD SHALIHIN, SH.MH. sebagai HakimHakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Maret2018 , Nomor 70/ PDT/ 2018/ PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Senin, tanggal 28 Mei2018, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta H. AKHMAD,SH.

Pemberkasan/Penjilidan: Rp. 136.000,Jumlah : Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.Nip. 19570904 198401 2 001Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT MKS.Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT MKS.

Putusan Nomor :50/B/2017/PTTUN MKS.2. Iswandi Tanrin, SH.MH;3. St.Ruwaedah, SH.MH;4. Bahri Lanto, SH;5.

Putusan Nomor : 50/B/2017/PTTUN MKS.3.

Putusan Nomor : 50/B/2017/PTTUN MKS.No.53/G/2002/PTUN MKS dalam amarnya Majelis Hakim berpendapatberdasarkan buki T11/T.II Intv11(Putusan Nomor 3233 K/PDT/1995) danBukti T12/TIl Intv12 (Putusan Perkara Nomor 110 PK/PDT/1999 tanggal30 Juni 2000) telah ternyata sebagai pemiliknya adalah Gubernur Kepaladaerah Tingkat Sulawesi Selatan, maka Penggugat dan Penggugat Ilsudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan dalamsengketa aquo.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas

Putusan Nomor : 50/B/2017/PTTUN MKS.Menimbang, bahwa membaca secara cermat alasan Memori bandingPara Penggugat tidak ada berisi hal hal baru yang dapat melumpuhkanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartetapi hanya bersifat pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelishakim tingkat pertama.Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan TataUsaha Negara Makassar telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor 70/G/2016/PTUN MKS

Putusan Nomor : 50/B/2017/PTTUN MKS.

19/Pdt.G/2019/PN Mks

Panakkukang Kota MakassarSelanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN MksMakassar pada tanggal 11 Januari 2019 dalam Register Nomor19/Pdt.G/2019/PN Mks

Penggugat karenasaksi pernah menawari untuk membeli rumah ; Bahwa setelah saksi menawari rumah kepada Penggugat, saksijanjian di Bank dengan Penggugat karena Penggugat mau mengambiluang, namun sebelumnya saksi bersama dengan penggugat mampirdi Notaris Salahuddin; Bahwa saksi bekrja di Perumahan David Home sebagai Sub NonDirektur ; Bahwa tugas saksi adalah membuat sub kontrak, kontraktor yangmembangun rumah di perumahan tersebut ;Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Mks

berada di Jalan Maccini Baru ; Bahwa saksi sebagai Subkontraktor yang saat itu belum bekerjahanya ditawarkan pak heru untuk mengerjakan perumahan namunkesepakatan yang saksi berikan kepada Pak Heru tidak disetujuisehingga batal; Bahwa harga rumah tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp.520.000.000, (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan setahu saksipenggugat baru membayar sekitar Rp. 165.000.000, (Seratus enampuluh lima juta rupiah);Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Mks

Agus Rustanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H., danHarto Pancono, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MakassarNomor19/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 11 Januari 2019 putusan tersebut padahari Selasa, tanggal 30 April 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,Sabaniah H S.H., M.H, Panitera Pengganti dan kuasa hukum Penggugat, ;Hakim Anggota

Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp636.000,(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pat.G/2018/PN Mks

sampaidengan diserahkannya tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat;Menyatakan putusan ini dapat serta merta dijalankan walaupun ada upayabanding, verzet ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atasperkara ini;Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkanputusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmemberikan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PN Mks

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp1.011.000.00 (satu juta sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiMakassar dengan Putusan Nomor 319/PDT/2016/PT MKS. tanggal 20 Januari2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 17 April 2017 kemudian terhadapnya olehTergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

SuratKuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi padatanggal 26 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 241/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 9 mei 2017;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembandingtersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat

Tentang hukum formil pengajuan permohonan kasasi dan memori kasasi;Bahwa kuasa dari Pemohon kasasi dalam perkara ini telah menyatakansekaligus menyampaikan pemohon kasasi atas putusan Pengadilan TinggiMakassar tanggal 20 Januari 2017, Nomor 319/PDT/2016/PT MKS. melaluikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar setelah itu menanda tangani suratpermohonan kasasi pada tanggal 26 April 2017 disusul dengan penyerahanmemori kasasi ini pada tanggal 9 Mei 2017 sesuai yang diatur oleh ketentuanhukum formal terkait

Judex Facti pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara ini telah salahmenerapkan atau bertentangan dengan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalai itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 20 Januari 2017,Nomor 319/PDT/2016/PT MKS. patut dibatalkan karena:Dalam Pokok Perkara;Majelis Hakim Agung Yang Mulia;Halaman 5 dari 11 hal. Put.

