M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAN ANTOKHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAN ANTOKHI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan

Menyatakan Terdakwa FIRDAN ANTOKHI bersalah melakukan Tindakpidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum ;2.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN MigATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkandalam dakwaan Pertama, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa PilDouble L yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa mendapat pesanan dari

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Pertimbangan unsur delik ;1.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi. Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :01411/NOF/2019, berkesimpulan benar tablet dengan bahan = aktifTriheksifenidil HCI, mempunyai efek sbagai anti Parkinson, tidak termasukNarkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 Jo.

Menyatakan terdakwa FIRDAN ANTOKHI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAN ANTOKHI tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana dendasebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama3 (Tiga) Bulan ;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO Bin SULISTYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Majelis No. 239/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal23 april 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ;Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO Bin SULISTYONO telahterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Pedurungan Kota Semarang atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat(1) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari saksi Yohanes

Pedurungan Kota Semarang atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2)dan (3) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan

saksi bersama tim melakukan penyelidikan Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai jjin baikpenggunaan atau pengedarannya pil tersebut ; Bahwa dari hasil interogasi disamping terdakwa menggedarkan pil, denganmengharap keuntungan juga dikonsumsi sendiri ;Hal 7 dari 19 hal, PUTUSAN No.239/Pid.Sus/2018/PN.Smg Bahwa Terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO saat diamankan kedapatanpil sebanyak 3602 butir ; Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidangobatobatan atau farmasi

Menyatakan terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO Bin SULISTYONOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebanyak Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan;b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.c.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 5Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengatur bahwa Psikotropika yangmempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :a. Psikotropika golongan ;b. Psikotropika golongan Il;c. Psikotropika golongan Ill;d.

danterdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor Urut 45 UU RI No. 5 Tahun 1997tentang Psikotropika dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk memperjualbelikan Psikotropika jenis Happy Five Erimen 5Stersebut;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN LbpMenimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti terdakwa bukanlahsebagai pihak yang diberikan ijin oleh Undangundang No. 5 Tahun 1997tentang Psikotropika untuk menyalurkan psikotropika yaitu Pabrik obat kepadapedagang besar farmasi

, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan,Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan ataupun Sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balaipengobatan Pemerintah, sehingga dengan demikian maka unsur ini telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh

Sulastri alamat Rt.17 Rw.04 Desa Gondang KecamatanTugu Kabupaten Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTrenggalek, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhiHalaman 5 dari 46 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.

Trenggalek).Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalambidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmulainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalamperkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atautanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putihberlogo LL berdasarkan berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris

Mukri dan saksi Nungky Setya Nugraha bin KusSetyono adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCImempunyal efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras adalahbenar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalamUURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksudsediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisonal dankosmetika.Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuktablet warna putih berlogo

yang memenuhi standar mutupelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalamkemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhuruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisikadari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredarantergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.Halaman 26 dari 46 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN.

Mukri belum ada sehingga secara resmi tidakmemiliki jin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tabletputin berlogo LL seperti tersebut diatas.Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkansediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyaikeahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyalijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek(SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di Suatu apotik atau

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHadi Permadi Bin Ahmad Sulaha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaanalternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladendatersebut

tanggal 30September 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Kesehatan;AtauKeduaBahwa Terdakwa Hadi Permadi Bin Ahmad Sulaha pada hari Kamistanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal21 Mei 2018 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kampung RawasariDesa Rawasari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Saksi Rodapot Banjarnahor, dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan tanpa izin; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Angga Nurrohman dan Saksi SuluhUtama; Bahwa awalnya Saksi telah mendapat informasi dari seseorang yangtidak dapat diketahui identitasnya

Saksi Angga Nurrohman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa orang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang didugasebagai pelaku tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar; Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebutbersamasama dengan Saksi Rodapot Banjarnahor dan Saksi SuluhUtama;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN Pwk Bahwa awalnya Saksi telah

Setiap orang;Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukumsebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara yuridis dan berkaitan dengan perkaraini adalah setiap pengedar sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud pengedaran adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat

Menyatakan Terdakwa FAHMI Bin HAIRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa FAHMI Bin HAIRANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap wunsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Sehingga untuk dapatmenentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya makadiuraikan terlebin dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke3yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Ad. 3.

UnsurMemproduksiatauMengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang

, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dankosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah bahan,Putusan Nomor: 144/Pid.Sus/2017/PN Bjb, halaman 15 dari 20 halamaninstrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang

sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi danAlat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh izin edar dari menteri ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuunsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa

Antok bukan apoteker atau pedagang farmasi;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN BilBahwa pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. jenis sabu dariSdr.

Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi:;Bahwa pada waktu Terdakwa memperoleh Narkotika Gol.dari Sdr.

Antok bukan Apoteker atau pedagang farmasi dan pada waktuTerdakwa memperoleh Narkotika Gol. dari Sdr.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;b.

mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disitaatau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, danterdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memilikijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian danpengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli Narkotika Gol. jenis sabubukan dari lembaga yang memperoleh jjin untuk menyalurkan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININ NURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .

Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kelas A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira

Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropika Golongan IVhanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;3. Psikotropika golongan IV;Ad.1.

