Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2125 — 777
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Selanjutnya Pasal24C ayat (1) UUD 1945menyatakanMahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Selanjutntya yangberkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UUNomor 24 tahun 2003 tentang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
407 — 204
  • hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2244 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — dr. Eddy Zarkaty Monasir, Sp.OG, vs. Naniek Lukita Hadinoto juga disebut Naniek Lukita, dkk
111 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.
Pengadilan PN PARE PARE
Register : 09-04-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Parepare
Tanggal 13 Agustus 2015 —
66 — 17
  • diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARIATI BU’ULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 55
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 34/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
  • Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
  • 2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN BUPATI SIAK
184 — 103
  • tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI ; 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. DKK
285 — 288
  • (fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.SOKHI’ASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
120 — 63
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 11-12-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 89
  • Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN MUARO Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Mrj
Tanggal 15 Agustus 2014 — ADRIMON Pgl AD
395 — 11
  • yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
Pengadilan PN SINTANG Perdata Pembagian Harta
Register : 19-12-2013 — Putus : 19-05-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Stg
Tanggal 19 Mei 2013 — Hj. ENNY JAMILAH MELAWAN AMINAH R. W, Dkk
157 — 31
  • Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
  • Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Gto
Tanggal 18 September 2017 — - ABDUL HAKIM HAFID LAWAN - PT. MANDIRI TUNAS FINANCE KOTA GORONTALO
31 — 8
  • Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Penipuan
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 02/Pid.B/2013/PN Bms
Tanggal 21 Maret 2013 — - SUJONO Bin ARSAWIKRAMA - MUSLICH Bin MADKOSIM
52 — 14
  • Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
359 — 182
  • Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
107 — 13
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3042 K/Pdt/2013
Tanggal 29 April 2014 — PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD VS ETHNA JUNA SIBY
355 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 29-09-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/pdt.G/2015/ms-Lsk
Tanggal 21 April 2015 — penggugat-Tergugat
37 — 7
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuhkedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat;710SALINANBahwa sebaliknya Penggugat selaku seorang ayah saat ini tidakmampu memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani keduaanak Tergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggotaDPRA dari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerahpemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkansulit membagi waktu untuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagikondisi kesehatan Penggugat (terkena stroke