764/Pdt.P/2018/PN Mks

Tanda Penduduk Nomor7371060703710004 Tanggal Lahir 07 Maret 1971;Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2018/PN Mks Bahwa atas nama Pemohon di passport Hakim Abdullah dengan namaHakim adalah orang yang sama; Bahwa pemohon bersedia melengkapi surat bukti yang diperlukan; Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas Pemohon mohon kehadapanBapak kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Lahir di UjungPandang, Tanggal 07 Maret 1971 sesuai dengan Kartu Keluarga No.7371061006991936 nama Kepala Keluarga Hakim, Kutipan AktaKelahiran atas nama Hakim, dan Kutipan Akta Nikah atas namaSuami Hakim dan Istri Nelly;Bahwa kesalahan identitas tahun kelahiran Pemohon pada passportsejak diterbitkannya passport tersebut oleh pihak Imigrasi;Bahwa Pemohon saat ini ingin memperbaiki identitasnya untukkeperluan administrasi pembuatan passport yang baru;Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2018/PN Mks

Junaedi, S.H., M.H.NIP.19611111 198203 1 003Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 764/Pdt.P/2018/PN Mks

Pengadilan (ecourt) dari pihakPenggugat/Pembanding dan telah diberitahukan secara elektronik kepadaTergugat, namun pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memoribanding sampai batas waktu yang telah ditentukan meskipun telah diberikesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraHalaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

tingkatpengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkanseperti tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang UndangNomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundanganlainnya yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

Biaya Proses Penyelesaian : Rp. 230.000,00PerkaraJumlah Rp. 250.000,00( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 195/B/2021/PTTUN Mks

782/Pid.B/2019/PN Mks

Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 782/Pid.B/2019/PN MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN MksPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor782/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Penetapan Majelis Hakim Nomor

782/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 24Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli* dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Setelah mendengar permohonan

pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Keadaan yang meringankan:Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN MksMemperhatikan, Pasal .................. dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN MksHalaman 11 dari 11 Putusan Nomor 782/Pid.B/2019/PN Mks

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 125/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 11 Juni 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor47/G/2019/PTUN.GTO., tanggal 18 Maret 2020.;3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;4.

Putusan Nomor 125/B/2020/PTTUN Mks.2. Redaksi : Rp 10.000;3. Pemberkasan : Rp 5.000;4.Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000; +PerkaraJumlah : Rp 250.000;(dua ratus lima puluh ribu rupiah)halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 125/B/2020/PTTUN Mks.

Antang Raya, Kompleks Antang Raya Valley, Blok.A,No.2, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, KotaMakassar, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor629/SK/XI/2017/PA Mks. selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.MelawanTERGUGAT, tempat tanggal lahir Makassar 20 April 1987, Umur 30 tahun,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,agama Islam, beralamat di Kelurahan MacciniSombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sertaSelanjutnya, selanjutnya disebut sebagai TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah

Nomor 2169/Pdt.G/2017/PA MksDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9November 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor2169/Pdt.G/2017/PA Mks. dengan dalildalil sebagai berikut :i, Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya adalahsebagai pasangan suami istri yang sah, Menikah Hari Minggu, 08Februari 2009 M atau 12 Syafar 1430 H Pukul 11.00 di hadapan KUAKecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Nomor 2169/Pdt.G/2017/PA Mks

MKS Kota Bukittinggi atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Edo Fernandopgl. Edo turun dari mobil Toyota Avanza no.pol.

MKS KotaBukittinggi. Setelah dilakukan penggeledahan, dari dalam kantong sebelahkanan bagian depan celana jeans merk Win Denim warna biru yang tergantungdi dinding kamar, petugas menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabuyang dibungkus plastic bening serta 9 (Sembilan) lembar helai plastic bening,serta 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu di rak sepatu.

