sebagai harta bersamaantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namunTergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan bahwa harta poin 3.1dan 3.2 merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli olehnyadari hasil menjual harta pusak/warisan dari orang tuanya;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telahmengajukan alat bukti berupa PR.3 s/d PR.4 yaitu akta jual beli yang dibuatdihadapan pejabat yang berwenang yaitu NOTARIS, terhadap isinya tidakdibantah, dan dibuat secara partai

Surat keterangan jual beli tersebut dibuatbersifat partai, tidak dihadapan pejabat yang berwenang, ditanda tanganioleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai, maka alat bukti tersebutsecara formal termasuk dalam akta bawah tangan (ABT). Alat bukti aquosejajar dengan alat bukti otentik karena tidak dibantah tanda tangan olehlawan.

umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

SusTPK/2017/PN.Pligd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yaitu: Pasal 87;Ayat (4) mengatur:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yaitu antara lain: Pasal 250;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci

81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHhal 110 dari 135 hal Put.No.26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg81.82.83.84.Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

No. 336 K/Pid.Sus/2015762.1 (satu) bundel fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden RItentang Peresmian Anggota DPR RI atas nama CHAIRUN NISAmewakili Partai Golongan Karya tetap terlampir dalam berkasperkara.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen KeputusankeputusanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang PembentukanKomisikomisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra KerjaKomisikomisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MasaKeanggotaan 2009 2014 tetap terlampir dalam

Hambit Bintin, MMBupati Gunung Mas;e 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;e 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJalanKramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal

DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima)lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran : SuratKeputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR 2 tanggal06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah,Lampiran Il : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim KampanyeHamiar2 tetap terlampir

No. 336 K/Pid.Sus/2015262e 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih, MM;e 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;e 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untukpembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara121 dan No.

ARTON S.DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten GunungMas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/ KPTS/HAMIAR2/V1/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/ V1I/2013) tentangPembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM Drs.ARTON S.

ADI RIYADI tanggal 14 Februari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No. 28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan Uc PAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Feb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) ; 1 (Satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE. di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;e 1 (satu) lembar kwitansi No.28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

,C.L.A di Pertokoan ruko Batu Merah, Blok D Nomor 100, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN :DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, yang beralamat/berkantor di Jl.Raden Saleh Raya No.9 Rt.2/Rw.2, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : TERGUGAT;

Membantu Sekretaris Daerah dalammengkordinasi kegiatan bidang PemerintahanUmum, bidang hukum dan Bidang Humas ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akantetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa danterdakwa menjabat sebagai Kepala BidangAset DPPKAD = (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluargadengan Sulaeman S.Ag dan Sulaeman, S.Agsebagai Anggota DPRD KabupatenSumedang dari Partai

P2T selaku akuSekretaris P2T yang tidak dikerjakan saksiadalah :Tidak hadir pada tanggal 2 Juni 2010pada saat sosialisasi kepada masyarakatpemilik lahan ; Tidak hadir pada saatpemberkasan pelepasan hak yangdilaksanakan oleh Satgas Yuridis yangdibentuk oleh Ketua P2T ;Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwabertugas di Dinas DPPKAD sebagai KepalaBidang Aset DPPKAD (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,sebagai Anggota DPRD KabupatenSumedang dari Partai

IMB~ dibawah 250 M2yang lokasinya di Jalan Desa, penyelesaianperselisihan warga bersama unsureMUSPIKA (Kapolsek dan Danramil) sertaSecara Administrasi Camat bertangung jawabkepada Sekretaris Daerah KabupatenSumedang ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akantetapi tidak ada hubungan keluarga danterdakwa Terdakwa sebagai Kepala BidangAset DPPKAD (Dinas PengelolaanPendapatan Keuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi juga kenal dengan Sulaeman,S.Ag, Sulaeman S.Ag selaku Anggota DPRDKabupaten Sumedang dari Partai