Unsur tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan PsikotropikaGolongan IV hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagangbesar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi PemerintahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangansaksi DEDI HARYADI, SH, saksi RIZKY RIAWAN, SH, saksi ERISKHA PUTRI(yang ketiganya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, saksi DWIPERMATASARI, Amd, saksi RIENDRA FIZALDI dan saksi YASSER CHAVEZ(yang ketiganya disidangkan secara terpisah), surat, barang

dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintahini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

Menyatakan Terdakwa ANDHIKA SAPUTRA Bin SAININNURJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Tanpa hak menyalurkan atau menyerahkan Psikotropikahanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah .2.

Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tesMethamhetamine (MET), Amphethamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tesMrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembagailmupengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PT PALBahwa

Jamaluuddin Fatah menunjukkan POSITIF terhadap tesMethamhetamine (MET), Amphethamine (AMP) dan NEGATIF terhadap tesMrijuana (THC), Benzodizepin (BZO), Morphine (MOR) dan Cocaine (COC);Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmupengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

1. Menyatakan Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6

Menyatakan Terdakwa ZUHRI SALAFUDIN Als BAJURI Bin MUH SOLEHterbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 Undangundang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansesuai Surat Dakwaan kami;2.

Brangsong Kab.Kendal atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa danmengadilinya, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.

berupaobat trinexpenedily adalah Apotik dan Pedagang besar farmasi / PBF danyang berhak menjual obat tersebut adalah yang memiliki ijin dari DinasKesehatan Kabupaten atau Kota.Bahwa perseorangan yang tidak memiliki ijin, tidak boleh mengedarkansediaan farmasi berupa obat Trihex.Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenaiperedaran obat trinexpenedily dari PBF sampai ke Apotik yang selanjutnya diedarkan kepada masyarakat adalah bahwa dari PBF berdasarkan Pesanandari Apotik atau kemudian

Kendal, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap orang ;2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap masingmasing unsur tersebut secaraberturutturut akan dipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

MENGADILI: 1 Menyatakan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin SUJANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3 Menetapkan masa penangkapan

padapledoinya tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KesatuBahwa terdakwa JOKO PURWANTO BIN SUJANI pada hari Senintanggal 26 September 2016 sekira jam 19.30 Wib atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Ds.Panggungrwejo Kec.KaumanKab.Tulungagung atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat knususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi

(PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang membutuhkan obat keras harus ada petunjukdan perintah dokter yaitu menggunakan resep dokter karena apabilaHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2016/PN Tig.seseorang mengkonsumsi obat keras

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memilikiijin dari pihak/pejabat yang berwenang; Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil double L tersebut adalah untukmendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehariharidan membantu teman mendapatkan pil double L dan juga untukdikonsumsi Terdakwa sendin; Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yangdiajukan di persidangan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa

(PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;> Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menjual pildouble L tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb: Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dariinformasi darimasyarakat yang mengatakan ada seorang lakilaki yang memiliki, menyimpandan mengedarkan obat sedian farmasi yang sudah dicabut ijin edarnyadi sekitarDesa Kayu Tawia Kec. Angkinang Kab. HSS.

Hulu Sungai Selatan tepatnyadi depan rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kandangandengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu,berupa obatobatan jenis carnophensebanyak 6 (enam) butir dan obat jenisDextro sebanyak 22 (Dua puluh dua)butir.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sbb: Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dariinformasi darimasyarakat yang mengatakan ada seorang lakilaki yang memiliki, menyimpandan mengedarkan obat sedian farmasi yang sudah dicabut ijin edarnyadi sekitarDesa Kayu Tawia Kec. Angkinang Kab. HSS.

Unsur yang dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan;Add 1.

Menyatakan terdakwa AHMAD RIWJALI Als AHUL Bin TARMlJI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;.

Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan ;

: PDM67/KANDA/03/2013,tertanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :KesatuBahwa terdakwa YADI Bin YUSRAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam21.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat diJl Tambangan Rt 10/V Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU No 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKeduaBahwa terdakwa YADI Bin YUSRAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam21.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat diJl Tambangan Rt 10/V Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

terdakwa dan barang bukti dibawa dandiamankan ke mapolsek Kandangan guna pemeriksaan lebih lanjute Bahwa benar terdakwa tidak memiliki apotik atau toko obat ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanMenimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli sebagai berikut:Keterangan ahli : NUZULA ELVA RAHMA.S.Si,Apt binti BACHRUN (alm): Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;e Bahwa ahli sebagai ahli dibidang kefarmasian;e Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi

Error in persona dan terdakwa adalah orangyang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya olehkarenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segalaperbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Setiap orang" ini telahterbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Tentang unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

, sehinggaMajelis berpendapat perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat bebasterbatas dan obat keras yang tanpa keahlian dan kewenangan sama halnya terdakwa telahmengabaikan standar persyaratan keamanan dan khasiat atau kemanfaatan dari suatu obat;Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan diatasdihubungkan dengan keterangan Ahli dan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) maka Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkansediaan farmasi

Bide terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak PidanaKesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaanprimair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Mardiana Binti H.

Tanah Bumbu Prov.Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 1450 (Seribu empat ratuslima puluh) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagaiberikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawaldari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimanamasyarakat melihat Seseorang dengan ciriciri seperti Terdakwa seringmelakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyakyang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIPDA BAYU PRAKOSOdan BRIPDA

BIDE sebagaimana waktu dantempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatansebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawaldari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Bide tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemilikiIzin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta dendasejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.