MKS Kota Bukittinggi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangPengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,melakukan , dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perobuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Edo Fernandopgl.

MKS Kota Bukittinggi,Halaman 13 dari22 Putusan Nomor 54 /Pid.Sus/2014.

MKS Kota Bukittinggi, Terdakwa dan ZAL (DPO) telahbersamasama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kamar kosTerdakwa yang terletak di Jangkak Mandiangin Kec.

2019, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaMamuju pada tanggal 19 September 2019 sesuai Surat Tanda Terima MemoriBanding Nomor 122/Pdt.G/2019/PA Mmj, dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan siserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 September2019.Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatanatas pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiHim. 2 dari 22 hlm.Putusan No.131/Padt.G/2019/PTA Mks

Menerima permohonan banding Pembanding.Him. 3 dari 22 hlm.Putusan No.131/Padt.G/2019/PTA Mks.2.

Tempat tinggal umum yang terdiri dari tempat tinggal suka rela ataubebas, yakni setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggaldimana ia menempatkan kediaman utamanya dan dalam halseseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama maka tempattinggal dimana ia benarbenar berdiam adalah tempat tinggalnya.b.Tempat tinggal yang bergantung pada orang lain, misalnya; wanita yang bersuami mengikuti tempat tinggal suaminya,Him. 6 dari 22 hlm.Putusan No.131/Padt.G/2019/PTA Mks.

H.Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis didampingi olehDrs,H.Muhammad Hasbi,M.H, dan Dra.Hj.Munawwarah, M.H., masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggalHim. 21 dari 22 hlm.Putusan No.131/Padt.G/2019/PTA Mks.25 Oktober 2019 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah,S.H, sebagai PaniteraPengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah :Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).Untuk Salinan yang sama bunyinyaOlehWakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama MakassarDrs.Abd.RazakHim. 22 dari 22 hlm.Putusan No.131/Padt.G/2019/PTA Mks.

280/PDT/2019/PT MKS

Mks, yang telah diperiksa, diputus olehPengadilan Negeri Makassar Cq Mejelis hakim yang menenanganiperkara Agquo dan mempunyaikekuatan Hukum Tetap (Inkkracht vangewijsde);Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor381/Pdt.G/2017/PN.Mks yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap(Inkkracht van gewijsde), dan Kutipan Akta CeraiCatatan SipilKotaMakassar Nomor 7371CR310720180001, sehingga demiterciptanya kepastian hukum (rechts zekerheid) mengenai harta bersama(Gonogini) antara Penggugat

RIGEN TIMUR RAYAberdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 13 Maret 2008dibuat dihadapan Notaris Kota Makassar NUNGRIYANTIRADJIAH HAYATI PALINRUNGI, SH., Mks, senilai sebesarRp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);Tanah Kapling yang terletak di Dusun Jambua, DesaBontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan, Persil 40, seluas 200 M?

RIGEN TIMUR RAYAberdasarkan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 13 Maret 2008dibuat dihadapan Notaris Kota Makassar NUNGRIYANTIRADJIAH HAYATIPALINRUNGI, SH., Mks, senilaisebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);Tanah Kapling yang terletak di Dusun Jambua, DesaBontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan, Persil 40, seluas 200 M?

Putusan No. 280/PDT/2018/PT MKS. Hutang usaha CV. RIGEN TIMUR RAYA secara Pribadi kepadasaudara Bambang Wijanarko sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratusempat puluh juta rupiah);Hutang usaha CV. RIGEN TIMUR RAYA secara Pribadi kepadasaudara Firmansyah Sutan sebesar Rp. 130.000.000,00(Seratus tigapuluh juta rupiah);Hutang usaha CV.

Putusan No. 280/PDT/2018/PT MKS

No.35/Pdt.G/2014/PA SlyPdt.G/2015/PA Mks tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Sebelum memutus pokok perkara.1. Memerintahkan Tergugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap(suppletoar) yang berbunyiseperti berikut disidang dengan dihadiriPenggugat bahwa segala apa yang saya dalilkan dalam perkara iniadalah benar.2.

Putusan No.818/Pdt.G/2015/PA Mks