;Bahwa mengenai tanda tangan yangdipalsukan oleh Nana Saksi tidak menyuruhNana tapi Nana yang memaksa tanda tangankarena merasa telah terjadi transaksi jual belitanah dengan Warna padahal belum dibayaroleh Nana sepeserpun ;Bahwa benar saksi yang membuat SPT PBBatas nama Ali Husein yang membeli dariSaepudin, Amar maruf, Ido, Warma,Kusmana Karena saksi disuruh Sulaeman(Anggota DPRD dari Partai PBB) untukmencantumkan SPT PBB atas nama AliHusen, Amar Maruf, Kuswana dan Iwandalam owaktu sehari dengan

Adang) ;Disamping itu ada Satgas yang membantupembebasan Lahan ;Bahwa dalam kegiatannnya saksi membagitugas dengan Sekretaris P2T dan Saksi tidakikut dalam kegiatan Pembebasan Lahan tapimembagi Tugas dengan Sekretaris yaitu PakEndi Ruslan kalau ada kesulitan baru saksiturun ;Bahwa Terdakwa bertugas di Dinas DPPKADsebagai Kepala Bidang Aset DPPKAD(Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangandan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag,Sulaeman S.Ag sebagai Anggota DPRDKabupaten Sumedang dari Partai

DO.0344 partai500 ton di Gudang Jaka Utama tgl 18/08 2000.( P 42);Fotocopy Perincian Hasil Timbang Muat Pupuk KCL tgl 09/08 2000 No.DO. 0470 partai 200 ton Gudang JakaUtama. 20... eee eeeee eee eens ( P 43);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Stock Holder PT.PusriJaka Utama partai 127.000 kg KCL.( P 44);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Jaka Utama Nomor U395dan U.399/887 DS/2000 tgl 13 Juni 2000.(P 45);Fotocopy Laporan Polisi No.

diantara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali bukanlah dalam superior dan inferior,dan tidak ada tanggung jawab mutlak secara kelembagaan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Pembandingll/Tergugat Il Intervensi sebagai Yayasan terhadap TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat,sebagaimana lazimnya hubungan suatu organisasi sosialkemasyarakatan, seperti Organisasi PGRI Pusat dengan OrganisasiPGRI ditingkat Daerah atau hubungan organisasi Partai

Politik ditingkatpusat lebih tinggi dengan organisasi partai politik tertentu di tingkatdaerah;Bahwa proses pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahansusunan Pengurus Yayasan pada Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PLP PT PGRI NTT Nomor:24 Tahun 1995, Vide Bukti T2 Intev 11 = Bukti T4 = Bukti P18, dalamPasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 harus diakui bertentangan dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UUYayasan, karena UU Yayasan

Pd/Advokat dari LembagaBantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang/LBHDPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Jalan LintasSumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun, KabupatenPadang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 231/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkanuntuk Tergugat VI tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelaswalaupun

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: G/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;j.

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan; Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2020/PTUN.SBYj.

ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai

tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1: pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/TPk/2019/PN.Jkt.Pst.Gimana jii SBahwa setelah Terdakwa Elviyanto dan Terdakwa Il Mirawatimendapatkan informasi mengenai dilakukannya transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Dody Wahyudi sebagaibagian dari uang muka commitment fee untuk pengurusan ijin kKuota imporbawang putih, selanjutnya Terdakwa II Mirawati melaporkan hal ini kepada Nyoman Dhamantra yang pada saat itu sedang menghadiri acarakongres partai di Bali; Dmn s AUGUST 7. 20F sya pak :2 Pak

Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa Elviyanto menyampaikan bahwa pengurusan kuota impor bawang putihakan menggunakan jatah partai dari Nyoman Dhamantra. Ataspenjelasan tersebut Dody Wahyudi menjanjikan commitment fee sebesarRp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kg dari total alokasi kuota,namun Terdakwa Elviyanto meminta harga sebesar Rp 2.000,00 (duaHal. 255 dari 338 Hal.

Bahwa setelah Terdakwa Elviyanto dan Terdakwa Il Mirawatimendapatkan informasi mengenai dilakukannya transfer sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Dody Wahyudi sebagaibagian dari uang muka commitment fee untuk pengurusan ijin kKuota imporbawang putih, selanjutnya Terdakwa II Mirawati melaporkan hal ini kepada Nyoman Dhamantra yang pada saat itu sedang menghadiri acarakongres partai di Bali;Hal. 260 dari 338 Hal.

Bahwa orang tua PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu,tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, jugamengganggu untuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGGUGATserta sekolah anakanaknya.

Ketika itu, karena orang tua PENGGUGATtidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiOrganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Hal. 16 dari 155 hal.

(KUHPerdata) sebagaimanaPasal 1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan pihakpihak lainnya (yang tidak dijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitudimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI selama lebih dari 30 tahuntanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimanadali PENGGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai

Psi pada Desember 2012. 1 (satu) lembar copy Surat Nomor : 0008/POKSI VII/FPD/III/13Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Luar Negeri Panja KEN Komisi VII DPR RIkepada Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditoleh Ketua Poksi VII Fraksi Partai Demokrat H TRI YULIANTO SH A449 tanggal 19 Maret 2013. 1 (satu) bundel copy Laporan Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RIke Negara Meksiko tanggal 18 Juli 2012 pada Masa Persidangan IV tahun 20112012.

SUTAN BHATOEGANA, MM tanggal 29 Mei 2013. 1 (satu) lembar copy surat Nomor 004/POKSI VII/FPD/XI/12 kepada pimpinan Fraksi Partai DemDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perihal : Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja KelualKomisi VII DPR RI reses MP. Il TS. 20122013 yang ditandatangani oleh Ketua Poksi VIIDemokratH.

IRYANTOG 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.

IRYANTOCc. 4 (empat) lembar copy dokumen Keputusan Sekretaris JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia NOMOR: 781/SEKJEN/T.A.Atanggal 2 Januari 2013 Tentang Penetapan Tenaga AhliAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421,Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaTahun Anggaran 2013 atas nama Ir.

31 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Tenaga AAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A421, Fraksi Partai DemokratDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 atas nama Ir.

Tahun 1985 tentang Bea Materaijuncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Materai, buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danpatut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPemberian Hidup (Hibah) antara Xxxxx (pemberi hibah) kepadaXXXXXXXXXXXX(penerima hibah) tanggal 30 Juli 1976, surat tersebut berbentuktertulis, dibuat secara partai

materildan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 isi dan tandatangannya disanggaholeh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan,sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung olehalatalat bukti lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, merupakan Surat Keterangan JualBeli antara XxxxxxXxxxxx(penjual dengan Xxxxxx Rasak (pembeli) tanggal 30 Juli1976, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai

1.14 tersebut bersifat sempurna dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxxmerupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat HakMilik Nomor 316 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, merupakan Surat Perjanjian JualBeli antara Xxxxxx(selaku Penjual) dengan Xxxxxx (selaku pembeli) atas tanah yangdigelari Abboloang yang diuraikan dalam SHM No.316, tanggal 21 Mei 1985, surattersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai

kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan legislatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai

Inhu APBD Tahun 2005 s/dBahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai PersatuanBahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ danPerekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2. Membahas Perda dan mengesahkan Perdayang terlebih persetujuan serta setelah itubaru dibawa ke sidang Paripurna di DPRDKabupaten Indragiri Hulu;3.

Inhu saat itu sekitar 30 orang;170170Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai ketua fraksi dan wakil darifraksi Partai GabunganBahwa saksi membawahi fraksi gabungan yang anggotanyasebanyak 11 orang ;Bahwa ada pembicaraan lebih dahulu mengenai kasbon yangdilakukan sambil tegak dan dilakukan dalam ruangan olehpara anggotaBahwa saksi pernah melakukan pinjaman sedangkan yangmengajukan kasbon tersebut dilakukan oleh pimpinan danSsaksi hanya Sampaikan Saja kepada yanglAINNYa j 222 nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn

Pimpinan partai terdahulu adalah Pak Munawir tidak mau mengambil danabantuan partai ; Bahwa saksi menerima dana diruangan Pak Sekda ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dana tersebutberasal dari mana ;@ = =Bahwa sakSi ...... cesses109e Bahwa saksi telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada Sekda.

ACHMADY, M.Si, MM : Bahwa dana parpol memang ada keluhan dari parpol sehingga saksi menyarankanagar ke Pak Sekda ;Bahwa Dana Parpol tidak bisa dicairkan apabila ada konflik intern sehingga harusdiselesaikan dalam intern partai ; Bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa I DR. ACHMADY M.Si,13) Drs. R.